Dokumen tersebut membahas rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana ini mencakup identifikasi potensi wilayah, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik, dan penyusunan dokumen final untuk menetapkan alokasi ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

1. Subandono
PROGRESPROGRES RRENCANAENCANA ZZONASIONASI
WWILAYAHILAYAH PPESISIR DANESISIR DAN PPULAU-ULAU-
PPULAUULAU KKECIL PROVINSIECIL PROVINSI
SUMATERA UTARASUMATERA UTARA

2.  UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau - Pulau Kecil
 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil
 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara
 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Rencana Stategis wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi
Sumatera Utara

3. UU NOMOR 27 TAHUN 2007
Pasal 7
(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disebut RZWP-3-K dengan skala 1 :
250.000;
c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

4. PENGUMPULAN DATAPENGUMPULAN DATA
SURVEY LAPANGANSURVEY LAPANGAN
IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAHIDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH
PENYUSUNAN DOKUMEN AWALPENYUSUNAN DOKUMEN AWAL
KONSULTASI PUBLIK 1KONSULTASI PUBLIK 1
PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARAPENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA
PERMOHONAN TANGGAPAN / SARANPERMOHONAN TANGGAPAN / SARAN
KONSULTASI PUBLIK 2KONSULTASI PUBLIK 2
PENYUSUNAN DOKUMEN FINALPENYUSUNAN DOKUMEN FINAL
MELIPUTI :
1) TERESTRIAL;
2) BATHIMETRI;
3) GEOLOGI DAN GEOMORFOLOGI;
4) OSEANOGRAFI;
5) EKOSISTEM PESISIR DAN SUMBER DAYA IKAN
(JENIS DAN KELIMPAHAN IKAN);
6) PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS LAHAN;
7) PEMANFAATAN WILAYAH LAUT YANG TELAH ADA;
8) SUMBER DAYA AIR;
9) INFRASTRUKTUR;
10) SOSIAL DAN BUDAYA;
11) EKONOMI WILAYAH; DAN
12) RISIKO BENCANA DAN PENCEMARAN.
PERSYARATAN :
1. KUALITAS :
a. SKALA;
b. AKURASI GEOMETRI;
c. KEDETAILAN DATA;
d. KEDALAMAN DATA;
e. KEMUTAKHIRAN DATA;
f. KELENGKAPAN ATRIBUT
2. KUANTITAS : KELENGKAPAN DATA SEKUNDER (12
DATASET )
(PERMEN KP NO.34/2014 PASAL 22 AYAT 3)
USULAN ALOKASI RUANGUSULAN ALOKASI RUANG
DISUSUN OLEH POKJA BKPRD
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER / DESK STUDY

5. Gub ke Men-
KP)
PROVINSI

6. No Kegiatan Keterangan
A. Pra UU No.1 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014
1 Kab/Kota yang telah memiliki Dokumen Renzo Langkat, Sergei, Medan, Deli
Serdang, Batubara, Asahan
Sibolga, Nisel, Nias (progres
2015 : Tapteng, Nias Utara)
2 Perda No 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
WP3K Provsu
3 Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2012
tentang Renstra WP3K Provsu
B. Pasca UU No.1 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014
1 Koordinasi ke Kementerian Kelautan dan
Perikanan tentang penyusunan RZWP3K
Agustus 2015
2 Rapat koordinasi Kab/kota dengan DPRD serta
BKPRD Provsu
September 2015

7. No Agenda Jadwal Biaya (Juta)
1 Pendataan / Analisa s/d Desember 2015 Rp. 850
2 Penyusunan Dokumen dan Konsultasi
Teknis Ranperda Ke kementerian
terkait
Januari – Juni 2016 Rp. 600
3 Proses Legalisasi Juli – Desember 2016 Rp. 350