Infrastruktur Listrik dan MEA 2015

1. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
INFRASTRUKTUR LISTRIK:
MIMPI GELAP INDONESIA
MENGHADAPI MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN
Ali Aman
Dwi Purwanto
Suhadi
Dian Oktavianto
Nhovalia Mayasari

2. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
A. Latar Belakang
Terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), selain membuka
peluang atau kesempatan bagi Negara-negara anggotanya, juga
menciptakan konsekuensi-konsekuensi logis bagi Negara-negara
anggota yang belum siap dalam persaingan pasar global asean. Bagi
Indonesia sendiri, MEA dapat menciptakan iklim yang mendukung
masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus
pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan
lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital)
dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu,
kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih
memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat
menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap
ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke
Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam
melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup
kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat
merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang
ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam
termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung (Syafarul.
2013: http://www.kompasiana.com/).
Berkaitan dengan investasi, menurut Benny Soetrisno (Wakil Ketua
Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Tenaga Kerja dalam
Seminar Kesiapan Tenaga Kerja dalam Menghadapi Pasar Asean),
Indonesia pada dasarnya belum memiliki kesiapan yang matang dalam
menghadapi MEA. Menurut Beliau, salah satu penyebab rendahnya
minat asing untuk berinvestasi ria di Indonesia adalah buruknya
infrastuktur (Syafarul. 2013: http://www.kompasiana.com/). Pendapat
Soetrisno bukan tanpa alasan jika menilik kondisi infrastruktur
Indonesia jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya.

3. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
Kondisi infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan
Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina bahkan Vietnam di 2012 lalu.
Bahkan secara global, peringkatnya juga terus turun bila dibandingkan
periode 2007 lalu. Dari data World Bank tahun 2012, Indonesia berada
di bawah Vietnam (5), Filipina (4), Thailand (3), Malaysia (2) dan
Singapura (1). Secara global, Indonesia di peringkat ke-85 dari 155
negara, Singapura peringkat ke-2, Malaysia ke-27 (finance.detik.com).
Ketersediaan infrastruktur untuk pendirian dan pelaksanaan usaha
sehari-hari adalah sangat penting agar investasi yang ada berjalan
lancar, yang tentunya berpengaruh terhadap investasi baru. Ketidak-
tersediaan dan gangguan listrik secara rutin, misalnya, telah memaksa
perusahaan mengandalkan sumber listrik secara pribadi,
mengakibatkan biaya listrik dan produksi lebih tinggi (Asian
Development Bank, 2005: Economics and Research Department
Development Indicators and Policy Research Division).
Hasil survey Bank Pembangunan Asia pada tahun 2005 menunjukkan
bahwa lebih dari 60% dari perusahan yang disurvei beranggapan
bahwa infrastruktur yang ada ‗kurang atau sangat tidak efisien‘. Sekitar
37% dari mereka menganggap pelayanan listrik paling menjadi
hambatan, lebih besar dibandingkan hambatan di bidang
telekomunikasi dan transport. Untuk mendapatkan sambungan listrik,
misalnya, diperlukan kurang lebih 15 hari. Pengalaman terburuk adalah
di industri elektronik yang mebutuhkan waktu sekitar 45 hari (Asian
Development Bank, 2005: Economics and Research Department
Development Indicators and Policy Research Division).
Pembatalan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan (Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2002) oleh Mahkamah Konstitusi karena
dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar telah
menyebabkan ketidak pastian hukum dan usaha di bidang kelistrikan.
Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru

4. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
(Nomor 3 tahun 2005) yang bertujuan memungkinkan partisipasi
swasta dalam memenuhi kebutuhan investasi di bidang lisrik sepanjang
hal tersebut dilakukan bekerjasama dengan PLN.
Dengan mengantongi peraturan tersebut, satu langkah maju
Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan listrik di
Indonesia telah ditempuh, seperti disebutkan dalam kaltim.pos sebagai
berikut:
Negara-negara ASEAN sepakat bekerja sama dalam penyediaan
tenaga listrik. Setelah transmisi Laos, Thailand, Malaysia, dan
Singapura sudah terkoneksi, kini giliran Indonesia. Dalam waktu dekat,
tersambung saluran antara Sumatra dan Kalimantan dengan
semenanjung Malaysia, Serawak, serta Sabah. Kepastian itu muncul
setelah Menteri ESDM Sudirman Said bertemu dengan Menteri
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia Maximus Johnity Ongkili dua
hari lalu (28 Juni 2015). Kerja sama berlabel ASEAN Power Grid itu
bertujuan memperkuat kelistrikan negara ASEAN. "Idenya, kalau
kurang bisa impor, dan kalau lebih bisa ekspor ke Malaysia," ujar
Sudirman. Untuk menyambungkan dua negara, akan dibangun
transmisi di dua lokasi. Untuk Sumatra, akan digarap PT Bukit Asam
dengan daya 600 MW. Sementara di Kalimantan, Sudirman belum
menyebut perusahaan mana yang akan menjadi partner. "Kami sepakat
membentuk sebuah komite untuk mewujudkan," imbuhnya. Lebih lanjut
dia menjelaskan, nantinya penjualan maupun pembelian listrik akan
dilakukan secara business to business antara PLN dengan perusahaan
listrik Malaysia. Seperti saat ini, daerah Sabah kekurangan listrik. Nanti
PLN bisa membantu dengan menjual listrik melalui transmisi yang
menuju Sabah.
Berdasarkan penjelasan di atas, muncul pertanyaan yang harus
dijawab yaitu bagaimana kesiapan PT. PLN dalam menghadapi MEA,
khususnya dalam mendukung terciptanya iklim investasi di Indonesia?

5. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
B. DATA DAN FAKTA
1. Data dan Fakta Kapasitas Listrik Indonesia
Membicarakan listrik di Indonesia, tidak dapat lepas dari kata
―krisis‖. Jika krisis ekonomi terjadinya dapat dihitung dalam ukuran
beberapa bulan ataupun tahun, tetapi krisis listrik alias pemadaman
bergilir menjadi makanan sehari-hari di banyak wilayah Indonesia.
Mengapa ini dapat terjadi? Mari kita cermati data berikut:
1) Kapasitas pembangkit di Singapura mampu memproduksi listrik
sebesar 10,49 GW untuk memenuhi kebutuhan 5,3 juta
penduduk.
2) Kapasitas pembangkit Malaysia sebesar 28,4 GW untuk
kebutuhan 29 juta penduduk.
3) Kapasitas pembangkit di Indonesia yang mampu disediakan PLN
sebesar 35,33 GW untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 237
juta jiwa (www.dekso.co.id).
Kondisi kelistrikan nasional hingga akhir 2014 berdasarkan catatan
yang ada di Kementerian energi dan sumber daya mineral hingga
akhir 2014 menunjukkan total kapasitas terpasang pembangkit
53,585 GW, dengan rincian sebesar 37.280 MW atau 70 persen
disumbangkan oleh PLN, IPP sebesar 10.995 MW sekitar 20
persen, Public Private Utility (PPU) sebesar 2.634 MW atau 5
persen, dan Izin Operasi Non BBM (IO) sebesar 2.677 MW atau 5
persen.
Data tahun 2012 menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia
berkisar pada angka 76%, artinya masih sekitar 24% rakyat
Indonesia belum menikmati aliran listrik. Berikut data elektrifikasi
dunia dan posisi Indonesia pada data berikut:

6. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
SOURCE: IEA, World Energy Outlook
2014
Electricity access in Developing Asia - 2012
Region
Population
without electricity
millions
National
electrification rate
%
Urban
electrification rate
%
Rural
electrification rate
%
China 3 100% 100% 100%
India 304 75% 94% 67%
Southeast Asia 140 77% 92% 65%
Brunei 0 100% 100% 99%
Cambodia 10 34% 97% 18%
Indonesia 60 76% 92% 59%
Laos 1 78% 93% 70%
Malaysia 0 100% 100% 99%
Myanmar 36 32% 60% 18%
Philippines 29 70% 89% 52%
Singapore 0 100% 100% 100%
Thailand 1 99% 100% 99%
Vietnam 4 96% 100% 94%
Rest of developing
Asia
175 61% 82% 52%
Bangladesh 62 60% 90% 48%
DPR Korea 18 26% 36% 11%
Mongolia 0 90% 98% 73%
Nepal 7 76% 97% 72%
Pakistan 56 69% 88% 57%
Sri Lanka 2 89% 97% 88%
Other Asia 29 32% 59% 23%
Developing Asia 620 83% 95% 74%
(Sumber: International Energy Agency)
Data di atas bersesuaian dengan pernyataan BPPT bahwa
konsumsi listrik dalam kurun waktu tahun 2000-2012 mengalami
pertumbuhan rata-rata 6,2% per tahun, masihlebih rendah
dibanding batubara (9,9%), dan LPG (13,5%). Hal ini menyebabkan
rasio elektrifikasi nasional masih 75,8% pada tahun 2012 yang
berarti 24,8% penduduk Indonesia belum dialiri listrik. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tingkat elektrifikasi Indonesia masih rendah
jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti

7. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
Singapura 100%, Malaysia 99,4%, Filipina 89,7%, dan Vietnam
97,6% (BPPT, 2014).
2. Data dan Fakta Bisnis PLN
Mari kita cermati data berikut:
Dari grafik terlihat BBM menjadi bahan bakar utama pembangkit
listrik di Indonesia. Dari data tambahan diketahui sepanjang tahun
2013, PLN menghabiskan 7,47 juta kiloliter BBM untuk seluruh
pembangkit listrik di Indonesia akibat terhentinya pasokan gas
untuk PLTGU Belawan pada Juli 2013. Jumlah tersebut lebih tinggi
12.000 kiloliter dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan yang diajukan
perseroan. Biaya produksi pun menjadi lebih besar jika dibanding
memakai energi dasar dari batubara dan gas. Perubahan harga
mengeluarkan biaya lebih besar (www.dekso.co.id). Bagaimana jika
ini berlanjut sampai tahun 2015, 2016 dan seterusnya? PLN
sebagai penyedia pasokan listrik pastinya akan semakin berat dan
tidak mengherankan jika PLN menyatakan ―tekor‖, ―rugi‖ atau istilah
lainnya. Begini hitungan dasarnya:

8. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
Pada kondisi permasalahan BPP (Biaya Pokok Produksi) dan TDL
(Tarif Dasar Listrik), ketika memproduksi harus mengikuti harga
pasar (market price), sedangkan TDL menjadi
kewenangan/keputusan Presiden melalui (Keppres). Yang paling
memberatkan/membebani PLN jika pembangkit listrik
menggunakan energi primer BBM. PLN diberlakukan sebagai
industri, untuk membeli BBM harus mengikuti harga pasar, dan
patokannya adalah harga pasar BBM dunia yang fluktuatif. Jika
harga pasaran BBM dunia diatas US$100 per-barel, maka harga
per-liter diatas Rp 9.000,-. PLN membeli BBM dengan harga Rp
9.000,-/liter, maka untuk pembangkit listrik yang menggunakan
BBM, membutuhkan BPP diatas Rp 3.000,-/kwh. Perhitungan BPP
per-kwh:
 Kebutuhan BBM 1 liter = 3 kwh, berarti 1 kwh = Rp 3.000,-
 Biaya delivery dan handling dari Depo Pertamina ke pembangkit-
pembangkit listrik PLN.
 Biaya pembangunan (investasi) : pembangkit, transmisi dan
distribusi beserta penunjangnya.
 Biaya operasional lainnya.
Sehingga dengan BPP yang terdiri dari beberapa unsur diatas, jika
diakumulasikan biaya BPP per-kwh bisa mencapai hampir Rp
4.000,-. Kita ketahui bahwa pembangkit listrik PLN terdiri dari
berbagai jenis dan menggunakan energi primer antara lain air, gas,
batubara, BBM, dan panas bumi. Jika dibuat BPP rata-rata dari
berbagai jenis pembangkit tenaga listrik yang dimiliki PLN tersebut,
saat ini BPP rata-rata ± Rp1.200,-/kwh. Sedangkan saat ini TDL ±
Rp.700,-/kwh (2011). Bagaimanapun juga kondisi seperti ini,
berakibat PLN akan terus mengalami defisit. Jika dianggap sebagai
bisnis, ini adalah bisnis yang ironis. Agar listrik masih tetap bisa
beroperasi dan melayani masyarakat PLN, pemerintah (negara)

9. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
berkewajiban memberikan subsidi (subsidi diberikan kepada
masyarakat, bukan PLN). Pada tahun 2011, pemerintah (negara)
memberikan subsidi untuk penyediaan listrik sebesar Rp
65.000.000.000.000,- tahun 2012 sebesar Rp.
94.600.000.000.000,-, tahun 2013 Rp. 101.210.000.000.000, tahun
2014 sebesar Rp. 103.810.000.000.000,-dan dalam RAPBN 2015
sebesar Rp. 72.442.000.000.000,-. (www.elektro.umy.ac.id).
Berikut data perkembangan laba – rugi PT. PLN tahun 2004 – 2013
yang diambil dari Seminar Nasional Strategi Eksplorasi, Menyiasati
Dinamika Harga Minyak Bumi:
Laba perusahaan yang terdiri dari laba usaha dan laba bersih
menunjukan perkembangan laba usaha yang cenderung meningkat
sementara disisi lain perkembangan laba bersih mengalami
fluktuasi untung dan rugi. Pada tahun 2013 tercatat kerugian
tertinggi sebesar Rp. 29,57 triliun yang disebabkan adanya
kerugian selisih kurs mata uang asing yang mencapai Rp. 48,1

10. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
triliun,-sehingga KPK patut melakukan penyelidikan dan penyidikan
tentang hal ini lebih lanjut dalam kaitannya dengan biaya subsidi
harga listrik.
Berikut Rasio Biaya Pokok Penjualan dengan pendapatan PLN dari
tahun 2004 – 2013:
Sumber: Seminar Nasional Strategi Eksplorasi, Menyiasati Dinamika Harga
Minyak Bumi, 2015
Berdasarkan grafik dapat dijelaskan bahwa biaya pokok penjualan
atau ―Costs of Good Sold (Cogs)‖ terhadap pendapatan bernilai
sebesar 86%, masih diatas rata-rata dunia sesuai data dari New
York University (NYU) Stern School of Business January 2014 yang
berada pada tingkat 84%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
bisnis perusahaan belum efisien dan efektif.

11. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
Sebagai perusahaan penyedia listrik nasional terbesar dengan rata-
rata pertumbuhan tiga juta sambungan baru per tahunnya, bahkan
tercatat konsumsi listrik telah mencapai 876 kWh/kapita tahun 2013
dan akan terus meningkat hingga 1.300 kWh/kapita pada 2020.
Menurut Susilo Siswoutomo selaku Wamen ESDM dalam
pembukaan Pameran Kelistrikan 2014, mengatakan bahwa
dibutuhkan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan
konsumsi listrik yang mencapai tujuh hingga delapan persen.
Ditambah permintaan listrik sekitar sembilan persen/tahun dan
penambahan daya sebesar 5.000 mega watt (MW). Bahkan ―hingga
Desember 2013, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 80,51
persen atau meningkat 13 persen selama tiga tahun terakhir‖.
3) Permasalahan Kelistrikan Indonesia
Selain permasalahan BPP dan TDL seperti dijelaskan sebelumnya,
menurut Ketua Umum APEI Regional DIY dan Ketua Jurusan
Teknik Elektro UMY, permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia
termasuk juga ambivalensi regulasi, keterbatasan dana dan BPP
yang lebih tinggi daripada harga jual. Ketidakpastian pasokan
sumber energi primer (BBM, gas, batubara) dan dominasi
penggunaan BBM sebagai sumber energi primer. Dimana
pertumbuhan demand yang lebih tinggi dibanding supply. Dan
calon investor wait and see, karena menunggu regulatory frame
work yang baru, country risk memerlukan jaminan investasi, dan
law inforcement yang tidak jelas dan instabilitas keamanan.
PKUK (PLN) tidak memiliki otoritas penuh dan TDL ditentukan
Pemerintah (Keppres). Terlebih lagi kondisi geografi yang kurang
mendukung, terjadinya pergeseran norma-norma sosial dan
budaya, serta berbagai permasalahan lainnya. Adapun
permasalahan di sisi pemanfaatan yaitu :

12. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
a. Instalasi yang tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku.
b. Banyaknya instalasi yang sudah sangat tua umurnya, tidak
pernah dilakukan pengecekan dan rehabilitasi, sehingga
keandalan dan keamanan menurun.
c. Pengoperasian/pemanfaatan listrik yang kurang benar, tidak
proporsional bahkan ilegal.
d. Penggunaan listrik secara ilegal (www.elektro.umy.ac.id).
Selain daripada itu, migasreview mengutip dari Menteri ESDM
menjelaskan delapan masalah yang menghambat investasi pada
bidang kelistrikan yaitu:
a. Penyediaan lahan atau pembebasan lahan.
b. Negosiasi harga yang seringkali sangat alot dan lama.
c. Proses penunjukan dan pemilihan IPP yang panjang dan melalui
lelang.
d. Pengurusan izin yang lama.
e. Pengembang dan kontraktor yang seringkali tidak menyelesaikan
proyek.
f. Lemahnya kapasitas manajemen proyek.
g. Lemahnya koordinasi lintas sektor.
h. Permasalahan Hukum (www.migasreview.com).
CNN Indonesia juga mengutip pernyataan Menteri ESDM bahwa
terdapat lima sistem ketenagalistrikan di Indonesia yang mengalami
defisit pasokan. Hal ini tak lepas dari tidak meratanya
pembangunan pembangkit listrik di sejumlah daerah. Dari 22 sistem
kelistrikan nasional yang kondisinya normal ada enam, kemudian
11 berstatus siaga atau marginnya tipis dan sisanya sedikit,
sedangkan lima defisit. Oleh karena itu di berbagai daerah sering
mengalami hari bumi (pemadaman listrik), itu konsekuensinya
(www.cnnindonesia.com).

13. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
C. PEMBAHASAN
Dengan diberlakukannya MEA, diharapkan investasi akan dengan
mudah masuk Indonesia, tetapi yang perlu menjadi catatan Indonesia
adalah iklim investasi belum membuat nyaman para investor, salah
satu faktor yang menjadi ketidaknyamanan tersebut adalah buruknya
infrastruktur pendukung investasi, dan listrik salah satu infrastruktur
yang mendapat sorotan. Alih-alih untuk penyediaan kebutuhan
investasi, untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari saja masih sangat
kurang alias ―tersengal-sengal‖. Jangankan menciptakan iklim
investasi yang baik, bahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik,
Indonesia sangat membutuhkan investor dalam hal kelistrikan, dan hal
ini dalam jumlah yang tidak sedikit.
Hal tersebut diakui oleh Wamen ESDM bahwa per tahun kita perlu
pembangkit 10 ribu megawatt (MW). Kita perlu dana tidak sedikit, dari
mana dananya kalau tidak dari swasta. Salah satu kendala
pengembangan infrastruktur listrik adalah minimnya keuangan PT
PLN. Dalam satu tahun anggaran investasi PLN hanya Rp 50 triliun,
sedangkan untuk membiayai target 10 ribu MW per tahun
membutuhkan investasi Rp 200 triliun. Pembangunan pembangkit
listrik wajib dilakukan mulai saat ini. Jika tidak, target tersebut hanya
jadi rencana dan wacana alias omdo (omong doang). Kalau tidak
disediakan dari sekarang ya omdo dan NATO (not action talk only)
(www.ekbis.rmol.co).
Pada dasarnya, wacana adanya kerjasama dengan Malaysia dalam
hal kelistrikan sudah bagus, namun mengingat data dan fakta
kapasitas listrik Indonesia dikhawatirkan Indonesia hanya akan
menjadi penonton karena adanya konsekuensi bahwa yang lebih bisa
ekspor, yang kurang bisa impor. Pertanyaannya kapan Indonesia bisa
lebih? Hal ini juga dikhawatirkan Wamen ESDM yang mengatakan dia

14. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
khawatir operator-operator kelistrikan di Indonesia dikuasai asing saat
diberlakukannya ASEAN Economic Community atau Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan diberlakukannya MEA, maka para
pekerja maupun perusahaan operator listrik dari bebagai negara
ASEAN akan mudah masuk ke Indonesia. Jika tidak ada kesiapan dari
operator listrik di dalam negeri, maka Indonesia akan dikuasai
operator listrik negara lain (www.ekbis.rmol.co).
Sebenarnya di posisi mana Indonesia dalam hal infrastruktur
kelistrikan Asean yang dicanangkan dalam program ―Asean Power
Grid‖? yang dimotori HAPUA (Heads of Asean Power Utility /
Authorities)?
Begini skenarionya: rencananya akan dibangun 15 ―power grid‖,
termasuk penjualan listrik antar Negara. Disini hanya tiga wilayah
Indonesia yang tercakup, yaitu Kaltim—dikaitkan dengan jaringan
Sabah-Malaysia; wilayah Sumatra—dikaitkan dengan semenanjung
Malaysia; dan Batam dengan Singapura. Dua belas jaringan sisanya
berada di luar Indonesia, meliputi Singapura hingga ke Negara-negara
utara Thailand dan sekitarnya. Filipina termasuk jaringan Sabah. Yang
terbesar ialah jaringan Sarawak yang dikembangkan Malaysia.
(sumber: egat, unescap.org). Dari rencana ini tampak pengembangan
tidak menyentuh pulau Jawa dan wilayah di tengah dan timur
Indonesia, tidak menggambarkan kepentingan Indonesia. Apalagi
mengingat dalam pasokannya kelak, gas dan batubara, sumber
terbesarnya justru dari Indonesia, Sumatra, Kaltim, dan Batam—yang
dikembangkan bersama Malaysia dan Singapura. Pengelolaannya
dibagi antar Negara, Indonesia mengurusi generatornya, dan
Singapura mengurusi distribusinya atau penjualan
(www.kompasiana.com). Dari sisi bisnis, PT. PLN atau Indonesia tidak
dalam posisi strategis, bahkan terjadi eksploitasi terhadap SDA
Indonesia. Mengapa demikian? Berikut skenario lanjutannya:

15. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
Pengembangan ―power grid‖ ini berkaitan dengan pasokan energi
pembangkit, infrastruktur berikutnya, berupa jaringan pipa gas Asean
(Trans-Asean Gas Pipeline). Direncanakan jaringan sepanjang 4,500.-
Km antar negara, dalam 11 kluster. Hingga saat ini sudah terbangun
sepanjang 2.300 kilo meter, tiga diantaranya dari Indonesia
menghubungkan Singapura dan Malaysia, beroperasi sejak 2002.
Konteks vitalnya infrastruktur ini karena menyangkut apa yang
diistilahkan sebagai mobilisasi resources diatas, dimana Indonesia,
pemilik sumber terbesar gas dan batubara, terikat dalam protokol
untuk menyediakan sumbernya. Dalam tiga jaringan yang sudah
berjalan, pasokan gas (LNG) berasal dari Natuna dan Grissik Sumsel,
disalurkan langsung melalui pipa bawah laut menuju Singapura dan
Malaysia. (Jaringan pipa ini pun dimiliki dan dioperasikan oleh
perusahaan Amerika, Conoco; Grisik oleh PGN Indonesia namun
sahamnya ikut dimiliki Singapore Petroleum. (jonesday.com). Dalam
disainnya, Natuna akan menjadi sumber gas yang utama, (dalam
action plan ditulis rinci sebagai tugas Pertamina dan para
kontraktornya), sedangkan batubara berasal dari sumber setempat
Sumatra dan Kalimantan. Dari skenario ini dapat dilihat bahwa pada
infrastruktur kelistrikan dan gas, justru sumber alam kita yang
digunakan, sementara penjualannya masuk dalam tatakelola Asean
(www.kompasiana.com).

16. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
D. SIMPULAN DAN SARAN
1) Simpulan
a. Infrastruktur listrik Indonesia yang sebagian besar dikelola PLN
belum mampu mendukung iklim investasi dalam kerangka
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
b. Kerjasama kelistrikan antar Negara ASEAN yang terwujud dalam
Asean Power Grid tidak menguntungkan Indonesia dari segi
bisnis yang dilakukan PLN, cenderung mengeksploitasi SDA
Indonesia.
2) Solusi
Agar kelistrikan Indonesia mampu menjadi ujung tombak perbaikan
iklim investasi, Pemerintah dan PLN harus terlebih dahulu mampu
mengatasi krisis listrik dalam negeri tanpa bantuan atau kerjasama
dengan Negara lain. Memaksimalkan energi selain BBM yang
melimpah di Indonesia mungkin salah satu solusi yang dapat
ditempuh, meskipun dengan biaya awal yang tinggi dan
membutuhkan waktu lama. Solusi lain untuk memperbaiki krisis
listrik Indonesia yaitu:
Pertama, PLN harus semakin mendekatkan diri terhadap
masyarakat selaku konsumen. Hal ini demi intensifikasi komunikasi
dan mencegah miskomunikasi. Komunikasi dan layanan prima
menjadi kunci menutupi banyaknya kelemahan secara teknis.
Jalinan komunikasi harus sudah semakin intim hingga ruang privat
masyarakat. Segala bentuk media mesti dioptimalkan. PLN mesti
menonjolkan diri sebagai korporasi yang cepat tanggap dan tepat
memberi solusi. Misalnya jika akan mengadakan pemadaman
bergilir, maka PLN bisa langsung memberi informasi kepada setiap
masyarakat di wilayah tersebut. PLN mesti memiliki database
konsumen yang baik seperti nomor HP, BBM, WhatsApp, email dan
lainnya.

17. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
Kedua, PLN penting melakukan edukasi dan sosialisasi berkala
kepada para pelanggannya. Edukasi terkait penghematan
penggunaan atau sosialisasi terkait regulasi dan mekanisme baru
dari PLN. Upaya ini bisa langsung bertatap muka atau
menggunakan media virtual seperti website dan media sosial.
Ketiga, PLN penting menerapkan mekanisme reward and
punishment. Reward misalnya kepada pelanggan yang rajin
membayar tepat waktu dalam sekian periode, pelanggan yang
sukses melakukan penghematan dan lainnya. Bentuknya bisa
diskon, suvenir atau lainnya. Punishment bagi mereka yang
misalnya terlambat membayar, penggunaan terus meningkat dan
lainnya. Bentuk punishment bisa teguran, denda, pencabutan,
beban progresif atau lainnya.
Keempat, PLN mesti mendorong, mendukung dan ikut menyisihkan
anggarannya guna pengembangan energi alternatif untuk listrik.
Dalam skala nasional, PLN mesti ikut mendukung dan
mengupayakan terwujudnya pembangkit tenaga nuklir yang terus
mengalami polemik. Energi alternatif ramah lingkungan juga mesti
banyak diciptakan terutama di wilayah potensial dan yang sudah
terjangkau instalasi listrik PLN. Sumber energi tersebut misalnya
mikrohidro, angin, gelombang, bioetanol, panas matahari, panas
bumi dan lainnya. Kompleksitas permasalahan mesti diurai secara
sistematis dan berkelanjutan.
Kelima, yang terpenting dan utama, adalah Penetapan TDL jangan
lagi dilakukan oleh Pemerintah tetapi oleh PLN sendiri. Pemerintah
hanya berfungsi sebagai pengawasan proses penetapan TDL, jika
merugikan masyarakat, pemerintah berhak membatalkan

18. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
perubahab TDL. Untuk itu, pemerintah perlu membentuk badan
pengawasan khusus kelistrikan yang dilaksanakan oleh PLN.

19. Academic Paper
Infrastruktur Listrik: Mimpi Gelap Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean
REFERENSI:
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/Indonesia hadapi tiga
masalah kelistrikan.
http://elektro.umy.ac.id/kuliah umum kondisi dan permasalahan
ketenagalistrikan di indonesia/
http://www.migasreview.com/post/1421142437/kesdm identifikasi 8
masalah kelistrikan.html
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/01/15/140918/tantanga
n-kelistrikan-nasional-tahun-2015/#.VYlxOVKyjIU
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150330115044-8542906/menteri
esdm 5 dari 22 sistem listrik nasional masih defisit/
http://www.dekso.co.id/mengenal krisis dan kebutuhan energi listrik Di
indonesia/
http://ekbis.rmol.co/read/2014/10/02/174351/Pemerintah Khawatir Asing
Kuasai Operator Listrik Indonesia Saat MEA.
http://www.kompasiana.com/antonratumakin/memperjelas mea.