1. LOGO
Konferensi Sanitasi dan Air Bersih Nasional (KSAN),
Jakarta, 29 - 31 Oktober 2013

2. PROFIL WILAYAH (BPS 2012)
• Penduduk: 789,013 jiwa
• Pertumbuhan Penduduk :3.71%
• Terdiri dari 10 kabupaten dan 1 kota
• Ditambah tiga pemekaran DOB per
April
2013
(Manokwari
Selatan,
Manokwari
Barat
dan
Pegunungan Arfak)

3. Konten Paparan
1
Gambaran Umum
Kebijakan AMPL Papua Barat
2
Susunan POKJA AMPL
Papua Barat
3
Program AMPL di Papua
Barat
4
Pencapaian Utama
5
Isu-isu Strategis

4. 1. Gambaran Umum Kebijakan AMPL di Papua
Barat
RPJMN 2010-2014
Target MDGs 2015
• 62.4% penduduk Indonesia
memperoleh akses sanitasi yang layak
• 68.9% penduduk Indonesia
memperoleh akses air bersih yang layak
• 100% penduduk Indonesia
memperoleh akses sanitasi yang layak
• 70% penduduk Indonesia memperoleh
akses air bersih yang layak
RPJMD Papua Barat 2012-2016
Visi
Terwujudnya masyarakat Papua Barat yang maju, mandiri, bermartabat dan
lestari
Salah Satu Misi Terkait AMPL
Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif dalam Pembangunan

5. 1. Gambaran Umum
KEBIJAKAN DAN
PROGRAM AMPL
TERCIPTANYA
KESEHATAN
MENTAL DAN FISIK
SDM USIA DINI
TERCAPAINYA
TARGET RPJMN
2010-2014
Indikator Pencapaian :
• Meningkatnya kemauan dan kesadaran hidup sehat
o Mencegah terjadinya penyebaran penyakit
o Mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan yang lebih efektif
• Meningkatnya kualitas SDM usia dini dengan kualitas air
bersih dan sanitasi yang layak:
o Menurunnya angka kematian anak
o Menurunnya angka kesakitan yang dapat meningkatkan angka
partisipasi sekolah

6. 1. Gambaran Umum
Laporan Pencapaian MDGs Goal 7 Provinsi Papua Barat
No
1
2
CAPAIAN
Acuan
Dasar
1993
TARGET
2015
Proporsi Rumah Tangga
dengan akses
berkelanjutan terhadap
AIR MINUM layak,
perkotaan & pedesaan
27,26 %
68,87 %
41,96 %
Proporsi Rumah Tangga
dengan akses
berkelanjutan terhadap
SANITASI DASAR,
perkotaan & pedesaan
24,44 %
62,41 %
49,53 %
INDIKATOR
2012
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Thn 2013
*Masih diperlukan kerja keras dan upaya bersama untuk meningkatkan
cakupan akses Air Bersih dan Sanitasi yang layak di Papua Barat

7. 2. Susunan POKJA AMPL Papua Barat
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 59
tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelompok Kerja
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Papua Barat yang
bertugas untuk :
1.
2.
3.
4.
5.
Melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar tim POKJA Provinsi
dan Kab/Kota;
Mengkoordinasikan pelaksanaan program AMPL di provinsi Papua
Barat serta memantau relevansinya dengan kebijakan daerah;
Menyusun rencana kerja, menyelenggarakan
seminar/pertemuan/lokakarya, fasilitasi dan advokasi terkait AMPL di
provinsi dan kab/kota
Menyelenggarakan pertemuan berkala dalam rangka pemantauan dan
evaluasi;
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Papua Barat

8. 2. Susunan POKJA AMPL
A. Susunan Tim Koordinasi POKJA AMPL Papua Barat
No
Jabatan Dalam Dinas
Jabatan Dalam Tim
1
Gubernur Papua Barat
Penanggung Jawab
2
Wakil Gubernur Papua Barat
Wakil Penanggung jawab
3
Sekda Provinsi Papua Barat
Pengarah
4
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat
Ketua
5
Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat
Wakil Ketua
6
Sekretaris BAPPEDA Provinsi Papua Barat
Sekretaris
7
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Barat
Anggota
8
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua
Barat
Anggota
9
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi Papua Barat
Anggota
10
Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA
Provinsi Papua Barat
Anggota

9. 2. Susunan POKJA AMPL
B. Susunan Tim Operasionalisasi POKJA AMPL Papua Barat
No Jabatan Dalam Dinas
Jabatan Dalam Tim
1
Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Papua Barat
Ketua
2
Kabid Cipta Karya Provinsi Papua Barat
Wakil Ketua
3
Kasubbid Pelayanan Masyarakat, Kesehatan dan
Pelayanan Sosial BAPPEDA Papua Barat
Sekretaris
4
Kabid SDA dan Teknologi Tepat Guna BPM Papua
Barat
Anggota
5
KabidYankes Dinas Kesehatan Papua Barat
Anggota
6
Kabag Pembinaan Otonomi Kampung Setda Provinsi
Papua Barat
Anggota
7
Kasubbid Pekerjaan Umum BAPPEDA Papua Barat
Anggota
8
Kasie Kesling Dinas Kesehatan Papua Barat
Anggota
9
Kasie Penyehatan Lingkungan & Pengembangan Air
Minum Dinas PU Papua Barat
Anggota
10
Kasubbid Pendidikan, Ketentraman dan Lingkungan
Hidup BAPPEDA Papua Barat
Anggota

10. 3. Program AMPL di Papua Barat
No
Nama Program
Lokasi
Waktu
Pelaksanaan
Status
1
UNICEF WASH (Water
Sanitation and Hygiene)
2006-2012
Selesai
Pembangunan sarana air
bersih di desa dan pemicuan
STBM
• Kab
Manokwari
• Kab Sorong
• Kab Sorsel
• Kab Raja
Ampat
UNICEF WISE (WASH in
School Empowerment)
50 sekolah di
2011-2013
Kab. Manokwari
Proses
pelaksanaan
50 kampung di 5 2008distrik di Kab
sekarang
Manokwari
Tahap 1 2008-2012
selesai;
Tahap 2 2013sekarang(pembent
ukan BPSPAMS)
2
Pembangunan sarana air
bersih dan sanitasi di sekolah
dan pendidikan kebersihan
3
PAMSIMAS
Pembangunan sarana air
bersih di desa dan pemicuan
STBM

11. 3. Program AMPL di Papua Barat
No
Nama Program
Lokasi
Waktu
Pelaksanaan
Status
4
PPSP (Program Percepatan
Sanitasi Permukiman
• Kota Sorong
• Kab Sorong
• Kab Fakfak
2014-2018
Pengusulan
peminatan ke
Kementerian
Dalam Negeri
(Oktober 2013)

12. 4. Pencapaian Utama
Penyerahan Sertifikat Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
oleh Ibu Menteri Kesehatan RI kepada 7 Kepala Suku di 5 Distrik di
Kabupaten Manokwari pada 7 Agustus 2012. 5 Distrik tersebut
adalah Masni, Tanah Rubuh, Sidey, Mubrani dan Membey karena
keberhasilan mendeklarasikan sebagai daerah yang bebas dari
buang air besar sembarangan, berkat program Penyediaan Air
Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

13. 5. Isu-isu Strategis
 Kemajuan Pencapaian




Program PAMSIMAS tahap I telah selesai tahun 2012 dan mulai
2013 akan dimulai tahap II;
PAMSIMAS tahap II ini diusulkan dilaksanakan pada Kabupaten: (i)
Teluk Bintuni; (ii) Sorong Selatan; (iii) Maybrat; dan (iv)
Manokwari;
Berdasarkan survei SUSENAS 2012 pencapaian Papua Barat pada
akses Air Bersih yang layak adalah 41.96% dan Sanitasi adalah
41.96% di mana angka ini menunjukkan adanya peningkatan
secara signifikan namun masih memerlukan upaya keras untuk
mencapai target RPJMN yaitu 70% untuk Air Bersih dan 100%
untuk Sanitasi
RAD MDGs Provinsi Papua Barat telah selesai disusun dan dapat
disinergikan dengan pencapaian di atas sebagai bahan
Pemantauan MDGs tingkat Pusat

14. 5. Isu-isu Strategis
 Permasalahan


Untuk sektor air bersih permasalahan yang diidentifikasi antara
lain: (i) rendahnya alokasi dana dari kabupaten/kota tahun 2013
untuk penyediaan infrastruktur air bersih yang rata-rata kurang
dari Rp 1 milyar sementara dana dukungan dari APBN mencapai
Rp 100 milyar; dan (ii) kelembagaan yang belum terbentuk di
seluruh kabupaten/kota di Papua Barat. Saat ini baru Kab.
Manokwari, Fakfak dan Sorsel yang telah membentuk PDAM serta
Kab Sorong dan Teluk Wondama yang membentuk UPTD Air
Bersih
Untuk sektor sanitasi permasalahan yang terungkap yaitu: (i)
alokasi dana APBD untuk pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat) masih rendah di tiap kabupaten/kota; dan (ii) belum
terbentuknya POKJA AMPL di seluruh kabupaten/kota
menghambat pelaksanaan program sanitasi tingkat nasional.

15. 5. Isu-isu Strategis
 Masukan
 Penguatan POKJA AMPL di tingkat kabupaten/kota melalui: (i)
pembentukan dan advokasi POKJA AMPL di beberapa daerah
strategis misalnya pada Kabupaten Fakfak dan Teluk Wondama;
(ii) rapat kerja atau rapat koordinasi dengan mengundang seluruh
POKJA AMPL kabupaten/kota.
 Melakukan sinergi kegiatan monitoring yang dapat dibiayai oleh:
(i) Dana Dekonsentrasi Bappeda; (ii) Dana Satker Air Minum;
ataupun (iii) Dana Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan.
 Advokasi peningkatan alokasi dana STBM di seluruh
kabupaten/kota di Papua Barat.
 Meningkatkan koordinasi POKJA AMPL Provinsi Papua Barat
melalui pertemuan bersama secara rutin dan berkala

16. LOGO