all about kartel case

1. Dalam persaingan sebuah usaha banyak macam-macam jenis persaingan yang dilakukan secara
tidak sehat seperti diskriminasi harga,monopoli,oligopsoni,monopsoni, dan kartel. Pada paper ini
akan dibahas sejelas-jelasnya mengenai kartel.
Kartel sendiri adalah salah satu bentuk perjanjian yang bisa mengakibatkan kerugian kerugian bagi
konsumenya serta melukai alokasi efisiensi sumber daya nasional. Di negara-negara lain ada
melakukan pelarangan adanya kartel jadi barang siapa yang melakukanya maka akan dikenakan
sanksi. Kartel sendiri merupakan kasus yang sering dihadapi oleh KPPU seperti yang telah
diketahui pada tahun sebelumnya kasus-kasus kartel yang telah terjadi diantaranya adalah kartel
tarif sms apada tahun 2007, serta kartel jasa verifikasi teknis impor gula pada tahun 2005,kartel
Semen Gresik (2005)dan kartel tarif tambang jasa kargo dengan kontainer pada tahun 2003.
Latar belakang terjadinya kartel
Munculnya kartel adalah oleh adanya kebuijakan pelaku usaha dalam pasar yang bermotitivasi
ingin menjadi pemenang maksudnya adalah sebuah pelaku usaha tidak akan mungkin menang jika
dia bertarung sendiri akan tetapi pleaku usaha yang bersekutu dengan pelaku usaha yang lain
maka dia akan menjadi pemenang. Selain itu kartel bisa muncul oleh adanya kebijakan
pemerintah, hal ini dilakukan dengan alasan melindungi sektor usaha tertentu. Atau memberi
kepastian harga yang menguntungkan konsumen. Kartel sendiri susah dilacak pelakunya karen
kegiatan ini dilakukan ramai-ramai. Sebaliknya bahwa kartel ini bersifat terbuka dan mudah
diakses, disinilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) mengatur model penanganan kasus
dan semua kasus dengan UU No.5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat menjadi dua pendekatan yaitu model pyang ditangani oleh Direktorat Penegak Hukum
(DPH), dan model kedua oleh Direktorat kebijakan Persaingan (DKP).
Kasus Kartel di lini 2 tanjung priok
Kasus pada pelabuhan tanjung priok ini dilatar belakangi oleh tingginya biaya pelayanan barang
dari peti kemas impor. Kesepakatan tersebut disepakati oleh enam asosiasi penyedia dan

2. pengguna jasa seperti GAFEKSI, APBMI, INSA, APTESINDO dan asosiasi pengguna jasa GPEI dan
GINSI, dampaknya adalah banyaknya keluhan dari para pelanggan pengguna jsas shipper. Selain
bervariasi, tarif yang ditetapkan untuk jasa forwader dan pergudangan tidak jelas peruntukanya.
Mereka merasa bahwa high cost economy untuk melakukan impor. LCL atau Less Container Load
adalah istilah kegiatan ekspor atau impor di mana dalam satu kontainer berisi lebih dari satu
barang.
Ini berbeda dengan Full Container Lead (FCL). Dalam FCL, satu kontainer hanya berisi satu barang
untuk ekspor/impor. Karena milik satu orang, semua pengiriman barang sudah ditangani secara
langsung oleh perusahaan pelayaran. Ini berarti barang ekspor/impor dengan kapasitas satu
kontainer tidak perlu dibongkar di pelabuhan. Sebaliknya, barang LCL dibongkar dulu. Karena
barang tersebut milik banyak orang, isi kontainer dibongkar di pelabuhan. Di sini ada jasa
forwarder, jasa bongkar-muat dan jasa pergudangan. Dat dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok
menunjukan bahwa volume impor LCL lebih besar dibandingkan volume impor FCL pada periode
tertentu
Saran dan pertimbangan
Dalam kasus ini KPPU menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya
kesepakatan tarif yang telah dilakukan oleh asosiasi. Selain m,engkaji susunan industrinya KPPU
mengkaji akan wewenang pemerintah dalam membuat dan regulasi mengatur kegiatan industri
penunjang pelabuhan, Pihak KPPU juga menganalisa dampak. Dar analisa tersebut. KPPU
memberikan saran dan pertimbangan agar mekanisme persaingan tetap terjadi. KKPU juga
memberikan perhatian terhadap stakeholder dan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi daya
saing.

3. Selain itu ada beberapa saran KPPU yang disampaikan kepada presiden yaitu kesepakatan
tarif yang semula dianggap sebagai solusi high cost economy bagi para importir bukan merupakan
solusi yang tepat sebab kesepakatan tersebut hanya menguntungkan pihak pelaku usaha yang
tidak mampu bersaing dengan menawarkan harga yang rendah, mak adri itu kesepakatan tarif
yang dilakukan asosiasi didicabut. Saran selanjutnya adalah sebagai natural monopoly industry,
KPPU meminta pemerintah untuk melakukan tugas dan wewenangnya sebagai regulator dan
memperingatkan untuk membuat formula tarif tetap denga tidak mengabaikan aspek persaingan
usaha yang sehat. Selain itu pemerintah harus menentukan standar kualitas minimum pelayanan
yang bertujuan agar kinerja jasa dalam melayani konsumen meningkat. Dilihat dari saran dan
pertimbangan yang dilakukan oleh KPPU dirasa suadah cukup adil dengan mempertimbangkan
perspektif tentang regulasi.
Kartel di negara jepang
Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa jepang merupakan negara yang memiliki
kekuatan ekonomi nomor dua didunia, negara tersebut sudah memiliki hukum aturan tentang
perekonomianya sejak tahuin 1947 hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomianya
yang rendah akibat kekalahan dalam perang dunia ke II. Di negara Jepang juga sudah
diperkenalkan tentang aturan hukum kartel sekiatr abad 17 dimana awalnya pemerintahan jepang
awalnya melarang investor-investor asing masuk ke jepang dengan alasan karena jepang mampu
memiliki sumber daya alam sendiri dan sumber daya tersebut dapat memenuhi kehidupan
negaranya. Seiring berjalanya waktu kebijakan tersebut mulai terhapus ketika restorasi Meiji pada
tahun 1870 terjadi. Restorasi Meiji sendiri adalah industrialisasi modern guna bersaing dengan
negara-negara seprti Amerika Serikat dan negara lainya,
kartel digunakan pemerintah Jepang untuk mengendalikan dampak negatif dari
industrialisasi, misalnya benturan antar pelaku usaha yang melakukan kegiatan bisnis. Bentuk
lazim dari kartel pada masa tersebut adalah pembentukan perkumpulan dagang atau asosiasi
industri. Di sisi lain, melalui pembentukan asosiasi industri, pemerintah Jepang melakukan
mobilisasi sumber daya swasta guna memenuhi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, kartel/
asosiasi industri juga menjadi alat pemerintah untuk penyerapan angkatan kerja. Sebagai

4. imbalannya, pelaku usaha mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah. Keberadaan kartel
yang diorganisir pemerintah tersebut menghasilkan kondisi perekonomian yang didominasi oleh
sejumlah orang/kelompok saja. Kelompok-kelompok inilah yang dikenal sebagai zaibatsu atau
konglomerat