Legality of House of Representative Speaker Decision - Personnel Matter - in Bahasa Indonesia

1. Keputusan Ketua DPR di bidang Kepegawaian Fritz Edward Siregar, SH., LL.M Lokakarya Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Susduk Century Atlet Hotel, 11 – 12 November 2008

3. Contents Kep/Per Ketua DPR RI Hirarki PerUUan Kep/Per DPR RI Kep Ketua di Pegawai 1 2 3 4

6. Karena dalam Penjelasan tersebut dicontohkan peraturan yang dikeluarkan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi pertanyaan kita, peraturan apa yang sekarang dikeluarkan oleh DPR, DPD dan MPR tersebut ?

19. Apabila kewenangan tersebut sudah diberikan kepada DPR dalam tingkatan Undang-Undang, maka pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi ataupun kepegawaian, haruslah dalam bentuk Peraturan DPR dan bukan dalam Keputusan Ketua DPR.

20. Kesimpulan

21. Peraturan yang dikeluarkan oleh DPR RI merupakan peraturan yang bersifat internal

22. Ketua DPR RI hanya dapat mengeluarkan Keputusan sebagai Pimpinan DPR berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR

23. Mengingat bahwa Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR sebagai pelaksana administrasi berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka Pimpinan DPR tidak dapat mempergunakan peraturan lain kecuali Peraturan Pemerintah berkenaan dengan gaji, kenaikan pangkat, jenjang jabatan dan tunjangan jabatan

24. Apabila DPR berkeinginan memiliki kewenangan penuh dalam hal gaji, kenaikan pangkat, jenjang kepangkatan dan hal-hal lain berkaitan dengan kepegawaian, kami mengusulkan agar UU Susduk memberikan DPR kewenangan penuh dalam hal kepegawaian seperti yang terdapat pada UU Bank Indonesia

25. Apabila kewenangan penuh tidak dapat diberikan secara langsung, dapat dipersyaratkan didalam UU Susduk bahwa Sekretaris Jenderal diangkat dengan Keputusan Presiden, akan tetapi pegawai dan organisasi, dapat diatur dalam Peraturan DPR seperti yang terdapat pada UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

26. Apabila hal kewenangan dalam hal personil / kepegawaian telah diberikan oleh Undang-Undang, maka pengaturan lebih lanjut dapat dilaksanakan melalui Peraturan DPR, bukan Keputusan DPR

27. Terima Kasih