1. BAB II
Materi Muatan
Kelompok VI
1. Dean Randy Hidayat 3011210226
2. Hilda Putri Maharani 3011210350
3. Yudha 3011210189
4. M. Indra Irsanto 3011210062
5. Rachman Manthovani 3011210101

2. 1. UUD 45 (18 Agust 45 --- 27 Des 49) Hasil KMB  RI menjadi RIS 27 Des 49
2. Konstitusi RIS (27 Des 49 --- 17 Agust 50) Akhirnya semua federasi bersatu
3. UUDS 50 (17 Agust 50 --- 5 Juli 59) Dekrit Presiden 5 Juli 59
4. UUD 45 ( 5 Juli 59 --- 11 Maret 66) Terpimpin Orde Lama  Ir Soekarno
5. UUD 45 (11 Maret 66 --- 19 Okt 99) Orde Baru  mayjend.Soeharto
6. UUD45 Amandemen (19 Okt 99 --- Sekarang)
Hasil Reformasi :
- Amandemen I ( 19 Okt 1999)
- Amandemen II ( 18 Agust 2000)
- Amandemen III (9 Nov 2001)
- Amandemen IV (10 Agustus 2002)

3. Masa Berlaku
Sejarah Berlaku
Bentuk Negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Pembagian kekuasaan

4. 18 Agustus 1945 s/d
27 Desember 1949

5. UUD 1945 berlaku sejak 18 Agustus 1945 ketika Sidang PPKI dengan
menetapkan bahwa UUD 1945 menjadi UUD

7. Bentuk Pemerintahan
Indonesia adalah
Republik

8.  SistemPemerintahan Indonesia adalah
Presidensil

9. UUD
1945
MPR DPR Presiden DPA MA BPK

10. Masa Berlaku
Sejarah Berlaku
Bentuk Negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Pembagian kekuasaan

11. 27 Desember 1949 s/d
27 Agustus 1950

12. Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adl satu
negara federasi, berdiri: 27 Desember 1949 sebagai
hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja
Bundar:
(Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal
Overleg/BFO, dan Belanda.)
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations
Commission for Indonesia (UNCI) sebagai
perwakilan PBB
RIS terdiri beberapa negara bagian, yaitu:
- Republik Indonesia
- Negara Indonesia Timur
- Negara Pasundan
- Negara Jawa Timur
- Negara Madura
- Negara Sumatra Timur
- Negara Sumatra Selatan

14. Bentuk
Pemerintahan
Indonesia adalah
Republik
Indonesia Serikat

15.  SistemPemerintahan Indonesia adalah
Parlementer
(terdiri dari parlemen/wakil2 negara
bagian, dan negara dipimpin oleh perdana
menteri)

16. Konst/UUD RIS
Parlement/Wakil
rakyat
Perdana Menteri
Presiden
MENTERI2
Negara2 Federasi
Negara Federal

17. UUDS 50  Sifatnya sama dg Konst/UUD RIS
Karena gagal melakukan perubahan yg berarti
(negara menjadi lemah, karena terlalu banyak
partai ikut campur mengatur pemerintah)
Kembali kepada UUD 45
(Dekrit Presiden)

18. UUD 45 Era Awal kemerdekaan
Konstitusi RIS & UUDS 50
UUD 45 Orde Lama
UUD 45 Orde Baru
UUD 45 Amand-Era Refoemasi

19.  Presiden merubah KNIP (komite nasional
Indonesia pusat; semacam MPR
sementara) sebagai pembantu Presiden
(menteri)
 Merubah
sistem pemerintahan presidensil
 menjadi parlementer

20.  Sistem pemerintahan masih parlementer
 Pemerintahan masih dikendalikan oleh
Volksraad/parlemen bentukan belanda

21.  Presiden membuat Tap Pres (ketetapan Presiden) ≠ tidak ada dlm UUD 45
 MPRS membuat rancangan tetap haluan negara yg bersifat kekal (tidak
boleh dikritik/diubah)
 Presiden bisa membubarkan DPRS hasil pemilu th.55  mengangkat DPR
GR
 Pimpinan MPRS, DPRS, DPAS sejajar dengan menteri2 (berada dibawah
presiden)
 Hak Budget DPR GR tidak berjalan, karena presiden lebih tinggi dari posisi
DPR, sehingga tidak perlu mengajukan rancangan APBN
 Presiden diangkat seumur hidup

22.  Karena mayoritas anggota MPR & DPR terdiri dari Partai yg berkuasa di
pemerintahan, sehingga MPR & DPR tidak menjalankan tugasnya untuk
mengawasi & mengevaluasi jalannya pemerintahan yg dilaksanakan oleh
Presiden
 sehingga MPR &DPR hanya sebagai alatnya rezim
 MPR mengeluarkan Tap MPR tentang Referendum yg tidak sesuai aturan
UUD 45 Pasal 37

23.  Anggaran pendidikan masih belum mencapai 20% dari APBN, sesuai pasal
31 UUD 45
 Masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar di pinggir-pinggir jalan,
terutama di kota-kota besar, contohnya Jakarta, mereka belum
mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga mereka belum
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan tidak
dapat meningkatkan kualitas hidupnya, pasal 28C ayat 1
 Pemilu 2009 banyak kesalahan-kesalahan dalam perhitungan suara dan
masih banyak rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih tetapi
namanya belum terdaftar dalam pemilihan, pasal 22E ayat 1 tentang
pemilihan umum