APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole

1. APB DesaProsesdanPelaksanaan MateriUntuk BPD dan RT Kec. SesayapIlir, Kab. TanaTidung HeruSuprapto, Se.,M.Si

3. Siklus APB Desa(Perbup 03 Th 2010 TtgpedomanPengelolaanKeuanganDesa) DibahasBersama : Kades dg BPD DijabarkanDalamMusren-bangdes DijabarkanDalamMusren-bangdes Visi& MisiKadesTerpilih Raperdes APB Desa Persetujuan Raperdes APB Desa RKP Desa(Keputu-san Kades) RPJM Desa (Perdes) Disam-paikanKeBupati KepalaDesaMenyusun KadesdanSekdesMenyusun SekdesMenyusun

4. Lanjutan Perdes APB Desa Sesuai Disam-paikanKeBupati EvaluasiRAPBDesOlehBupati Lebih Dr 20 HariKerja Ditindak-lanjuti/ Diperbaiki Dikembalikan Menggu-nakanPagu APB DesaThSebelum-nya TidakSesuai TidakDitindak-lanjuti

5. Struktur APB Desa(Perbup) APB Desa

6. PenjelasanStruktur APB Desa PendapatanDesa, meliputisemuapenerimaanuangmelaluirekeningdesa yang merupakanhakdesadalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidakperludibayarkembaliolehdesa. Belanjadesa, meliputisemuapengeluarandarirekeningdesa yang merupakankewajibandesadalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidakakandiperolehpembayarannyakembaliolehdesa. Belanjatidaklangsung, merupakanbelanja yang dianggarkantidakterkaitsecaralangsungdenganpelaksanaankegiatan. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Pembiayaandesa, meliputisemuapenerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya.

7. Pendapatan Desa Pendapatan Desa

8. Belanja Desa BelanjaDesa

9. PembiayaanDesa PembiayaanDesa

10. Formula apbdesa Total Pendapatanxxxx Total Belanja ( xxxx ) Surplus/(Defisit) xxxx Total Pembiayaanxxxx SiLPAxxxx

11. PelaksanaanAPBDesa(Perbup No 4 Th 2010) Pasal 37 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sesuai dengan: prioritas kebutuhan masyarakat desa; program dankegiatan; urusan/kewenangan desa; dan kemampuan keuangan desa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diswakelolakan dilakukan dengan mekanisme pengadaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Adapun jenis kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : swakelola pemerintah desa; swakelola padat karya. Swakelola pemerintah adalah kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa. Sedangkan swakelola padat karya adalah kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat;

12. Pasal 38 SehubungandenganpelaksanaankegiatanswakelolapemerintahdesadanswakelolapadatkaryasebagaimanadimaksuddalamPasal 37 ayat (4) dibentuktimpengadaandantimpengawaskegiatanpadapemerintahandesauntuksatutahunanggaran Susunantimpengawaskegiatansebagaimanadimaksudayat (2) berjumlahmaksimal 5 (lima) orang, terdiridari: Ketua BPD sebagaikoordinatorsekaliguspenanggungjawab; Anggota BPD sebagaianggotapengawas.

13. SwakelolaPadatKarya Pasal 39 Pelaksanaan kegiatan swakelola padat karya dilaksanakan oleh lembagakemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai pelaksana kegiatan, yang mana hak dan kewajibannya diatur dalam surat perjanjian kerja (SPK). Pada tingkat lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan swakelola padat karya dibentuk panitia pelaksana kegiatan. Besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4% (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yang tertera dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembagiannya sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja dalam kepanitiaan; dengan maksimal jumlah kepengurusan panitia pelaksana kegiatan adalah 3 orang. Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klausal tentang pelibatan masyarakat desa setempat pada pelaksanaan kegiatan.

14. Swakelola MekanismePengadaan Jenis Pelaksana Pengawas SWAKELOLA PADAT KARYA PEMERINTAH DESA Tim PengadaanBarangdanjasaDesa LembagaKemasyarakatan (LPM, RT, PKK, dll) B P D

15. Mekanismepelaksanaan kegiatanSwakelola KepaladesamenetapkanSekretarisDesasebagaiKoordinatorPTPKDes; KepalaDesamenetapkankepalaurusansebagaiPTPKDesberdasarkanbidangurusanmasing-masing : KepalaurusanumumditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandenganbidangurusanumum; KepalaurusanpemerintahanditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandengankegiatanPemerintahan; Kepalaurusan Pembangunan ditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandengankegiatan Pembangunan, danseterusnya; KepalaDesamenetapkanTim PengadaandanTim PengawasKegiatan.

16. SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi) Perpres No 54 Th 2010 Pekerjaan yang dapatdilakukandenganswakelola pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintahDesa yang bersangkutan; dan/atau pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukanpartisipasimasyarakatsetempat; dan/atau pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasiataupembiayaannyatidakdiminatiolehpenyediabarang/jasa; dan/atau pekerjaan yang secararinci/detail tidakdapatdihitung/ditentukanterlebihdahulu, sehinggaapabiladilaksanakanolehpenyediabarang/jasaakanmenanggungresiko yang besar; dan/atau.

17. SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi) PerpresNo 54 Th 2010 e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupenyuluhan; dan/atau f. pekerjaanuntukproyekpercontohan (pilot project) yang bersifatkhususuntukpengembanganteknologi/metodakerja yang belumdapatdilaksanakanolehpenyediabarang/jasa; dan/atau g. pekerjaankhusus yang bersifatpemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h. pekerjaan yang bersifatrahasiabagiinstansiPejabatPembuatKomitmen yang bersangkutan.

18. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh PemerintahDesa Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitidaklebihdariRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapatdibeli/diadakanlangsungkepadapenyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaantanpapenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyacukupberupakuitansipembayarandenganmateraisecukupnya. Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapatdilakukandenganpenunjukanlangsungkepada1 (satu) penyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanmelaluipenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya. Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dilakukanolehPanitiaPengadaandengancaramemintadanmembandingkansekurang-kurangnya 3 (tiga) penawarandari 3 (tiga) penyediabarang/jasa yang berbedasertamemilihpenawarandenganhargaterendah, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya. KetentuanpengadaanNomor 1 sampainomor 3 dilaksanakantidakbolehmemecahkegiatanataumenggabungkankegiatan. Dilaksanakansesuaidengan RKA dan DPA.

19. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa< 5 Jt NPPD SPD SPP Barang/Jasa DPA Uang BelanjaKurangdariRp 5 Juta BuktiPengeluaranKasbermeterai Kuitansibermeterai / Nota Barang SSP

20. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 5 s.d <15 Jt (dg penunjukanlangsung 1 penyediabarang/ jasa) DPA NPPD SPD SPP Barang/Jasa Uang DPA Barang/ jasa BuktiPengeluaranKasbermeterai Belanja 5 sd 15 jt SSP Kuitansibermeterai/ Nota SuratPemesananBarang SuratperintahKerja SSP BeritaAcaraPemeriksaanBarang BeritaAcaraSerahterimabarang SPB + SPK + BAPB+BASTB

21. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 15 sd < 50 jt (dg PemilihanLangsungsetelahmembandingkan 3 penyediaBarang/ jasa) DPA NPPD SPD SPP Barang/Jasa Uang DPA Barang/ jasa BuktiPengeluaranKasbermeterai Belanja 15 sd 50 jt SSP Kuitansibermeterai/ Nota SuratPemesananBarang SuratperintahKerja SSP BeritaAcaraPemeriksaanBarang BeritaAcaraSerahterimabarang SPB + SPK + BAPB+BASTB

23. Swakelola-Padatkarya Swakelola-PadatkaryaadalahKegiatanPemerintahDesa yang dilaksanakanolehlembagakemasyarakatan (LPM, LembagaAdat, KarangTaruna, RT/ RW, PKK sertaKelompokmasyarakat) danlembagakemasyarakatanlainnya.

24. Perludiperhatikanhal-halberikut 1 Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh orangperseorangan, termasukkelompokmasyarakatmelaluiswakelolaadalahpekerjaan yang menggunakanteknologisederhanadanmempunyairesikokecil, dalamartipekerjaankonstruksiyang pelaksanaannyatidakmembahayakankeselamatanumum, hartabenda, menggunakanalatkerjasederhana, dantidakmemerlukantenagaahli. Apabilatidaksederhana, makapekerjaantersebutharusdilakukanolehpenyediajasayang berbentukbadanusaha. Dibuatperencanaanteknisberupagambarteknis, spesifikasiteknis, dan Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan perencanaan teknis dapat dibantutenaga yang ditunjuk dari dinas setempat yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan) perseorangan. Reff: AdopPedum PNPM 41-43

25. Perludiperhatikanhal-halberikut 2 DalamrangkapelaksanaankegiatankonstruksiPelaksanaKegiatandapatdibantutenaga yang ditunjukdaridinasteknissetempat yang membidangipekerjaanumumatautenagaahli (konsultan) perseorangan. Untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan pekerja (tenaga tukang danmandor) yang pembayarannyadilakukansecaraharianberdasarkandaftarhadirpekerjaataudengancaraupahborongan. Untuk pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, selain dilakukan oleh BPD dapatdibantutenaga yang ditunjukdaridinassetempat yang membidangipekerjaanumumatautenagaahli (konsultan) perseorangan.

26. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 1 Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitidaklebihdariRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapatdibeli/diadakanlangsungkepadapenyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakattanpapenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyacukupberupakuitansipembayarandenganmateraisecukupnya. Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapatdilakukandenganpenunjukanlangsungkepada1 (satu) penyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakatmelaluipenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.

27. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 2 Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukanolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakatdengancaramemintadanmembandingkansekurang-kurangnya 3 (tiga) penawarandari 3 (tiga) penyediabarang/jasa yang berbedasertamemilihpenawarandenganhargaterendah, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya. KetentuanpengadaanNomor 1 sampainomor 3 merupakan item / komponendarijenisbelanjasebagaimanadirincikandalamanggaranbelanjakegiatan (RAB)

30. SK penunjukanPelaksana SWK PdtKryDokumen SPK 2

31. Pelaksanaan SWK PdtKarya Dok. NPPD Dokumen SPK 1 DPA Dok. SPP MelaksanakanPekerjaan NPPD Uang Kuitansi, Nota, buktitransaksi LaporanPenyelesaianPekerjaan BuktiPengeluarankas BeritaAcaraserahterimakegiatan LaporanPenyelesaianPekerjaan Kuitansi, Nota, buktitransaksi BeritaAcarapemeriksaan BPD

32. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya 1 Mengumumkan seluruh kegiatan pemberdayaan (swakelola-padatkarya) kepada Lembaga/ Organisasimasyarakat sesuai DPA; Mengumumkan syarat-syarat lembaga / Organisaiskemasyarakatan (LPM, Lembaga Adat, Karang Taruna, RT/ RW, PKK serta Kelompok masyarakat) di desa yang dapat menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan (swakelola- padatkarya);

33. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya2 Menyeleksi dan menetapkan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang berminat dan mampu dalam pengadaan kegiatan swakelola padat karya. Adapun kriteria penyeleksian adalah: Pelaksana kegiatan diutamakan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bertempat tinggal terdekat dengan lokasi kegiatan atau lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat. Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tingkat efisiensi dalam anggaran yang disanggupi oleh calon pelaksana kegiatan dengan pagu yang ada dalam DPA-Desa (APB Desa). Setiap lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat dapat menjadi pelaksana kegiatan swakelola-padatkarya dibatasi 3 (tiga) kegiatan dalam satu tahun anggaran.

34. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya3 Menyeleksi dan menetapkan panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan / kelompok masyarakat yang mengerjakan kegiatan. Menyiapkan dokumen-dokumen sehubungan dengan kegiatan swakelola padat karya. RAB (jikabelumadadi DPA) MenyusunHargaPerhitungansendiri (HPS) berdasarkanhargapasarsetempat. Perhitungan penyisihan/pemotongan pajak GambarKonstruksi Jadwal pelaksanaan Pekerjaan RencanaKerjadanSyarat-syarat Surat Perjanjian Kerja (SPK)

35. PENDAFTARAN DAN SELEKSI Lembaga/ OrganisasiKemasyarakatanmengambilsuratpernyataanminat (Suratpendaftaranpeserta) Lembaga/ OrganisasiKemasyarakatanmengambilRencanakerjadanSyarat-syarat Tim Pengadaanmenjelaskanrencanakerjadansyarat-syarat Lembaga / organisasikemasyarakatanmengajukan proposal penawaran Tim pengadaanmelakukanevaluasi proposal, terdiri: EvaluasiAdministrasi EvaluasiTeknis Evaluasi Harga

37. Kemampuanmenyediakantenagakerjasebagaimana yang dibutuhkan3. Evaluasi Harga Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; Berdasarkanhasilevaluasiharga, Tim Pengadaanmembuatdaftarurutanpenawaran yang dimulaidariurutanhargapenawaranterendahdanmengusulkanpenawarterendahsebagaicalonpemenang

38. TUGAS TIM PENGAWAS 1. BPD sebagai Tim Pengawasdengankomposisi: a. Koordinator : Ketua BPD/ WakilKetua b. Anggota : WakilKetua, SekretarisdanAnggota BPD 2. Tim Pengawasdapatdibentuksatuataubeberapa Tim sesuaidenganbidangkomisi. 3. Tugas Tim Pengawasmeliputi : Mengawasisecararutinpelaksanaansetiapkegiatansesuaidenganjadwal ; MemastikanbahwapelaksanaandanhasilkegiatantelahsesuaidenganSuratPerjanjianKerja (SPK). Masalah yang berhubungandenganAdministrasiKegiatandiluarkewenanganPengawasan BPD; Setelahkegiatanselesai, Koordinator Tim PengawasbersamaPelaksanakegiatanmenandatanganiberitaacarahasilpengawasankegiatan, yang diketahuiKepalaDesa

40. LANGKAH PEMBAYARAN KepalaUrusansebagaiPTPKDesmembuat NPPD kepadaBendaharaDesa. BendaharaDesamembuat SPP (rekapitulasi NPPD) kepadaKepalaDesa. BendaharadesamemungutpajakPelaksanaanKegiatan yang dilaksanakansecaraSwakelolaSwakelola-PadatkaryasesuaidenganPeraturanperundangan-undangantentangPerpajakan; Bendaharadesamembayardengan transfer bank danataupembayarantunai. Pembayarandilakukansesuaidenganpersentasekemajuanpelaksanaankegiatan yang telahditetapkandalamsuratperjanjiankerja (SPK)

41. KewajibanPelaksanaKegiatan (Lembaga/ organisasikemasyarakatan) MelaksanakansebagaimanadiaturdalamSuratPerjanjianKerja (SPK), misal: Menyelenggarakankegiatan yang tercantumdalam proposal; Bertanggungjawabterhadappenggunaandana yang telahditerimadari PIHAK PERTAMA, sesuaidenganperaturankeuangan yang berlakusertaketentuan lain yang diaturdalampedomandansuratperjanjiankerjasamaini. Mentaatiteguran/peringatan yang disampaikanolehPemerintahDesa, baiksecaralisanmaupuntertulis. MengkonsultasikankepadaPemerintahDesa, apabilaterjadiperubahankegiatandan/ataupenggunaandanayang mengakibatkanadanyaketidaksesuaiandengan proposal ataudokumen yang terkait. MenyampaikanlaporanpenggunaankeuangankepadaPemerintahDesadilampiribuktitransaksi. MenyusundanmenyampaikanlaporanperkembanganpelaksanaanswakelolaPadatKaryakepadaPemerintahDesadanlaporanakhirkegiatan.

42. HakPelaksanaKegiatan (Lembaga/ organisasikemasyarakatan) Besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4% (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yang tertera dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembagiannya sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja dalam kepanitiaan; dengan maksimal jumlah kepengurusan panitia pelaksana kegiatan adalah 3 orang. (Psl 38 Ayat 3 Perbup 4 Th 2010)