Dokumen tersebut merangkum hasil penelitian tentang persepsi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah terhadap implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian menemukan persepsi yang beragam di antara ketiga kelompok responden dengan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan CSR.
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
1. OLEH : Heru Suprapto
BALITBANDA KUTAI KARTANEGARA
NOV 2012
2. 1.1. Latar Belakang…i
UU
No 21 Tahun 2001, tentang
Migas;
UU No.19 Tahun 2003, tentang
BUMN;
UU No.40 Tahun 2007, Tentang
Perseroan Terbatas
UU No.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
PP No 47 Tahun 2012 Tentang
Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan Perseroan Terbatas,
Dll
3. 1.1. Latar Belakang…..ii
Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola
Sumber
Daya
Alam
(SDA)
diwajibkan
melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan
bagi penanaman modal asing, diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap
penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung
jawab sosial perusahaan“
Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan
Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa:
”Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib memuat paling sedikitketentuan-ketentuan pokok
yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan
jaminan hak-hak masyarakat adat”.
4. v1.1. Latar Belakang…..iii
JADI:
Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi
bersifat sukarela yang dilakukan perusahaan di dalam
mempertanggungjawabkan kegiatan
perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau
menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk
melakukan atau menerapkannya.
5. 1.2. Permasalahan
Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan
Implementasi CSR oleh Perusahaan-perusahaan yang beroperasi
di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pertimbangan
dilaksanakannya kegiatan penelitian ini. Permasalah tersebut
diantaranya:
Masih rendahnya kesadaran korporasi untuk
mengimplentasikan program CSR yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat dan lingkungan lestari;
Masih rendahnya kesadaran korporasi tentang kontribusi CSR
terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
Masih kurangnya komitmen dan kebersamaan korporasi dan
pemangku kepentingan dalam mewujudkan kehidupan
masyarakat sejahtera
6. 1.2.Tujuan
Presepsi masyarakat di sekitar perusahaan terhadap
implementasi Corporate Social Responsibility.
Persepsi perusahaan atas implementasi Corporate
Social Responsibility kepada masyarakat.
Persepsi Pemerintah tingkat Kecamatan dan
Desa/Kelurahan terhadap program Corporate Social
Responsibility yang dilaksanakan Perusahaan.
7. 2. Tinjauan pustaka..i
Stakeholder perusahaan ;
yang dibangun ialah
nilai (Sesuatu yg
bermakna) bagi
organisasional
sesuatu yang dibangun
dengan para
stakeholder ekonomi
untuk mencapai tujuan
bertujuan untuk
membangun social
value yang bermakna
dengan para
stakeholder demi
mencapai tujuan
organisasi
Estaswara,
2010
organizaon
stakeholder
economic
stakeholder
societal
stakeholder
9. 2. Tinjauan pustaka …ii
Banyak kalangan melihat bahwa praktik CSR
yang dilakukan oleh korporat masih sebatas
”kosmetik”. Nuansa ”kosmetik” tersebut
menurut Wibowo (2006)*1 tercermin dari
berbagai aspek sejak perumusan kebijakan
dan penentuan orientasi
program, pengorganisasian, pendanaan, eks
ekusi program, hingga evaluasi dan
pelaporan.
Namun demikian, tidak dapat pula dipungkiri
bahwa perkembangan pelaksanaan CSR
akhir-akhir ini juga mengalami
kecenderungan positif
Wibowo, P. (2006). Rentang program CSR di mata
para ahli pemasaran. Jurnal Filantropi dan
Masyarakat Madani GALANG
10. 2. Tinjauan pustaka …iii
CSR menurut World Business Council For Sustainable Development
(WBCSD) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia
usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada
pengembangan ekonomi pada komonitas setempat ataupun
masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup
karyawan beserta seluruh keluarganya.
Menurut ISO 26000 Karakteristik dari Social Responbility adalah
kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek
sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan
bertanggung jawab atas dampak dari keputusan sarta aktivitas
yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan.
Dalam ISO 26000 Social Responsibility mencakup 7 aspek
utama, yaitu: tata kelola organisasi, hak asasi
manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek bisnis yang
adil, isu konsumen serta keterlibatan dan pengembangan
masyarakat.
11. 3.1.Metodologi
3.2. Lokasi
Lokasi penelitian adalah kecamatan yang ada
dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartenagara.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan zona
pembagian wilayah (Pantai, tengah dan hulu
mahakam), pertimbangan sentra pengembangan
batubara, perkebunan sawit, dan migas, dana dan
waktu yang tersedia,
Maka lokasi penelitian dilakukan pada 5 kecamatan
yaitu Kec. Kembang Janggut, Muara Badak, Sangasanga, Muara Jawa, dan Samboja. Pemilihan
kecamatan sebagai lokasi penelitian ditentukan
secara Purpose Sampling (sengaja) dengan
pertimbangan zona, sentra usaha dan jenis usaha
serta waktu dan dana yang tersedia.
12. 3.3. Metode
Penelitan ini merupakan penelitian yang bersifat
eksploratif, yaitu ditujukan untuk mengetahui
kondisi yang sebelumnya belum diketahui. Dilihat
dari sisi metodenya, maka kegiatan penelitian ini
termasuk penelitian kebijakan (policy method)
yakni penelitian yang dilakukan dengan analisis
masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga
temuannya dapat direkomendasikan kepada
pembuat keputusan untuk bertindak secara
praktis dalam menyelesaikan masalah;
Sedangkan ditinjau dari tingkat eksplanasi dan
Jenis Data yang digunakan, maka kegiatan
penelitian ini termasuk penelitian deskriptif
kuantitatif.
17. 5.2. Tanggapan Unsur Perusahaan
Perusah
aan
Rerata
Nilai
Score
Loa Kulu
Muara
Jawa
SangaSanga
Kembang
Janggut
Tenggaro
ng
Seberang
Rerata
Score
Indikator
4.12
4.09
3.97
4.36
3.97
4.10
Baik
Baik
Baik
Sangat
Baik
Baik
Baik
18. 5.3. Tangapan Unsur Pemerintah
Pemerint
ah
Rerata
Nilai
Score
Loa Kulu
Muara
Jawa
SangaSanga
Kembang
Janggut
Tenggaro
ng
Seberang
Rerata
Score
Indikator
3.53
4.19
3.96
4.48
4.22
4.08
Baik
Baik
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Baik
20. 6.1. KESIMPULAN..i
Baik responden unsur masyarakat maupun
unsur perusahaan setuju bahwa CSR
merupakan kegiatan rutin tahunan, disisi lain
responden unsur masyarakat menyatakan
bahwa belum seluruh perusahaan yang ada
disekitarnya melaksanakan program CSR.
Pemerintah menyadari bahwa program CSR
sangat diperlukan dan selanjutnya perlu
diatur melalui Peraturan Daerah untuk
pelaksanaan atau implementasinya.
21. 6.1. KESIMPULAN..ii
Antara responden unsur perusahaan dan
responden unsur pemerintah setuju bahwa dalam
pelaksanaan CSR perlu dibentuk forum CSR yang
dikoordinasikan oleh pemerintah
desa, kecamatan dan sampai tingkat
kabupaten, serta diperlukan laporan berkala
kepada pemerintah kabupaten atas
pelaksanaan program CSR tersebut.
Responden unsur masyarakat dan responden
unsur perusahaan setuju bahwa program CSR
terdiri dari program Pemberdayaan masyarakat
untuk mencapai kemandirian ekonomi, Program
Pembangunan sarana fisik/infrastruktur serta
dalam bentuk Program-Program Sosial.
22. 6.1. KESIMPULAN..ii
Responden unsur masyarakat, Perusahaan dan
Pemerintah setuju bahwa sasaran penting dalam
program CSR adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
Berkaitan dengan hal ini responden unsur pemerintah
memandang perlu diatur mengenai reward dan
punishment kepada perusahaan yang melaksanakan
program CSR dan yang tidak melakukan program CSR.
Belum ada kesamaan persepsi antara masyarakat
dan perusahaan terhadap jenis program yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini responden
unsur pemerintah menganggap perlu adanya
sinergitas program pembangunan pemerintah dengan
program-program SCR oleh perusahaan dengan
melibatkan masyarakat dalam penyusunan kegiatan
CSR.
23. 6.2. REKOMENDASI ..i
Pelaksanaan/Implementasi program CSR oleh
perusahaan harus melibatkan masyarakat sasaran
dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan
monitoring program tersebut. Berkaitan dengan hal ini
program CSR dapat dimulai bersamaan dengan
musrenbang tingkat Desa/ Kelurahan serta Kecamatan
maupun Kabupaten, sehingga terjadi sinergitas antara
program pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dengan program CSR perusahaan.
Diperlukan monitoring dan evaluasi rutin dalam rangka
untuk memantau tingkat keberhasilan program
CSR, baik pada tingkat perusahaan sebagai pelaksana
program, pada tingkat Desa/Kelurahan maupun
Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
24. 6.2. REKOMENDASI ..ii
Perlunya forum koordinasi pelaksanaan CSR terutama
pada perusahaan yang bergerak pada sector usaha
yang sama agar program CSR berkelanjutan dan dapat
berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat
serta mempermudah monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program, baik di tingkat
Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, serta tingkat
Kabupaten.
Pelaksanaan Program CSR perlu diatur melalui Peraturan
Daerah agar perusahaan dan masyarakat memperoleh
kepastian hukum, sehingga tercipta kepastian
keberlangsungan usaha bagi perusahaan dan
kesejahteraan hidup bagi masyarakat.