SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
Bab
4
Nilai & Norma Konstitusional
UUD NRI 1945 & Konstitusionalitas Ketentuan
Perundang-undangan di bawah UUD
Bab
4
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi
ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.
Fungsi konstitusi
 Landasan konstitusionalisme
 Landasan berdasarkan konstitusi, Baik konstitusi dalam arti luas
 Maupun dalam arti sempit
 Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang
 Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam
menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia
1. Konstitusi berperan sebagai Dasar Pembentukan Negara
2. Konstitusi berperan sebagai Perekat Bangsa
3. Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar
4. Konstitusi berperan sebagai Hukum Paling Tinggi
5. Konstitusi berperan sebagai Perangkat Kehidupan Yang Demokratis
6. Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi
7. Konstitusi sebagai Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara
8. Konstitusi sebagai Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara
C. Menggali sumber historis,sosiologis, dan politik
tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa
negara indonesia
UUD NRI TAHUN 1945
 PASAL 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan
selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama,hanya untuk satu
kali masa jabatan
Materi Muatan Konstitusi
Miriam
budiardjo
J. G. Steenbeek K. C. Wheare
A. A. H
Struycken
Phillips Hood
dan Jackson
Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi/UUD
a. Organisasi negara
b. Hak hak asasi manusia
c. Prosedur mengubah UUD
d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat
tertentu dari UUD
e. Memuat cita cita rakyat dan asas asas ideologi negara
Konstitusi arti
sempit
Konstitusi arti luar
D. Membangun argumen tentang dinamika dan
tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa-
negara indonesia
• UUD NKRI 1945 : 18 Agustus 1945 - Agustus 1950, dengan catatan mulai
27 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi
• Konstitusi RI 1949 : 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950
• UUDS 1950 : 17 Agustus – 5 Juli 1959
• UUD NRI 1945 (Orde lama) : 5 Juli 1959 – 1965
• UUD NRI (Orde baru) : 1966 - 1988
Tuntutan Reformasi di Masyarakat
(1998)
 Mengamendemenkan UUD NKRI 1945
 Menghapus doktrin DWI
 Menegakkan hukum dasar kedaulatan
rakyat
 Desentralisasi dan keadilan
 Kebebasan
 Kehidupan demokrasi
Perubahan (1999), diatur dalam UUD NKRI pasal 37
1945 :
1. Pertama; sidang umum MPR 1999
2. Kedua; sidang tahunan MPR 2000
3. Ketiga; sidang tahunan MPR 2001
4. Sidang tahunan MPR 2002
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa Negara
Perubahan UUD NRI 1945 mengalami perubahan
Kotak#9:
a) Perubahan 1 pada sidangn umum MPR 1999 (14-21 oktober)
b) Perubahan 2 pada sidang tahunan MPR 2000 (7-18 agustus)
c) Perubahan 3 pada sidang tahunan MPR 2001 (1-9 november)
d) Perubahan 4 pada sidang tahunan MPR 2002 (1-11 agustus 2002)
Tabel perubahan UUD RI 1945
NOMOR PERUBAHAN BAB PASAL AYAT ATURAN
PERALIHAN
ATURAN
TAMBAHAN1
1 SEBELOM 16 37 49 4 PASAL 2 AYAT
2 SESUDAH 21 73 170 3PASAL 2PASAL
UUD 1945 sebagai keduduka tertinggi
UU NO.10.TAHUN 2004 UU NO.12 TAHUN 2011
UUD 1945
TAP MPR
UU/PERPU
PP
PERPRES
PERPRESPERDA
PROVINSI
PERDA
KAB./KOTA
UUD
1945
UU PERPU
PP
PEPRES
PERDA
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD

Contenu connexe

Tendances

Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah IndonesiaPancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah Indonesiadayurikaperdana19
 
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGIPEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGIdewi inne kumalasari
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiAhmad Dahlan University
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalRatri nia
 
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaWarnet Raha
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERASoal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERAahmad sururi
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALDadang Solihin
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanWarnet Raha
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negaraputrireza
 
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5dayurikaperdana19
 

Tendances (20)

Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah IndonesiaPancasila dalam arus sejarah Indonesia
Pancasila dalam arus sejarah Indonesia
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGIPEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
 
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Integrasi nasional ppt
Integrasi nasional pptIntegrasi nasional ppt
Integrasi nasional ppt
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERASoal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5
Pancasila sebagai sistem filsafat kel.5
 

Similaire à Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD

10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptxBellaDwiLestari2
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
 
ppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptxppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptxKhoirulIrham1
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAar00927
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptxMardhyana
 
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIDASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIAninda Firdaus
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Iko Ishva
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusitasinit
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusiikaNurulFadhillah
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasrianiArdiMawardi1
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanNuelnuel11
 
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxTUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxnurulallizzwell1
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Exa Purnama
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - KonstitusiPendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - KonstitusiExa Purnama
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptxDMumtazah
 

Similaire à Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD (20)

10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
 
ppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptxppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptx
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptx
 
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIDASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945
 
PKN.Hasnur
PKN.HasnurPKN.Hasnur
PKN.Hasnur
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxTUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - KonstitusiPendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx
 

Plus de Fitri Ayu Kusuma Wijayanti

Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal BankBab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal BankFitri Ayu Kusuma Wijayanti
 

Plus de Fitri Ayu Kusuma Wijayanti (20)

Bab 8. Contoh Penggunaan SPSS
Bab 8. Contoh Penggunaan SPSSBab 8. Contoh Penggunaan SPSS
Bab 8. Contoh Penggunaan SPSS
 
Bab 7. Metode Statistik Non Parametik
Bab 7. Metode Statistik Non ParametikBab 7. Metode Statistik Non Parametik
Bab 7. Metode Statistik Non Parametik
 
Bab 6. Regresi Berganda
Bab 6. Regresi BergandaBab 6. Regresi Berganda
Bab 6. Regresi Berganda
 
Bab 5. Regresi Sederhana
Bab 5. Regresi SederhanaBab 5. Regresi Sederhana
Bab 5. Regresi Sederhana
 
Bab 4. Pengujian Hipotesis
Bab 4. Pengujian HipotesisBab 4. Pengujian Hipotesis
Bab 4. Pengujian Hipotesis
 
Bab 3. Penarikan Sampel dan Pendugaan
Bab 3. Penarikan Sampel dan PendugaanBab 3. Penarikan Sampel dan Pendugaan
Bab 3. Penarikan Sampel dan Pendugaan
 
Bab 2. Distribusi Teoritis
Bab 2. Distribusi TeoritisBab 2. Distribusi Teoritis
Bab 2. Distribusi Teoritis
 
Bab 1. Variabel Acak dan Nilai Harapan
Bab 1. Variabel Acak dan Nilai HarapanBab 1. Variabel Acak dan Nilai Harapan
Bab 1. Variabel Acak dan Nilai Harapan
 
Bab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan Ekonomi
Bab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan EkonomiBab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan Ekonomi
Bab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan Ekonomi
 
Bab.16 Bank dan Lembaga Keuangan
Bab.16 Bank dan Lembaga KeuanganBab.16 Bank dan Lembaga Keuangan
Bab.16 Bank dan Lembaga Keuangan
 
Bab.15 Pegadaian
Bab.15 PegadaianBab.15 Pegadaian
Bab.15 Pegadaian
 
Bab.11 Sewa Guna Usaha
Bab.11 Sewa Guna UsahaBab.11 Sewa Guna Usaha
Bab.11 Sewa Guna Usaha
 
Bab.10 Pasar Uang dan Pasar Valas
Bab.10 Pasar Uang dan Pasar ValasBab.10 Pasar Uang dan Pasar Valas
Bab.10 Pasar Uang dan Pasar Valas
 
Bab.7 Bank Perkreditan Rakyat
Bab.7 Bank Perkreditan RakyatBab.7 Bank Perkreditan Rakyat
Bab.7 Bank Perkreditan Rakyat
 
Bab.3 Bank Sentral
Bab.3 Bank SentralBab.3 Bank Sentral
Bab.3 Bank Sentral
 
Bab. 4 Kegiatan Bank Umum
Bab. 4 Kegiatan Bank UmumBab. 4 Kegiatan Bank Umum
Bab. 4 Kegiatan Bank Umum
 
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
 
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
 
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
 
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal BankBab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
 

Dernier

UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 

Dernier (20)

UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 

Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD

  • 2. Nilai & Norma Konstitusional UUD NRI 1945 & Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD Bab 4
  • 3. A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.
  • 4. Fungsi konstitusi  Landasan konstitusionalisme  Landasan berdasarkan konstitusi, Baik konstitusi dalam arti luas  Maupun dalam arti sempit  Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang  Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
  • 5. B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia 1. Konstitusi berperan sebagai Dasar Pembentukan Negara 2. Konstitusi berperan sebagai Perekat Bangsa 3. Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar 4. Konstitusi berperan sebagai Hukum Paling Tinggi 5. Konstitusi berperan sebagai Perangkat Kehidupan Yang Demokratis 6. Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi 7. Konstitusi sebagai Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara 8. Konstitusi sebagai Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara
  • 6. C. Menggali sumber historis,sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara indonesia UUD NRI TAHUN 1945  PASAL 7 Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,hanya untuk satu kali masa jabatan
  • 7. Materi Muatan Konstitusi Miriam budiardjo J. G. Steenbeek K. C. Wheare A. A. H Struycken Phillips Hood dan Jackson
  • 8. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi/UUD a. Organisasi negara b. Hak hak asasi manusia c. Prosedur mengubah UUD d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD e. Memuat cita cita rakyat dan asas asas ideologi negara
  • 10. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa- negara indonesia • UUD NKRI 1945 : 18 Agustus 1945 - Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi • Konstitusi RI 1949 : 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950 • UUDS 1950 : 17 Agustus – 5 Juli 1959 • UUD NRI 1945 (Orde lama) : 5 Juli 1959 – 1965 • UUD NRI (Orde baru) : 1966 - 1988
  • 11. Tuntutan Reformasi di Masyarakat (1998)  Mengamendemenkan UUD NKRI 1945  Menghapus doktrin DWI  Menegakkan hukum dasar kedaulatan rakyat  Desentralisasi dan keadilan  Kebebasan  Kehidupan demokrasi
  • 12. Perubahan (1999), diatur dalam UUD NKRI pasal 37 1945 : 1. Pertama; sidang umum MPR 1999 2. Kedua; sidang tahunan MPR 2000 3. Ketiga; sidang tahunan MPR 2001 4. Sidang tahunan MPR 2002
  • 13. E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara Perubahan UUD NRI 1945 mengalami perubahan Kotak#9: a) Perubahan 1 pada sidangn umum MPR 1999 (14-21 oktober) b) Perubahan 2 pada sidang tahunan MPR 2000 (7-18 agustus) c) Perubahan 3 pada sidang tahunan MPR 2001 (1-9 november) d) Perubahan 4 pada sidang tahunan MPR 2002 (1-11 agustus 2002)
  • 14. Tabel perubahan UUD RI 1945 NOMOR PERUBAHAN BAB PASAL AYAT ATURAN PERALIHAN ATURAN TAMBAHAN1 1 SEBELOM 16 37 49 4 PASAL 2 AYAT 2 SESUDAH 21 73 170 3PASAL 2PASAL
  • 15. UUD 1945 sebagai keduduka tertinggi UU NO.10.TAHUN 2004 UU NO.12 TAHUN 2011 UUD 1945 TAP MPR UU/PERPU PP PERPRES PERPRESPERDA PROVINSI PERDA KAB./KOTA UUD 1945 UU PERPU PP PEPRES PERDA TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA