Sebuah gagasan mengenai system perencanaan kepariwisataan.

1. SISTEM PERENCANAAN KEPARIWISATAAN
Oleh : Ir. Fitri Indra Wardhono
Sebuah Gagasan
1

2. Sistematika
 Kedudukan Sistem Perencanaan Kepariwisataan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
 Kedudukan Pedoman Perencanaan dalam Sistem Perencanaan
Kepariwisataan
 Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan
 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi, Kabupaten dan Kota
 Kawasan Strategis
 Jenis Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
 Pedoman Perencanaan KSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota
 Sistematika Pedoman Penyusunan Rencana Induk KSPN, KSPP, KSP Kab., & Kota
 Sistematika Pedoman Penyusunan Rencana Detail KSPN, KSPP, KSP Kab., & Kota
 Rekomendasi
2

3. Kedudukan Sistem Perencanaan Kepariwisataan
dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3

4. Kedudukan RTRW Kabupaten
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
4

5. Kedudukan Rencana Induk KSPN dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
5
RPJP Nasional RTRW
Nasional
RIPPARNAS
RPJM Nasional
RPJP Provinsi RTRW
Provinsi
Rencana Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
ProvinsiRPJM Provinsi
RPJP Kabupaten/
Kota
RTRW
Kabupaten/
Kota
Rencana Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
Kabupaten/ KotaRPJM Kabupaten/
Kota
Rencana Induk, Rencana
Detail dan RTBL DPN
dan KSPN
Rencana Induk, Rencana
Detail dan RTBL
Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi
Rencana Induk, Rencana
Detail dan RTBL
Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/
Kota
(UU 10/2009, Pasal 8, Ayat 1 & 2)

6. Kedudukan Pedoman Perencanaan
dalam Sistem Perencanaan Kepariwisataan
6

7. 7
Kedudukan Pedoman
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
Menjadi masukan bagi
Menjadi masukan bagi penyusunan
RTRW provinsi, kabupaten dan kota
Menjadi masukan bagi penyusunan
RTRW kabupaten dan kota
Menjadi masukan bagi penyusunan
RTRW kabupaten
Menjadi masukan bagi penyusunan
RTRW kota
Memberi masukan bagi penyusunan
RDTR kabupaten dan kota, serta RTR
kawasan strategis provinsi,
kabupaten dan kota
Menjadi masukan bagi penyusunan
RTRW provinsi, kabupaten dan kota

8. Kedudukan Pedoman
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
8
Menjadi masukan bagi
Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan
kota
Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten dan kota
Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten
Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kota
Memberi masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten dan kota, serta
RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten dan kota
Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan
kota
Aneka Pedoman Terkait

9. Kedudukan Pedoman
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
9

10. Kedudukan Pedoman
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
10

11. Kedudukan Pedoman
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
11

12. Kedudukan Pedoman
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
12

13. Kedudukan Pedoman Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
UU 10/2009 tentang Kepariwisataan
PP __/20__ tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Kepariwisataan
UU Terkait Lainnya
PP LainnyaPP 50/2011 tentang
RIPPARNAS
Pedoman
Penyusunan
Rencana Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
Provinsi
Pedoman
Penyusunan
Rencana Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
Kota
Pedoman
Penyusunan
Rencana Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
Kabupaten
Aneka Pedoman Terkait
Termasuk Pedoman Perencanaan
Kawasan Strategis Pariwisata

14. Aspek-Aspek Dalam
Perencanaan Pengembangan
Kepariwisataan
14

15. Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pengembangan
Kepariwisataan
15
Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan
Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata
1. Daya Tarik Wisata e. Penguatan Kemitraan Rantai Nilai Antar Usaha Di 1. Pasar Wisatawan
a. Daya Tarik Wisata Alam Bidang Kepariwisataan; 2. Citra Pariwisata
b Daya Tarik Wisata Budaya f. Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk Industri 3. Promosi Pariwisata
c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia Kecil dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala 4. Kemitraan Pemasaran Pariwisata
2. Aksesibilitas Pariwisata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang
a. Sarana Transportasi Dikembangkan Masyarakat Lokal Industri Pariwisata
b. Prasarana Transportasi g. Peningkatan Akses dan Dukungan Permodalan 1. Penguatan Struktur Industri
c. Sistem Transportasi Dalam Upaya Mengembangkan Produk Industri 2. Peningkatan Daya Saing Produk
3. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Kecil dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala a. Daya Saing Daya Tarik Wisata
Pariwisata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang b. Daya Saing Fasilitas Pariwisata
a. Prasarana Umum Dikembangkan Masyarakat Lokal c. Daya Saing Aksesibilitas.
b. Fasilitas Umum h. Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat 3. Pengembangan Kemitraan Usaha
c. Fasilitas Pariwisata Serta Pemangku Kepentingan Terkait Dalam 4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis
4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kepariwisataan Mewujudkan Sapta Pesona 5. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap
a. Pengembangan Potensi, Kapasitas dan Partisipasi i. Peningkatan Motivasi dan Kemampuan Lingkungan
Masyarakat Masyarakat Melalui Perjalanan Wisata Nusantara
b. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender 5. Investasi di Bidang Pariwisata Kelembagaan
c. Peningkatan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya a. Peningkatan Pemberian Insentif Investasi 1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan
Lokal b. Peningkatan Kemudahan Investasi 2. Pembangunan SDM Pariwisata
d. Penyusunan Regulasi dan Pemberian Insentif c. Peningkatan Promosi Investasi a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah
Untuk Mendorong Perkembangan Industri Kecil b. SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat
dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala Usaha 3. Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan
Mikro, Kecil dan Menengah Yang Dikembangkan a. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Masyarakat Lokal Pengembangan Destinasi Pariwisata
b. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Pengembangan Industri Pariwisata
d. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Pengembangan Kelembagaan dan SDM
Pariwisata

16. Pedoman Penyusunan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi, Kabupaten dan Kota
16

17. Kondisi Yang Dihadapi
 Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, kabupaten dan kota
dahulu dikenal sebagai RIPPDA.
 Terdapat berbagai versi mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan
daerah ini.
 Sudah pernah terdapat pedoman penyusunan RIPPDA.
 Penerbitan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, kabupaten dan
kota diatur sebagai berikut (UU 10/2009, Pasal 9) :
 Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional diatur dengan Peraturan
Pemerintah
 Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah
provinsi.
 Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan
Peraturan Daerah kabupaten/kota.
 Diperlukan adanya pedoman penyusunan Rencana induk pembangunan
kepariwisataan provinsi, kabupaten dan kota
17

18. Penyusunan RIPPDA dan Master Plan 2007
18

19. Sistematika Pedoman Penyusunan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi/Kabupaten/Kota
19

20. Sistematika Pedoman Secara Umum
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Ruang Lingkup
1.4. Istilah dan Definisi
1.5. Acuan Normatif
1.6. Kedudukan Pedoman
1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman
1.8. Pengguna Pedoman
BAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
2.1. Kedudukan Rencana Induk
2.2 Fungsi dan Manfaat Rencana Induk
2.3 Isu Strategis Kepariwisataan
2.4 Ketentuan Umum Penentuan Muatan Rencana Induk
BAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
3.1. Delineasi
3.2. Fokus Penanganan
3.3. Skala Peta
3.4. Muatan Rencana Pembangunan
3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan
Ruang
3.4.2. Konsep Pengembangan
3.4.3. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.4.4. Rencana Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.4.5. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata
3.4.6. Rencana Pengembangan Kelembagaan
Pariwisata
3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
3.6. Format Penyajian
3.7. Masa Berlaku
BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
4.1. Proses Penyusunan
4.1.1. Persiapan Penyusunan
4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi
4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data
4.1.4. Perumusan Konsepsi Rencana Induk
4.1.5. Penyusunan Naskah Rapergub
4.2. Pelibatan Pemangku Kepentingan
4.3. Pembahasan
BAB V PENUTUP
20

21. Lampiran Dari Pedoman
Lampiran I Sistematika Penyajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi/Kabupaten/Kota
Lampiran II Sistematika Penyajian Album Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi/Kabupaten/Kota
Lampiran III Contoh Peta Rencana Rencana Pengembangan Destinasi
Lampiran IV Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/Kota
Lampiran V Keterkaitan Substansi, Tahapan, Dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Provinsi/Kabupaten/Kota
21

22. Kawasan Strategis
22

23. Jenis Kawasan Strategis Pariwisata
23
Pertumbuhan Ekonomi
Sosial dan Budaya
Pemberdayaan Sumber Daya Alam
Daya Dukung Lingkungan Hidup
Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata
atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan
budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta
pertahanan dan keamanan.
(PP 50/2011, Pasal 1, Ayat 6)

24. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata
24
Kawasan Strategis
Pariwisata
Nasional
diatur oleh
Pemerintah
Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi
diatur oleh
Pemerintah Daerah
provinsi
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
diatur oleh
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
(UU 10/2009, Pasal 9, Ayat 3)

25. Jenis Rencana Pengembangan
Kawasan Strategis Pariwisata
25

26. Jenis Rencana Pengembangan
Kawasan Strategis Pariwisata
26
Rencana Induk
Rencana Detail
Rencana Tata Bangunan dan
Tata Lingkungan (RTBL)
(PP 50/2011, Pasal 13, Ayat 1)

27. Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata
27
Rencana Induk
KSP Nasional
Rencana Detail
KSP Nasional
RTBL KSP Nasional
Rencana Induk KSP
Provinsi
Rencana Detail KSP
Provinsi
RTBL KSP Provinsi
Rencana Induk KSP
Kabupaten/ Kota
Rencana Detail KSP
Kabupaten/ Kota
RTBL KSP
Kabupaten/ Kota
Rencana
Induk
Rencana
Detail
RTBL
Kawasan Strategis
Pariwisata
Nasional
Kawasan Strategis
Pariwisata
Provinsi
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
(UU 10/2009, Pasal 13, Ayat 1, & PP 50/2011, Pasal 13, Ayat 1)

28. Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata
28
Rencana Induk Rencana Detail RTBL
Kawasan Strategis
Pariwisata
Nasional
Kawasan
Strategis
Pariwisata
Provinsi
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata
Industri Pariwisata
Kelembagaan Pariwisata

29. Pedoman Perencanaan
KSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota
29

30. Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata
30
Diperlukan Pedoman
Penyusunan Rencana
Induk KSP Nasional
Diperlukan Pedoman
Penyusunan Rencana
Detail KSP Nasional
Tidak Diperlukan
Pedoman Penyusunan
RTBL KSP Nasional
Diperlukan Pedoman
Penyusunan Rencana
Induk KSP Provinsi
Diperlukan Pedoman
Penyusunan Rencana
Detail KSP Provinsi
Tidak Diperlukan
Pedoman Penyusunan
RTBL KSP Provinsi
Diperlukan Pedoman
Penyusunan Rencana
Induk KSP
Kabupaten/ Kota
Diperlukan Pedoman
Penyusunan Rencana
Detail KSP
Kabupaten/ Kota
Tidak Diperlukan
Pedoman Penyusunan
RTBL KSP Kabupaten/
Kota
Rencana
Induk
Rencana
Detail
RTBL
Kawasan Strategis
Pariwisata
Nasional
Kawasan Strategis
Pariwisata
Provinsi
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota

31. Sistematika Pedoman Penyusunan
Rencana Induk
KSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota
31

32. Sistematika Pedoman Secara Umum
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Ruang Lingkup
1.4. Istilah dan Definisi
1.5. Acuan Normatif
1.6. Kedudukan Pedoman
1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman
1.8. Pengguna Pedoman
BAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA INDUK
2.1. Kedudukan Rencana Induk
2.2 Fungsi dan Manfaat Rencana Induk
2.3 Isu Strategis Kepariwisataan
2.4 Ketentuan Umum Penentuan Muatan Rencana Induk
BAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA INDUK
3.1. Delineasi
3.2. Fokus Penanganan
3.3. Skala Peta
3.4. Muatan Rencana Pembangunan
3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan
Ruang
3.4.2. Konsep Pengembangan
3.4.3. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.4.4. Rencana Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.4.5. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata
3.4.6. Rencana Pengembangan Kelembagaan
Pariwisata
3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
3.6. Format Penyajian
3.7. Masa Berlaku
BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA INDUK
4.1. Proses Penyusunan
4.1.1. Persiapan Penyusunan
4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi
4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data
4.1.4. Perumusan Konsepsi Rencana Induk
4.1.5. Penyusunan Naskah Rapergub
4.2. Pelibatan Pemangku Kepentingan
4.3. Pembahasan
BAB V PENUTUP
32

33. Lampiran Dari Pedoman
Lampiran I Sistematika Penyajian Rencana Induk KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampiran II Sistematika Penyajian Album Peta Rencana Induk KSPN/Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampiran III Contoh Peta Rencana Rencana Pengembangan Destinasi
Lampiran IV Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan Rencana
Induk KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampiran V Keterkaitan Substansi, Tahapan, Dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam
Penyusunan Rencana Induk KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
33

34. Sistematika Pedoman Penyusunan
Rencana Detail
KSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota
34

35. Sistematika Pedoman Secara Umum
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Ruang Lingkup
1.4. Istilah dan Definisi
1.5. Acuan Normatif
1.6. Kedudukan Pedoman
1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman
1.8. Pengguna Pedoman
BAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA DETAIL
2.1. Kedudukan Rencana Detail
2.2 Fungsi dan Manfaat Rencana Detail
2.3 Isu Strategis Kepariwisataan
2.4 Ketentuan Umum Penentuan Muatan Rencana Detail
BAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA DETAIL
3.1. Delineasi
3.2. Fokus Penanganan
3.3. Skala Peta
3.4. Muatan Rencana Pembangunan
3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan
Ruang
3.4.2. Konsep Pengembangan
3.4.3. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.4.4. Rencana Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.4.5. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata
3.4.6. Rencana Pengembangan Kelembagaan
Pariwisata
3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
3.6. Format Penyajian
3.7. Masa Berlaku
BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA DETAIL
4.1. Proses Penyusunan
4.1.1. Persiapan Penyusunan
4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi
4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data
4.1.4. Perumusan Konsepsi Rencana Detail
4.1.5. Penyusunan Naskah Rapergub
4.2. Pelibatan Pemangku Kepentingan
4.3. Pembahasan
BAB V PENUTUP
35

36. Lampiran Dari Pedoman
Lampiran I Sistematika Penyajian Rencana Detail KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampiran II Sistematika Penyajian Album Peta Rencana Detail KSPN/Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampiran III Contoh Peta Rencana Rencana Pengembangan Destinasi
Lampiran IV Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan Rencana
Detail KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
Lampiran V Keterkaitan Substansi, Tahapan, Dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam
Penyusunan Rencana Detail KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
36

37. Pendekatan
‘Bantuan Teknis’ (Technical Assistance)
37

38. Kebijakan Bantuan Teknis Di Lingkungan Departemen PU
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
38
BANTEK
TUJUAN :
membantu daerah dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang
sebagai salah satu TUPOKSI Ditjen Penataan Ruang untuk meningkatkan
kemampuan daerah dan peran masyarakat serta pelaku lainnya dalam
penyelenggaraan penataan ruang
PRINSIP-PRINSIPPRINSIP-PRINSIP OBJEKOBJEK MEKANISMEMEKANISME CAKUPAN KEGIATANCAKUPAN KEGIATAN
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

39. Prinsip-prinsip Bantuan Teknis
(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)
 Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan penataan ruang di
daerah sebagai amanat Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang
Penataan Ruang
 Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah bahwa daerah
bertanggung jawab terhadap kegiatan penataan ruang di daerahnya
 Pemerintah pusat bertugas meningkatkan kemampuan daerah dan
peran masyarakat dalam penataan ruang
 Bantek diberikan sesuai dengan kondisi (sumberdaya manusia,
keuangan, alam, adat, budaya dan agama) dan kebutuhan daerah
(tenaga ahli teknis penataan ruang, manajemen proyek, atau
pendanaan)
39

40. OBJEK BANTUAN TEKNISOBJEK BANTUAN TEKNIS
1.Pemerintah Propinsi
2.Pemerintah Kabupaten
3.Pemerintah Kota
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

41. MEKANISME BANTUAN TEKNISMEKANISME BANTUAN TEKNIS
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Pusat
Pengajuan Usulan
Pengajuan Usulan
Pemberian
Bantek
Pemberian
Bantek
Pengajuan
Usulan
Pemberian Bantek
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

42. 1. Penasehatan
• Mengirimkan tenaga ahli dalam proses penataan ruang daerah
• Dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki dana memadai untuk
menyerahkan pekerjaan ke mitra kerja (konsultan, Perguruan Tinggi, LSM,
dll)
2. Pendampingan
• Mengirimkan tenaga ahli teknis penataan ruang yang secara menerus dan
teratur mendampingi Pemerintah Daerah
• Dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pendanaan dan SDM
3. Kerjasama Pendanaan
• Dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pendanaan namun
memiliki SDM yang cukup di bidang penataan ruang
• Bentuk Bantek dapat dilakukan tergantung pada kesepakatan
4. Penyusunan Oleh Pusat
• Penyiapan dana dan tenaga ahli oleh Pemerintah Pusat dan dalam
pelaksanaannya dilakukan melalui keterlibatan intensif Pemerintah Daerah
dan stakeholders lainnya.
CAKUPAN KEGIATAN BANTEKCAKUPAN KEGIATAN BANTEK
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

43. PEMAHAMAN PELAKSANAAN BANTEK
DI DAERAH
SASARANSASARANSASARANSASARAN
OUTPUTOUTPUT
(INTERMEDIATE)(INTERMEDIATE)
OUTPUTOUTPUT
(INTERMEDIATE)(INTERMEDIATE)
TOLOK UKURTOLOK UKUR
BANTEKBANTEK
TOLOK UKURTOLOK UKUR
BANTEKBANTEK
MEDIA
PENCAPAIAN
MEDIA
PENCAPAIAN
VARIABEL
PENCAPAIAN
VARIABEL
PENCAPAIAN
NORMATIF MEKANISME

44. SASARANSASARAN
• Teridentifikasinya potensi dan masalah penataan
ruang
• Keterpaduan dan sinergi struktur dan pola tata
ruang
• Terakomodasinya aspirasi seluruh stakeholders
• Tersusunnya produk rencana tata ruang bersama
Pemda
• Transfer pengetahuan pada aparat Pemerintah
Daerah
• Penguatan peran Pemerintah Propinsi

45. OUTPUT (OUTPUT (INTERMEDIATEINTERMEDIATE))
1. Terbentuknya fokus group
2. Validasi kebijakan
3. Validasi data dan sumber data
4. Perumusan potensi dan permasalahan
5. Alternatif rencana
6. Kemampuan pendanaan
7. Kemampuan kelembagaan

46. • Keragaman dan konsistensi focus group
• Kesepakatan pencapaian output
• Direction daerah dalam pencapaian output
TOLAK UKUR BANTEKTOLAK UKUR BANTEK
• Keberlanjutan proses penataan ruang di daerah

47. MEKANISME PELAKSANAAN BANTEKMEKANISME PELAKSANAAN BANTEK
DI DAERAHDI DAERAH
 MELALUI MEDIA
PENCAPAIAN:
 Pembentukan Tim Teknis
 Forum Diskusi
 Forum Seminar
 Pendistribusian daftar
pertanyaan
 Kunjungan instansional
 Proses PERDA
 MELALUI SISTEM PENILAIAN
(KRITERIA/ VARIABEL
PENCAPAIAN)
• KAPAN ?
• AGENDA ?
• TARGET ?
• YANG TERLIBAT ?
• TOOLS PENDUKUNG ?

48. BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5
PERSIAPAN PELAKSANAAN
DISKUSI 1
SURVEI LAP.
KUNJUNGAN
INSTANSIONAL
DISKUSI 2
KOMPILASI DATA
A N A L I S I S
RUMUSAN
POTENSI DAN PERMASALAHAN
DISKUSI 3
SEMINAR 1
BULAN 6
PENYUSUNAN RENCANA
DISKUSI 4
SEMINAR 3
PASCASEMINAR 2

49. DISKUSI 1DISKUSI 1
AGENDA KEGIATAN
• Pembentukan focus group yang terdiri dari
supervisi, tim pelaksana dan tim teknis
• Contract performance
• Pemaparan metodologi pekerjaan dan metode
pelaksanaan pekerjaan (Bantek)
• Tim pelaksana menginformasikan data yang sudah
diperoleh
• Pembagian tugas klarifikasi dan up dating data
kepada focus group tim teknis
TARGET PENCAPAIAN
1. Tercapainya kesepakatan pembagian tugas dan
tanggung jawab dari setiap focus group
2. Setiap focus group tim teknis bersedia
melakukan klarifikasi data dan up dating data
yang dibutuhkan
KETERLIBATAN PERSONIL
Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim teknis
daerah
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Bahan presentasi
• Daftar kebutuhan data
• Draft Contract Performance
• Daftar undangan
• Daftar hadir

50. SEMINAR 1SEMINAR 1
AGENDA KEGIATAN
• Presentasi isu permasalahan wilayah perencanaan,
metodologi pengerjaan dan pelaksanaan oleh tim
pelaksana di depan semua stakeholder
• Diskusi dan tanya jawab terkait dengan materi
yang dipresentasikan
TARGET PENCAPAIAN
1. Sosialisasi metodologi pengerjaan dan
pelaksanaan kepada semua stakeholder
2. Adanya masukan serta tanggapan terhadap
materi yang dipresentasikan
3. Adanya informasi terkait dengan wilayah
perencanaan
KETERLIBATAN PERSONIL
Supervisi, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan
semua stakeholder di wilayah perencanaan
termasuk masyarakatTOOLS YANG DIGUNAKAN
• Bahan presentasi Laporan Pendahuluan
1. Slide presentasi
2. Hand out untuk peserta seminar
• Daftar undangan
• Daftar hadir
• Dokumentasi (foto dan video)

51. DISTRIBUSIDISTRIBUSI
DAFTARDAFTAR
PERTANYAANPERTANYAAN
AGENDA KEGIATAN
• Persiapan Jenis data yang dibutuhkan
• Pemaparan awal yang singkat mengenai
keberadaan data di tiap sektor
• Penyelesaian isian Daftar Pertanyaan
• Kesepakatan menindaklanjuti perolehan data dan
jawaban dari daftar pertanyaannya.
KETERLIBATAN PERSONIL
Tim Teknis, Tokoh & Wakil Masyarakat serta Tim
Pelaksana (Pengamat)
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Kuesioner
• Daftar Panduan Pertanyaan
• Forum diskusi
• Seminar
TARGET PENCAPAIAN
1. Memperoleh informasi dan data yang lengkap,
akurat dan jelas (bentuk maupun substansi)
2. Mengetahui tingkat keragaman dan variasi
jawaban peserta
3. Komposisi responden mewakili sebagian besar
elemen BANTEK
4. Ada forum pembahasan daftar pertanyaan yang
diberikan

52. KUNJUNGANKUNJUNGAN
INSTANSIONALINSTANSIONAL
AGENDA KEGIATAN
• Meminta data terbaru yang merupakan hasil
klarifikasi tim teknis
• Melakukan wawancara untuk memperoleh
informasi detail terkait dengan dinas yang
dikunjungi
KETERLIBATAN PERSONIL
Tim pelaksana dan tim teknis sektoral
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Daftar data yang akan diklarifikasi
• Data terbaru
• Guidence pertanyaan untuk wawancara
TARGET PENCAPAIAN
1. Tersedianya data terbaru dari dinas terkait baik
berupa dokumen atau informasi lisan
2. Kelengkapan dan kejelasan data yang diberikan

53. DISKUSI 2DISKUSI 2
AGENDA KEGIATAN
• Pembahasan klarifikasi data dari tim teknis
• Penyerahan data-data terbaru yang dapat menjadi
masukan dalam proses analisis
• Pembahasan potensi dan permasalahan di setiap
sektor oleh tim teknis
TARGET PENCAPAIAN
1. Penyerahan data yang telah diklarifikasi serta
data-data terbaru yang dibutuhkan untuk
analisis dari tim teknis kepada tim pelaksana
2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan dari
setiap sektor dan antar sektor di wilayah
perencanaan
KETERLIBATAN PERSONIL
Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim teknis
daerah
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Data-data yang sudah dimiliki
• Daftar pertanyaan
• Daftar undangan
• Daftar hadir

54. DISKUSI 3DISKUSI 3
AGENDA KEGIATAN
• Pembahasan dan perumusan potensi dan
permasalahan
• Mengemukakan temuan dan hasil analisis
sementara oleh tim pelaksana
• Klarifikasi temuan dan hasil analisa oleh tim teknis
TARGET PENCAPAIAN
1. Tersosialisasikan potensi dan permasalahan
2. Teridentifikasinya tingkat apresiasi Daerah
terhadap produk rencana
3. Teridentifikasinya alternatif sumber pembiayaan
4. Teridentifikasinya apresiasi terhadap bentuk
kelembagaan
5. Klarifikasi isu dan permasalahan wilayah
perencanaan
KETERLIBATAN PERSONIL
Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim teknis
daerah
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Peta hasil interpretasi citra satelit
• Bahan presentasi
• Tabulasi data & informasi
• Daftar undangan
• Daftar hadir

55. SEMINAR 2SEMINAR 2
AGENDA KEGIATAN
• Presentasi hasil analisis data, potensi dan permasalahan oleh tim pelaksana di depan semua
stakeholder
• Diskusi dan tanya jawab terkait dengan materi yang dipresentasikan
TARGET PENCAPAIAN
1. Sosialisasi hasil analisis kepada semua stakeholder
2. Adanya masukan serta tanggapan terhadap hasil analisis yang menghasilkan potensi dan
permasalahan wilayah perencanaan
KETERLIBATAN PERSONIL
Supervisi, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan
semua stakeholder di wilayah perencanaan
termasuk masyarakat
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Bahan presentasi Laporan Antara
1. Slide presentasi
2. Hand out untuk peserta seminar
• Daftar undangan
• Daftar hadir
• Dokumentasi (foto dan video)

56. DISKUSI 4DISKUSI 4
AGENDA KEGIATAN
• Pemaparan tujuan, rumusan strategi dan
rencana penataan ruang oleh tim pelaksana
• Pembahasan produk rencana yang dihasilkan &
Diskusi
TARGET PENCAPAIAN
1. Tercapainya kesepakatan tujuan, konsep dan
rencana penataan ruang
2. Tercapainya variasi komposisi peserta yang hadir
3. Tercapainya keberagaman opini & tanggapan
terhadap produk rencana.
KETERLIBATAN PERSONIL
Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim
teknis daerah
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Peta hasil interpretasi citra satelit
• Bahan presentasi
• Daftar undangan
• Daftar hadir

57. SEMINAR 3SEMINAR 3 AGENDA KEGIATAN
• Presentasi konsep rencana yang dihasilkan oleh
tim pelaksana di depan semua stakeholder
• Diskusi dan tanya jawab terkait dengan konsep
rencana yang dihasilkan
KETERLIBATAN PERSONIL
Supervisi, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan
semua stakeholder di wilayah perencanaan
termasuk masyarakat
TOOLS YANG DIGUNAKAN
• Bahan presentasi Draft Laporan Akhir
1. Slide presentasi
2. Hand out untuk peserta seminar
• Daftar undangan
• Daftar hadir
• Dokumentasi (foto dan video)
TARGET PENCAPAIAN
1. Sosialisasi konsep rencana kepada semua
stakeholder
2. Adanya masukan serta tanggapan terhadap
konsep rencana yang dihasilkan

58. SISTEM PENILAIAN
(KRITERIA /VARIABEL PENCAPAIAN)
BERHASILKAH ?
TOLAK UKUR PENCAPAIAN
PROSES
Selama proses BANTEK berlangsung
Pasca proses BANTEK
PRODUK
PROSES BANTEK
(+ 6 BULAN)

59. Tabel Kriteria Keberhasilan Proses Bantek
Tolak Ukur Yang Akan Dicapai
Dengan Bantek
Kriteria Penilaian
1. Keragaman dan konsistensi Tim
Teknis
Focus group paham penataan
ruang dan memberikan
kontribusi yang signifikan
• Jumlah dan variasi masukan, tanggapan, dan pertanyaan dari focus
group selama diskusi 1 s/d 4 dan seminar 1 s/d 3
• Jumlah dan variasi informasi menyangkut daerah yang diberikan
focus group selama diskusi 1 s/d 4 dan seminar 1 s/d 3
• Perkembangan komposisi dan persentase kehadiran focus group
selama diskusi 1 s/d 4 dan seminar 1 s/d 3
2. Kesepakatan pencapaian output
Focus group memberikan
kontribusi yang akurat dan
signifikan terhadap proses
penataan ruang
• Jumlah dan jenis data dan informasi yang disediakan terkait dengan
isu pengembangan
• Bentuk apresiasi terhadap produk rencana dan sumber
pembiayaannya
• Bentuk apresiasi terhadap bentuk kelembagaan
• Ada tidaknya usulan visi pengembangan daerah
• Ada tidaknya sanggahan dan penolakan terhadap konsep rencana
yang diusulkan
3. Direction daerah dalam
pencapaian output
Focus group memiliki inisiatif
dalam setiap tahapan penataan
ruang
• Pengadaan rapat koordinasi pembentukan focus group dan
komposisi personil focus group yang dibentuk dengan pertimbangan
kesesuaian bidangnya
• Pengadaan sosialisasi NSPM Penataan Ruang
• Kehadiran/keterlibatan dalam setiap tahapan penataan ruang yang
disepakati oleh masing-masing personil focus group

60. Tabel Kriteria Keberhasilan Pasca Proses Bantek
Tolak Ukur Yang Akan Dicapai Dengan Bantek Kriteria Penilaian
1. Keberlangsungan proses teknis penataan
ruang
Focus group mampu menjadi “motor”
penggerak pelaksanaan penataan ruang di
wilayahnya
• Pelaksanaan proses PERDA terhadap
RTRW Kabupaten Agam yang telah
dirumuskan bersama dengan
mempertimbangkan waktu proses dan
jumlah revisi yang harus dilakukan
selama proses
• Pelaksanaan tindak lanjut RTRW
Kabupaten Agam dalam bentuk program-
program pembangunan
• Penyusunan rencana tata ruang yang
lebih rinci
• Penyediaan perangkat pengendalian dan
pelaksanaan sebagai bentuk pemantauan
(kebijakan, penggunaan teknologi, dll)

61. Tabel Kriteria Keberhasilan Produk Bantek
TOLAK UKUR YANG AKAN DICAPAI DENGAN
BANTEK
KRITERIA PENILAIAN
Produk yang berkualitas dan aspiratif
Produk yang dihasilkan memiliki kualitas
yang dapat dipertanggungjawabkan dan
mewakili aspirasi dan kebutuhan daerah
• Data dan informasi lengkap dan sah,
sesuai dengan kebutuhan analisis,
minimal seperti yang digariskan dalam
Kepmen 327/Kpts/M/2002
• Metode dan analisis yang digunakan
relevan
• Rumusan konsep dan strategi
pemanfaatan ruang wilayah sesuai
dengan petunjuk penyusunan
• Muatan RTRW sesuai dengan UUPR
• Melampirkan hasil proses konsensus
selama BANTEK berlangsung

62. PROSES PERDAPROSES PERDA
AGENDA KEGIATAN
• Kesepakatan Tujuan Penataan Ruang
• Kesepakatan rumusan rencana dan strategi penataan
Ruang
• Serah terima dokumen dan proses penataan ruang
dari Tim Pelaksana kepada Tim Teknis
• Contract performance penyelesaian proses Perda
antara Tim Teknis, elemen Dewan dan tokoh
masyarakat setempat.
KETERLIBATAN PERSONIL
Tim Pelaksana, Tim Teknis, Tokoh & Wakil
Masyarakat, DPRD setempat, Tim Supervisi
(Pengamat)
TOOLS YANG DIGUNAKAN
Cheklist dan lembar kendali
TARGET PENCAPAIAN
1. Terselesaikannya dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah sesuai jadwal pelaksanaan
2. Tercapainya kesepakatan antarstakeholders
terhadap produk rencana
3. Sedikitnya revisi terhadap produk RTRW yang
dihasilkan setelah melalui pembahasan dengan
Dewan

63. PROSES PENGENDALIAN
DAN PELAKSANAAN
AGENDA KEGIATAN
• Penyusunan program-program pembangunan
berdasarkan produk rencana yang dihasilkan oleh tim
yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
• Penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci
dengan tim pelaksana adalah Pemerintah Daerah
sendiri
• Penyusunan perangkat pengendalian pelaksanaan
ruang oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
KETERLIBATAN PERSONIL
Pemerintah Daerah
TOOLS YANG DIGUNAKAN
Kebijakan tata ruang, Teknologi citra satelit
TARGET PENCAPAIAN
1. Penjabaran produk rencana yang
dihasilkan dalam bentuk program
pembangunan
2. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih
rinci oleh Pemerintah Daerah
3. Pemantauan, meliputi penyediaan
perangkat pengendalian dan pelaksanaan

64. Pendekatan
Konsultan Manajemen Penanganan
(KMP)
64

65. 1. Menyiapkan mekanisme, strategi dan jadwal kerja, rencana pelaksanaan kegiatan dan
pembagian peran antar pelaku.
2. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Penyusunan RTR KSN dan mekanisme kerja kepada tim
penyusun RTR KSN.
3. Melaksanakan fungsi manajerial dan menjamin seluruh kegiatan berjalan tepat waktu,
sasaran, mutu dan manfaat.
4. Memberikan saran dan masukan kepada Dit. Penataan Ruang Wilayah Nasional.
5. Melaksanakan proses advisory kepada Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional bagi
pelaksanaan kegiatan penanganan RTR KSN.
6. Melaporkan progres kegiatan penanganan RTR KSN secara berkala.
7. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan program penanganan RTR KSN
(termasuk RTR KAPET).
8. Melakukan tindakan korektif apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.
9. Melaksanakan tugas kontrol kualitas penyajian produk RTR KSN.
10. Membuat dan melaksanakan pembahasan laporan berkala dan laporan khusus sesuai TOR.
65
Lingkup Kegiatan

66. 66
Sistem informasi penanganan RTR KSN (termasuk RTR
KAPET).
Prosiding :
- Sosialisasi Pedoman Penyusunan RTR
KSN dan
- Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan
Penyusunan RTR KSN.
Dokumen “lesson learned” dalam rangka penyusunan
RTR KSN.
Panduan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan dan
pembagian peran antar pelaku.
Keluaran

67. Jenis Kegiatan Jumlah
Swakelola 24
Kontraktual 38
Satu Tahun 22
KSN KAPET 7
KSN Teknologi Tinggi 13
KSN Candi Prambanan 1
KSN KPBPB Sabang 1
Multi Tahun Tahun Pertama 16
KSN dalam Supervisi Dit. Binda I 5
KSN dalam Supervisi Dit. Binda II 5
KSN dalam Supervisi Dit. Taruwilnas 6
Jumlah 62
67
Lokasi Kegiatan

68. KMP RTR KSN
Komposisi Pelaku
68
Supervisi
KMP RTR
KSN
Penyusun
RTR KSN

69. 69
Direktorat Taruwilnas
• Subdit Jakstra Nasional
• Subdit Pengaturan
• Subdit Wilayah I
• Subdit Wilayah II
• Subdit Korlinsekwil
Direktorat Pembinaan
Penataan Ruang Daerah
Wilayah I
• Subdit Kebijakan
• Subdit Pengaturan
• Subdit Bimbingan Teknis
Wilayah IA
• Subdit Bimbingan Teknis
Wilayah IB
• Subdit Pengendalian
Direktorat Pembinaan
Penataan Ruang Daerah
Wilayah II
• Subdit Kebijakan
• Subdit Pengaturan
• Subdit Bimbingan Teknis
Wilayah IA
• Subdit Bimbingan Teknis
Wilayah IB
• Subdit Pengendalian
KMP RTR KSN
Supervisi

70. KMP RTR KSN
Mekanisme Hubungan
70
Direktorat Taruwilnas Direktorat Lain
Subdit Lintas
Wilayah dan
Sektor
Subdit LainSubdit Lain
KMP
RTR KSN
Penyusun RTR KSNPenyusun
RTR KSN
Ditjen Penataan Ruang
Pengumpulan
Penyampaian Data
Penyampaian Hasil Pengolahan Data
Supervisi

71. • Status Kinerja
Penyusunan RTR
KSN
 Laporan Dua
Mingguan ke
Supervisi KMP RTR
KSN (Subdit Lintas
Sektor dan
Wilayah).
Supervisi
penyusun RTR
KSN, Direktur
Taruwilnas, Binda I,
dan Binda II Ditjen
Penataan Ruang,
Konsultan
 Laporan Bulanan
• Penilaian progres
penyusunan RTR KSN
• Penilaian progres
pelaporan melalui sistem
informasi KMP RTR KSN
• Pemantauan pelaksanaan
pembahasan laporan
• Pemantauan pelaksanaan kegiatan
koordinasi (Konsultasi KLHS
dengan Pemangku Kepentingan,
Konsinyasi di Jakarta, FGD Lokasi
KSN, Pembahasan di Daerah,
Pembahasan Internal DJPR. FGD
di Jakarta, Rapat BKPRN.
Pembahasan Laporan di Jakarta,
Seminar untuk Pakar)
• Pemantauan pelaksanaan kegiatan
koordinasi
• Penyusun RTR KSN melaporkan
kemajuan pelaksanaan
pekerjaannya secara berkala
KMP RTR KSN
Kerangka Penilaian
71
Pengumpulan Data
Penilaian
Keluaran
Melalui Sistem Informasi KMP,
E-mail, SMS, Laporan tertulis.

72. Rincian Tahapan Penyusunan RTR KSN
 Persiapan
 Penyusunan Draft 1 Naskah Akademis
 Pembahasan Internal DJPR - Naskah
Akademis
 Penyusunan Draft 2 Naskah Akademis
 Penyusunan Draft 1 Naskah Rancangan
Peraturan Presiden
 Pembahasan Internal DJPR 1 - Naskah
Rancangan Peraturan Presiden
 Penyusunan Draft 2 Naskah Rancangan
Peraturan Presiden
 Pembahasan Internal DJPR 2 - Naskah
Rancangan Peraturan Presiden
 Penyusunan Draft 3 Naskah Rancangan
Peraturan Presiden
10. Pembahasan dengan Daerah
11. Konsultasi Publik 1
12. Penyusunan Draft 4 Naskah Rancangan
Peraturan Presiden
13. Pembahasan BKPRN
14. Penyusunan Draft 5 Naskah Rancangan
Peraturan Presiden
15. Expose Internal 1 DJPR
16. Penyusunan Draft 6 Naskah Rancangan
Peraturan Presiden
17. Pengkajian oleh Bag. Hukum & PerUUan,
Kem. PU
18. Penyusunan Draft 7 Naskah Rancangan
Peraturan Presiden
19. Expose Internal 2 DJPR
20. Draft Final Raperpres
72

73. Rincian Tahapan Penyusunan RTR KSN
73Sumber : Panduan Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Ditjen Penataan Ruang
Dirjen
PR
Tim Perumus
Tim Sekretariat
Tim Administrasi
Narasumber
(Stakeholder)
SK Tim
Penyusun
Setditjen
Bagian
Hukum &
PerUUan
Direktorat
Direktur
Subdit
Kajian
Teknis
Biro Hukum
Laporanx
Konsepsi
Pokok-
Popok
Materi
Muatabn
Bagan 1
Draft 1
Naskah
Akademis
Draft 2
Naskah
Akademis
Draft 1
RAPERPRES
Rapat
Internal
DJPR
Konsultasi
Akademisi
Pembahasan
Dengan
Daerah
Pembahasan
2
Internal PU
Pembahasan
1
Internal PU
Draft 2
Raperpres
Draft 3
Raperpres
Draft 4
Raperpres
Konsultasi
Publik
Draft 5
Raperpres
Pembahasan
BKPRN
Draft 6
Raperpres
Expose1
Internal DJPR
Draft 7
Raperpres
Presiden
Menteri
PU
Expose2
Internal DJPR
Draft Final
Raperpres
Perpers
Pembahasan di
Setkab
Pemarafan
Menteri
1
2
3
4
5
6
7
8
7
9
101112
1314
15
16
17
18
19
20
IV
III
II
I

74. Penilaian Progres Penyusunan RTR KSN
KSN Non KTT Direktorat Taruwilnas
(status 27-Nov-12)
74

75. 75
Sistem Informasi Berbasis Web

76. Metoda Penilaian Progres Pelaporan
Kegiatan Multi Tahun Tahun Pertama Kegiatan Satu Tahun
76
No. Tahapan Bobot
1 Laporan Pendahuluan 33.33%
2 Laporan Bulanan
Ke - 1 16.67%
Ke - 2 16.67%
3 Laporan Antara
Ke - 1 16.67%
Ke - 2 16.67%
4 Jumlah 100.00%
No. Tahapan Bobot
1 Laporan Pendahuluan 25.00%
2 Laporan Bulanan
Bulan Ke - 2 6.25%
Bulan Ke - 3 6.25%
3 Laporan Antara 25.00%
4 Laporan Bulanan
Bulan Ke - 5 6.25%
Bulan Ke - 6 6.25%
5 Laporan Akhir 25.00%
6 Jumlah 100.00%

77. Penilaian Progres Pelaporan RTR KSN
KSN Satu Tahun Direktorat Tarwilnas
(status 27-Nov-12)
77

78. Penerapan Pedoman Penyusunan RTR KSN
dalam Pengumpulan Data dan Informasi
1. Pedoman menegaskan bahwa jenis data dan informasi bernomor 1. sampai 9. harus
terkumpul, dengan adanya penyebutan "paling sedikit meliputi" dalam pedoman tersebut.
Adanya 10 tipologi KSN menyebabkan perbedaan kebutuhan data dan informasi antar
KSN. Jenis data dan informasi ke-9 berupa "data lainnya sesuai dengan karakteristik
tipologi KSN“, dapat digunakan untuk mengumpulkan jenis data dan informasi yang
sifatnya khusus.
2. Pedoman merinci jenis data dan informasi yang perlu dihimpun pada Tabel 4.2 : Muatan
Data Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Tipologi, yang telah dilaksanakan. Dari hasil
pekerjaan penyusunan RTR KSN yang dilaksanakan pada tahun 2012 ini, tabel tersebut
dapat disempurnakan lebih lanjut, agar pedoman tersebut dapat mendekati kondisi yang
ideal. Untuk melakukan hal ini, diperlukan penelitian atas seluruh dokumen Laporan
Antara (untuk kegiatan yang berjenis satu tahun), dan Laporan Antara I (untuk kegiatan
yang berjenis multi tahun tahun pertama).
78
X1

79. Slide 78
X1 Lesson learned
X(eni)P(ratiwi), 11/27/2012

80. Penerapan Pedoman Penyusunan RTR KSN
dalam Pengolahan dan Analisa Data
1. Pedoman menegaskan bahwa jenis kegiatan pengolahan dan analisis data bernomor 1. sampai 9. di
atas harus dilakukan, dengan adanya penyebutan "paling sedikit meliputi" dalam pedoman tersebut.
Adanya 10 tipologi KSN akan menyebabkan perbedaan kebutuhan pengolahan dan analisis data. Jenis
pengolahan dan analisis data bernomor 9. menyebutkan bahwa pengolahan dan analisis data yang
dilakukan dapat berupa "analisis lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi “, dapat digunakan untuk
melakukan jenis kegiatan pengolahan dan analisis data yang sifatnya khusus.
2. Dari hasil pekerjaan penyusunan RTR KSN yang dilaksanakan pada tahun 2012 ini, segenap penyusun
RTR KSN telah menggunakan berbagai teknik analisis. Secara umum teknik-teknik analisis khusus yang
digunakan mencakup :
a. Location Quotient (LQ).
b. Shift and Share.
c. Analisis SWOT.
d. Proyeksi penduduk dengan metoda matematis seperti : exponential growth model dan linear growth model.
e. Analisis kemampuan dan kesesuaian lahan.
f. Analisis Input-Output.
g. Teknologi penginderaan jarak jauh (remote sensing).
h. Dan sebagainya.
79

81. Penerapan Pedoman Penyusunan RTR KSN
dalam Perumusan Konsepsi Rencana
1. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah mengacu pada :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
c. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah memperhatikan
d. Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan;
e. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang menjadi
bagian dari Kawasan Strategis Nasional atau dimana Kawasan Strategis Nasional terletak;
f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
h. Rencana Induk Sektor terkait.
2. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah merumuskan keluaran yang memuat :
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Nasional;
3. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah merumuskan konsep pengembangan Kawasan Strategis
Nasional, yang terdiri atas:
a. Arahan strategis (arahan struktur atau pola ruang); atau
b. Rencana struktur ruang dan/atau rencana pola ruang;
c. Arahan pemanfaatan ruang;
d. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
e. Kelembagaan pengelolaan.
80

82. Pemenuhan Jadual Penyusunan
1. Umumnya penggunaan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak optimal, sering terjadi
keterlambatan.
2. Pemantauan melalui pelaksanaan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan seringkali
tidak berjalan efektif. Pihak KMP RTR KSN seringkali tidak terinformasikan mengenai
pertemuan yang dilakukan oleh pihak penyusun RTR KSN, baik dengan pemerintah daerah,
maupun pihak supervisi.
3. Pelaksanaan pertemuan di daerah yang harus dihadiri oleh pihak supervisi, menghadapi
kendala kesibukan pihak supervisi.
4. Untuk hasil pemantauan berupa laporan 2 mingguan yang disampaikan kepada pihak
penyusun RTR KSN, sesungguhnya diharapkan adanya umpan balik. Kenyataannya tidak
semua melakukan koordinasi, sehingga angka progres yang rendah tidak mendapat
tanggapan, apakah sudah tepat atau belum.
5. Panjangnya proses untuk menghasilkan lapora yang ‘diterima’ menyebabkan waktu
penyampaian laporan tergolong ‘terlambat’.
81

83. Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Data Wilayah KSN
2.1. Data Terkait Nilai Strategis dan Isu Strategis KSN
2.2. Data Kebijakan Penataan Ruang dan Sektoral Terkait
2.2.1. Informasi Perencanaan Tata Ruang
2.3.2. Rencana Pengembangan Sektor
2.3. Data Kondisi Fisik/Lingkungan dan Sumber Daya Alam
2.3.1. Karakteristik Umum Fisik Wilayah
2.3.2. Potensi Rawan Bencana Alam
2.3.3. Potensi Sumber Daya Alam
2.3.4. Kesesuaian Lahan Pertanian
2.4. Data Pemanfaatan Ruang/Penggunaan Lahan
2.5. Data Sumber Daya Buatan/Prasarana dan Sarana
2.5.1. Jaringan Transportasi
2.5.2. Pelayanan Utilitas
Pembuangan Limbah
2.5.3. Prasaranadan Sarana Ekonomi
2.6. Data Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
2.6.1. Kependudukan
2.6.2. Sumber Daya Manusia
2.7. Data Perekonomian, Sosial, dan Budaya
2.7.1. Data Perekonomian
2.7.2. Data Sosial
2.7.3. Data Budaya
2.8. Data Kelembagaan
2.9. Data Lainnya Sesuai Dengan Karakteristik Tipologi KSN
Bab 3 : Analisis Wilayah KSN
3.1. Review Terhadap Rencana Tata Ruang KSN
3.2. Penyusunan Informasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.2.1. Analisis Daya Dukung Kawasan dan Optimasi
Pemanfaatan Ruang
3.2.2. Analisis Daya Tampung Kawasan
3.3. Analisis Penguatan Nilai Strategis dan Isu Strategis KSN
3.4. Analisis Delineasi Kawasan
3.5. Analisis Konsep Pengembangan Kawasan
3.6. Analisis Regional
3.7. Analisis Kebutuhan Ruang
3.8. Analisis Pembiayaan Pembangunan
3.9. Analisis Lainnya Sesuai Dengan Karakteristik Tipologi
Sumber : Pedoman Penyusunan RTR KSN
Sistematika Buku Data dan Analisis

84. Bab 1 : Pendahuluan
1.1. Dasar Hukum Penyusunan RTR KSN
1.2. Profil Wilayah KSB
1.2.1. Gambaran Umum KSN
1.2.2. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
1.2.3. Potensi Bencana Alam
1.2.4. Potensi Sumber Daya Alam
1.2.5. Potensi Ekonomi Wilayah
1.3. Isu-Isu Strategis
Bab 2 : Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan
Kawasan Strategis Nasional
2.1. Tujuan Penataan Ruang KSN
2.2. Kebijakan Penataan Ruang KSN
2.3. Strategi Penataan Ruang KSN
Bab 3 : Rencana Struktur Ruang
3.1. Penetapan Sistem Pusat-Pusat Permukiman
3.2. Sistem Jaringan Transportasi
3.3. Sistem Jaringan Energi
3.4. Sistem Jaringan Telekomunikasi
3.5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
3.6. Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan
Bab 4 : Rencana Pola Ruang
4.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
4.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Bab 5 : Arahan Pemanfaatan Ruang
Bab 6 : Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6.1. Arahan Peraturan Zonasi
6.2. Arahan Perizinan
6.3. Arahan Pemberian Insentif dan disinsentif
6.4. Arahan Sanksi
83
Sumber : Pedoman Penyusunan RTR KSN
Sistematika Buku Rencana

85. Pemangku Kepentingan
1. Pada umumnya pelibatan pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan :
Kementerian/Lembaga terkait (sektor); Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan Lembaga di
daerah.
2. Pelibatan yang belum terlaksana adalah : Rapat BKPRN dan Seminar untuk Pakar.
3. Pelibatan lembaga/organisasi internasional dan pelibatan peran masyarakat belum dilakukan, dengan
kondisi :
a. Untuk pelibatan lembaga/organisasi internasional, tidak dilakukan.
b. Untuk pelibatan peran masyarakat
1) Pada tahap persiapan, pelibatan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui
media publikasi dirasakan belum dibutuhkan.
2) Pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat/organisasi masyarakat dalam bentuk media komunikasi/interaksi sesuai
dengan situasi dan kondisi tiap kawasan strategis nasional, tidak dilakukan.
3) Pada tahap pengolahan dan analisis data, masyarakat tidak berperan dalam proses analisis, mengingat kebutuhan
pelibatan belum terasa, sesuai dengan situasi dan kondisi kawasan strategis nasional.
4) Pada tahap perumusan konsepsi rencana tata ruang kawasan strategis nasional, masyarakat belum terlibat.
5) Pada tahap penyusunan naskah Rperpres, masyarakat sudah dilibatkan dengan pemberitaan/informasi tentang penataan
ruang melalui media publikasi sesuai kebutuhan.
4. Pada acara pelibatan pemangku kepentingan, kendala yang sering dihadapi adalah peserta yang
dikirim dari instansi pemangku kepentingan, yang :
a. Peserta tertentu yang datang pada suatu acara belum tentu akan datang lagi pada acara berikutnya.
b. Peserta yang datang bukan yang berwenang mengambil keputusan.
84

86. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Substansi
85
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
1. Wilayah KSN deliniasi yang :
a. Bersinggungan dan/atau bertumpang tindih
dengan wilayah KSN lain.
b. Berada di 2 provinsi.
c. Terkait batas taman nasional.
d. Menyangkut hutan mangrove dan DAS.
e. Terlalu luas.
1. Sosialisasi yang memadai dengan para
pemangku kepantingan merupakan hal
yang penting untuk dilaksanakan.
2. Delineasi menampilkan kenyataan yang
ada, sehingga apapun kenyataannya harus
diterima.
2. Pencapaian kesepakatan delineasi yang
berbelit-belit di tingkat daerah.
Masalah delineasi KSN merupakan wewenang
pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya
perlu mengakomodasikannya dalam RTR
daerah.
3. Kesulitan dalam delineasi kawasan yang
disebabkan oleh :
a. Kesepakatan diantara masyarakat adat.
b. Keselarasan antara delineasi secara lokal dengan
delineasi yang sudah memiliki kekuatan hukum
pada skala internasional.
Sosialisasi dan pembahasan yang memadai
dengan para pemangku kepantingan
merupakan hal yang penting untuk
dilaksanakan untuk merumuskan delineasi.

87. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Substansi
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
4. Penyimpulan isu strategis yang
memerlukan pembahasan yang panjang,
Sosialisasi dan pembahasan yang memadai
dengan para pemangku kepantingan
merupakan hal yang penting untuk
penyimpulan isu strategis KSN.
5. RTRW daerah belum mempunyai legalitas. Mengingat posisi RTR KSN yang lebih tinggi
dari RTRW daerah, maka penyusunan RTR
KSN tidak perlu menunggu legalisasi RTRW
daerah.
6. Adanya berbagai variasi dalam
perhitungan tingkat kemajuan
penyusunan RTR KSN, karena berbagai
sebab :
a. Jenis pekerjaan yang berbeda-beda (swakelola,
satu tahun anggaran, multi tahun anggaran).
b. Jenis pekerjaan yang merupakan
kelanjutan/penyempurnaan dari pekerjaan
tahun-tahun yang lalu.
Adanya berbagai variasi dalam perhitungan
tingkat kemajuan penyusunan RTR KSN
merupakan hal yang harus diterima,
mengingat nature dari kegiatan yang memang
berbeda.
86

88. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Substansi
87
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
7. Belum tercapainya kesepakatan substansi
untuk memperkuat alasan sebagai KSN.
Sosialisasi dan pembahasan yang memadai
dengan para pemangku kepantingan
merupakan hal yang penting untuk
penyimpulan isu strategis KSN.
8. Penyusunan RTR KSN yang menemui
kesulitan dari aspek metodologi, dengan
adanya 10 tipologi KSN.
Dibutuhkannya adanya pembedaan pedoman
penyusunan RTR KSN, dengan pembedaan
pedoman menurut jenis KSN berdasarkan
luasan wilayah dan jenis KSN menurut
tipologi. Hal ini disebabkan jenis data dan
informasi, serta analisis yang harus dilakukan
akan berbeda. Memang dalam pedoman
tersebut, adanya perbedaan-perbedaan
tersebut telah diakomodasi di dalamnya.
Namun, akan lebih baik jika tersedia
pedoman yang sifatnya lebih spesifik untuk
masing-masing tipologi.

89. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Substansi
88
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
9. Dalam pelaksanaan penyusunan RTR KSN,
terdapat keadaan di mana pihak
penyusun RTR KSN tidak mengikuti secara
berututan langkah-langkah penyusunan
RTR KSN sebagaimana terlihat pada slide
11.
Pemahaman mengenai langkah-langkah
penyusunan RTR KSN oleh pihak KMP dan
supervisi, dan wewenang untuk meluruskan
pihak penyusun RTR KSN agar mematuhinya,
merupakan hal yang penting.
10. Adanya KSN tertentu yang sesungguhnya
bukan merupakan KSN yang
membutuhkan suatu RTR, mengingat
luasan yang dimilikinya.
1. Penentuan suatu lokasi sebagai KSN perlu
dipertajam. Jika diperlukan, bagian
lampiran dari PP 26/2008 terkait KSN
direvisi.
2. Untuk jenis KSN dengan luasan wilayah
yang relatif kecil, arahan penataan
ruangnya bukan dalam bentuk RTR, tetapi
rekomendasi intensitas pemanfaatan
ruang dan peraturan zonasi kepada RTRW
provinsi dan RTRW kabupaten/kota
tempat KSN tersebut berada.

90. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Substansi
89
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
11. Jumlah KSN yang hendak disusunkan
RTRnya pada tahun 2012 sangat banyak.
Diperlukan penentuan prioritas KSN yang
perlu disusunkan RTRnya.
12. Penyampaian laporan yang cenderung
terlambat.
Langkah yang panjang agar suatu laporan
dinyatakan dapat diterima, merupakan hal
yang tak terhindarkan. Diperlukan antisipasi
dengan cara penyampaian laporan lebih awal.
13. Website KMP RTR KSN tidak terpadu
dengan website Kementerian PU. Bahasa
pemrograman yang digunakan, sejak awal
tidak ditentukan untuk memudahkan
upaya memadukannya.
Untuk pekerjaan yang salah satu hal yang
harus dikerjakan adala pembuatan website,
sebaiknya dari awal ditentukan persyaratan
yang harus dimiliki website tersebut, agar
upaya memadukan tersebut tidak menemui
kesulitan di belakangan hari.

91. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Komunikasi
90
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
1. Website Penyusunan RTR KSN tidak
optimal dimanfaatkan.
Terdapat beberapa kendala dalam
pemanfaatan website. Untuk mengatasinya,
dapat digunakan bentuk komunikasi lainnya,
serta pihak KMP yang lebih aktif
berhubungan dengan penyusun RTR KSN.
2. Penyusun RTR KSN tidak segera
melaporkan progres pelaksanaan
kegiatannya.
Pihak KMP agar lebih aktif berhubungan
dengan penyusun RTR KSN. Kalaupun usaha
ini belum berhasil, maka pihak KMP dapat
meminta bantuan dari pihak supervisi.
3. Komunikasi yang terjadi antara penyusun
RTR KSN dengan pihak supervisinya
terkadang tidak sampai kepada pihak
KMP RTR KSN, sehingga pihak KMP luput
dari kegiatan yang cukup penting yang
harus diikuti.
Di masa mendatang, untuk pekerjaan dengan
KMP, posisi KMP perlu ditingkatkan untuk
berada di antara supervisi dan ‘konsultan’
penyusun.

92. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Komunikasi
91
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
4. Laporan kemajuan pekerjaan yang pihak
KMP RTR KSN sampaikan kepada pihak
penyusun RTR KSN, seringkali tidak
mendapat tanggapan, yakni apakah
tingkat kemajuan yang pihak KMP RTR
KSN sampaikan sudah betul dan dapat
diterima.
Pihak KMP agar lebih aktif berhubungan
dengan penyusun RTR KSN. Kalaupun usaha
ini belum berhasil maka pihak KMP perlu
meminta bantuan dari pihak supervisi.
5. Terdapat pihak penyusun yang 'menutup
diri' sama sekali dari pihak KMP RTR KSN,
sehingga tingkat kemajuan pelaksanaan
pekerjaannya sulit dipantau.
Pihak KMP perlu meminta bantuan dari pihak
supervisi.

93. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Politis
92
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
1. Pemangku kepentingan dari jenis
pemerintah daerah, yang merasa
'memiliki daerah' menuntut agar
pelaksanaan pekerjaan (analisis dan
perumusan rencana) banyak
mempertimbangkan pendapat mereka.
Kegiatan KSN merupakan wewenang
pemerintah pusat. Pendapat dari daerah
perlu diakomodasi sampai batas-batas yang
terkait dengan wewenang pemerintah pusat
di daerah.
2. Pemangku kepentingan dari jenis instansi
lain di tingkat pusat, yang merasa 'lebih
paham dengan substansi pekerjaan',
banyak memberikan masukan, yang tidak
sepenuhnya terkait dengan penataan
ruang.
Kegiatan KSN untuk KSN dengan tipologi
tertentu merupakan wewenang instansi
pemerintah pusat tertentu. Pendapat dari
instansi ini perlu diakomodasi, untuk hal-hal
yang terkait dengan penataan ruang.
3. Pelibatan lembaga/organisasi
internasional dan pelibatan peran
masyarakat belum terlaksana secara
maksimal.
Pelibatan lembaga/organisasi internasional
dan pelibatan peran masyarakat perlu lebih
ditingkatkan lagi di masa mendatang.

94. Permasalahan, Kesimpulan dan Saran
Aspek Politis
93
Permasalahan Kesimpulan dan Saran
4. Dalam kegiatan pembahasan dengan
pemangke kepentingan kendala yang
sering dihadapi adalah peserta yang
dikirim dari instansi pemangku
kepentingan, yang :
a. Peserta tertentu yang datang pada suatu
acara belum tentu akan datang lagi pada
acara berikutnya.
b. Peserta yang datang bukan yang
berwenang mengambil keputusan.
Pembahas yang berasal dari pemangku
kepentingan perlu dikukuhkan dengan surat
keputusan instansi pemangku kepentingan
tersebut.

95. Rekomendasi
94

96. Rekomendasi
 Diperlukan penyusunan PP tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kepariwisataan
 Diperlukan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Catatan : Pedoman yang disusun
merupakan 3 pedoman yang terpisah, yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Permen
Pariwisata).
 Diperlukan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Induk
KSPN, KSPP, KSP Kab., Kota (Catatan : Pedoman yang disusun merupakan 4 pedoman yang
terpisah, yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Permen Pariwisata).
 Diperlukan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Detail
KSPN, KSPP, KSP Kab., Kota (Catatan : Pedoman yang disusun merupakan 4 pedoman yang
terpisah, yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Permen Pariwisata).
 Diperlukan penyusunan pedoman-pedoman pendukung dalam bidang : destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata.
 Diperlukan metodologi yang multi aspek dalam perencanaan pengembangan pariwisata,
tidak terbatas hanya pada Analisis SWOT.
95

97. Rekomendasi
 Menghadapi kemampuan daerah yang terbatas dalam penyusunan : Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Induk, Rencana
Detail dan RTBL Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, maka dapat
diperkenalkan pendekatan ‘Bantuan Teknis’ (Technical Assistance).
 Untuk mengendalikan proses dan kualitas pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan
KSPN, maka dapat digunakan pendekatan Konsultan Manajemen Penanganan (KMP)
Rencana Pengembangan KSPN.
96

98. Terima Kasih
Fitri Indra Wardhono
fitriwardhono@yahoo.com
97