Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik. Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. Semoga bermanfaat :)

1. DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI
PADA MASA ORDE BARU
Nama anggota kelompok:
- Dani Faalih Hafizh S.
- Eka Nur Listyawati
- Fitkhy Aulia
- M. Fathurahman
- Shevira Awaliyah R.
- Siti Hafidah

2. Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah
Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara
umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi
masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun
berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
karena setiap program pembangunan pemerintah terencana
dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara kongkret.
Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor
beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan
beras sendiri (swasembada beras). Penurunan angka
kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan
rakyat, penurunan angka kematian bayi dan angka
partisipasi pendidikan dasar yang meningkat.

3. Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi
pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter.
Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam
mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi
semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan
yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai
dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik
pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang
yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan
mengelola anggaran daerahnya sendiri. Otoritarianisme
merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik.

4. No. Bidang Dampak Positif Dampak Negatif
1. Politik • Pemerintah mampu
membangun pondasi yang kuat
bagi kekuasaan lembaga
kepresidenan yang membuat
semakin kuatnya peran Negara
dalam masyarakat.
• Situasi keamanan pada masa
ORBA relatif aman dan terjaga
dengan baik karena pemerintah
mampu mengatasi semua
tindakan dan sikap yang dianggap
bertentangan dengan Pancasila.
• Dilakukan peleburan partai
dimaksudkan agar pemerintah
dapat mengontrol parpol.
• Keamanan dalam negeri lebih
terjamin.
• Pemerintah Orde Baru
gagal memberikan
pelajaran berdemokrasi
yang baik dan benar
kepada rakyat Indonesia.
• Sistem perwakilan
bersifat semu bahkan
hanya dijadikan topeng
untuk melanggengkan
sebuah kekuasaan secara
sepihak.
• Terbentuk pemerintahan
yang bersifat otoriter,
dominative dan
sentralistis.
• Kebijakan politik teramat
birokratis, tidak
demokratis, dan
cenderung KKN.
• Dwifungsi ABRI terlalu
mengakar masuk ke sendi-
sendi kehidupan bebangsa
dan benegara.

5. No. Bidang Dampak Positif Dampak Negatif
2. Ekonomi • Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi karena setiap program
pembangunan pemerintah
terencana dengan baik dan
hasilnya pun dapat terlihat secara
konkrit.
• Indonesia mengubah status dari
negara pengimpor beras terbesar
menjadi bangsa yang memenuhi
kebutuhan beras sendiri
(swasembada beras).
• Penurunan angka kemiskinan
yang diikuti dengan perbaikan
kesejahteraan rakyat.
• Penurunan angka kematian bayi
dan angka partisipasi pendidikan
dasar yang semakin meningkat.
• Investor asing mau
menanamkan modal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa
nasionalisme dan cinta produk
dalam negeri.
• Perbedaan ekonomi
antardaerah, dalam
masyarakat terasa semakin
tajam.
• Menimbulkan
konglomerasi dan bisnis
yang erat dengan KKN
(Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme)
• Pembangunan hanya
mengutamakan
pertumbuhan ekonomi
tanpa diimbangi
kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial.
• Munculnya rasa
ketidakpuasan di sejumlah
daerah karena
kesenjangan
pembangunan, terutama
di Aceh dan Papua.