Dokumen ini membahas tentang tantangan penataan kembali kawasan Jabodetabekjur menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama meliputi ledakan jumlah penduduk, meningkatnya frekuensi banjir, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Dokumen ini juga menyarankan perlunya kerjasama lintas pemerintah daerah
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
MENATA JABODETABEKJUR
1. MENATA KEMBALI
KAWASAN METROPOLITAN JABODETABEKJUR :
MENUJU PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
Keynotes :
DJOKO KIRMANTO
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Disampaikan pada acara :
Workshop JABODETABEKJUR
Menuju Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
Four Seasons Hotel, 23 -24 Juli 2009
3. TANTANGAN KAWASAN JABODETABEKJUR
LEDAKAN JUMLAH PENDUDUK DAN MENINGKATNYA
FREKUENSI BENCANA BANJIR
ALIH FUNGSI LAHAN TIDAK TERKENDALI DAN
PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN
4. 2000 0 2000 Meters
Peta Penutupan Lahan
DKI Jakarta Tahun 2002
690000
690000
695000
695000
700000
700000
705000
705000
710000
710000
715000
715000
9295000
9295000
9300000
9300000
9305000
9305000
9310000
9310000
9315000
9315000
9320000
9320000
9325000
9325000
KETERANGAN
AIR/SUNGAI
FASILITAS UMUM
LAHAN TERBUKA
PERMUKIMAN
RAWA/TAMBAK/LAUT
SAWAH
VEGETASI
BERKURANGNYA RTH DAN MENINGKATNYA KEMACETAN
LALULINTAS
TERGUSURNYA KAWASAN KOTA LAMA YANG BERSEJARAH
6. FENOMENA URBANISME KONTEMPORER
ABAD KE 21 DICIRIKAN DENGAN TERJADINYA PERUBAHAN
FUNDAMENTAL PERADABAN MANUSIA DARI KULTUR PERDESAAN
MENJADI KULTUR PERKOTAAN
14. 1970an
• Istilah Jabotabek
diperkenalkan
sebagai renbang
terpadu (belum ada
dasar hukumnya)
• Upaya untuk
meredam dampak
urbanisasi
• Introduksi ekonomi
liberal pro PMA
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN
JABODETABEKJUR
1980-1990an 2000an
“Dibutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk mengeksekusi
program-program lintas wilayah…”
• Era keemasan bagi
investor/swasta
(akuisisi lahan
besar-besaran)
• Perkembangan
kawasan pinggiran
yang pesat
• Pengendalian
pemanfaatan ruang
terbatas
• Introduksi Mega-
politan dalam UU
26/2007
• Nuansa futuristik
sebagai antisipasi
koridor Jkt – Bdg
• Fokus pada
pengendalian
(zoning, insentif/
disinsentif, sanksi)
15. Menjembatani dan Mengkoordinasi
Kepentingan Lokal & Regional
Membagi Peran antara Kota Induk
Dan Kota Satelit
Membangun Sinergi Positif dan
Mengurangi Konflik Antar-Kawasan
KEBERADAAN
LEMBAGA
INTERMEDIARE
PERLU
DIPERTIMBANGKAN
SECARA MASAK
FUNGSI KELEMBAGAAN JABODETABEKJUR
16. PERAN MASYARAKAT
PERAN AKTIF MASYARAKAT HARUS DIBERI RUANG YANG LEBIH BESAR
DALAM MEWUJUDKAN RENCANA TATA RUANG YANG DISEPAKATI
20. Pembangunan yang kita lakukan harus menyadari
bahwa generasi yang akan datang akan dapat
menikmati apa yang kita rasakan saat ini..
21. RTH Jalan
RTH taman
INFRASTRUKTUR HIJAU
UNDANG-UNDANG PENATAAN
RUANG MENGAMATKAN
KAWASAN HUTAN MINIMAL 30%
DARI DAS DAN RUANG TERBUKA
HIJAU MINIMAL 30% DARI LUAS
PERKOTAAN
RTH Regional
22. KEBERADAAN SEKTOR INFORMAL
SEBAGAI JARING SOSIAL
EKONOMI
PEMBANGUNAN PERKOTAAN
HARUS MENGEDEPANKAN RASA
KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN
EKONOMI LOKAL
26. CATATAN PENUTUP
• PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN HARUS
DILAKUKAN SECARA HARMONIS DAN TERPADU
• PERLU ADA UPAYA SINERGI MELALUI TUKAR PIKIRAN
DIANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN
• PENATAAN KEMBALI KAWASAN JABODETABEKJUR
HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN KONSEP
PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN