SlideShare une entreprise Scribd logo

Bab iv hubungan internasional

•Télécharger en tant que PPT, PDF•
•
Galuh Iman Nugroho
Galuh Iman Nugroho
1  sur  107
• Belajar yang tekun, mau sukses atau tidak pilihan ada di tangan anda..! 2. Bagi yang nilainya sudah bagus harap dipertahankan, kapan perlu ditingkatkan..! 3. Walaupun Kn bukan penentu kenaikan kelas, target tuntas harus dicapai. 4. Ingat nilai semester 2 dikalkulasi dengan nilai semester 1, Maka bagi yang tidak tuntas nilai semester 2 harus melebihi SKM 5. Ikhtiar dan do’a harus seiring sejalan untuk meraih prestasi dan hidayah dari Allah Yang Maha Kuasa. 6. Ku do’akan semoga semua siswaku meraih prestasi yang terbaik, Ilmunya berkah, semakin kuat imannya, dimudahkan semua Urusannya Amin Yarabbalalamin…
Waktu : 8 x 45 MenitWaktu : 8 x 45 Menit (Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD) StandarStandar KompetensiKompetensi :: 4.4. MenganalisisMenganalisis hubunganhubungan InternasionalInternasional dandan OrganisasiOrganisasi InternasionalInternasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian,pengertian, penting-nya, dan sarana-saranapenting-nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatuhubungan internasional bagi suatu negara.negara. 4.2.4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjianMenjelaskan tahap-tahap perjanjian internasionalinternasional .. 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik.Diplomatik. 4.4. Mengkaji peranan organisasi4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-sional (ASEAN, AA, PBB)interna-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-ningkatkan hubungandalam me-ningkatkan hubungan internasional.internasional. 4.5. Menghargai kerja sama dan4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yangperjanjian internasional yang
Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional danMenganalisis hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian, penting-pengertian, penting- nya, dan sarana-sarana hubungannya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.internasional bagi suatu negara. 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.internasional.
(Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya hubunganMendeskripsikan pengertian dan pentingnya hubungan internasionalinternasional  Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasionalMengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional  Menguraikan pengertian perjanjian internasional.Menguraikan pengertian perjanjian internasional.  Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap-Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap- tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjiantahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjian internasional.internasional.  Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjianMenjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasionalinternasional serta jenis-jenis perjanjian internasional..
Pengertian Hub.Pengertian Hub. InternasionalInternasional Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah- istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlakuistilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya). HUBUNGAN DANHUBUNGAN DAN PERJANJIANPERJANJIAN INTERNASIONALINTERNASIONAL Renstra RIRenstra RI Para AhliPara Ahli HubunganHubungan InternasionalInternasional Arti PentingArti Penting Sarana-saranaSarana-sarana PerjanjianPerjanjian InternasionalInternasional Umum danUmum dan Para AhliPara Ahli
1.1. Hubungan InternasionalHubungan Internasional a.a. PengertiaPengertia nn Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubunganKomponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain :internasional, antara lain : • Politik internasional (Politik internasional (International PoliticsInternational Politics).). • Studi tentang peristiwa internasional (Studi tentang peristiwa internasional (The Studi ofThe Studi of Forcight AffairForcight Affair).). • Hukum Internasional (Hukum Internasional (International LawInternational Law).). • Organisasi Administrasi Internasional (Organisasi Administrasi Internasional (InternationalInternational Organitation of AdministrationOrganitation of Administration).).
Beberapa pengertian menurut para ahli :Beberapa pengertian menurut para ahli : 1.1. Charles A. MC. ClellandCharles A. MC. Clelland, hubungan internasional, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yangadalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi. 2.2. Warsito SunaryoWarsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuanstudi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasinegara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional)negara sepanjang hubungan bersifat internasional),, termasuk studi tentang keadaan relevan yangtermasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi. 3.3. Tygve NathiessenTygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian, hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponendari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional,hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukumorganisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.internasional.
b.b. Arti Penting HubunganArti Penting Hubungan InternasionalInternasional Hubungan antarHubungan antar negara, mrp salahnegara, mrp salah satu hubungansatu hubungan kerjasama yangkerjasama yang mutlak diperlukan,mutlak diperlukan, karena tidak adakarena tidak ada satu negarapun disatu negarapun di dunia yang tidakdunia yang tidak bergantung kepadabergantung kepada negara lain.negara lain.  Faktor internal,Faktor internal, kekhawatiran terancamkekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya.kelangsungan hidupnya.  Faktor eksternal ,Faktor eksternal , a.a. Suatu negara tidakSuatu negara tidak dapat berdiri sendiri.dapat berdiri sendiri. b.b. Untuk membangunUntuk membangun komunikasi lintaskomunikasi lintas bangsa dan negara.bangsa dan negara. c.c. Mewujudkan tatananMewujudkan tatanan dunia baru yang damaidunia baru yang damai dan sejahtera.dan sejahtera.
PerluPerlu melakukanmelakukan hubungan danhubungan dan kerjasamakerjasama internasionalinternasional Lanjutan …………. Didasari atas sikap salingDidasari atas sikap saling meng-meng- hormati & menguntungkan,hormati & menguntungkan, dengan tujuan :dengan tujuan : 1.1. Memacu pertumbuhan eko-Memacu pertumbuhan eko- nomi setiap negara.nomi setiap negara. 2.2. Menciptakan saling penger-Menciptakan saling penger- tian antar bangsa dalamtian antar bangsa dalam membina dan menegakkanmembina dan menegakkan perdamaian dunia.perdamaian dunia. 3.3. Menciptakan keadilan danMenciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagikesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.seluruh rakyatnya. Setiap negaraSetiap negara memilikimemiliki kelebihan,kelebihan, kekurangan &kekurangan & kepentingankepentingan berbedaberbeda
Asas-asas hubungan internasionalAsas-asas hubungan internasional Lanjutan …………. • Asas Teritorial: Semua orang dan semua barang yang berada dalamAsas Teritorial: Semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebutwilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut  Asas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun diaAsas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun dia berada tetap terikat pada hukum negara asalnyaberada tetap terikat pada hukum negara asalnya  Asas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi danAsas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnyamengatur kepentingan rakyatnya  Egality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakanEgality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakan perjanjian berkedudukan samaperjanjian berkedudukan sama  Pacta Sunt Servanda : Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati olehPacta Sunt Servanda : Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannyapihak-pihak yang mengadakannya  Receprositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalasReceprositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatifsetimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif  Courtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaraCourtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara  Rebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahanRebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan denganyang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasionalperjanjian internasional
Faktor-faktor penentu hubunganFaktor-faktor penentu hubungan internasionalinternasional  Kekuatan NasionalKekuatan Nasional  Jumlah PendudukJumlah Penduduk  Sumber Daya, danSumber Daya, dan  Letak Geografis.Letak Geografis.
Sarana-sarana hubungan internasionalSarana-sarana hubungan internasional IndonesiaIndonesia Departemen Luar negeriDepartemen Luar negeri Perutusan tetap RIPerutusan tetap RI Perwakilan DiplomatikPerwakilan Diplomatik Perwakilan KonsulerPerwakilan Konsuler Misi khususMisi khusus
Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain Lanjutan …………. NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG NEGARA TERBELAKANG BBAA CC
Lanjutan …………. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakanBagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukumjalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum ::  Pembukaan UUD 1945 alenia I dan IVPembukaan UUD 1945 alenia I dan IV  Pasal 11 UUD 1945Pasal 11 UUD 1945 Ayat (1)Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuatAyat (1)Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lainperdamaian dan perjanjian dengan negara lain Ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibatAyat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar harus degan persetujuan DPRluas dan mendasar harus degan persetujuan DPR Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UUAyat (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU  Pasal 13 UUD 1945:Pasal 13 UUD 1945: Ayat (1) Presiden mengangkat duta dan KonsulAyat (1) Presiden mengangkat duta dan Konsul Ayat (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPRAyat (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbanganAyat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPRDPR  Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Perjanjian internasional (traktat =Perjanjian internasional (traktat = treatytreaty))  Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 DesemberDeklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.1985 tentang Hukum Laut.
1.1. Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasionalMenurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadiasas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semuakemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara.negara. Berikan penjelasan singkatnya !Berikan penjelasan singkatnya ! .......................................................................... Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen- tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1 a. Asas persamaan derajat: ....................................................................................... .............. b. Kemauan bebas: ........................................................................................ .............
Lanjutan …………. 2.2. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktorDalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya,penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah inidan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini kaitannya dengan hubungan internasional !kaitannya dengan hubungan internasional ! Jumlah Penduduk Letak Geografis ....................................... ....................................... 3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubunganBerikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servandapacta sunt servanda” ! ................” ! ................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini ! Persamaan Perbedaan ....................................... .......................................
2.2. Tahap-tahap Perjanjian InternasionalTahap-tahap Perjanjian Internasional Hubungan internasional mrp hubungan antar negara,Hubungan internasional mrp hubungan antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalampada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak danhubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang salingkewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan.berhubungan. a.a. PengertiaPengertia nn Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta MahkamahMenurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Internasional, ”Perjanjian internasional merupakanPerjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukumsumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnyainternasional lainnya”.”.
Lanjutan …………. Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :  Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.MProf Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsainternasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.  Oppenheimer-LauterpachtOppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajibanpersetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.di antara pihak-pihak yang mengadakannya.  G. SchwarzenbergerG. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yangpersetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukummenimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateralinternasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selainmaupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.
Lanjutan ………….  Konferensi Wina tahun 1969Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atauadalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibatlebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.hukum tertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuatDalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar- benar bertanggungjawab terhadap apa yang telahbenar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam hukum Internasional dikenaldilakukannya. Dalam hukum Internasional dikenal Istilah ”Tone Vides” artinya Iktikat baikIstilah ”Tone Vides” artinya Iktikat baik  Pendapat Accademy of Sciences of USSRPendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-, suatu per- janjian Internasional adalah suatu persetujuan yangjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebihdinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahannegara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajibanatau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.mereka secara timbal balik.
b.b. Penggolongan PerjanjianPenggolongan Perjanjian InternasionalInternasional Lihat halaman 106Lihat halaman 106 KLASIFIKASIKLASIFIKASI PERJANJIANPERJANJIAN INTERNASIONAINTERNASIONA LL MenurutMenurut SubjeknyaSubjeknya MenurutMenurut IsinyaIsinya MenurutMenurut ProsesnyaProsesnya MenurutMenurut FungsinyaFungsinya Politik, Ekonomi, hukum Wilayah kesehatan Penting 3 tahap Sederhana 2 tahap Negara, Subjek hukum, Sesama subjek hukum Law making treaties Treaty contract
c.c. Istilah-istilah Lain PerjanjianIstilah-istilah Lain Perjanjian InternasionalInternasional NoNo NamaNama UraianUraian KeteranganKeterangan 1. Traktat (Treaty) Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang poli- tik & bidang ekonomi. 2. Konvensi (Conven- tion) Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil- wakil berkuasa penuh (plaenipotentiones). 3. Protokol (Protocol) Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Mengatur masalah tam- bahan penafsiran klausal-klausal ttn. 4. Persetujuan (Agree- ment) Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif Agrement tidak dirati- fikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.
5. Perikatan (Arrange- ment) Yaitu istilah yg digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses Verbal Yaitu catatan-catatan atau ke- simpulan konferensi diplomatik, atau suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi. 7. Piagam (Statute) Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan- kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional. Piagam itu dapat digu- nakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit). Lanjutan ………….
8. Deklarasi (Declara- tion) Yaitu perjanjian internasional yg berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerang- kan suatu judul dr batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pd traktat /konvensi. Deklarasi sebagai per- setujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting. 9. Modus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai ber- hasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak me- merlukan ratifikasi. Lanjutan ………….
10. Pertukaran Nota Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertuka- ran nota dilakukan oleh wakil- wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka. 11. Ketentuan Penutup (Final Act) Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan Umum (General Act), Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. LBB menggunakan ke- tentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan scr damai pertikaian internasional th. 1928. Lanjutan ………….
13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya, Atlantic Charter. 14. Pakta (Pact) Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa). Pakta membutuhkan ratifikasi. 15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Lanjutan ………….
d.d. Tahap-tahap Pembuatan PerjanjianTahap-tahap Pembuatan Perjanjian InternasionalInternasional Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :  Perundingan (Negatiation)Perundingan (Negatiation)  PenandatangananPenandatanganan (Signature)(Signature)  Ratifikasi (Ratification)Ratifikasi (Ratification) 1.1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukanRatifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter). 2.2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan). 3.3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah ( palingpaling banyak digunakan karena peranan legislatif danbanyak digunakan karena peranan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam prosesekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi.ratifikasi.
Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkanmenyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjianbahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:Internasional adalah sebagai berikut: • Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalamPada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.naskah perjanjian tersebut. • Pada saat peserta perjanjian mengikat diri padaPada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebutperjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya.saat berlakunya. Lanjutan …………. Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung padaPersetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan,persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, ratifikasi, pernyataan turut serta (ratifikasi, pernyataan turut serta (accession),accession), ataupunataupun pernyataan menerima (pernyataan menerima (acceptance)acceptance) dan dapat juga dengan caradan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.
e.e. Hal-hal Penting dalam ProsesHal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalPembuatan Perjanjian Internasional Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah : • Harus dinyatakan secara formal/ resmi, danHarus dinyatakan secara formal/ resmi, dan • Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atauBermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuanmengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu.yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berartiJika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negaramengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapitersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yangdengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.
Teori yang cukup berkembang dalam persyaratanTeori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional :perjanjian internasional :  Teori Kebulatan Suara (Teori Kebulatan Suara ( Unanimity Principle).Unanimity Principle). Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagiPersyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratanyang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.  Teori Pan Amerika.Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian ituSetiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratanmengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan.dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-Teori ini biasanya dianut oleh organisasi- organisasi negara Amerika.organisasi negara Amerika. Lanjutan ………….
f.f. Berlaku dan Berakhirnya PerjanjianBerlaku dan Berakhirnya Perjanjian InternasionalInternasional Berlakunya Perjanjian Internasional :Berlakunya Perjanjian Internasional : • Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwaPerjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini.berikut ini. • Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurutMulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding.yang disetujui oleh negara perunding. • Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjianJika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat danmulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.dinyatakan oleh semua negara perunding. • Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjianBila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjiantimbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecualimulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali bila perjanjian menentukan lain.bila perjanjian menentukan lain. • Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengaturKetentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatupengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dannegara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsitanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbulpenyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul
Lanjutan …………. Berakhirnya Perjanjian IntenasionalBerakhirnya Perjanjian Intenasional Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwaProf. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena :suatu perjanjian berakhir karena : 1.1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. 2.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. 3.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnyaSalah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.objek perjanjian itu. 4.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiriAdanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.perjanjian itu. 5.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudianAdanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.meniadakan perjanjian yang terdahulu. 6.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai denganSyarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. 7.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta danPerjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.
Lanjutan …………. Pelaksanaan Perjanjian Internasional :Pelaksanaan Perjanjian Internasional :  Ketaatan Terhadap PerjanjianKetaatan Terhadap Perjanjian a.a. Perjanjian harus dipatuhi (Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada).pacta sunt servada). b.b. Kesadaran hukum nasional.Kesadaran hukum nasional.  Penerapan PerjanjianPenerapan Perjanjian a.a. Daya berlaku surut (Daya berlaku surut (retroactivity).retroactivity). b.b. Wilayah penerapan (Wilayah penerapan (teritorial scope).teritorial scope). c.c. Perjanjian penyusul (Perjanjian penyusul (successive treaty).successive treaty).
Lanjutan …………. Penafsiran Ketentuan Perjanjian,Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknyadalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan tiga metode :dilakukan dengan menggunakan tiga metode : 1.1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendakMetode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkanpenyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan.pekerjaan persiapan. 2.2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskahMetode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yangperjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa-katanya.umum dari kosa-katanya. 3.3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek danMetode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.tujuan perjanjian.
Lanjutan …………. Kedudukan Negara Bukan PesertaKedudukan Negara Bukan Peserta Negara bukan peserta pada hakikatnya tidakNegara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untukmemiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya.mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila-Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila- teral (PBB) atau objeknya besar (Terusanteral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez,Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), merekaPanama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila:dapat juga terikat, apabila: • Negara tersebut menyatakan diri terikatNegara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, danterhadap perjanjian itu, dan • Negara tersebut dikehendaki oleh paraNegara tersebut dikehendaki oleh para peserta.peserta.
Lanjutan …………. Pembatalan Perjanjian Internasional,Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan KonvensiBerdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjianWina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain :internasional dapat batal, antara lain : • Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggarNegara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. • Adanya unsur kesalahn (Adanya unsur kesalahn (error)error) pada saat perjanjian dibuat.pada saat perjanjian dibuat. • Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentuAdanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukanterhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.perjanjian. • Terdapat penyalahgunaan atauTerdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption),kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.baik melalui kelicikan atau penyuapan. • Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupunPaksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.penggunaan kekuatan. • Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukumBertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.internasional umum.
g.g. Jenis-jenis PerjanjianJenis-jenis Perjanjian InternasionalInternasional Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup, ada beberapa contoh : 1.1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRCPerjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang(Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.penyelesaian “dwikewarganegaraan”. 2.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentangPerjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat“Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971.Malaka pada tahun 1971. 3.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia danPerjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.Malaysia pada tahun 1974. 4.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan AustraliaPerjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah keduamengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.negara pada tanggal 16 Desember 1995.
Lanjutan …………. Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagaiPerjanjian Multilateral, sering disebut sebagai lawlaw making treatiesmaking treaties karena biasanya mengatur hal-halkarena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifatyang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.”“terbuka.” Ada beberapa contoh :Ada beberapa contoh : • Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentangKonvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.“Perlindungan Korban Perang”. • Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “HubunganKonvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.Diplomatik”. • Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zonatentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2 1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertianRumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional !perjanjian internasional ! 2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antarBerikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !negara perjanjian internasional dianggap sangat penting ! 3.3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasionalBerikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi ! 4.4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasionalJelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) ! 5.5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara pesertaBerikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasionaldan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yangakan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.berkepentingan.
Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan InternasionalMenganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasionaldan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.3. Menganalisis fungsi4.3. Menganalisis fungsi PerwakilanPerwakilan Diplomatik..Diplomatik..
(Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler  Mengidentifikasi fungsi/tugas dan tingkat perwakilan diplomatik dan Konsuler  Mengidentifikasi perbedaan perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler
LandasanLandasan HukumHukum Perwakilan dalamPerwakilan dalam arti non politisarti non politis (konsuler)(konsuler) PERWAKILANPERWAKILAN DIPLOMATIKDIPLOMATIK PerwakilanPerwakilan dalam arti politisdalam arti politis (diplomatik)(diplomatik) • PengangkatanPengangkatan • KronologisKronologis • Tugas & FungsiTugas & Fungsi • PerangkatPerangkat • Kekebalan &Kekebalan & KeistimewaanKeistimewaan Perwakilan Negara RIPerwakilan Negara RI di luar negeridi luar negeri Fungsi &Fungsi & FungsiFungsi • Tugas & FungsiTugas & Fungsi • Mulai danMulai dan berakhirnyaberakhirnya
1.1. Perwakilan Negara RI di Luar NegeriPerwakilan Negara RI di Luar Negeri a.a. Landasan HukumLandasan Hukum Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa: 1.1. Presiden mengangkat duta dan konsul.Presiden mengangkat duta dan konsul. 2.2. Dalam hal mengangkat duta; PresidenDalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.memperhatikan pertimbangan DPR. 3.3. Presiden menerima penempatan duta negaraPresiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbanganlain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.DPR. Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerimaPresiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima duta dari negara lain. Prosedur maupun teknisduta dari negara lain. Prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.
b. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia NoNo DiplomatikDiplomatik UraianUraian 1. Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik  Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.  Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.  Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.  Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.2. Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Kongres Wina 1961  Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.  Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.  Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
Lanjutan …………. 3.3. PerananPeranan PerwakilanPerwakilan DiplomatikDiplomatik Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktikDlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasionaldan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke- nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik.nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatanDalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri sebagai berikut:politik luar negeri sebagai berikut:  Menentukan tujuan dengan menggunakan semua dayaMenentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.  Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgnMenyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan dayakepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.yang ada.  Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atauMenentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.berbeda dengan kepentingan negara lain.  Menggunakan sarana dan kesempatan yang adaMenggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalamdengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiapmenjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan,negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dankonferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.ekonomi.
Lanjutan …………. 4.4. TujuanTujuan DiadakanDiadakan PerwakilanPerwakilan DiplomatikDiplomatik  Memelihara kepentingan negaranya di negaraMemelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan,penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-perwakilan tersebut dapat mengambil langkah- langkah untuk menyelesaikannya.langkah untuk menyelesaikannya.  Melindungi warga negara sendiri yang bertempatMelindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima.tinggal di negara penerima.  Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskanMenerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.kepada pemerintah negara penerima. Istilah diplomatik (Istilah diplomatik (diplomacydiplomacy), dalam hubungan internasional), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politikyang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannyaitu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Keduataan atau Konsuler).(Keduataan atau Konsuler).
2.2. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam artiPerwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Politis (Diplomatik)Politis (Diplomatik) a.a. Pembukaan/PengangkataPembukaan/Pengangkata nn Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaranPersyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran perwakilan diplomatik (perwakilan diplomatik ( politispolitis) maupun konsuler () maupun konsuler ( non-non- politispolitis) :) :  Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (Harus ada kesepakatan kedua belah pihak ( mutualmutual conceatconceat) yang akan mengadakan pembukaan atau) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkanpertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalamPasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (bentuk : Persetujuan bersama ( joint agreementjoint agreement) dan) dan Komunikasi bersama (Komunikasi bersama ( joint declarationjoint declaration).).  Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapatPrinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilanmelakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balikdiplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik ((reciprositasreciprositas ).).
b. Kronologi Pengangkatan Diplomatik IIIIIIIVIV II IIII Kedua belah pihak sa-Kedua belah pihak sa- ling tukar informasi ten-ling tukar informasi ten- tang akan dibukanyatang akan dibukanya perwakilan olehperwakilan oleh Deparlu masing-masingDeparlu masing-masing Negara.Negara. Mendapat persetujuanMendapat persetujuan ((demende,demende, agregationagregation) dari) dari negara yangnegara yang menerima.menerima. Diplomat yg akan di-Diplomat yg akan di- tempatkan, menerimatempatkan, menerima surat kepercayaansurat kepercayaan (( lettre de creancelettre de creance )) yang ditanda tanganiyang ditanda tangani kepala negarakepala negara pengirim.pengirim. Surat kepecayaan dise-Surat kepecayaan dise- rahkan kepada kepalarahkan kepada kepala negara penerima (negara penerima ( lettrelettre de rapplede rapple) dlm suatu) dlm suatu upacara dimanaupacara dimana seorang diplomatikseorang diplomatik berpidato.berpidato.
c. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik KONGGRES WINA (1815) a. Am m bassado r Papa Le g ate s Nuncio s (Duta Besar, Perwakilan Kunci). b. Envo ys Extra O rdinary and Ministe r Ple ni Pe te ntiary (Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh) KONGGRES AIXLA CHAPELLA (1818) a. Am m bassado r and Le g ate s O r Nuncio us. b. Envo ys and Ministe r Ple ni Pe te ntiary. c. Ministe r Re side nt. d. Charg e de Affaire s. Catatan:disebut jugakonggres Achen. KONGGRES WINA (1961) a. Am m bassado r (Nuncio s) diakre-detasi pada Kepala Negara dan kepala misi yang lain yang sederajat. b. Envo ys, Minsite r dan Inte r-nuncio s diakreditasikan pada Kepala Negara. c. Charg e D’ Affaire s , diakredi-tasikan kepada Menteri Luar Negeri. CORPS DIPLOMATIQUE (PERWAKILAN DIPLOMATIK)
a.a.RepresentasiRepresentasi b.b.NegosiasiNegosiasi,, c.c. ObservasiObservasi,, d.d.ProteksiProteksi,, e.e. RelationshipRelationship.. d. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Tugas umumTugas umum seorangseorang perwakilanperwakilan diplomatikdiplomatik Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapatDalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasionalberfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili Kepalanegaranya di luar negeri dan mewakili Kepala Negaranya di negara penerimaNegaranya di negara penerima
Lanjutan …………. Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut KonggresFungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :Wina 1961, mencakup hal-hal berikut : 1.1. Mewakili negara pengirim di dlm negaraMewakili negara pengirim di dlm negara penerima.penerima. 2.2. Melindungi kepentingan negara pengirim danMelindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalamwarga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukumbatas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.internasional. 3.3. Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negaraMengadakan persetujuan dgn pemerintah negara penerima.penerima. 4.4. Memberikan keterangan tentang kondisi danMemberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai denganperkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepadaundang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.pemerintah negara pengirim.
e. Perangkat Perwakilan Diplomatik Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina TahunPerwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres1815 dan Konggres Aux La ChapellaAux La Chapella 1818 (Konggres Achen),1818 (Konggres Achen), dilakukan oleh :dilakukan oleh : NoNo NamaNama UraianUraian KeteranganKeterangan 1.1. Duta BesarDuta Besar BerkuasaBerkuasa PenuhPenuh ((AmbassadorAmbassador)) Adalah tingkat tertinggiAdalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatikdalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaanyang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan padaAmbassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalinnegara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.hubungan timbal balik. 2.2. DutaDuta ((GerzantGerzant)) Adalah wakil diplomatik yangAdalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah daripangkatnya lebih rendah dari duta besar.duta besar. Dalam menyelesaikan persoa-Dalam menyelesaikan persoa- lan kedua negara, hrs berkon-lan kedua negara, hrs berkon- sultasi dgn pemerintahnya.sultasi dgn pemerintahnya. 3.3. MenteriMenteri ResidenResiden Seorang Menteri ResidenSeorang Menteri Residen dianggap bukan sebagaidianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara.wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusanDia hanya mengurus urusan negara.negara. Mereka ini pada dasarnyaMereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakantidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepalapertemuan dengan kepala negara di mana merekanegara di mana mereka bertugas.bertugas.
Lanjutan …………. 4.4. Kuasa UsahaKuasa Usaha ((Charge deCharge de AffairAffair)) Kuasa Usaha yang tidakKuasa Usaha yang tidak diperbantukan kepada kepaladiperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas :negara dapat dibedakan atas : Kuasa Usaha tetap menjabatKuasa Usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan,kepala dari suatu perwakilan, Kuasa Usaha sementara yangKuasa Usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan darimelaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, ketikakepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidakpejabat ini belum atau tidak ada di tempat.ada di tempat. Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing,Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing, disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukandisebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1.1. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negaraPenting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu.penerima perwakilan itu. 2.2. Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakanErat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan itu.hubungan itu. 3.3. Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yangBesar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang mengadakan hubungan itu.mengadakan hubungan itu.
Lanjutan …………. 5.5. Atase-AtaseAtase-Atase Adalah pejabat pembantu dariAdalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa penuh.Duta Besar berkuasa penuh. Terdiri atas 2 (dua) bagian :Terdiri atas 2 (dua) bagian :  Atase PertahananAtase Pertahanan Atase ini dijabat oleh seorangAtase ini dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperban-perwira TNI yang diperban- tukan Departemen Luar Negeritukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Kedutaandan ditempatkan di Kedutaan Besar Republik IndonesiaBesar Republik Indonesia (KBRI), serta diberikan kedudu-(KBRI), serta diberikan kedudu- kan sebagai seorang diplomat.kan sebagai seorang diplomat. Tugasnya yaitu memberikanTugasnya yaitu memberikan nasihat di bidang militer dannasihat di bidang militer dan pertahanan keamananpertahanan keamanan kepada duta besar berkuasakepada duta besar berkuasa penuh.penuh.  Atase TeknisAtase Teknis Atase ini, dijabat oleh seorangAtase ini, dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentupegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingku-yang tidak berasal dari lingku- ngan Departemen Luar Negeringan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satudan ditempatkan di salah satu KBRI untuk membantu DutaKBRI untuk membantu Duta Besar.Besar. Dia berkuasa penuh dalamDia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugasmelaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugasteknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennyapokok dari departemennya sendiri. Misalnya, Atase Per-sendiri. Misalnya, Atase Per- dagangan, Atase Perindus-dagangan, Atase Perindus- trian, Atase Pendidikan dantrian, Atase Pendidikan dan Kebudayaan.Kebudayaan.
f. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebutAsas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut ((exteritoriallityexteritoriallity” atau ”” atau ”extra teritoriallityextra teritoriallity”). Para diplomatik”). Para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana merekahampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima.berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaanPara diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Perwakilan diplomatik diberikan Keke-Perwakilan diplomatik diberikan Keke- balan dan keistimewaan, dgn maksud :balan dan keistimewaan, dgn maksud :  Menjamin pelaksanaan tugas negaraMenjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakilperwakilan diplomatik sebagai wakil negara.negara.  Menjamin pelaksana fungsi perwaki-Menjamin pelaksana fungsi perwaki- lan diplomatik secara efisien.lan diplomatik secara efisien. MenurutMenurut KonvensiKonvensi WinaWina 19611961
Kekebalan Perwakilan Diplomatik atauKekebalan Perwakilan Diplomatik atau InvolabilityInvolability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan(tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima danterhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikankekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik.para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Kekebalan diplomatik ( ImmunityImmunity), mencakup :), mencakup :  Pribadi Pejabat DiplomatikPribadi Pejabat Diplomatik..  Kantor PerwakilanKantor Perwakilan (Rumah Kediaman(Rumah Kediaman), disebut), disebut jg daerahjg daerah ekstrateritorialekstrateritorial. Para diplomat tdk. Para diplomat tdk memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberimemiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi kesempatan kpd suatu negara dalam memberikankesempatan kpd suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yangperlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.melarikan diri.  Korespondensi DiplomatikKorespondensi Diplomatik .. Lanjutan ………….
Keistimewaan Perwakilan DiplomatikKeistimewaan Perwakilan Diplomatik Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik,Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalamatas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :  Pembebasan dari kewajiban membayar pajakPembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara, antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga,lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan,kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya.televisi dan sebagainya.  Pembebasan dari kewajiban pabeanPembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea, antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barangmasuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluankeperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Lanjutan ………….
3.3. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam artiPerwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Non Politis (Konsuler)Non Politis (Konsuler) Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :  Konsul JenderalKonsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara.ditempatkan di ibu kota negara.  Konsul dan Wakil KonsulKonsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu mengepalai suatu, konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepadakekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepadakonsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahikonsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.pimpinan kantor konsuler.  Agen KonsulAgen Konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.
a. Fungsi Perwakilan Konsuler 1.1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan denganMelaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian,negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmuperdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.pengetahuan. 2.2. Melindungi kepentingan nasional negara dan wargaMelindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.negara yang berada dalam wilayah kerjanya. 3.3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, danMelaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.pelaporan. 4.4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasanMenyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.terhadap warga negara di wilayah kerjanya. 5.5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan,Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.konsuler, protokol, komunikasi dan persandian. 6.6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian,Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tanggakeuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler.perwakilan Konsuler.
b. Tugas-tugas Yang Berhubungan dengan Kekonsulan 1.1. Bidang EkonomiBidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosidengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjianperdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.perdagangan dan lain-lain. 2.2. Bidang Kebudayaan dan Ilmu PengetahuanBidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-, seperti; tukar- menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidangmenukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidang lain seperti :lain seperti :  Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepadaMemberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yangwarga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;ingin mengunjungi negara pengirim;  Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil sertaBertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;  Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek danBertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.
c. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik dan Konsuler PERBEDAANPERBEDAAN NoNo Korps DiplomatikKorps Diplomatik Korps KonsulerKorps Konsuler 1.1. Memelihara kepentingan negara-Memelihara kepentingan negara- nya dengan melakukan hubungannya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat Tingkatdengan pejabat-pejabat Tingkat Pusat.Pusat. Memelihara kepentingan nega-Memelihara kepentingan nega- ranya dengan melaksanakanranya dengan melaksanakan hubungan dgn pejabat-pejabathubungan dgn pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat)tingkat daerah (setempat) 2.2. Berhak mengadakan hubunganBerhak mengadakan hubungan yang bersifat politik.yang bersifat politik. Berhak mengadakan hubunganBerhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik.yang bersifat non politik. 3.3. Satu negara hanya mempunyaiSatu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik sajasatu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara penerima.dalam satu negara penerima. Satu negara dapat mempunyaiSatu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilanlebih dari satu perwakilan konsuler.konsuler. 4.4. Mempunyai hak ekstrateritorialMempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan(tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasan Peradilan).kekuasan Peradilan). Tidak mempunyai hak ekstrate-Tidak mempunyai hak ekstrate- ritorial (tunduk pada pelaksa-ritorial (tunduk pada pelaksa- naan kekuasaan peradilan).naan kekuasaan peradilan). Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwaPersamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.
d. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler HALHAL DIPLOMATIKDIPLOMATIK KONSULERKONSULER MulaiMulai berlakunyaberlakunya FungsiFungsi Yaitu saat menyerahkan suratYaitu saat menyerahkan surat kepercayaan (Lettredkepercayaan (Lettred Creance/ menurut pasal 13Creance/ menurut pasal 13 Konvensi Wina 1961)Konvensi Wina 1961) (Pasal dan Konvensi Wina 1963)(Pasal dan Konvensi Wina 1963) memberitahukan dengan layakmemberitahukan dengan layak kepada negara penerima.kepada negara penerima. BerakhirnyaBerakhirnya FungsiFungsi 1)1) Sudah habis masaSudah habis masa jabatan.jabatan. 2)2) Ia ditarik (recalled) olehIa ditarik (recalled) oleh Pemerintah negaranya.Pemerintah negaranya. 3)3) Karena tidak disenangiKarena tidak disenangi (dipersona non Grata).(dipersona non Grata). 4)4) Kalau negara penerimaKalau negara penerima perang dengan negaraperang dengan negara pengirim (pasal 43pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961).Konvensi Wina 1961). (Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi(Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963)Wina 1963) 1)1) Fungsi seorang pejabatFungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir.konsuler telah berakhir. 2)2) Penarikan dari negaraPenarikan dari negara pengirimpengirim 3)3) Pemberitahuan bahwa iaPemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggotabukan lagi sebagai anggota staf Konsuler.staf Konsuler.
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3 Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Fungsi PerwakilanFungsi Perwakilan Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara LainDiplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti politis dan non politis)dalam arti politis dan non politis) , lakukan Strategi Pembelajaran, lakukan Strategi Pembelajaran dgn Penugasandgn Penugasan Cooperative Integrated Reading and CompositionCooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. Langkah-langkah :Langkah-langkah : 1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. 2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. 3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. 4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama. 6.6. Penutup.Penutup.
Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional danMenganalisis hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-4.4. Mengkaji peranan organisasi interna- sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me- ningkatkan hubungan internasional.ningkatkan hubungan internasional. 4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagiinternasional yang bermanfaat bagi Indonesia.Indonesia.
(Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Mengidentifikasi macam-macam organisasi internasional  Menguraikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB dan ASEAN dalam meningkatkan hubungan internasional
Pengertian Org.Pengertian Org. InternasionalInternasional Kerja sama danKerja sama dan PerjanjianPerjanjian InternasionalInternasional ORGANISASIORGANISASI INTERNASIONALINTERNASIONAL Macam-Macam- macam Org.macam Org. InternasionalInternasional • ASEANASEAN • KTT AAKTT AA • PBBPBB Pol LuarPol Luar Negeri RINegeri RI Kerja sama &Kerja sama & PerjanjianPerjanjian InternasionalInternasional
1.1. Peranan Organisasi Internasional (ASEAN,Peranan Organisasi Internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam Meningkatkan HubunganAA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan InternasionalInternasional a.a. PengertianPengertian Organisiasi internasional atau disebutOrganisiasi internasional atau disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah”Multilateralisme” adalah suatu istilah hubungan internasionalhubungan internasional yang menunjukkan kerjasamayang menunjukkan kerjasama antar beberapaantar beberapa negaranegara.. Dalam filosofi politis, lawan dariDalam filosofi politis, lawan dari multilateralismemultilateralisme adalahadalah unilateralismeunilateralisme..
b.b. Organisasi Internasional ASEANOrganisasi Internasional ASEAN ASEAN adalah singkatan dari "ASEAN adalah singkatan dari "Association ofAssociation of Southeast Asian NationsSoutheast Asian Nations" atau Persatuan" atau Persatuan Negara-NegaraNegara-Negara Asia TenggaraAsia Tenggara. ASEAN didirikan. ASEAN didirikan pada tanggalpada tanggal 8 Agustus8 Agustus 19671967 didi BangkokBangkok.. ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa,ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaituyaitu IndonesiaIndonesia,, MalaysiaMalaysia,, FilipinaFilipina,, SingapuraSingapura dandan ThailandThailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok.di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penandatangan DeklarasiMenteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialahBangkok kala itu ialah Adam MalikAdam Malik (Indonesia),(Indonesia), Narciso R. RamosNarciso R. Ramos (Filipina),(Filipina), Tun Abdul RazakTun Abdul Razak (Malaysia),(Malaysia), S. RajaratnamS. Rajaratnam (Singapura), dan(Singapura), dan Thanat KhomanThanat Khoman (Thailand).(Thailand).
Lanjutan …………. Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEANAsas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negaramemberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain.lain.Pembentukan ASEAN, didasarkan padaPembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsipprinsip-prinsip :: 1.1. Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan,Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitaskesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara,nasional setiap negara, 2.2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasionalMengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif danyang bebas dari campur tangan luar, subversif dan intervensi dari luar,intervensi dari luar, 3.3. Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing- masing,masing, 4.4. Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran danPenyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai,persengketaan secara damai, 5.5. Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaanTidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) militer, dankekuatan) militer, dan 6.6. Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.
Lanjutan …………. Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan : 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tengggara, 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum, 3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, iilmu pengetahuan & adminsitrasi, 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian, 5. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga- ngan, jasa dan meningkatkan taraf hidup, dan 6. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.
Lanjutan …………. Struktur ASEAN 1. ASEAN Mininsterial Mee- ting (Sidang Tahunan Para Menteri). 2. Standing Committe (Badan yang bersidang di antara dua sidang Menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan- persoalan yang memerlukan keputusan para menteri). 3. Komite-komite tetap dan komite-komite khusus. 4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara ASEAN. 1. Summit Meeting (Pertemua kepala pemerintahan) yang merupakan otoritas / kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. 2. ASEAN Ministering Meeting (Sidang tahunan para menteri luar negeri). 3. Sidang para menteri lainnya (non- ekonomi). 4. Standing Commite. 5. Komite-komite. Sebelum KTT Bali 1976 Setelah KTT Bali 1976
Lanjutan …………. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh SekretariatSekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar NegeriJenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun. NoNo NamaNama NegaraNegara DariDari SampaiSampai 1.1. H.R DharsonoH.R Dharsono   IndonesiaIndonesia 7 Juni7 Juni 19761976 18 Februari18 Februari 19781978 2.2. Umarjadi NotowijonoUmarjadi Notowijono   IndonesiaIndonesia 19 Februari19 Februari 19781978 30 Juni30 Juni 19781978 3.3. Datuk Ali Bin AbdullahDatuk Ali Bin Abdullah   MalaysiaMalaysia 10 Juli10 Juli 19781978 30 Juni 198030 Juni 1980 4.4. Narciso G. ReyesNarciso G. Reyes   FilipinaFilipina 1 Juli1 Juli 19801980 1 Juli1 Juli 19821982 5.5. Chan Kai YauChan Kai Yau   SingapuraSingapura 18 Juli18 Juli 19821982 15 Juli15 Juli 19841984 6.6. Phan WannametheePhan Wannamethee   ThailandThailand 16 Juli16 Juli 19841984 15 Juli15 Juli 19861986 7.7. Roderick YongRoderick Yong   Brunei DarussalamBrunei Darussalam 16 Juli 198616 Juli 1986 16 Juli16 Juli 19891989 8.8. Rusli NoorRusli Noor   IndonesiaIndonesia 17 Juli17 Juli 19891989 1 Januari1 Januari 19931993 9.9. Dato Ajit SinghDato Ajit Singh   MalaysiaMalaysia 1 Januari 19931 Januari 1993 31 Desember31 Desember 19971997 10.10. Rodolfo C. Severino Jr.Rodolfo C. Severino Jr.   FilipinaFilipina 1 Januari 19981 Januari 1998 31 Desember31 Desember 20022002 11.11. H.E. Ong Keng YongH.E. Ong Keng Yong   SingapuraSingapura 1 Januari1 Januari 20032003 sekarangsekarang
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncakKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggotaantara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEANASEAN.. Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEANPelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN NoNo KTT ResmiKTT Resmi KTT Tidak ResmiKTT Tidak Resmi 1.1. KTT ke-1 diKTT ke-1 di BaliBali-- IndonesiaIndonesia, 23-24, 23-24 Februari 1976.Februari 1976. KTT Tidak Resmi ke-1 diKTT Tidak Resmi ke-1 di JakartaJakarta-Indonesia, tanggal-Indonesia, tanggal 30 November 1996.30 November 1996. 2.2. KTT ke-2 diKTT ke-2 di Kuala LumpurKuala Lumpur--MalaysiaMalaysia,, 4-5 Agustus 1977.4-5 Agustus 1977. KTT Tidak Resmi ke-2 diKTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia,Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 14-16 Desembertanggal 14-16 Desember 1997.1997. 3.3. KTT ke-3 diKTT ke-3 di ManilaManila-- FilipinaFilipina, 14-15 Des 1987., 14-15 Des 1987. KTT Tidak Resmi ke-3 diKTT Tidak Resmi ke-3 di Filipina, tgl 27-28 Nov 1999.Filipina, tgl 27-28 Nov 1999. 4.4. KTT ke-4 diKTT ke-4 di SingapuraSingapura,, 27-29 Januari 1992.27-29 Januari 1992. KTT Tidak Resmi ke-4 diKTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, 22-25 Nov 2000.Singapura, 22-25 Nov 2000. 5.5. KTT ke-5 diKTT ke-5 di BangkokBangkok-- ThailandThailand, 14-15 Des, 14-15 Des Lanjutan ………….
Lanjutan …………. 6.6. KTT ke-6 diKTT ke-6 di HanoiHanoi--VietnamVietnam, 15-16 Desember 1998., 15-16 Desember 1998. 7.7. KTT ke-7 diKTT ke-7 di Bandar Seri BegawanBandar Seri Begawan --Brunei DarussalamBrunei Darussalam,, 5-6 November 2001.5-6 November 2001. 8.8. KTT ke-8 diKTT ke-8 di Phnom PenhPhnom Penh--KambojaKamboja, 4-5 November, 4-5 November 2002.2002. 9.9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003. 10.10. KTT ke-10 diKTT ke-10 di VientianeVientiane--LaosLaos, 29-30 November 2004., 29-30 November 2004. 11.11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 DesemberKTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 Desember 2005.2005. 12.12. KTT ke-12 diKTT ke-12 di CebuCebu--FilipinaFilipina, Desember 2006., Desember 2006.
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 4 1.1. Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggaraRumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN ! 2.2. Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangiBerikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 ! 3.3. Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebihBerikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi,dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan ! 4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan danBerikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA ! 5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negaraIdentifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikanIndonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan organisasi ASEAN !organisasi ASEAN !
c.c. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - AfrikaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - Afrika KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrpKTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrp konferensi tingkat tinggi antara negara-negarakonferensi tingkat tinggi antara negara-negara AsiaAsia dandan AfrikaAfrika , kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan.kemerdekaan. Diselenggarakan olehDiselenggarakan oleh IndonesiaIndonesia, Myanmar (dahulu, Myanmar (dahulu BurmaBurma)), Sri, Sri Lanka (dahuluLanka (dahulu CeylonCeylon),), IndiaIndia dandan PakistanPakistan yang dikoordinasiyang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesiaoleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan AbdulganiRoeslan Abdulgani.. Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di GedungBerlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikanMerdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawankerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan ””kolonialismekolonialisme” atau ”” atau ”neokolonialismeneokolonialisme”” Amerika SerikatAmerika Serikat,, Uni SovietUni Soviet, atau negara imperialis lainnya., atau negara imperialis lainnya.
Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTTDasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. DenganAA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagisubstansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia"kedamaian dan kerjasama dunia" Lanjutan …………. 1.1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan sertaMenghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asasasas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (-asas yang termuat di dalam piagam PBB ( Perserikatan Bangsa-BangsaPerserikatan Bangsa-Bangsa).). 2.2. Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsaMenghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa 3.3. Mengakui persamaan semuaMengakui persamaan semua sukusuku bangsa dan persamaanbangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.semua bangsa, besar maupun kecil. 4.4. Tidak melakukan campur tangan atauTidak melakukan campur tangan atau intervensiintervensi dalamdalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.persoalan-persoalan dalam negeri negara lain. 5.5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diriMenghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secarasendiri secara individu maupun secara kolektifkolektif, yang sesuai, yang sesuai dengandengan Piagam PBBPiagam PBB..
Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. 6.6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan(a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salahkolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campursatu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.tangan terhadap negara lain. 7.7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupunTidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadappenggunaan kekerasan terhadap integritasintegritas teritorialteritorial atau keatau ke merdekaanmerdekaan politikpolitik suatu negara.suatu negara. 8.8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan caraMenyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan,damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasiarbitrasi, atau, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai,penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuaimenurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.dengan Piagam PBB. 9.9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10.10.Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasionalMenghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional
Lanjutan …………. Gerakan Non-Blok (GNB) (Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi Internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Josep Broz Tito (presiden Yugoslavia), Sekarno (presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana). GNB membawa negara-negara lain yang tidak inginGNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negaraberaliansi dengan negara-negara adidayaadidaya pesertapeserta Perang DinginPerang Dingin bersama. Anggota-anggota pentingbersama. Anggota-anggota penting termasuktermasuk IndiaIndia,, MesirMesir, dan untuk suatu masa,, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat TiongkokRepublik Rakyat Tiongkok.. BrasilBrasil tidak pernah menjaditidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut.anggota resmi gerakan tersebut.
Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok,Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok, telah dihasilkan asas-asas :telah dihasilkan asas-asas : 1.Gerakan Non Blok, bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada. 2.Gerakan Non Blok, merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. 3.Gerakan Non blok, memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme dan zonisme.
Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GerakanPertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Negara-Negara Non BlokNegara-Negara Non Blok Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. NoNo Tempat dan TahunTempat dan Tahun KeteranganKeterangan 1.1. BeogradBeograd (September(September 19611961)) Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dariDihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari AsiaAsia dandan AfrikaAfrika bersama denganbersama dengan YugoslaviaYugoslavia,, KubaKuba dandan SiprusSiprus.. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawanKelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialismekolonialisme,, imperialismeimperialisme dandan neo-kolonialismeneo-kolonialisme.. 2.2. KairoKairo (Mesir)(Mesir) 19641964 Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di manaPertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negaraanggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itumerdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikandigunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israelkonflik Arab-Israel dandan Perang India-PakistanPerang India-Pakistan.. 3.3. LusakaLusaka (Tanzania)(Tanzania) 19691969 Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yangDihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentukpaling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakansebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik.hubungan ekonomi dan politik. Kenneth KaudaKenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam even-evenmemainkan peranan yang penting dalam even-even tersebut.tersebut.
4.4. Aljazair 1973Aljazair 1973 5.5. Kolombo (Sri Lanka)Kolombo (Sri Lanka) 19761976 6.6. Havana (Kuba) 1979Havana (Kuba) 1979 7.7. New Delhi (India) 1983New Delhi (India) 1983 8.8. Harare (Zimbabwe)Harare (Zimbabwe) 19861986 9.9. Beograd (Yugoslavia)Beograd (Yugoslavia) 19891989 10.10. Jakarta (Indonesia)Jakarta (Indonesia) 19921992 11.11. Kolombia 1995Kolombia 1995 12.12. Cairo (Mesir) 1998Cairo (Mesir) 1998 13.13. MalaysiaMalaysia (Februari 2003)(Februari 2003) Namun, GNB kini tampak semakin tidakNamun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perangmempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin.Dingin. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Tujuan Gerakan Non Blok adalah :Tujuan Gerakan Non Blok adalah : 1.1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi danMendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawanmemegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme,imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.rasialisme apartheid, dan zionisme. 2.2. Wadah perjuangan negara-negara yang sedangWadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.berkembang. 3.3. Mengurangi ketegangan blok Barat yangMengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timurdipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia). 4.4. Tidak membenarkan usaha penyelesaianTidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.sengketa dengan kekerasan senjata. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
d. Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBBPerserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN) mrp organisasi(United Nations/UN) mrp organisasi internasional yang anggotanya hampirinternasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia.seluruh negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalamPBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasionalhukum internasional ,, pengamanan internasionalpengamanan internasional ,, lembaga ekonomilembaga ekonomi,, dandan perlindungan sosialperlindungan sosial .. Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab,Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal :Spanyol. Sekretaris Jenderal : Ban Ki-MoonBan Ki-Moon (sejak 2006).(sejak 2006). Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192 Negara, Bermarkas diNegara, Bermarkas di New York City (AS)New York City (AS)
Tujuan PBB adalah berikut ini.Tujuan PBB adalah berikut ini. • Memelihara perdamaian dan keamananMemelihara perdamaian dan keamanan internasional.internasional. • Mengembangkan hubungan-hubunganMengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.persaudaraan antara bangsa-bangsa. • Menciptakan kerjasama dalam memecahkanMenciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidangmasalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi. • Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalamMenjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :Asas-asas PBB adalah sebagai berikut : 1.1. Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semuaBerdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.anggotanya. 2.2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlasSemua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimanakewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.tercantum dalam Piagam PBB. 3.3. Semua anggota harus menyelesaikanSemua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasionalpersengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakandengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.perdamaian, kemanan dan keadilan. 4.4. Dalam hubungan-hubungan internasional semuaDalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancamananggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.atau kekerasan terhadap orang lain.
Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagamKonferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBByang menyebutkan organ utama PBB sebagai berikut :sebagai berikut : MAHKAMAH INTERNASIONA L MAJELIS UMUM DEWAN PERWALIAN SEKRETARISDEWAN KEAMANAN DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB,Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB, terdiri dari anggota dari seluruh negara anggotaterdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorangdan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dariPresiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil.wakil-wakil. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :Tugas dan kekuasaan Majelis Umum : 1.1. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional, 2.2. Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan,Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan, 3.3. Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yangBerhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis, 4.4. Berhubungan dengan keuangan,Berhubungan dengan keuangan, 5.5. Penetapan keanggotaan,Penetapan keanggotaan, 6.6. Mengadakan perubahan piagam,Mengadakan perubahan piagam, 7.7. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, danMemilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.
Dewan Keamanan PBB bertugas untukDewan Keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamananmenjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini mempunyaiantar negara. Dewan ini mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusankekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggotayang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yangDewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris,mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahunanggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak veto sampai denganoleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetapsekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.Dewan Keamanan PBB.
Tugas ECOSOC :Tugas ECOSOC : 1.1. Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatanBertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB. 2.2. Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya. 3.3. Memupuk hak asasi manusia.Memupuk hak asasi manusia. 4.4. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidangMengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannyakhusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih olehDewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahunSidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalamdan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.setahun.
Dewan Perwalian (Dewan Perwalian (Trusteeship Council)Trusteeship Council), mrp lembaga, mrp lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong,PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong, membantu mengusahakan kemajuan pendudukmembantu mengusahakan kemajuan penduduk Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya.Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya. Fungsi Dewan Perwalian adalah:Fungsi Dewan Perwalian adalah: • Mengusahakan kemajuan pendudukMengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negaradaerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaanuntuk mencapai kemerdekaan sendiri,sendiri, • Memberikan dorongan untukMemberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia,menghormati hak-hak manusia, • Melaporkan hasil pengawasanMelaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.kepada Sidang Umum PBB.
Mahkamah Internasional (MI) ialah badanMahkamah Internasional (MI) ialah badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiriperlengkapan PBB yang anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negaraatas ahli hukum dari berbagai negara anggota dengan masa jabatan selama 9anggota dengan masa jabatan selama 9 tahun.tahun. Tugas pokok Mahkamah Internasional :Tugas pokok Mahkamah Internasional : 1.1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara- negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI. 2.2. Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele- saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.saian sengketa antara negara-negara anggota PBB. 3.3. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindakMenganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusanterhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional. 4.4. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada MajelisMemberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.Umum dan Dewan Keamanan.
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal : • Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953)Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953) • Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961)Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961) • U Thant, Burma (1961 - 1971)U Thant, Burma (1961 - 1971) • Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981)Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981) • Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991)Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991) • Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996)Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996) • Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006) • Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 5 Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut : 1. Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat anda secara umum ! Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ? ........................................ 2. Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika tahun 1955 adalah Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya ! a. Menghormati kedaulatan : ...................................................... b. Integritas teritorial semua bangsa : .......................................
3. Salah satu asas PBB adalah semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! Persengkataan Internasional Membahayakan Perdamaian ................................................... ................................................. 4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa hak veto hanya dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, RRC dan Rusia ! …………………………………………………………………… 5. Tuliskan sesuai hasil pengamatan anda tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani permasalahan-permasalahan konflik di bawah ini ! Palestina - Israel Irak ................................................... .................................................
2.2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional yangKerjasama dan Perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesiabermanfaat bagi Indonesia a.a. Politik Luar Negeri RepublikPolitik Luar Negeri Republik IndonesiaIndonesia POLITIKPOLITIK LUARLUAR NEGERINEGERI BEBASBEBAS AKTIFAKTIF Artinya kita bebas menentukan sikapArtinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-dan pandangan kita terhadap masalah- masalah internasio-nal dan terlepas darimasalah internasio-nal dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa duniaikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara ideologis bertentangan (Timursecara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengandengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya).liberalnya). Artinya kita dalam politik luar negeriArtinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkansenantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktifterbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan danmemperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkankemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut sertaketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.menciptakan keadilan sosial dunia. INDONESIAINDONESIA
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebasPelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, didasarkan pada landasan hukum :dan aktif, didasarkan pada landasan hukum : 1.1. Landasan idiil adalah PancasilaLandasan idiil adalah Pancasila 2.2. Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13. 3.3. Landasan operasional adalah sebagai berikut.Landasan operasional adalah sebagai berikut.  Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar HaluanKetetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luarNegara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri.negeri.  Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkutKeputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia.politik luar negeri Indonesia.  Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteriKebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.luar negeri.
Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politikPrinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia :luar negeri Indonesia : 1. Negara kita menjalani politik damai. 2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing. 3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal. 4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. 5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. 6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.
b. Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia No Jenis/Bentuk Keterangan/Uraian Manfaat Yang Diperoleh 1. Bilateral  Persetujuan RI dan RRC mengenai Dwi Kewarganegaraan, telah disahkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.  Ada kejelasan dalam penga- turan kewarganegaraan keturunan Cina yang sudah berumur 18 tahun, apakah mau menjadi WNI atau kembali menjadi warga negara Cina dgn sukarela.  Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November 1969.  Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional

Recommandé

makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiaDicko Agustian
 
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalDoris Agusnita
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
Perserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa BangsaPerserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa Bangsaomcivics
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasionaldayurikaperdana19
 
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaHakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaBonadea Visakha
 

Recommandé

makna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiamakna hubungan internasional indonesia
makna hubungan internasional indonesiaDicko Agustian
 
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
 
PPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalPPT Hubungan internasional
PPT Hubungan internasionalDoris Agusnita
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
Perserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa BangsaPerserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa Bangsaomcivics
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasionaldayurikaperdana19
 
Hakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaHakikat negara kesatuan republik indonesia
Hakikat negara kesatuan republik indonesiaBonadea Visakha
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agungMajid Abdullah
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaAang Gustaffi
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKNIntegrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKNAfif Fauzi
 
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin LiePo
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...cindyBenedicta
 
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFOAncaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFOGungun Misbah Gunawan
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...AngeliaDagang
 
sengketa internasional
sengketa internasionalsengketa internasional
sengketa internasionalAna Fitrotunnisa
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUnurindah_nurisa
 
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptx
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptxscribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptx
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptxImawatiPuspitaElmuna
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Demokrasi reformasi
Demokrasi reformasiDemokrasi reformasi
Demokrasi reformasiArfin14
 
Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Putri kusuma Ayuningtyas
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasionalBrawijaya University
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Yuuto Backboners
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalLalu Zhoulma'än
 

Contenu connexe

Tendances

Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaAang Gustaffi
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKNIntegrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKNAfif Fauzi
 
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin LiePo
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...cindyBenedicta
 
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFOAncaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFOGungun Misbah Gunawan
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...AngeliaDagang
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUnurindah_nurisa
 
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptx
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptxscribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptx
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptxImawatiPuspitaElmuna
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Demokrasi reformasi
Demokrasi reformasiDemokrasi reformasi
Demokrasi reformasiArfin14
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 

Tendances (20)

Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesiaPerjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh indonesia
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKNIntegrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
Integrasi nasional Pendidikan Kewarga Negaraan PKN
 
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin
PPT Masa Transisi Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...
Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah aba...
 
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFOAncaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
 
Power point konstitusi
Power point konstitusiPower point konstitusi
Power point konstitusi
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
 
sengketa internasional
sengketa internasionalsengketa internasional
sengketa internasional
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARUDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
 
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptx
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptxscribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptx
scribfree.com_wirausaha-rekayasa-jasa-profesi-dan-profesionalisme-kelas-12.pptx
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Demokrasi reformasi
Demokrasi reformasiDemokrasi reformasi
Demokrasi reformasi
 
Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 

En vedette

Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Yuuto Backboners
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalLalu Zhoulma'än
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalLintang Lintang
 
Faktor Pendorong Hubungan Internasional
Faktor Pendorong Hubungan InternasionalFaktor Pendorong Hubungan Internasional
Faktor Pendorong Hubungan InternasionalRahayu Indah Safitri
 
Bab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatikBab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatikHerlina Gunawan
 
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...eli priyatna laidan
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalHyeonie Park
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikRochimudin
 

En vedette (11)

Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Bab 3 Hubungan Internasional
Bab 3 Hubungan InternasionalBab 3 Hubungan Internasional
Bab 3 Hubungan Internasional
 
Faktor Pendorong Hubungan Internasional
Faktor Pendorong Hubungan InternasionalFaktor Pendorong Hubungan Internasional
Faktor Pendorong Hubungan Internasional
 
Bab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatikBab 3 perwakilan diplomatik
Bab 3 perwakilan diplomatik
 
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
 
Materi pkn kelas 11 semester 2
Materi pkn kelas 11 semester 2Materi pkn kelas 11 semester 2
Materi pkn kelas 11 semester 2
 
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem PemerintahanRuang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 

Similaire à Bab iv hubungan internasional

Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalmaryuni ,.
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalmarinuspurba
 
Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )Alfat ghani Abdullah
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalWijayanti Oktavia
 
Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484
Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484
Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484Viennda1
 
Hubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.pptHubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.pptEhsanPutra
 
Hubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.pptHubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.pptEhsanPutra
 
bab-iv-hubungan-internasional kelas xi.ppt
bab-iv-hubungan-internasional kelas xi.pptbab-iv-hubungan-internasional kelas xi.ppt
bab-iv-hubungan-internasional kelas xi.pptmariosimbolon1
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan InternasionalNeli Narulita
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5eli priyatna laidan
 
Makalah hakikat hubungan internasional
Makalah hakikat hubungan internasionalMakalah hakikat hubungan internasional
Makalah hakikat hubungan internasionalSeptian Muna Barakati
 
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lHendrastuti Retno
 
Hubungan International
Hubungan InternationalHubungan International
Hubungan InternationalDevita Sagita
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalpratista20
 

Similaire à Bab iv hubungan internasional (20)

Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )Ppt pkn ( hubungan internasional )
Ppt pkn ( hubungan internasional )
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 
Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484
Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484
Paket Fun Offroad di Batu Malang, Hub 0819-4343-1484
 
Hubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.pptHubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.ppt
 
Hubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.pptHubungan Internasional.ppt
Hubungan Internasional.ppt
 
bab-iv-hubungan-internasional kelas xi.ppt
bab-iv-hubungan-internasional kelas xi.pptbab-iv-hubungan-internasional kelas xi.ppt
bab-iv-hubungan-internasional kelas xi.ppt
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
Kewarganegaraan KD 4.1
Kewarganegaraan KD 4.1Kewarganegaraan KD 4.1
Kewarganegaraan KD 4.1
 
Materi pkn kls xii bab 5
Materi pkn kls xii bab 5Materi pkn kls xii bab 5
Materi pkn kls xii bab 5
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
 
Makalah hakikat hubungan internasional
Makalah hakikat hubungan internasionalMakalah hakikat hubungan internasional
Makalah hakikat hubungan internasional
 
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
 
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'lBab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
Bab iv kls xi perjanjian & hub inter'l
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Kata
KataKata
Kata
 
Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)
 
Hubungan International
Hubungan InternationalHubungan International
Hubungan International
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasional
 

Bab iv hubungan internasional

  • 1. • Belajar yang tekun, mau sukses atau tidak pilihan ada di tangan anda..! 2. Bagi yang nilainya sudah bagus harap dipertahankan, kapan perlu ditingkatkan..! 3. Walaupun Kn bukan penentu kenaikan kelas, target tuntas harus dicapai. 4. Ingat nilai semester 2 dikalkulasi dengan nilai semester 1, Maka bagi yang tidak tuntas nilai semester 2 harus melebihi SKM 5. Ikhtiar dan do’a harus seiring sejalan untuk meraih prestasi dan hidayah dari Allah Yang Maha Kuasa. 6. Ku do’akan semoga semua siswaku meraih prestasi yang terbaik, Ilmunya berkah, semakin kuat imannya, dimudahkan semua Urusannya Amin Yarabbalalamin…
  • 2.
  • 3. Waktu : 8 x 45 MenitWaktu : 8 x 45 Menit (Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD) StandarStandar KompetensiKompetensi :: 4.4. MenganalisisMenganalisis hubunganhubungan InternasionalInternasional dandan OrganisasiOrganisasi InternasionalInternasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian,pengertian, penting-nya, dan sarana-saranapenting-nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatuhubungan internasional bagi suatu negara.negara. 4.2.4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjianMenjelaskan tahap-tahap perjanjian internasionalinternasional .. 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik.Diplomatik. 4.4. Mengkaji peranan organisasi4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-sional (ASEAN, AA, PBB)interna-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-ningkatkan hubungandalam me-ningkatkan hubungan internasional.internasional. 4.5. Menghargai kerja sama dan4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yangperjanjian internasional yang
  • 4. Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional danMenganalisis hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.1.4.1. MendeskripsikanMendeskripsikan pengertian, penting-pengertian, penting- nya, dan sarana-sarana hubungannya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.internasional bagi suatu negara. 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.internasional.
  • 5. (Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya hubunganMendeskripsikan pengertian dan pentingnya hubungan internasionalinternasional  Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasionalMengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional  Menguraikan pengertian perjanjian internasional.Menguraikan pengertian perjanjian internasional.  Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap-Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap- tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjiantahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjian internasional.internasional.  Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjianMenjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasionalinternasional serta jenis-jenis perjanjian internasional..
  • 6. Pengertian Hub.Pengertian Hub. InternasionalInternasional Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah-Perjanjian Internasional (Penggolongan, Istilah- istilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlakuistilah, Tahap-tahap, Hal-hal penting, Berlaku dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya).dan berakhirnya, serta Jenis-jenisnya). HUBUNGAN DANHUBUNGAN DAN PERJANJIANPERJANJIAN INTERNASIONALINTERNASIONAL Renstra RIRenstra RI Para AhliPara Ahli HubunganHubungan InternasionalInternasional Arti PentingArti Penting Sarana-saranaSarana-sarana PerjanjianPerjanjian InternasionalInternasional Umum danUmum dan Para AhliPara Ahli
  • 7. 1.1. Hubungan InternasionalHubungan Internasional a.a. PengertiaPengertia nn Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubunganKomponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain :internasional, antara lain : • Politik internasional (Politik internasional (International PoliticsInternational Politics).). • Studi tentang peristiwa internasional (Studi tentang peristiwa internasional (The Studi ofThe Studi of Forcight AffairForcight Affair).). • Hukum Internasional (Hukum Internasional (International LawInternational Law).). • Organisasi Administrasi Internasional (Organisasi Administrasi Internasional (InternationalInternational Organitation of AdministrationOrganitation of Administration).).
  • 8. Beberapa pengertian menurut para ahli :Beberapa pengertian menurut para ahli : 1.1. Charles A. MC. ClellandCharles A. MC. Clelland, hubungan internasional, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yangadalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi. 2.2. Warsito SunaryoWarsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuanstudi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasinegara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional)negara sepanjang hubungan bersifat internasional),, termasuk studi tentang keadaan relevan yangtermasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.mengelilingi interaksi. 3.3. Tygve NathiessenTygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian, hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponendari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional,hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukumorganisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.internasional.
  • 9. b.b. Arti Penting HubunganArti Penting Hubungan InternasionalInternasional Hubungan antarHubungan antar negara, mrp salahnegara, mrp salah satu hubungansatu hubungan kerjasama yangkerjasama yang mutlak diperlukan,mutlak diperlukan, karena tidak adakarena tidak ada satu negarapun disatu negarapun di dunia yang tidakdunia yang tidak bergantung kepadabergantung kepada negara lain.negara lain.  Faktor internal,Faktor internal, kekhawatiran terancamkekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya.kelangsungan hidupnya.  Faktor eksternal ,Faktor eksternal , a.a. Suatu negara tidakSuatu negara tidak dapat berdiri sendiri.dapat berdiri sendiri. b.b. Untuk membangunUntuk membangun komunikasi lintaskomunikasi lintas bangsa dan negara.bangsa dan negara. c.c. Mewujudkan tatananMewujudkan tatanan dunia baru yang damaidunia baru yang damai dan sejahtera.dan sejahtera.
  • 10. PerluPerlu melakukanmelakukan hubungan danhubungan dan kerjasamakerjasama internasionalinternasional Lanjutan …………. Didasari atas sikap salingDidasari atas sikap saling meng-meng- hormati & menguntungkan,hormati & menguntungkan, dengan tujuan :dengan tujuan : 1.1. Memacu pertumbuhan eko-Memacu pertumbuhan eko- nomi setiap negara.nomi setiap negara. 2.2. Menciptakan saling penger-Menciptakan saling penger- tian antar bangsa dalamtian antar bangsa dalam membina dan menegakkanmembina dan menegakkan perdamaian dunia.perdamaian dunia. 3.3. Menciptakan keadilan danMenciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagikesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.seluruh rakyatnya. Setiap negaraSetiap negara memilikimemiliki kelebihan,kelebihan, kekurangan &kekurangan & kepentingankepentingan berbedaberbeda
  • 11. Asas-asas hubungan internasionalAsas-asas hubungan internasional Lanjutan …………. • Asas Teritorial: Semua orang dan semua barang yang berada dalamAsas Teritorial: Semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebutwilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut  Asas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun diaAsas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun dia berada tetap terikat pada hukum negara asalnyaberada tetap terikat pada hukum negara asalnya  Asas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi danAsas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnyamengatur kepentingan rakyatnya  Egality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakanEgality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakan perjanjian berkedudukan samaperjanjian berkedudukan sama  Pacta Sunt Servanda : Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati olehPacta Sunt Servanda : Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannyapihak-pihak yang mengadakannya  Receprositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalasReceprositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatifsetimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif  Courtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaraCourtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara  Rebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahanRebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan denganyang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasionalperjanjian internasional
  • 12. Faktor-faktor penentu hubunganFaktor-faktor penentu hubungan internasionalinternasional  Kekuatan NasionalKekuatan Nasional  Jumlah PendudukJumlah Penduduk  Sumber Daya, danSumber Daya, dan  Letak Geografis.Letak Geografis.
  • 13. Sarana-sarana hubungan internasionalSarana-sarana hubungan internasional IndonesiaIndonesia Departemen Luar negeriDepartemen Luar negeri Perutusan tetap RIPerutusan tetap RI Perwakilan DiplomatikPerwakilan Diplomatik Perwakilan KonsulerPerwakilan Konsuler Misi khususMisi khusus
  • 14. Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain Lanjutan …………. NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG NEGARA TERBELAKANG BBAA CC
  • 15. Lanjutan …………. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakanBagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukumjalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum ::  Pembukaan UUD 1945 alenia I dan IVPembukaan UUD 1945 alenia I dan IV  Pasal 11 UUD 1945Pasal 11 UUD 1945 Ayat (1)Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuatAyat (1)Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lainperdamaian dan perjanjian dengan negara lain Ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibatAyat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar harus degan persetujuan DPRluas dan mendasar harus degan persetujuan DPR Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UUAyat (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU  Pasal 13 UUD 1945:Pasal 13 UUD 1945: Ayat (1) Presiden mengangkat duta dan KonsulAyat (1) Presiden mengangkat duta dan Konsul Ayat (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPRAyat (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbanganAyat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPRDPR  Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Perjanjian internasional (traktat =Perjanjian internasional (traktat = treatytreaty))  Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 DesemberDeklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.1985 tentang Hukum Laut.
  • 16. 1.1. Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasionalMenurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadiasas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semuakemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara.negara. Berikan penjelasan singkatnya !Berikan penjelasan singkatnya ! .......................................................................... Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen- tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1 a. Asas persamaan derajat: ....................................................................................... .............. b. Kemauan bebas: ........................................................................................ .............
  • 17. Lanjutan …………. 2.2. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktorDalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya,penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah inidan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini kaitannya dengan hubungan internasional !kaitannya dengan hubungan internasional ! Jumlah Penduduk Letak Geografis ....................................... ....................................... 3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubunganBerikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servandapacta sunt servanda” ! ................” ! ................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini ! Persamaan Perbedaan ....................................... .......................................
  • 18. 2.2. Tahap-tahap Perjanjian InternasionalTahap-tahap Perjanjian Internasional Hubungan internasional mrp hubungan antar negara,Hubungan internasional mrp hubungan antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalampada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak danhubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang salingkewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan.berhubungan. a.a. PengertiaPengertia nn Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta MahkamahMenurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Internasional, ”Perjanjian internasional merupakanPerjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukumsumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnyainternasional lainnya”.”.
  • 19. Lanjutan …………. Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli :  Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.MProf Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsainternasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.  Oppenheimer-LauterpachtOppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajibanpersetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.di antara pihak-pihak yang mengadakannya.  G. SchwarzenbergerG. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yangpersetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukummenimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateralinternasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selainmaupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.
  • 20. Lanjutan ………….  Konferensi Wina tahun 1969Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atauadalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibatlebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.hukum tertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuatDalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar- benar bertanggungjawab terhadap apa yang telahbenar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam hukum Internasional dikenaldilakukannya. Dalam hukum Internasional dikenal Istilah ”Tone Vides” artinya Iktikat baikIstilah ”Tone Vides” artinya Iktikat baik  Pendapat Accademy of Sciences of USSRPendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-, suatu per- janjian Internasional adalah suatu persetujuan yangjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebihdinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahannegara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajibanatau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.mereka secara timbal balik.
  • 21. b.b. Penggolongan PerjanjianPenggolongan Perjanjian InternasionalInternasional Lihat halaman 106Lihat halaman 106 KLASIFIKASIKLASIFIKASI PERJANJIANPERJANJIAN INTERNASIONAINTERNASIONA LL MenurutMenurut SubjeknyaSubjeknya MenurutMenurut IsinyaIsinya MenurutMenurut ProsesnyaProsesnya MenurutMenurut FungsinyaFungsinya Politik, Ekonomi, hukum Wilayah kesehatan Penting 3 tahap Sederhana 2 tahap Negara, Subjek hukum, Sesama subjek hukum Law making treaties Treaty contract
  • 22. c.c. Istilah-istilah Lain PerjanjianIstilah-istilah Lain Perjanjian InternasionalInternasional NoNo NamaNama UraianUraian KeteranganKeterangan 1. Traktat (Treaty) Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang poli- tik & bidang ekonomi. 2. Konvensi (Conven- tion) Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil- wakil berkuasa penuh (plaenipotentiones). 3. Protokol (Protocol) Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Mengatur masalah tam- bahan penafsiran klausal-klausal ttn. 4. Persetujuan (Agree- ment) Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif Agrement tidak dirati- fikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.
  • 23. 5. Perikatan (Arrange- ment) Yaitu istilah yg digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses Verbal Yaitu catatan-catatan atau ke- simpulan konferensi diplomatik, atau suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi. 7. Piagam (Statute) Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan- kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional. Piagam itu dapat digu- nakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit). Lanjutan ………….
  • 24. 8. Deklarasi (Declara- tion) Yaitu perjanjian internasional yg berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerang- kan suatu judul dr batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pd traktat /konvensi. Deklarasi sebagai per- setujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting. 9. Modus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai ber- hasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak me- merlukan ratifikasi. Lanjutan ………….
  • 25. 10. Pertukaran Nota Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertuka- ran nota dilakukan oleh wakil- wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka. 11. Ketentuan Penutup (Final Act) Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan Umum (General Act), Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. LBB menggunakan ke- tentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan scr damai pertikaian internasional th. 1928. Lanjutan ………….
  • 26. 13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya, Atlantic Charter. 14. Pakta (Pact) Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa). Pakta membutuhkan ratifikasi. 15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Lanjutan ………….
  • 27. d.d. Tahap-tahap Pembuatan PerjanjianTahap-tahap Pembuatan Perjanjian InternasionalInternasional Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 :  Perundingan (Negatiation)Perundingan (Negatiation)  PenandatangananPenandatanganan (Signature)(Signature)  Ratifikasi (Ratification)Ratifikasi (Ratification) 1.1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukanRatifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter). 2.2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan). 3.3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah ( palingpaling banyak digunakan karena peranan legislatif danbanyak digunakan karena peranan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam prosesekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi.ratifikasi.
  • 28. Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkanmenyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjianbahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:Internasional adalah sebagai berikut: • Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalamPada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.naskah perjanjian tersebut. • Pada saat peserta perjanjian mengikat diri padaPada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebutperjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya.saat berlakunya. Lanjutan …………. Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung padaPersetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan,persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, ratifikasi, pernyataan turut serta (ratifikasi, pernyataan turut serta (accession),accession), ataupunataupun pernyataan menerima (pernyataan menerima (acceptance)acceptance) dan dapat juga dengan caradan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.
  • 29. e.e. Hal-hal Penting dalam ProsesHal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian InternasionalPembuatan Perjanjian Internasional Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah : • Harus dinyatakan secara formal/ resmi, danHarus dinyatakan secara formal/ resmi, dan • Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atauBermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuanmengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu.yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berartiJika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negaramengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapitersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yangdengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.
  • 30. Teori yang cukup berkembang dalam persyaratanTeori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional :perjanjian internasional :  Teori Kebulatan Suara (Teori Kebulatan Suara ( Unanimity Principle).Unanimity Principle). Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagiPersyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratanyang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.  Teori Pan Amerika.Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian ituSetiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratanmengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan.dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-Teori ini biasanya dianut oleh organisasi- organisasi negara Amerika.organisasi negara Amerika. Lanjutan ………….
  • 31. f.f. Berlaku dan Berakhirnya PerjanjianBerlaku dan Berakhirnya Perjanjian InternasionalInternasional Berlakunya Perjanjian Internasional :Berlakunya Perjanjian Internasional : • Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwaPerjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini.berikut ini. • Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurutMulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding.yang disetujui oleh negara perunding. • Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjianJika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat danmulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.dinyatakan oleh semua negara perunding. • Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjianBila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjiantimbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecualimulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali bila perjanjian menentukan lain.bila perjanjian menentukan lain. • Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengaturKetentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatupengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dannegara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsitanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbulpenyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul
  • 32. Lanjutan …………. Berakhirnya Perjanjian IntenasionalBerakhirnya Perjanjian Intenasional Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwaProf. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena :suatu perjanjian berakhir karena : 1.1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. 2.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. 3.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnyaSalah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.objek perjanjian itu. 4.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiriAdanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.perjanjian itu. 5.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudianAdanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.meniadakan perjanjian yang terdahulu. 6.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai denganSyarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. 7.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta danPerjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.
  • 33. Lanjutan …………. Pelaksanaan Perjanjian Internasional :Pelaksanaan Perjanjian Internasional :  Ketaatan Terhadap PerjanjianKetaatan Terhadap Perjanjian a.a. Perjanjian harus dipatuhi (Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada).pacta sunt servada). b.b. Kesadaran hukum nasional.Kesadaran hukum nasional.  Penerapan PerjanjianPenerapan Perjanjian a.a. Daya berlaku surut (Daya berlaku surut (retroactivity).retroactivity). b.b. Wilayah penerapan (Wilayah penerapan (teritorial scope).teritorial scope). c.c. Perjanjian penyusul (Perjanjian penyusul (successive treaty).successive treaty).
  • 34. Lanjutan …………. Penafsiran Ketentuan Perjanjian,Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknyadalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan tiga metode :dilakukan dengan menggunakan tiga metode : 1.1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendakMetode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkanpenyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan.pekerjaan persiapan. 2.2. Metode dari aliran yang berpegang pada naskahMetode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yangperjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa-katanya.umum dari kosa-katanya. 3.3. Metode dari aliran yang berpegang pada objek danMetode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.tujuan perjanjian.
  • 35. Lanjutan …………. Kedudukan Negara Bukan PesertaKedudukan Negara Bukan Peserta Negara bukan peserta pada hakikatnya tidakNegara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untukmemiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya.mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila-Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila- teral (PBB) atau objeknya besar (Terusanteral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez,Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), merekaPanama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila:dapat juga terikat, apabila: • Negara tersebut menyatakan diri terikatNegara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, danterhadap perjanjian itu, dan • Negara tersebut dikehendaki oleh paraNegara tersebut dikehendaki oleh para peserta.peserta.
  • 36. Lanjutan …………. Pembatalan Perjanjian Internasional,Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan KonvensiBerdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjianWina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain :internasional dapat batal, antara lain : • Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggarNegara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. • Adanya unsur kesalahn (Adanya unsur kesalahn (error)error) pada saat perjanjian dibuat.pada saat perjanjian dibuat. • Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentuAdanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukanterhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian.perjanjian. • Terdapat penyalahgunaan atauTerdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption),kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.baik melalui kelicikan atau penyuapan. • Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupunPaksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.penggunaan kekuatan. • Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukumBertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.internasional umum.
  • 37. g.g. Jenis-jenis PerjanjianJenis-jenis Perjanjian InternasionalInternasional Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup, ada beberapa contoh : 1.1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRCPerjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang(Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.penyelesaian “dwikewarganegaraan”. 2.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentangPerjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat“Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971.Malaka pada tahun 1971. 3.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia danPerjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.Malaysia pada tahun 1974. 4.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan AustraliaPerjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah keduamengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.negara pada tanggal 16 Desember 1995.
  • 38. Lanjutan …………. Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagaiPerjanjian Multilateral, sering disebut sebagai lawlaw making treatiesmaking treaties karena biasanya mengatur hal-halkarena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifatyang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.”“terbuka.” Ada beberapa contoh :Ada beberapa contoh : • Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentangKonvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.“Perlindungan Korban Perang”. • Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “HubunganKonvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.Diplomatik”. • Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zonatentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.
  • 39. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2 1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertianRumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional !perjanjian internasional ! 2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antarBerikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !negara perjanjian internasional dianggap sangat penting ! 3.3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasionalBerikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi ! 4.4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasionalJelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) ! 5.5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara pesertaBerikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasionaldan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yangakan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.berkepentingan.
  • 40. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan InternasionalMenganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasionaldan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.3. Menganalisis fungsi4.3. Menganalisis fungsi PerwakilanPerwakilan Diplomatik..Diplomatik..
  • 41. (Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler  Mengidentifikasi fungsi/tugas dan tingkat perwakilan diplomatik dan Konsuler  Mengidentifikasi perbedaan perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler
  • 42. LandasanLandasan HukumHukum Perwakilan dalamPerwakilan dalam arti non politisarti non politis (konsuler)(konsuler) PERWAKILANPERWAKILAN DIPLOMATIKDIPLOMATIK PerwakilanPerwakilan dalam arti politisdalam arti politis (diplomatik)(diplomatik) • PengangkatanPengangkatan • KronologisKronologis • Tugas & FungsiTugas & Fungsi • PerangkatPerangkat • Kekebalan &Kekebalan & KeistimewaanKeistimewaan Perwakilan Negara RIPerwakilan Negara RI di luar negeridi luar negeri Fungsi &Fungsi & FungsiFungsi • Tugas & FungsiTugas & Fungsi • Mulai danMulai dan berakhirnyaberakhirnya
  • 43. 1.1. Perwakilan Negara RI di Luar NegeriPerwakilan Negara RI di Luar Negeri a.a. Landasan HukumLandasan Hukum Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa: 1.1. Presiden mengangkat duta dan konsul.Presiden mengangkat duta dan konsul. 2.2. Dalam hal mengangkat duta; PresidenDalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.memperhatikan pertimbangan DPR. 3.3. Presiden menerima penempatan duta negaraPresiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbanganlain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.DPR. Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerimaPresiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima duta dari negara lain. Prosedur maupun teknisduta dari negara lain. Prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.
  • 44. b. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia NoNo DiplomatikDiplomatik UraianUraian 1. Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik  Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.  Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.  Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.  Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.2. Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Kongres Wina 1961  Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.  Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.  Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
  • 45. Lanjutan …………. 3.3. PerananPeranan PerwakilanPerwakilan DiplomatikDiplomatik Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktikDlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasionaldan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke- nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik.nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatanDalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri sebagai berikut:politik luar negeri sebagai berikut:  Menentukan tujuan dengan menggunakan semua dayaMenentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.  Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgnMenyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan dayakepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.yang ada.  Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atauMenentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.berbeda dengan kepentingan negara lain.  Menggunakan sarana dan kesempatan yang adaMenggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalamdengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiapmenjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan,negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dankonferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.ekonomi.
  • 46. Lanjutan …………. 4.4. TujuanTujuan DiadakanDiadakan PerwakilanPerwakilan DiplomatikDiplomatik  Memelihara kepentingan negaranya di negaraMemelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan,penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-perwakilan tersebut dapat mengambil langkah- langkah untuk menyelesaikannya.langkah untuk menyelesaikannya.  Melindungi warga negara sendiri yang bertempatMelindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima.tinggal di negara penerima.  Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskanMenerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.kepada pemerintah negara penerima. Istilah diplomatik (Istilah diplomatik (diplomacydiplomacy), dalam hubungan internasional), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politikyang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannyaitu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Keduataan atau Konsuler).(Keduataan atau Konsuler).
  • 47. 2.2. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam artiPerwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Politis (Diplomatik)Politis (Diplomatik) a.a. Pembukaan/PengangkataPembukaan/Pengangkata nn Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaranPersyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran perwakilan diplomatik (perwakilan diplomatik ( politispolitis) maupun konsuler () maupun konsuler ( non-non- politispolitis) :) :  Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (Harus ada kesepakatan kedua belah pihak ( mutualmutual conceatconceat) yang akan mengadakan pembukaan atau) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkanpertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalamPasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (bentuk : Persetujuan bersama ( joint agreementjoint agreement) dan) dan Komunikasi bersama (Komunikasi bersama ( joint declarationjoint declaration).).  Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapatPrinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilanmelakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balikdiplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik ((reciprositasreciprositas ).).
  • 48. b. Kronologi Pengangkatan Diplomatik IIIIIIIVIV II IIII Kedua belah pihak sa-Kedua belah pihak sa- ling tukar informasi ten-ling tukar informasi ten- tang akan dibukanyatang akan dibukanya perwakilan olehperwakilan oleh Deparlu masing-masingDeparlu masing-masing Negara.Negara. Mendapat persetujuanMendapat persetujuan ((demende,demende, agregationagregation) dari) dari negara yangnegara yang menerima.menerima. Diplomat yg akan di-Diplomat yg akan di- tempatkan, menerimatempatkan, menerima surat kepercayaansurat kepercayaan (( lettre de creancelettre de creance )) yang ditanda tanganiyang ditanda tangani kepala negarakepala negara pengirim.pengirim. Surat kepecayaan dise-Surat kepecayaan dise- rahkan kepada kepalarahkan kepada kepala negara penerima (negara penerima ( lettrelettre de rapplede rapple) dlm suatu) dlm suatu upacara dimanaupacara dimana seorang diplomatikseorang diplomatik berpidato.berpidato.
  • 49. c. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik KONGGRES WINA (1815) a. Am m bassado r Papa Le g ate s Nuncio s (Duta Besar, Perwakilan Kunci). b. Envo ys Extra O rdinary and Ministe r Ple ni Pe te ntiary (Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh) KONGGRES AIXLA CHAPELLA (1818) a. Am m bassado r and Le g ate s O r Nuncio us. b. Envo ys and Ministe r Ple ni Pe te ntiary. c. Ministe r Re side nt. d. Charg e de Affaire s. Catatan:disebut jugakonggres Achen. KONGGRES WINA (1961) a. Am m bassado r (Nuncio s) diakre-detasi pada Kepala Negara dan kepala misi yang lain yang sederajat. b. Envo ys, Minsite r dan Inte r-nuncio s diakreditasikan pada Kepala Negara. c. Charg e D’ Affaire s , diakredi-tasikan kepada Menteri Luar Negeri. CORPS DIPLOMATIQUE (PERWAKILAN DIPLOMATIK)
  • 50. a.a.RepresentasiRepresentasi b.b.NegosiasiNegosiasi,, c.c. ObservasiObservasi,, d.d.ProteksiProteksi,, e.e. RelationshipRelationship.. d. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Tugas umumTugas umum seorangseorang perwakilanperwakilan diplomatikdiplomatik Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapatDalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasionalberfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili Kepalanegaranya di luar negeri dan mewakili Kepala Negaranya di negara penerimaNegaranya di negara penerima
  • 51. Lanjutan …………. Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut KonggresFungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Wina 1961, mencakup hal-hal berikut :Wina 1961, mencakup hal-hal berikut : 1.1. Mewakili negara pengirim di dlm negaraMewakili negara pengirim di dlm negara penerima.penerima. 2.2. Melindungi kepentingan negara pengirim danMelindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalamwarga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukumbatas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.internasional. 3.3. Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negaraMengadakan persetujuan dgn pemerintah negara penerima.penerima. 4.4. Memberikan keterangan tentang kondisi danMemberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai denganperkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepadaundang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.pemerintah negara pengirim.
  • 52. e. Perangkat Perwakilan Diplomatik Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina TahunPerwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres1815 dan Konggres Aux La ChapellaAux La Chapella 1818 (Konggres Achen),1818 (Konggres Achen), dilakukan oleh :dilakukan oleh : NoNo NamaNama UraianUraian KeteranganKeterangan 1.1. Duta BesarDuta Besar BerkuasaBerkuasa PenuhPenuh ((AmbassadorAmbassador)) Adalah tingkat tertinggiAdalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatikdalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaanyang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan padaAmbassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalinnegara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.hubungan timbal balik. 2.2. DutaDuta ((GerzantGerzant)) Adalah wakil diplomatik yangAdalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah daripangkatnya lebih rendah dari duta besar.duta besar. Dalam menyelesaikan persoa-Dalam menyelesaikan persoa- lan kedua negara, hrs berkon-lan kedua negara, hrs berkon- sultasi dgn pemerintahnya.sultasi dgn pemerintahnya. 3.3. MenteriMenteri ResidenResiden Seorang Menteri ResidenSeorang Menteri Residen dianggap bukan sebagaidianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara.wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusanDia hanya mengurus urusan negara.negara. Mereka ini pada dasarnyaMereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakantidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepalapertemuan dengan kepala negara di mana merekanegara di mana mereka bertugas.bertugas.
  • 53. Lanjutan …………. 4.4. Kuasa UsahaKuasa Usaha ((Charge deCharge de AffairAffair)) Kuasa Usaha yang tidakKuasa Usaha yang tidak diperbantukan kepada kepaladiperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas :negara dapat dibedakan atas : Kuasa Usaha tetap menjabatKuasa Usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan,kepala dari suatu perwakilan, Kuasa Usaha sementara yangKuasa Usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan darimelaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, ketikakepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidakpejabat ini belum atau tidak ada di tempat.ada di tempat. Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing,Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing, disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukandisebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1.1. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negaraPenting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu.penerima perwakilan itu. 2.2. Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakanErat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan itu.hubungan itu. 3.3. Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yangBesar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang mengadakan hubungan itu.mengadakan hubungan itu.
  • 54. Lanjutan …………. 5.5. Atase-AtaseAtase-Atase Adalah pejabat pembantu dariAdalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa penuh.Duta Besar berkuasa penuh. Terdiri atas 2 (dua) bagian :Terdiri atas 2 (dua) bagian :  Atase PertahananAtase Pertahanan Atase ini dijabat oleh seorangAtase ini dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperban-perwira TNI yang diperban- tukan Departemen Luar Negeritukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Kedutaandan ditempatkan di Kedutaan Besar Republik IndonesiaBesar Republik Indonesia (KBRI), serta diberikan kedudu-(KBRI), serta diberikan kedudu- kan sebagai seorang diplomat.kan sebagai seorang diplomat. Tugasnya yaitu memberikanTugasnya yaitu memberikan nasihat di bidang militer dannasihat di bidang militer dan pertahanan keamananpertahanan keamanan kepada duta besar berkuasakepada duta besar berkuasa penuh.penuh.  Atase TeknisAtase Teknis Atase ini, dijabat oleh seorangAtase ini, dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentupegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingku-yang tidak berasal dari lingku- ngan Departemen Luar Negeringan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satudan ditempatkan di salah satu KBRI untuk membantu DutaKBRI untuk membantu Duta Besar.Besar. Dia berkuasa penuh dalamDia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugasmelaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugasteknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennyapokok dari departemennya sendiri. Misalnya, Atase Per-sendiri. Misalnya, Atase Per- dagangan, Atase Perindus-dagangan, Atase Perindus- trian, Atase Pendidikan dantrian, Atase Pendidikan dan Kebudayaan.Kebudayaan.
  • 55. f. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebutAsas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut ((exteritoriallityexteritoriallity” atau ”” atau ”extra teritoriallityextra teritoriallity”). Para diplomatik”). Para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana merekahampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima.berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaanPara diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Perwakilan diplomatik diberikan Keke-Perwakilan diplomatik diberikan Keke- balan dan keistimewaan, dgn maksud :balan dan keistimewaan, dgn maksud :  Menjamin pelaksanaan tugas negaraMenjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakilperwakilan diplomatik sebagai wakil negara.negara.  Menjamin pelaksana fungsi perwaki-Menjamin pelaksana fungsi perwaki- lan diplomatik secara efisien.lan diplomatik secara efisien. MenurutMenurut KonvensiKonvensi WinaWina 19611961
  • 56. Kekebalan Perwakilan Diplomatik atauKekebalan Perwakilan Diplomatik atau InvolabilityInvolability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan(tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima danterhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikankekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik.para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Kekebalan diplomatik ( ImmunityImmunity), mencakup :), mencakup :  Pribadi Pejabat DiplomatikPribadi Pejabat Diplomatik..  Kantor PerwakilanKantor Perwakilan (Rumah Kediaman(Rumah Kediaman), disebut), disebut jg daerahjg daerah ekstrateritorialekstrateritorial. Para diplomat tdk. Para diplomat tdk memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberimemiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi kesempatan kpd suatu negara dalam memberikankesempatan kpd suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yangperlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.melarikan diri.  Korespondensi DiplomatikKorespondensi Diplomatik .. Lanjutan ………….
  • 57. Keistimewaan Perwakilan DiplomatikKeistimewaan Perwakilan Diplomatik Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik,Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalamatas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup :  Pembebasan dari kewajiban membayar pajakPembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara, antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga,lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan,kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya.televisi dan sebagainya.  Pembebasan dari kewajiban pabeanPembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea, antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barangmasuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluankeperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya.sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Lanjutan ………….
  • 58. 3.3. Perwakilan Negara di Negara Lain dalam artiPerwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Non Politis (Konsuler)Non Politis (Konsuler) Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan :  Konsul JenderalKonsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara.ditempatkan di ibu kota negara.  Konsul dan Wakil KonsulKonsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu mengepalai suatu, konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepadakekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepadakonsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahikonsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.pimpinan kantor konsuler.  Agen KonsulAgen Konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.
  • 59. a. Fungsi Perwakilan Konsuler 1.1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan denganMelaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian,negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmuperdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.pengetahuan. 2.2. Melindungi kepentingan nasional negara dan wargaMelindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.negara yang berada dalam wilayah kerjanya. 3.3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, danMelaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.pelaporan. 4.4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasanMenyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.terhadap warga negara di wilayah kerjanya. 5.5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan,Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian.konsuler, protokol, komunikasi dan persandian. 6.6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian,Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tanggakeuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler.perwakilan Konsuler.
  • 60. b. Tugas-tugas Yang Berhubungan dengan Kekonsulan 1.1. Bidang EkonomiBidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosidengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjianperdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.perdagangan dan lain-lain. 2.2. Bidang Kebudayaan dan Ilmu PengetahuanBidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-, seperti; tukar- menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidangmenukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidang lain seperti :lain seperti :  Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepadaMemberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yangwarga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;ingin mengunjungi negara pengirim;  Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil sertaBertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;menyelenggarakan fungsi administratif lainnya;  Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek danBertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.
  • 61. c. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik dan Konsuler PERBEDAANPERBEDAAN NoNo Korps DiplomatikKorps Diplomatik Korps KonsulerKorps Konsuler 1.1. Memelihara kepentingan negara-Memelihara kepentingan negara- nya dengan melakukan hubungannya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat Tingkatdengan pejabat-pejabat Tingkat Pusat.Pusat. Memelihara kepentingan nega-Memelihara kepentingan nega- ranya dengan melaksanakanranya dengan melaksanakan hubungan dgn pejabat-pejabathubungan dgn pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat)tingkat daerah (setempat) 2.2. Berhak mengadakan hubunganBerhak mengadakan hubungan yang bersifat politik.yang bersifat politik. Berhak mengadakan hubunganBerhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik.yang bersifat non politik. 3.3. Satu negara hanya mempunyaiSatu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik sajasatu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara penerima.dalam satu negara penerima. Satu negara dapat mempunyaiSatu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilanlebih dari satu perwakilan konsuler.konsuler. 4.4. Mempunyai hak ekstrateritorialMempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan(tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasan Peradilan).kekuasan Peradilan). Tidak mempunyai hak ekstrate-Tidak mempunyai hak ekstrate- ritorial (tunduk pada pelaksa-ritorial (tunduk pada pelaksa- naan kekuasaan peradilan).naan kekuasaan peradilan). Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwaPersamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.
  • 62. d. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler HALHAL DIPLOMATIKDIPLOMATIK KONSULERKONSULER MulaiMulai berlakunyaberlakunya FungsiFungsi Yaitu saat menyerahkan suratYaitu saat menyerahkan surat kepercayaan (Lettredkepercayaan (Lettred Creance/ menurut pasal 13Creance/ menurut pasal 13 Konvensi Wina 1961)Konvensi Wina 1961) (Pasal dan Konvensi Wina 1963)(Pasal dan Konvensi Wina 1963) memberitahukan dengan layakmemberitahukan dengan layak kepada negara penerima.kepada negara penerima. BerakhirnyaBerakhirnya FungsiFungsi 1)1) Sudah habis masaSudah habis masa jabatan.jabatan. 2)2) Ia ditarik (recalled) olehIa ditarik (recalled) oleh Pemerintah negaranya.Pemerintah negaranya. 3)3) Karena tidak disenangiKarena tidak disenangi (dipersona non Grata).(dipersona non Grata). 4)4) Kalau negara penerimaKalau negara penerima perang dengan negaraperang dengan negara pengirim (pasal 43pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961).Konvensi Wina 1961). (Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi(Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963)Wina 1963) 1)1) Fungsi seorang pejabatFungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir.konsuler telah berakhir. 2)2) Penarikan dari negaraPenarikan dari negara pengirimpengirim 3)3) Pemberitahuan bahwa iaPemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggotabukan lagi sebagai anggota staf Konsuler.staf Konsuler.
  • 63. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3 Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Fungsi PerwakilanFungsi Perwakilan Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara LainDiplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti politis dan non politis)dalam arti politis dan non politis) , lakukan Strategi Pembelajaran, lakukan Strategi Pembelajaran dgn Penugasandgn Penugasan Cooperative Integrated Reading and CompositionCooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. Langkah-langkah :Langkah-langkah : 1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. 2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. 3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. 4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama. 6.6. Penutup.Penutup.
  • 64. Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi :Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional danMenganalisis hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : 4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-4.4. Mengkaji peranan organisasi interna- sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me- ningkatkan hubungan internasional.ningkatkan hubungan internasional. 4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagiinternasional yang bermanfaat bagi Indonesia.Indonesia.
  • 65. (Indikator)(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :  Mengidentifikasi macam-macam organisasi internasional  Menguraikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB dan ASEAN dalam meningkatkan hubungan internasional
  • 66. Pengertian Org.Pengertian Org. InternasionalInternasional Kerja sama danKerja sama dan PerjanjianPerjanjian InternasionalInternasional ORGANISASIORGANISASI INTERNASIONALINTERNASIONAL Macam-Macam- macam Org.macam Org. InternasionalInternasional • ASEANASEAN • KTT AAKTT AA • PBBPBB Pol LuarPol Luar Negeri RINegeri RI Kerja sama &Kerja sama & PerjanjianPerjanjian InternasionalInternasional
  • 67. 1.1. Peranan Organisasi Internasional (ASEAN,Peranan Organisasi Internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam Meningkatkan HubunganAA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan InternasionalInternasional a.a. PengertianPengertian Organisiasi internasional atau disebutOrganisiasi internasional atau disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah”Multilateralisme” adalah suatu istilah hubungan internasionalhubungan internasional yang menunjukkan kerjasamayang menunjukkan kerjasama antar beberapaantar beberapa negaranegara.. Dalam filosofi politis, lawan dariDalam filosofi politis, lawan dari multilateralismemultilateralisme adalahadalah unilateralismeunilateralisme..
  • 68. b.b. Organisasi Internasional ASEANOrganisasi Internasional ASEAN ASEAN adalah singkatan dari "ASEAN adalah singkatan dari "Association ofAssociation of Southeast Asian NationsSoutheast Asian Nations" atau Persatuan" atau Persatuan Negara-NegaraNegara-Negara Asia TenggaraAsia Tenggara. ASEAN didirikan. ASEAN didirikan pada tanggalpada tanggal 8 Agustus8 Agustus 19671967 didi BangkokBangkok.. ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa,ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaituyaitu IndonesiaIndonesia,, MalaysiaMalaysia,, FilipinaFilipina,, SingapuraSingapura dandan ThailandThailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok.di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penandatangan DeklarasiMenteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialahBangkok kala itu ialah Adam MalikAdam Malik (Indonesia),(Indonesia), Narciso R. RamosNarciso R. Ramos (Filipina),(Filipina), Tun Abdul RazakTun Abdul Razak (Malaysia),(Malaysia), S. RajaratnamS. Rajaratnam (Singapura), dan(Singapura), dan Thanat KhomanThanat Khoman (Thailand).(Thailand).
  • 69. Lanjutan …………. Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEANAsas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negaramemberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain.lain.Pembentukan ASEAN, didasarkan padaPembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsipprinsip-prinsip :: 1.1. Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan,Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitaskesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara,nasional setiap negara, 2.2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasionalMengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif danyang bebas dari campur tangan luar, subversif dan intervensi dari luar,intervensi dari luar, 3.3. Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing- masing,masing, 4.4. Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran danPenyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai,persengketaan secara damai, 5.5. Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaanTidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) militer, dankekuatan) militer, dan 6.6. Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.
  • 70. Lanjutan …………. Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan :Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan : 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tengggara, 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum, 3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, iilmu pengetahuan & adminsitrasi, 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian, 5. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga- ngan, jasa dan meningkatkan taraf hidup, dan 6. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.
  • 71. Lanjutan …………. Struktur ASEAN 1. ASEAN Mininsterial Mee- ting (Sidang Tahunan Para Menteri). 2. Standing Committe (Badan yang bersidang di antara dua sidang Menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan- persoalan yang memerlukan keputusan para menteri). 3. Komite-komite tetap dan komite-komite khusus. 4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara ASEAN. 1. Summit Meeting (Pertemua kepala pemerintahan) yang merupakan otoritas / kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. 2. ASEAN Ministering Meeting (Sidang tahunan para menteri luar negeri). 3. Sidang para menteri lainnya (non- ekonomi). 4. Standing Commite. 5. Komite-komite. Sebelum KTT Bali 1976 Setelah KTT Bali 1976
  • 72. Lanjutan …………. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh SekretariatSekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar NegeriJenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun. NoNo NamaNama NegaraNegara DariDari SampaiSampai 1.1. H.R DharsonoH.R Dharsono   IndonesiaIndonesia 7 Juni7 Juni 19761976 18 Februari18 Februari 19781978 2.2. Umarjadi NotowijonoUmarjadi Notowijono   IndonesiaIndonesia 19 Februari19 Februari 19781978 30 Juni30 Juni 19781978 3.3. Datuk Ali Bin AbdullahDatuk Ali Bin Abdullah   MalaysiaMalaysia 10 Juli10 Juli 19781978 30 Juni 198030 Juni 1980 4.4. Narciso G. ReyesNarciso G. Reyes   FilipinaFilipina 1 Juli1 Juli 19801980 1 Juli1 Juli 19821982 5.5. Chan Kai YauChan Kai Yau   SingapuraSingapura 18 Juli18 Juli 19821982 15 Juli15 Juli 19841984 6.6. Phan WannametheePhan Wannamethee   ThailandThailand 16 Juli16 Juli 19841984 15 Juli15 Juli 19861986 7.7. Roderick YongRoderick Yong   Brunei DarussalamBrunei Darussalam 16 Juli 198616 Juli 1986 16 Juli16 Juli 19891989 8.8. Rusli NoorRusli Noor   IndonesiaIndonesia 17 Juli17 Juli 19891989 1 Januari1 Januari 19931993 9.9. Dato Ajit SinghDato Ajit Singh   MalaysiaMalaysia 1 Januari 19931 Januari 1993 31 Desember31 Desember 19971997 10.10. Rodolfo C. Severino Jr.Rodolfo C. Severino Jr.   FilipinaFilipina 1 Januari 19981 Januari 1998 31 Desember31 Desember 20022002 11.11. H.E. Ong Keng YongH.E. Ong Keng Yong   SingapuraSingapura 1 Januari1 Januari 20032003 sekarangsekarang
  • 73. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncakKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggotaantara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEANASEAN.. Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEANPelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN NoNo KTT ResmiKTT Resmi KTT Tidak ResmiKTT Tidak Resmi 1.1. KTT ke-1 diKTT ke-1 di BaliBali-- IndonesiaIndonesia, 23-24, 23-24 Februari 1976.Februari 1976. KTT Tidak Resmi ke-1 diKTT Tidak Resmi ke-1 di JakartaJakarta-Indonesia, tanggal-Indonesia, tanggal 30 November 1996.30 November 1996. 2.2. KTT ke-2 diKTT ke-2 di Kuala LumpurKuala Lumpur--MalaysiaMalaysia,, 4-5 Agustus 1977.4-5 Agustus 1977. KTT Tidak Resmi ke-2 diKTT Tidak Resmi ke-2 di Kuala Lumpur-Malaysia,Kuala Lumpur-Malaysia, tanggal 14-16 Desembertanggal 14-16 Desember 1997.1997. 3.3. KTT ke-3 diKTT ke-3 di ManilaManila-- FilipinaFilipina, 14-15 Des 1987., 14-15 Des 1987. KTT Tidak Resmi ke-3 diKTT Tidak Resmi ke-3 di Filipina, tgl 27-28 Nov 1999.Filipina, tgl 27-28 Nov 1999. 4.4. KTT ke-4 diKTT ke-4 di SingapuraSingapura,, 27-29 Januari 1992.27-29 Januari 1992. KTT Tidak Resmi ke-4 diKTT Tidak Resmi ke-4 di Singapura, 22-25 Nov 2000.Singapura, 22-25 Nov 2000. 5.5. KTT ke-5 diKTT ke-5 di BangkokBangkok-- ThailandThailand, 14-15 Des, 14-15 Des Lanjutan ………….
  • 74. Lanjutan …………. 6.6. KTT ke-6 diKTT ke-6 di HanoiHanoi--VietnamVietnam, 15-16 Desember 1998., 15-16 Desember 1998. 7.7. KTT ke-7 diKTT ke-7 di Bandar Seri BegawanBandar Seri Begawan --Brunei DarussalamBrunei Darussalam,, 5-6 November 2001.5-6 November 2001. 8.8. KTT ke-8 diKTT ke-8 di Phnom PenhPhnom Penh--KambojaKamboja, 4-5 November, 4-5 November 2002.2002. 9.9. KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003.KTT ke-9 di Bali-Indonesia, 7-8 Oktober 2003. 10.10. KTT ke-10 diKTT ke-10 di VientianeVientiane--LaosLaos, 29-30 November 2004., 29-30 November 2004. 11.11. KTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 DesemberKTT ke-11 di Kuala Lumpur-Malaysia, 12-14 Desember 2005.2005. 12.12. KTT ke-12 diKTT ke-12 di CebuCebu--FilipinaFilipina, Desember 2006., Desember 2006.
  • 75. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut : Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 4 1.1. Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggaraRumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN !mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN ! 2.2. Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangiBerikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 !berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 ! 3.3. Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebihBerikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi,dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan !kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan ! 4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan danBerikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA !berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA ! 5.5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negaraIdentifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikanIndonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan organisasi ASEAN !organisasi ASEAN !
  • 76. c.c. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - AfrikaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - Afrika KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrpKTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrp konferensi tingkat tinggi antara negara-negarakonferensi tingkat tinggi antara negara-negara AsiaAsia dandan AfrikaAfrika , kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan.kemerdekaan. Diselenggarakan olehDiselenggarakan oleh IndonesiaIndonesia, Myanmar (dahulu, Myanmar (dahulu BurmaBurma)), Sri, Sri Lanka (dahuluLanka (dahulu CeylonCeylon),), IndiaIndia dandan PakistanPakistan yang dikoordinasiyang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesiaoleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan AbdulganiRoeslan Abdulgani.. Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di GedungBerlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikanMerdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawankerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan ””kolonialismekolonialisme” atau ”” atau ”neokolonialismeneokolonialisme”” Amerika SerikatAmerika Serikat,, Uni SovietUni Soviet, atau negara imperialis lainnya., atau negara imperialis lainnya.
  • 77. Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTTDasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. DenganAA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagisubstansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia"kedamaian dan kerjasama dunia" Lanjutan …………. 1.1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan sertaMenghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asasasas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (-asas yang termuat di dalam piagam PBB ( Perserikatan Bangsa-BangsaPerserikatan Bangsa-Bangsa).). 2.2. Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsaMenghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa 3.3. Mengakui persamaan semuaMengakui persamaan semua sukusuku bangsa dan persamaanbangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.semua bangsa, besar maupun kecil. 4.4. Tidak melakukan campur tangan atauTidak melakukan campur tangan atau intervensiintervensi dalamdalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.persoalan-persoalan dalam negeri negara lain. 5.5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diriMenghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secarasendiri secara individu maupun secara kolektifkolektif, yang sesuai, yang sesuai dengandengan Piagam PBBPiagam PBB..
  • 78. Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. 6.6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan(a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salahkolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campursatu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.tangan terhadap negara lain. 7.7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupunTidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadappenggunaan kekerasan terhadap integritasintegritas teritorialteritorial atau keatau ke merdekaanmerdekaan politikpolitik suatu negara.suatu negara. 8.8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan caraMenyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan,damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasiarbitrasi, atau, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai,penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuaimenurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.dengan Piagam PBB. 9.9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10.10.Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasionalMenghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional
  • 79. Lanjutan …………. Gerakan Non-Blok (GNB) (Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi Internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Josep Broz Tito (presiden Yugoslavia), Sekarno (presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana). GNB membawa negara-negara lain yang tidak inginGNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negaraberaliansi dengan negara-negara adidayaadidaya pesertapeserta Perang DinginPerang Dingin bersama. Anggota-anggota pentingbersama. Anggota-anggota penting termasuktermasuk IndiaIndia,, MesirMesir, dan untuk suatu masa,, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat TiongkokRepublik Rakyat Tiongkok.. BrasilBrasil tidak pernah menjaditidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut.anggota resmi gerakan tersebut.
  • 80. Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok,Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok, telah dihasilkan asas-asas :telah dihasilkan asas-asas : 1.Gerakan Non Blok, bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada. 2.Gerakan Non Blok, merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. 3.Gerakan Non blok, memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme dan zonisme.
  • 81. Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GerakanPertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Negara-Negara Non BlokNegara-Negara Non Blok Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. NoNo Tempat dan TahunTempat dan Tahun KeteranganKeterangan 1.1. BeogradBeograd (September(September 19611961)) Dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dariDihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari AsiaAsia dandan AfrikaAfrika bersama denganbersama dengan YugoslaviaYugoslavia,, KubaKuba dandan SiprusSiprus.. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawanKelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialismekolonialisme,, imperialismeimperialisme dandan neo-kolonialismeneo-kolonialisme.. 2.2. KairoKairo (Mesir)(Mesir) 19641964 Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di manaPertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negaraanggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itumerdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikandigunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israelkonflik Arab-Israel dandan Perang India-PakistanPerang India-Pakistan.. 3.3. LusakaLusaka (Tanzania)(Tanzania) 19691969 Dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yangDihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentukpaling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakansebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik.hubungan ekonomi dan politik. Kenneth KaudaKenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam even-evenmemainkan peranan yang penting dalam even-even tersebut.tersebut.
  • 82. 4.4. Aljazair 1973Aljazair 1973 5.5. Kolombo (Sri Lanka)Kolombo (Sri Lanka) 19761976 6.6. Havana (Kuba) 1979Havana (Kuba) 1979 7.7. New Delhi (India) 1983New Delhi (India) 1983 8.8. Harare (Zimbabwe)Harare (Zimbabwe) 19861986 9.9. Beograd (Yugoslavia)Beograd (Yugoslavia) 19891989 10.10. Jakarta (Indonesia)Jakarta (Indonesia) 19921992 11.11. Kolombia 1995Kolombia 1995 12.12. Cairo (Mesir) 1998Cairo (Mesir) 1998 13.13. MalaysiaMalaysia (Februari 2003)(Februari 2003) Namun, GNB kini tampak semakin tidakNamun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perangmempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin.Dingin. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
  • 83. Tujuan Gerakan Non Blok adalah :Tujuan Gerakan Non Blok adalah : 1.1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi danMendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawanmemegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme,imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme.rasialisme apartheid, dan zionisme. 2.2. Wadah perjuangan negara-negara yang sedangWadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.berkembang. 3.3. Mengurangi ketegangan blok Barat yangMengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timurdipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia).yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia). 4.4. Tidak membenarkan usaha penyelesaianTidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.sengketa dengan kekerasan senjata. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
  • 84. d. Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBBPerserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN) mrp organisasi(United Nations/UN) mrp organisasi internasional yang anggotanya hampirinternasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia.seluruh negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalamPBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasionalhukum internasional ,, pengamanan internasionalpengamanan internasional ,, lembaga ekonomilembaga ekonomi,, dandan perlindungan sosialperlindungan sosial .. Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab,Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal :Spanyol. Sekretaris Jenderal : Ban Ki-MoonBan Ki-Moon (sejak 2006).(sejak 2006). Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192 Negara, Bermarkas diNegara, Bermarkas di New York City (AS)New York City (AS)
  • 85. Tujuan PBB adalah berikut ini.Tujuan PBB adalah berikut ini. • Memelihara perdamaian dan keamananMemelihara perdamaian dan keamanan internasional.internasional. • Mengembangkan hubungan-hubunganMengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.persaudaraan antara bangsa-bangsa. • Menciptakan kerjasama dalam memecahkanMenciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidangmasalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi. • Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalamMenjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
  • 86. Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. Asas-asas PBB adalah sebagai berikut :Asas-asas PBB adalah sebagai berikut : 1.1. Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semuaBerdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.anggotanya. 2.2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlasSemua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimanakewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.tercantum dalam Piagam PBB. 3.3. Semua anggota harus menyelesaikanSemua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasionalpersengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakandengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.perdamaian, kemanan dan keadilan. 4.4. Dalam hubungan-hubungan internasional semuaDalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancamananggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.atau kekerasan terhadap orang lain.
  • 87. Lanjutan ……………….Lanjutan ………………. Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagamKonferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBByang menyebutkan organ utama PBB sebagai berikut :sebagai berikut : MAHKAMAH INTERNASIONA L MAJELIS UMUM DEWAN PERWALIAN SEKRETARISDEWAN KEAMANAN DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL
  • 88. Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB,Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB, terdiri dari anggota dari seluruh negara anggotaterdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorangdan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dariPresiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil.wakil-wakil. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum :Tugas dan kekuasaan Majelis Umum : 1.1. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional, 2.2. Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan,Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan,pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan, 3.3. Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yangBerhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis,belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis, 4.4. Berhubungan dengan keuangan,Berhubungan dengan keuangan, 5.5. Penetapan keanggotaan,Penetapan keanggotaan, 6.6. Mengadakan perubahan piagam,Mengadakan perubahan piagam, 7.7. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, danMemilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.
  • 89. Dewan Keamanan PBB bertugas untukDewan Keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamananmenjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini mempunyaiantar negara. Dewan ini mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusankekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggotayang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yangDewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris,mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahunanggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak veto sampai denganoleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetapsekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.Dewan Keamanan PBB.
  • 90. Tugas ECOSOC :Tugas ECOSOC : 1.1. Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatanBertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB. 2.2. Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya. 3.3. Memupuk hak asasi manusia.Memupuk hak asasi manusia. 4.4. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidangMengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannyakhusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB.pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih olehDewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahunSidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalamdan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.setahun.
  • 91. Dewan Perwalian (Dewan Perwalian (Trusteeship Council)Trusteeship Council), mrp lembaga, mrp lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong,PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong, membantu mengusahakan kemajuan pendudukmembantu mengusahakan kemajuan penduduk Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya.Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya. Fungsi Dewan Perwalian adalah:Fungsi Dewan Perwalian adalah: • Mengusahakan kemajuan pendudukMengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negaradaerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaanuntuk mencapai kemerdekaan sendiri,sendiri, • Memberikan dorongan untukMemberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia,menghormati hak-hak manusia, • Melaporkan hasil pengawasanMelaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.kepada Sidang Umum PBB.
  • 92. Mahkamah Internasional (MI) ialah badanMahkamah Internasional (MI) ialah badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiriperlengkapan PBB yang anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negaraatas ahli hukum dari berbagai negara anggota dengan masa jabatan selama 9anggota dengan masa jabatan selama 9 tahun.tahun. Tugas pokok Mahkamah Internasional :Tugas pokok Mahkamah Internasional : 1.1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara- negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI. 2.2. Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele- saian sengketa antara negara-negara anggota PBB.saian sengketa antara negara-negara anggota PBB. 3.3. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindakMenganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusanterhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional. 4.4. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada MajelisMemberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.Umum dan Dewan Keamanan.
  • 93. Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal :Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal : • Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953)Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953) • Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961)Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961) • U Thant, Burma (1961 - 1971)U Thant, Burma (1961 - 1971) • Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981)Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981) • Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991)Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991) • Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996)Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996) • Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006) • Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )
  • 94. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 5 Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut : 1. Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat anda secara umum ! Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ? ........................................ 2. Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika tahun 1955 adalah Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya ! a. Menghormati kedaulatan : ...................................................... b. Integritas teritorial semua bangsa : .......................................
  • 95. 3. Salah satu asas PBB adalah semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! Persengkataan Internasional Membahayakan Perdamaian ................................................... ................................................. 4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa hak veto hanya dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, RRC dan Rusia ! …………………………………………………………………… 5. Tuliskan sesuai hasil pengamatan anda tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani permasalahan-permasalahan konflik di bawah ini ! Palestina - Israel Irak ................................................... .................................................
  • 96. 2.2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional yangKerjasama dan Perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesiabermanfaat bagi Indonesia a.a. Politik Luar Negeri RepublikPolitik Luar Negeri Republik IndonesiaIndonesia POLITIKPOLITIK LUARLUAR NEGERINEGERI BEBASBEBAS AKTIFAKTIF Artinya kita bebas menentukan sikapArtinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-dan pandangan kita terhadap masalah- masalah internasio-nal dan terlepas darimasalah internasio-nal dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa duniaikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara ideologis bertentangan (Timursecara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengandengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya).liberalnya). Artinya kita dalam politik luar negeriArtinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkansenantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktifterbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan danmemperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkankemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut sertaketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.menciptakan keadilan sosial dunia. INDONESIAINDONESIA
  • 97. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebasPelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, didasarkan pada landasan hukum :dan aktif, didasarkan pada landasan hukum : 1.1. Landasan idiil adalah PancasilaLandasan idiil adalah Pancasila 2.2. Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13.Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13. 3.3. Landasan operasional adalah sebagai berikut.Landasan operasional adalah sebagai berikut.  Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar HaluanKetetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luarNegara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri.negeri.  Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkutKeputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia.politik luar negeri Indonesia.  Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteriKebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.luar negeri.
  • 98. Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politikPrinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia :luar negeri Indonesia : 1. Negara kita menjalani politik damai. 2. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing. 3. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal. 4. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. 5. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. 6. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.
  • 99. b. Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia No Jenis/Bentuk Keterangan/Uraian Manfaat Yang Diperoleh 1. Bilateral  Persetujuan RI dan RRC mengenai Dwi Kewarganegaraan, telah disahkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.  Ada kejelasan dalam penga- turan kewarganegaraan keturunan Cina yang sudah berumur 18 tahun, apakah mau menjadi WNI atau kembali menjadi warga negara Cina dgn sukarela.  Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua nega-ra (di selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 November 1969.  Ada kejelasan (terhindar dari konflik) dalam pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral dan tambang.