sosialisasi per-24 tahun 2012 tentang faktur pajak

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1 2 3
SOSIALISASI
PENOMORAN FAKTUR PAJAK
PER-24/PJ/2012,
TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM
RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

2. Arah Kebijakan Pengaturan FP
Penomoran Faktur Pajak tidak lagi
dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi
1 dikendalikan oleh DJP melalui
pemberian nomor seri Faktur
Pajak, dimana bentuk dan tata caranya
Penomoran ditentukan oleh DJP.
Faktur Pajak
Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak
2 sesuai dengan UU KUP dan UU PPN.
Sehingga mempunyai basis legal yang
kuat dan lebih memberikan kepastian
hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP
Sumber: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak

3. Landasan Hukum PER-24/PJ/2012
UU
PPN
PMK
PER
DJP
Catatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak

4. Penyempurnaan Pengaturan FP
Pasal 13 (5) UU PPN
a Identitas Sesuai dengan alamat
Penjual/Pembeli
Alamat
b yg sebenarnya
Menggambarkan
c Jenis BKP/JKP BKP/ JKP
keadaan sebenarnya
Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan
tertentu lainnya, maka harus dicantumkan Keterangan
FP Lengkap
Meminta Tata cara ditentukan
f Nomor Seri FP
ke DJP oleh DJP
Identitas: Sesuai identitas yang
Nama sah & berlaku
- KTP
g Penandatangan (fotocopy dilampirkan pada saat
FP
- SIM
pemberitahuan pejabat
- Passport penandatangan FP)
Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012

5. Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak
. - .
Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun Nomor Seri
Jumlah Digit:
Penomoran FP
8 digit
Sesuai dengan
Ditentukan oleh PKP sendiri
Per-13/65
. - .
Kode transaksi & status Nomor Seri
Jumlah Digit:
Penomoran FP 13 digit
Sesuai dengan Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan
Per-24 dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.

6. Kendali Nomor Seri Faktur Pajak
Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:
a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau
telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila
terjadi perubahan alamat .
c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.
d. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .
e. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.
f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat
mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-
turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur
pajak disampaikan ke KPP.

7. Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Petugas TPT
di KPP
1
Surat 2
Surat pemberitahuan
permohonan kode aktivasi
kode aktivasi dikirim via pos Petugas
3 Seksi
Pelayanan
3 di KPP
Password di email
5
Pemberitahuan
PKP kempos di email
Direkam di aplikasi
4 di KPP
Surat
pemberitahuan Data base Registrasi
kode aktivasi Ulang PKP dan verifikasi
kempos Pengukuhan PKP
Penerima surat
masuk KPP
Catatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- /PJ/2012

8. Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
PKP
memasukkan
2
kode aktivasi
dan password
1
surat 3
permintaan
nomor seri Petugas TPT
Surat di KPP
Pemberitahuan Data base
nomor seri Faktur kepatuhan 3
Pajak masa pajak
terakhir
PKP Data base
penomoran
Faktur Pajak
Catatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012

9. POIN PERUBAHAN 1
No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012
65/PJ/2010
1 Otorisasi Nomor Urut FP ditentukan Nomor Seri FP diberikan oleh DJP
pemberian sendiri oleh PKP secara dengan mekanisme yang
nomor seri berurutan ditentukan oleh DJP
2 Syarat Tidak ada syarat khusus, baik PKP Nomor Seri Faktur Pajak
diberikan ataupun non PKP dapat diberikan kepada PKP yang telah
nomor seri membuat nomor sendiri. diregistrasi ulang dan PKP baru
FP yang telah diverifikasi dalam
rangka pengukuhan PKP
3 Identitas PKP Tidak ditegaskan Penegasan Keterangan FP
khususnya mengenai alamat dan jenis
alamat dan barang/jasa harus diisi sesuai
jenis dengan keterangan yang
barang/jasa sebenarnya atau sesungguhnya
9
Catatan:

10. POIN PERUBAHAN 2
No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER-24/PJ/2012
PER-65/PJ/2010
4 Penunjukan PKP tidak disyaratkan Mengatur pejabat/pegawai
dan melampirkan fotokopi penandatangan FP yang berhak:
Penandatangan kartu identitas yang sah - PKP wajib memberitahukan ke KPP
an FP surat penunjukan penandatangan
FP; dan
- fotokopi kartu identitas yang sah
(dilegalisasi oleh pejabat
berwenang)
5 Istilah Faktur Diatur dan digunakan Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti
Pajak Cacat istilah “Faktur Pajak dengan “Faktur Pajak tidak lengkap”
cacat” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
6 Penggunaan Menimbulkan multitafsir Mempertegas peruntukan Kode
Kode Transaksi untuk transaksi yang Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara
(02 dan 03) harus dipungut oleh pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS)
Pemungut dengan digunakan untuk penyerahan yang
mekanisme normal PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
10
Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas

11. POIN PERUBAHAN 3
No Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd PER- PER-24/PJ/2012
65/PJ/2010
7 Urutan nomor - Wajib membetulkan FP - Nomor seri Faktur Pajak
seri Faktur sehingga sequence number diberikan oleh DJP dengan
Pajak tetap terjaga blok nomor urut
- Apabila tidak dibetulkan, PKP - Penggunaan nomor yang tidak
penerbit dikenai sanksi Ps 14 urut tidak dikenakan sanksi
(4) UU KUP dan PKP Pembeli - Terdapat kewajiban pelaporan
tetap dapat mengkreditkan nomor yang tidak terpakai
PM
8 Nomor Seri FP - Wajib membetulkan FP Seluruh Faktur Pajak dengan
ganda (lebih sehingga sequence number Nomor Seri FP yang sama /ganda
dari satu) tetap terjaga termasuk Faktur Pajak Tidak
Lengkap
9 Penerbitan FP - Menggunakan Nomor Seri baru - Menggunakan Nomor Seri yang
Pengganti - Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, sama
yaitu di masa FP yang diganti - Hanya dilaporkan di SPT FP
dan di masa pembuatan FP yang diganti
pengganti
11

12. POIN PERUBAHAN 4
No Keterangan PER-24/PJ/2012 PER-13/PJ/2010 stdd PER-
65/PJ/2010
10 Pengkreditan FP yang tidak diisi dengan Kesalahan pengisian keterangan
FP keterangan yang sebenarnya atau FP di luar kuasa PKP Pembeli
sesungguhnya dan yang tidak tetap dapat dikreditkan (nomor
mengikuti tata cara sebagaimana tidak urut, kode cabang dan
ditetapkan dalam Peraturan penandatangan belum
Direktur Jenderal Pajak ini tidak diberitahukan ke KPP)
dapat dikreditkan oleh PKP
Pembeli
12
Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012

13. Langkah Persiapan KPP
2012 2013 2013
31 Des 2012 1 Maret 2013 1 April 2013
Batas Akhir Registrasi PKP meminta kode aktivasi, Nomor seri mulai
Ulang PKP pasword dan nomor seri ke KPP digunakan PKP
1 Diminta kepada Kepala KPP dan Kanwil untuk menginformasikan kebijakan
ini kepada setiap pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan PKP yang
dikukuhkan diwilayah kerja masing-masing.
Kepala KPP diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Registrasi Ulang
2 PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan mendokumentasikannya
secara baik dan benar.
Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/2012

14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1 2 3
SOSIALISASI
TATA CARA PERMOHONAN
KODE AKTIVASI DAN PASSWORD
SE-52/PJ/2012,
TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD SERTA PERMINTAAN,
PENGEMBALIAN DAN PENGAWASAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

15. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1)
Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut
yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep
4 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari
18 Sep
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Mei, Juni, dan Juli

16. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2)
Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut
yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep
4 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari
18 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari

17. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (1)
Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada
PKP oleh DJP:
• Perhitungannya by system
• Nomor Seri yang dapat diberikan paling banyak:
1) 75 Nomor Seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPTnya
secara manual/hardcopy; atau
2) 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan
berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan
permintaan untuk PKP yang melaporkan SPTnya secara elektronik
pada masa sebelumnya.
• Dalam hal yang diminta PKP < dari formula/ketentuan maka PKP akan
menerima sejumlah yang diminta

18. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (2)
Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan
kepada PKP oleh DJP
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep
4 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari
18 Sep
100 150 250 Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei,
Maksimal diberi = 120% X (100+150+250) Juni, dan Juli
= 600 .
55 25 0
• Yang diminta >600: diberikan 600 nomor
Maksimal diberi = 120% X (55+25+0)
• Yang diminta <600: diberikan sebesar
= 96.
diminta
• Yang diminta >96: diberikan 96 nomor
• Yang diminta <96: diberikan sebesar
diminta

19. MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com
“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”
SELESAI