2. HAK-HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA
 Hak-hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan
dengan hakikat kodrat manusia. Oleh
karenanya hak-hak asasi manusia senantiasa
berhubungan dengan asasi manusia karena
sifatnya sebagai makhluk individu dan sosial.
 Rumusan tentang hak-hak asasi manusia
termuat dalam Undang-undang Dasar 1945
yang disahkan pada 18 Agustus 1945, yaitu
dalam naskah Pembukaan UUD 1945 alinea
pertama “kemerdekaan adalah hak segala
bangsa”.

3.  Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4
dinyatakan: “Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.
 Beberapa Hak Asasi Manusia yang terkandung
dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002
termuat dalam Bab XA, pasal 28A sampai
dengan pasal 28J.

4.  Dalam perjalanan sejarah kenegaraan
Indonesia perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia mengalami kemajuan.
 Antara lain:
 dibentuknya KOMNAS HAM;
 diwujudkannya dalam Undang-undang Republik
Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

5. PENGAKUAN ATAS MARTABAT DAN
HAK-HAK YANG SAMA SEBAGAI
MANUSIA HIDUP DI DUNIA
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Tahun 1948
Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi
manusia yang telah disetujui oleh Resolusi
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
tanggal 10 Desember 1948.

6.  Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1999
Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun
1999
 Pengertian Pokok Hak Asasi Manusia
 Penjelasan beberapa istilah dalam Hak Asasi Manusia
○ Hak Asasi Manusia
○ Kewajiban dasar manusia
○ Diskriminasi
○ Penyiksaan
○ Anak
○ Pelanggaran hak asasi manusia
○ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 Asas-asas Dasar
 Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia

7.  Penghargaan Hak Manusia dan Perlindungan
Hukum
 Hak Memperoleh Keadilan
 Hak Atas Kebebasan Pribadi
 Hak Atas Rasa Aman
 Hak Atas Kesejahteraan
 Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
 Hak Wanita
 Hak Anak
 Kewajiban Dasar Manusia
 Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
 Partisipasi Masyarakat
 Pengadilan Hak Asasi Manusia

8. PENGHARGAAN DAN PENGHORMATAN
ATAS HAK-HAK MANUSIA DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM
 Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2000
tentang Pengailan Hak Asasi Manusia
 Pengertian Pokok Pengadilan Hak Asasi Manusia
 Beberapa Istilah Pengadilan Hak Asasi Manusia
○ Hak Asasi Manusia
○ Pelanggaran Hak Asasi Manusia
○ Pengadilan HAM
○ Penyelidikan

9.  Kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan
HAM
 Lingkungan kewenangan
 Hukum Acara Pengadilan HAM
 Penahanan
 Penyelidikan
 Penyidikan
 Pemeriksaan di sidang pengadilan
 Acara Pemeriksaan
 Ketentuan Pidana
 Pengadilan HAM Ad hoc

10.  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum
Undang-undang republik Indonesia no. 9 Tahun
1998 tentan kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum
 Pengertian pokok kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum
 Beberapa istilah dalam UU No. 9 tahun 1998
○ Kemerdekaan menyampaikan pendapat
○ Di muka umum
○ Unjuk rasa atau demonstrasi
○ Pawai
○ Rapat umum
○ Mimbar bebas
○ Warga negara
○ Polri

11.  Asas dan tujuan kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum
 Hak dan kewajiban
 Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat
di muka umum
 Sanksi yang diberikan.