Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018

NASIONALISME
Disampaikan pada :
Diklatsar CPNS Golongan III
Pusdiklat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

1. Memiliki jiwa nasionalisme
Pancasila yang kuat dalam
menjalankan fungsi dan tugas
sebagai Aparatur Sipil Negara
2. Menjalankan nilai-nilai Pancasila
dan mengaktualisasikannya
sebagai pelaksana kebijakan
publik, pelayan publik, dan
perekat dan pemersatu bangsa.
TUJUAN PEMBELAJARAN

Indonesia terdiri dari 14.572 pulau dan 111 pulau terluar. Luas total
wilayah Indonesia 5.193.250 km2, terdiri dari 3.273.810 km2 wilayah
laut dan 1.919.440 km2 wilayah darat. Indonesia adalah negara
kepulauan terluas di dunia, urutan ke-7 untuk total luas wilayah dan
urutan ke 15 untuk luas wilayah daratan.

KERAGAMAN ETNIS, BAHASA DI INDONESIA
Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 suku bangsa.
Mereka berbicara dalam lebih 1.158 bahasa daerah

POTENSI PERTANIAN DI INDONESIA
KINA
KAPUK
PALA

POTENSI PERIKANAN DI INDONESIA

Keanekaragaman flora
POHON CENDANA
JELUTUNG
DAMAR

ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan
dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai
pelayan publik yang berintegritas
ASN sebagai
pelaksana
kebijakan publik
ASN sebagai
pelayan publik
ASN sebagai
perekat dan
pemersatu bangsa
Sila 1 Sila 2 Sila 3 Sila 5Sila 4
ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplemantasikan
nilai – nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya

ARTI NASIONALISME
(1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara
sendiri; sifat kenasionalan: nasionalisme makin
menjiwai bangsa Indonesia;
(2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang
secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai,
mempertahankan, dan mengabadikan identitas,
integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu;
semangat kebangsaan
(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

NASIONALISME PANCASILA
Nasionalisme pada umumnya adalah rasa cinta
yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan
sekaligus menghormati bangsa lain.
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau
paham kecintaan manusia Indonesia terhadap
bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila.

PRINSIP – PRINSIP NASIONALISME
PANCASILA
Nilai Pancasila
Persatuan
dan kesatuan
Bangga
Rela berkorban
Persamaan :
- Derajat
- Hak
- Kewajiban
Saling mencintai
Tenggang
Rasa

Lahir secara alamiah karena kesamaan budaya, sejarah,
komitmen dan cita - cita
Dinamisasi rasa kebangsaan berkembang menjadi
wawasan kebangsaan

WAWASAN KEBANGSAAN
Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita–
cita nasionalnya

Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila
Bagi Aparatur Sipil Negara
(Sila 1 dan Sila 2)

INDIKATOR HASIL BELAJAR
1. Peserta dapat memahami dan
mengimplementasikan Nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
2. Peserta dapat memahami dan
mengimplementasikan Nilai-Nilai Kemanusiaan
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
Menjalankan Tugasnya.

Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya
1. Sejarah Ketuhanan dalam Masyarakat
Indonesia
2. Ketuhanan dalam Perumusan Pancasila
3. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Ketuhanan
dalam Kehidupan Bernegara
4. Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan dalam
kehidupan Sehari-hari

Sejarah Ketuhanan dalam Masyarakat Indonesia
Kepercayaan yang dianut oleh manusia prasejarah di
Indonesia adalah dinamisme dan animisme
• Dinamisme
Kepercayaan terhadap benda – benda mati yang dipercaya
mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan upaya yang dilakukan manusia
• Animisme
Kepercayaan terhadap roh halus atau jiwa yang mendiami
setiap benda sehingga harus dihormati

Agama asli nusantara
Aluk Todolo (Tana Toraja)
Sunda Wiwitan (Kanekes, Banten)
Agama Djawa Sunda (Kuningan, Jawa Barat)
Buhun (Jawa Barat)
Kejawen (Jawa Tengah dan Jawa Timur)
Parmalim (Sumatera Utara)
Kaharingan (Kalimantan)
Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara)
Tolottang (Sulawesi Selatan)
Wetu Telu (Lombok)
Naurus (pulau Seram, Maluku)
Marapu (Sumba)

• Islam
Berasal dari jazirah Arab yang dibawa langsung oleh para
pedagang Arab, China atau dari tempat lain. Kerajaan Islam
pertama adalah kerajaan Pasai pada tahun 10 M. Kemudian
menyebar ke sebagian besar Nusantara.
• Kristen
Dibawa oleh para pemuka agama Kristen dari Eropa.
Peyebaran agama Kristen terbanyak ke arah Timur yaitu
Sulawesi, Maluku, Papua, NTT. Selain itu pusat agama Kristen
dijumpai di Sumatera Utara, Kalimantan dan beberapa tempat di
Jawa.

PERAN NILAI – NILAI AGAMA DALAM
PERJUANGAN KEMERDEKAAN
Para pahlawan nasional berjuang dengan berbagai
latar belakang agama yang berbeda demi terwujudnya
Indonesia merdeka

PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM
PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
-Sarikat Dagang Islam (1905) oleh H. Samanhudi
-Sarikat Islam (1911) oleh HOS Tjokroaminoto
-Partai Kaum Masehi Indonesia (1930)
-Persatuan Politik Katolik Indonesia (1938)
-Muhammadiyah (1912) oleh KHA Dahlan
-Nahdhatul Ulama (1926) oleh KH Hasyim Asyari

Ketuhanan dalam Perumusan Pancasila
Terdapat 2 kubu dalam penentuan dasar negara yaitu golongan
Isalam dan Nasionalis. Golongan Islam menginginkan
penyatuan negara dan agama. Sedangkan golongan Nasionalis
memandang perlunya pemisahan negara dan agama.
Pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI
memasukkan prinsip ketuhanan sebagai salah satu sila dari lima
filosofi dasar negara yang disebut Pancasila

Usulan golongan Islam menambahkan “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang
dikenal dengan rumusan Piagam Jakarta (Jakarta Charter)
Hasil kerja Panitia 9 mempertemukan 2 golongan menghasilkan
rumusan Pancasila.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945. Pancasila
dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945

Perspektif Teoritis Nilai-nilai Ketuhanan dalam
Kehidupan Bernegara
• Konsep toleransi kembar (twin
tolerantions)
• Konsep diferensiasi
• Konsep Civil Society dan Political Society

Toleransi Kembar (Twin Tolerantions)
Institusi negara harus bebas
dalam membuat kebijakan
sesuai amanat konstitusi
yang disepakati.
Institusi agama tidak boleh
memaksakan kebijakan
publik kepada pemerintah
yang telah dipilih secara
demokratis.
Toleransi kembar adalah situasi ketika institusi
agama dan negara menyadari batas otoritasnya lalu
mengembangkan toleransi sesuai fungsinya masing-
masing.

Konsep Diferensiasi
Diferensiasi ini dimaknai sebagai pembedaan, bukan
pemisahan antara agama dan negara. Otoritas agama dan
negara masing-masing mempunyai ranah kehidupan yang
berbeda.
Adanya diferensiasi ini membuat agama dan negara bisa
mengembangkan peran publiknya masing-masing tanpa
saling memaksa karena masing-maisng berada dalam
konteksnya yang tepat.

Civil Society dan Political Society
Agama berperan dalam membangun civil society dan political
society sejauh bisa memelihara toleransi antara otoritas agama
dan otoritas negara.
Ajaran agama memberi inspirasi dalam political society untuk
mengedepankan rasionalitas (bukan doktrin) dan imparsialitas
(mempertimbangkan kepentingan semua pihak).

Nilai-nilai
keagamaan yang
terbuka (inklusif)
Sumber
motivasi bagi
masyarakat
Menjiwai
kehidupan
berbangsa dan
bernegara
Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan dalam
kehidupan Sehari-hari

–Kekuasaan (jabatan) adalah amanat manusia dan amanat
–Kesadaran untuk membentuk persatuan, kemanusiaan,
permusyawaratan, dan keadilan sosial.
–Melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki
kepercayaan diri untuk mengembangkan kekayaan alam
yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai
Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Menjalankan Tugasnya
1. Sejarah Nilai-nilai Kemanusiaan dalam
Masyarakat Indonesia
2. Kemanusiaan dalam Perumusan Pancasila
3. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Kemanusiaan
dalam Kehidupan Berbangsa
4. Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam
Kehidupan Sehari-hari

Sejarah Nilai-nilai Kemanusiaan dalam
Sejarah interaksi nenek moyang bangsa Indonesia dengan
berbagai bangsa dan peradaban dunia memberi andil dalam
menumbuhkan nilai kekeluargaan antar bangsa atau yang
disebut dengan perikemanusiaan

Pengaruh dari bangsa lain terhadap pergerakan bangsa :
– Politik Etis yang memprioritaskan program pendidikan,
irigasi dan transmigrasi
– Gerakan pan Islamisme mempengaruhi gerakan
modernisasi pendidikan
– Gerakan nasionalisme Tiongkok membangkitkan
semangat kebangkitan para perantau Tiongkok untuk maju
di bidang ekonomi dan pendidikan

Kemanusiaan dalam Perumusan Pancasila
Radjiman Wediodiningrat, Ketua BPUPKI menyampaikan
pentingnya nilai kegotongroyongan baik sesama bangsa
Indonesia maupun antarbangsa.
Pidato Soekarno pada sidang BPUPK 1 Juni 1945 bahwa
prinsip kemanusiaan adalah salah satu dasar negara Indonesia
merdeka yang kemudian dituangkan dalam Sila ke 2 Pancasila
Kebangsaan atau nasionalisme dan kemanusiaan atau
internasionalisme saling melengkapi satu sama lain

Perspektif Teoritis Nilai-nilai Kemanusiaan
Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menginspirasi negara-
negara Asia dan Afrika untuk memerdekakan diri.
Kemerdekaan bangsa – bangsa didukung oleh PBB yang
melakukan sidang pada 10 Desember 1948 dan melahirkan
piagam yang dikenal dengan Universal Declaration of
Human Rights, berupa 30 pasal berisi jaminan HAM di
bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya

Gerakan Non Blok yang diawali oleh KAA tahun 1955 di
Bandung menyatakan netral dan berprinsip bahwa kedaulatan
semua bangsa harus dihormati dan segala perselisihan
internasional diselesaikan secara damai.
GERAKAN NON
BLOK

PERANG DINGIN
Uni Sovyet Amerika
Serikat

Universalisme Partikularisme
HAM adalah hak semua
orang yang bersifat
universal, tanpa
memandang di mana
orang itu berada
HAM itu harus
disesuaikan dengan
kondisi masyarakat di
mana orang itu berada

GLOBALISASI
Efek negatif dari globalisasi :
- Munculnya ideologi neoliberalisme
- Kesenjangan pembangunan semakin melebar
- Isu Hak Asasi Manusia menyulitkan dunia ketiga
Perlu adanya keseimbangan antara agenda kebangsaan
dan agenda internasional.

Ciri – Ciri Neo Liberalisme
 Penekanan upah buruh
 Perampasan tanah (land grabbing)
 Pencabutan subsidi dan bantuan sosial
 Pencabutan aturan-aturan yang mengganggu
 Privatisasi/swastanisasi BUMN
 Mencabut semua kontrol pasar bebas
 Monopoli teknologi
 Cendrung menggunakan kekerasan

Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam
–Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia
serta menjalankn politik luar negeri bebas aktif
–Berupaya menghapuskan masalah kekerasan, kemiskinan,
ketidakadilan, dan kesenjangan sosial
–Keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan
global

BAGAIMANA DENGAN SIKAP DAN KEPRIBADIAN

Nilai – nilai apa yang hilang ?
Hoax

Nilai – nilai apa yang hilang ?

DISKUSI KELOMPOK
• Bagaimana penerapan nilai – nilai
kemanusiaan di kehidupan masyarakat
• Bagaimana menggabungkan nilai – nilai
kemanusiaan dalam semangat melayani
• Bagaimana anda menilai masa depan
penerapan nilai – nilai kemanusiaan di
Indonesia

Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila
Bagi Aparatur Sipil Negara
(Sila 3, 4 dan Sila 5)

INDIKATOR HASIL BELAJAR
1. Peserta Diklat dapat memahami dan mengimplementasikan
Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
Nilai-nilai Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan
Tugasnya.
Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam Menjalankan Tugasnya.

Pemahaman dan Implementasi Sila Persatuan
Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam Menjalankan Tugasnya
1. Pendekatan Historis
2. Tumbuhnya Kesadaran Nasionalisme Purba
dan Nasionalisme Tua
3. Nasionalisme Indonesia: Perspektif Teoritis
4. Implementasi Nilai Persatuan Indonesia
Dalam Membangun Semangat Nasionalisme

Masa
Purba
Masa
Prasejarah
Nusantara
Masa
Sejarah
Nusantara
TINJAUAN FASE SEJARAH INDONESIA

Manusia Purba Di Indonesia
Pithecanthropus Erectus : 2 juta – 150.000
SM
Homo Wajakensis : 50.000 SM
Homo Neanderthal : 85.000 SM dari Afrika
menyebar ke Srilangka, India hingga Dataran
Sunda.

Manusia
Prasejarah Di
Indonesia
Dataran Sunda sebagai tempat
berkembangnya manusia jenis Homo
Sapiens. Sebelum berakhirnya zaman es
dataran sunda merupakan pusat kehidupan
dunia. Pelopor pertanian, peternakan,
pengembangan bahasa, termasuk
kemampuan untuk membuat perahu. Ketika
es di kutub mencair, dan secara perlahan
menenggelamkan dataran sunda, manusia
dikawasan ini menyebar ke berbagai
belahan dunia

Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia
Selain kelompok manusia di Dataran Sunda, kelompok lain
datang dari Yunan pada 2000 – 500 SM. Gelom-bang pertama
yaitu Melayu Tua melewati jalur Taiwan, Filipina, Sulawesi dan
Indonesia Bagian Timur. Gelombang kedua yaitu Melayu Muda
ke Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara

Percampuran kelompok manusia prasejarah menyebabkan Indonesia
mempunyai beragam suku, etnis, dengan keragaman yang sangat
banyak.
Manusia prasejarah Indonesia telah mengembangkan pertanian,
peternakan dan melalukan penyebaran kebudayaan dan perdagangan
maritim mulai dari Madagaskar di Samudera Hindia hingga sebagian
besar pulau kecil di Pasifik.

Situs Gunung Padang diperkirakan berumur 5.000 SM
Bila benar terbukti akan menjadi peradaban tertua di
dunia. Sejarah akan mencatat.....

NENEK MOYANG BANGSA
BAHARI
- Kapal Borobudur (1 – 8
M)
- Kapal Jung (8 – 16 M)
- Kapal Pinisi (16 M –
sekarang)

KERAJAAN – KERAJAAN KUNO INDONESIA
1. Kerajaan Kutai di Kutai, Kaltim.
Raja terkenal adalah Mulawarman.
2. Kerajaan Tarumanegara di Pakuan,
Bogor. Raja terkenal adalah
Purnawarman. Membangun saluran
irigasi
3. Kerajaan Mataram Kuno di Jawa
Tengah. Peninggalan terkenal adalah
Candi Prambanan
4. Kerajaan Syailendra di Jawa Tengah.
Peninggalan terkenal adalah Candi
Borobudur
5. Kerajaan Kediri di Jawa Timur
6. Kerajaan Singasari di Jawa Timur.
Ekspedisi Pamalayu oleh Raja
Kertanegara merintis penyatuan
Nusantara

KERAJAAN SRIWIJAYA (671 – 1025)
KERAJAAN MAJAPAHIT (1293 – 1500)

 Portugal masuk ke Maluku tahun 1512
 Spanyol masuk ke Tidore tahun 1521
 Belanda masuk ke Banten tahun 1596

 VOC dibentuk tahun 1602
 VOC dibubarkan tahun 1799 dan diambil
alih pemerintah negeri Belanda
VOC

 Kekuasaan Hindia Belanda dalam pengaruh Perancis
dengan Gubernur Jenderal Daendels (1807 – 1811)
 Masa kekuasaan Inggris (1811 – 1816)
 Pemerintah Belanda berkuasa kembali tahun 1816
Kolonialisme Hindia Belanda

Nasionalisme Purba (Archaic Nationalism)
Bentuk kesadaran bersifat sederhana dan lokalitas
Hubungan interkoneksi melalui jaringan perdagangan,
jaringan kekuasaan dan jaringan keagamaan antar pulau
karena saat itu masih belum muncul asosiasi/lembaga
politik.
Perlawanan komunitas agama, seperti Perang Diponegoro di
Jawa Tengah (1825-1830), Perang Paderi di Sumatera Barat
(1821-1838), Perang Aceh (1873-1903) dan lain - lain

Nasionalisme Tua (Proto Nationalism)
Meskipun heterogen tetapi terdapat titik temu yaitu :
Adanya agenda bersama yang berpusat pada isu kemajuan,
kesejahteraan umum dan pentingnya persatuan nasional.
Adanya afiliasi (keanggotaan) ganda yang berfungsi sebagai
jembatan diantara perhimpunan perhimpunan.
Contoh : SI (Syarikat Islam), SDI (Syarikat Dagang Islam),
Muhamadiyah oleh KH Ahmad Dahlan, ISDV, Boedi
Oetomo, Sumpah Pemuda dan lainnya.

PERANG MELAWAN KOLONIAL VOC (1600 – 1799)

PAHLAWAN NASIONAL MELAWAN KERAJAAN
BELANDA (1800 – 1900)

PERLAWANAN MELAWAN PENJAJAHAN JEPANG
(1942 – 1945)

Bangsa dan Negara
Bangsa merupakan
konsep budaya tentang
suatu komunitas politis
karena adanya kesamaan
historis, geografi, budaya,
ekonomi hak hak legal,
dan kewajiban lainnya.
Negara merupakan konsepsi politik
tentang sebuah kesatuan politik yang
berdaulat yang tumbuh berdasarkan
kesepakatan dan kontrak sosial yang
meletakkan individu kedalam
kerangka kewarganegaraan
(citizenship).
Prinsip kedekatan dan
keakraban
Prinsip kesamaan dan kesetaraan
didepan hukum dan keadilan

Unsur – unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo
(1933)
Penduduk
yang tetap
Wilayah
teritorial
yang utuh
Pemerin-
tah
Pengakuan
dari negara
lain

Ciri – ciri suatu bangsa adalah :
Karakter
yang sama
Sejarah
hidup
bersama
Cita – cita
bersama
Adat,
budaya,
kebiasaan

Negara Bangsa (Nation State)
Nation-state adalah terbentuknya sebuah negara yang
didahului dengan adanya bangsa atau suatu negara yang
didiami oleh suatu bangsa. Contoh :
 Indonesia. Sebelum proklamasi didahului dengan
pengakuan sebuah bangsa tahun 1908 pada peristiwa Budi
Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
 Jerman, Inggirs, Perancis, dan umumnya negara – negara
Eropa

Bangsa-Negara (State Nation )
State-nation merupakan terbentuknya satu-kesatuan bangsa
setelah adanya pengakuan kedaulatan suatu wilayah sebagai
negara merdeka (berdaulat) dan merupakan Negara yang bisa
digabung atau di pecah. Contoh :
Amerika Serikat. Berbagai macam etnis yang ada di
wilayah Amerika Serikat akhirnya dapat mengakui sebagai
satu-kesatuan setelah adanya pernyataan terbentuknya
negara Amerika Serikat.
Chekoslovakia, Yugoslavia
Rusia (termasuk dahulu Uni Sovyet), RRC, Australia,
Kaanada

Nasionalisme Indonesia: Perspektif Teoritis
Indonesia menganut :
Political Nationalism yaitu Negara menjadi unsur
pemersatu
Cultural Nationalism, yaitu adanya semangat untuk
mempertahankan kemajemukan budaya, etnis, agama
Otonomi daerah berupa kemandirian dalam mengatur
daerah sendiri

Ada tiga aliran besar dalam memandang masalah kebangsaan
kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis dan
aliran perenialis.
• Bangsa bisa ditemukan di pelbagai zaman
sebelum periode modern
Perspektif perennialis
• Bangsa merupakan sebuah pemberian historis,
yang terus hadir dalam sejarah manusia
Perspektif primordialis
• Bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan
rasionalisasi
Perspektif modernis

Perspektif Modernis
Aspek utama dalam formasi kebangsaan modernis;
• Unit politik sekuler, independen dan universal.
• Teritori yang terkonsolidasikan oleh birokrasi, ekonomi
pasar dan jaringan komunikasi.
• Secara etnis lebih homogen dengan kebijakan sentralisasi,
bahasa resmi Negara, pengajaran patriotik.
• Unit budaya tertinggi berlandaskan pada standarisasi
budaya baca tulis dan kapitalisme percetakan.
• Munculnya kelas menengah baru yang mudah berpindah
(mobile)
Para ahli perspektif modernis menolak keterkaitan antara
komunitas etno-religious dan tradisi masa lalu, serta
menekankan semangat kebaruan (novelty) dari bangsa

Perspektif etnosimbolis
Aliran ini menggabung ketiga pendekatan dengan
melihat bahwa kelahiran bangsa merupakan sebuah
proses pembentukan yang harus dimengerti dalam
jangka panjang.
Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari
persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan
loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas
politik, kode kode solidaritas, dan institusi sosial politik.
Bentuknya adalah konstitusi dan perundang undangan,
ideology pancasila, kesamaan warga di depan hukum,
dan bahasa persatuan.

Implementasi Nilai Persatuan Indonesia
Dalam Membangun Semangat Nasionalisme
Keberadaan bangsa Indonesia adalah berkat semangat
Gotong Royong yang mampu melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia.
• Mengakui keanekaragaman
• Memperkaya khazanah
budaya dan pengetahuanKedalam
• Menjunjung perdamaian
• Menjunjung keadilan antar
umat manusiaKeluar
TujuanNasionalisme
BerdasarkanGotogRoyong

Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam menjalankan Tugasnya
1. Sejarah Nilai-nilai Permusyawaratan dalam
2. Permusyawaratan dalam Perumusan Pancasila
3. Perspektif Teoritis Nilai-nilai Permusyawaratan
4. Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam

Sejarah Nilai – Nilai Permusyawaratan dalam
Tradisi demokrasi di
pemerintahan desa
Ajaran agama tentang
di persaudaraan dan
kesamaan
Paham demokrasi
para pemimpin
pergerakan nasional
Contoh :
-Desa di Jawa
-Nagari di Sumbar
-Banjar di Bali Keteladanan Nabi
tokoh – tokoh agama

Demokrasi di desa :
Pemanfaatan tanah harus persetujuan
masyarakat
Kebiasaan musyawarah dan mufakat dalam
pengambilan keputusan untuk kepentingan
umum
Hak protes kepada raja apabila ada
keputusan yang tidak adil
Hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja

Nilai – nilai demokrasi bersumber dari nilai – nilai ketuhanan :
- Semua manusia mempunyai derajat yang sama (egaliter) di
hadapan Tuhan
- Tidak ada pemaksaan kehendak dalam pergaulan manusia
- Pembangunan masyarakat madani yang demokratis

Gagasan humanisme dan demokrasi Barat mempengaruhi kaum
terdidik di Hindia Belanda. Muncul berbagai organisasi nasionalisme
Nasionalisme di negara-negara Eropa hingga abad 18 identik dengan
kolonialisme perdagangan. Mulai abad 18 nasionalisme bergeser ke
imperialisme wilayah dan pasar.

Permusyawaratan dalam Perumusan Pancasila
Prinsip permusyawaratan
adalah syarat mutlak kuatnya
negara.
Demokrasi permusyawaratan :
- Ajang memperjuangkan
aspirasi berbagai golongan
- Semangat permusyawaratan
menguatkan negara persatuan
Pidato Ir. Sukarno tanggal 1
Juni 1945 :
1. Kebangsaan
2. Internasionalisme
3. Mufakat, perwakilan dan
permusyawaratan
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan

Perspektif Teoritis Nilai-nilai Permusyawaratan dalam
Kehidupan Berbangsa
Prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis :
1. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang
diperintah
2. Kekuasaan harus dibatasi
3. Pemerintah harus berdaulat
Demokrasi Pancasila dalam praktek :
-Keseimbangan antara demokrasi politik dan
demokrasi ekonomi melalui demokrasi
permusyawaratan
-Kemajemukan Indonesia dalam berbagai bidang
baik budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi
memerlukan semangat kekeluargaan dalam
menjalankan roda pemerintahan.

Demokrasi Permusyawaratan
Model demokrasi permusyawaratan menyerupai model
demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif meletakkan
keutamaan diskusi dan musyawarah dengan argumentasi
berlandaskan konsensus (hikmah kebijaksanaan) dibanding
keputusan berdasarkan voting. Disini suara mayoritas hanya
syarat minimum

Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam
Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi :
1. Kerakyatan (kedaulatan rakyat)
2. Permusyawaratan (kekeluargaan)
3. Hikmat kebijaksanaan.
Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara
rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh pemerintah

Ciri permusyawaratan :
1. Persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan.
2. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat
kekeluargaan dan kesamaan derajat
Hikmat kebijaksanaan dijalankan dengan :
1. Landasan etis dalam berdemokrasi
2. Landasan sila-sila Pancasila lainnya
3. Wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok
bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan.

Demokrasi permusyawaratan dijalankan dalam
berbagai pilar kehidupan bernegara.
Demokrasi dijalankan secara prosedural melalui
pembentukan lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif
Demokrasi dijalankan dalam bidang ekonomi, sosial,
hukum, dan pelayanan publik untuk kesejahteraan
pada masyarakat.

Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam menjalankan Tugasnya
1. Perspektif historis
2. Perspektif teoritis
3. Membumikan keadilan sosial dalam kerangka
Pancasila

Perspektif Historis
Kekuatan asing yang pernah masuk ke wilayah Indonesia :
Tiongkok (Laksmana Cheng Ho), Portugal, Spanyol, Inggirs,
Belanda, Perancis, Denmark

ERA KOLONIAL DI INDONESIA
Bangsa Spanyol masuk
Indonesia pada tahun 1521 di
Tidore
Bangsa Portugis masuk
Indonesia pada tahun 1509
di Ternate
Bangsa Belanda dipimpin
oleh Cornelis de Houtman
masuk Indonesia pada tahun
1596 di Banten.

ERA KOLONIAL DI INDONESIA
VOC didirikan tahun 1602 dan melakukan monopoli
perdagangan secara paksa. Perlawanan muncul di
berbagai daerah tetapi mengalami kegagalan

PENINDASAN PENJAJAH BELANDA
Tanam Paksa Pembangunan jalan pos Anyer - Panarukan

Sukarno : Marhaenisme untuk mewujudkan keadilan sosial dan
kesejahteraan
Hatta : Kerja sama tolong menolong dalam suasana
kesederajatan, sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan
sosial dan kemakmuran bangsa
Syahrir : Kebebasan individu di hormati, namun harus
kooperatif dengan sikap altruism, asosiasif dan harmonis
dengan kehidupan secara kolektif.Selain itu Syahrir
memunculkan gagasan Negara Kesejahteraan (welfare state)

Pendekatan Teoritik Dalam Melihat Gagasan
Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat
• Tantangan keadilan ekonomi terjadi ketika ada
ketimpangan dalam sistem produksi dan distribusi dan
dilegitimasi oleh sistem sosial politik
Keadilan Ekonomi Pra Merkantilis
• Menekankan pentingnya regulasi Negara atas
perdagangan
Keadilan Ekonomi Merkantilis
• Kondisi persaingan yang sempurna (perfect competition)
dan negara berperan berperan dalam penyediaan sarana
sarana publik, penegakan hukum dan keadilan
Keadilan Ekonomi Pasca Merkantilis

Ketimpangan Ekonomi
Penyebab ketimpangan ekonomi :
1. Perolehan dijadikan tujuan
2. Proses akumulasi modal dan kekayaan cenderung tidak
mengenal batas (tidak pernah puas)
3. Keuntungan sebagian masyarakat diperoleh atas kerugian
orang lain.

Aspek Moralitas
Untuk mengatasinya :
1. Keadilan komutatif bahwa harga yang adil untuk setiap
komoditi sesuai dengan kedudukan sosial berdasarkan
profesi dan keahliannya
2. Keadilan distributif, keadilan yang menyangkut
pendapatan yang layak bagi setiap orang
Pandangan agama menghargai perdagangan dan etos kerja di
bidang perdagangan tetapi harus menjaga aspek moralitas
dalam memperoleh dan tidak boleh perilaku boros, tamak,
serakah, nafsu menimbun dan kesenangan duniawi yang
berlebihan

Faktor lingkungan ekonomi internasional yang
membentuk pemikiran merkantilisme kontemporer :
1. Ekspansi cepat perdagangan dunia dan eksplorasi
seberang laut. Membuka kesempatan berlimpah yang
memberikan peluang bagi kelas pedagang untuk
mengeksploitasi kekayaan yang menguntungkan baik
dirinya maupun Negara
2. Bangkitnya Negara bangsa sebagai entitas politik.
Membentuk batas batas politik yang jelas dalam
kebijakan perdagangan.

Membumikan Keadilan Sosial dalam Kerangka Pancasila
Agar terwujudnya keadilan sosial diperlukan syarat yang oleh
Soekarno seringkali disebut dengan istilah Sosio Demokrasi :
1. Emansipasi dan partisipasi bidang politik
2. Emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi
Keinginan pendiri bangsa menjadikan Indonesia sebagai
negara kesejahteraan (welfare state) yaitu bentuk pemerintah-
an demokratis yang bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat.
Dalam Negara kesejahteraan sosial bukan penghapusan hak
milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak miliki pribadi.

Peran Negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui :
1. Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem
kemasyarakatan
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan
kesempatan
3. Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan
sumber daya yang diperlukan
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan
keputusan bagi semua orang.
Tujuan gagasan keadilan :
Tujuan ekonomis
Pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda
Pemuliaan martabat kemanusiaan
Pemupukan solidaritas kebangsaan
Penguatan daulat rakyat.

Indikator keberhasilan :
Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan
fungsi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik
APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI
PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Kebijakan
PBB (1975) : Pedoman itu dapat
sederhana atau kompleks,
umum atau khusus, luas atau
sempit, kabur atau jelas,
longgar atau terperinci, publik
atau privat, kualitatif atau
kuantitatif.
Pedoman
untuk
bertindak
Perilaku
dari aktor
JAMES E. ANDERSON (1978) :
pejabat, kelompok, instansi
pemerintah) atau serangkaian
aktor dalam suatu bidang
kegiatan tertentu.

Kebijakan yang terkait dengan pembiayaan APBN dan APBD
adalah secara formal & material.
• Pasal 54 UU No. 1/2004: Pengguna Anggaran (Kepala SKPD)
bertanggung jawab secara formal dan material kepada
Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan
kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

Diperolehnya nilai-
nilai terkait dengan
barang publik (public
goods) maupun jasa
publik (public service)
Perumusan kebijakan
Implementasi kebijakan
Pengawasan dan
penilaian hasil kebijakan
TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Implementasi kebijakan dipahami sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
organisasi publik yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Ruang lingkup :
- Usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan
operasional
- Usaha-usaha untuk mencapai perubahan-
perubahan besar dan kecil

Aparatur Sipil Negara Yang Berorientasi
Pada Kepentingan Publik
ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten,
berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan
aturan perundang-undangan
ASN dituntut
profesional
ASN melayani
kepentingan publik

Gaspersz berpendapat dimensi kualitas pelayanan meliputi:
• ketepatan waktu pelayanan
• akurasi pelayanan
• kesopanan, keramahan dalam memberkan pelayanan
• tanggung jawab
• kelengkapan
• kemudahan mendapatkan pelayanan
• variasi model pelayanan
• pelayanan pribadi.
• kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. dan
• atribut pendukung pelayanan lainnya.

Ciri utama birokrasi menurut Weber yaitu:
• Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendele
gasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
• Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-
masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas
• Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar
formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku
para anggotanya
• Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang
dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang
didasarkan pada kualifikasi dan penampilan

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) paradigma
pelayanan publik terbagi atas :
1. Paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada
pengelola pelayanan
2. Paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada
kepuasan pengguna layanan (customer driven government)

Menurut Dennis A. Rondinelli (1981) penyebab kegagalan :
kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit
Kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil
dalam unit-unit lokal
Kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab
Adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi
wewenang
Kurangnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik

Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab,
dan berintegritas tinggi
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau
pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang undangan dan etika
pemerintahan
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya

Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas,
status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau
mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga
reputasi dan integritas ASN
12. Melaksanakan ketentuan peratura

Implementasi ASN Sebagai Pelaksana
Kebijakan Publik
Setiap pegawai ASN harus :
Berorientasi pada kepentingan publik
Menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di
atas kepentingan lainnya
Memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mengaktu-
alisasikannya dalam pelaksanaan kebijakan publik
• Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
• Bersikap profesional dan berintegritas
• Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak
korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Prinsip Penting Sebagai Pelaksana
Kebijakan Publik
 ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan
masyarakat luas
 ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi
pada kepentingan publik
 ASN harus berupaya untuk memperbaiki sifat layanan
birokrasi yang buruk
 ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari
birokrasi yang melayani kepentingan publik yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven
government)
 ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan
tugasnya
 ASN harus berpegang pada dua belas kode etik dan
kode perilaku

fungsi ASN Sebagai Pelayan Publik
PELAYAN PUBLIK

Stigma
Pelayanan Publik
Pungli
Lama, berbelit2,
tidak ramah, budaya
dilayani
Data
Keakuratan
data
Data
ganda
Keterjangkauan
Wilayah
tertentu
Kelompok
Marjinal

133
12
KONDISI DI SEKTOR PUBLIK
Rigid, kaku
Kondisi Pelayanan Publik
Status Quo
Malas, mau enaknya
Korup, memeras
Keluhan masyarakat
Keluhan orang asing, investor asing
Keluhan presiden

 The quality of public services,
 The quality of the civil service
 the degree of its independence from political pressures,
 the quality of policy formulation and implementation,
 the credibility of the government's commitment to such policies.
POSISI INDONESIA: EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

ASN Profesional
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
• profesional adalah sesuatu yang berhubungan dengan
profesi, yang memerlukan keahlian khusus untuk
melakukan suatu pekerjaan
• Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan
keahlian tertentu.
• Profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu
profesi untuk meningkatkan kemampuan nya secara
terus-menerus.
• Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang
benar-benar menguasai dan sungguh-sungguh dengan
profesinya

Patologi Birokrasi
• Mengutamakan kepentingan sendiri
• Mempertahankan status quo
• Resisten terhadap perubahan
• Melakukan pemusatan kekuasaan
Islamy (2001) menyebutkan aspek penting untuk
mewujudkan birokrasi profesional :
• Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan
prinsip good governance
• Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas
pelayanan publik semakin menurun.
• Adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah
seharusnya lebih memiliki sense of crisis
• Aparat pemerintah mengedepankan prinsip public
accountability dan responsibility.
• Pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat.

Terwujudnya batasan dan
hubungan yang jelas
Terwujudnya sistem
penyelenggaraan pelayanan
publik yang layak
Terpenuhinya penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai
peraturan perundang-undangan
Terwujudnya perlindungan dan
kepastian hukum
Tujuan Penye-
lenggaraan
Pelayanan Publik

STANDAR PELAYANAN
• Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
• Jika belum memiliki SP, maka yang menjadi ukuran
pelayanan prima adalah adanya kepuasaan konsumen atau
pelanggan sebagai penerima layanan

Syarat minimum SPM sebagai diatur di dalam UU Pelayanan
Publik pasal 21 meliputi:
• dasar hukum;
• persyaratan;
• sistem, mekanisme, dan prosedur;
• jangka waktu penyelesaian;
• biaya/tarif;
• produk pelayanan;
• sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
• kompetensi pelaksana;
• pengawasan internal;
• penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
• jumlah pelaksana;
• jaminan pelayanan;
• jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
• evaluasi kinerja pelaksana.

Hak – hak masyarakat dalam pelayanan publik :
• Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan.
• Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan.
• Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.
• Mendapat advokasi, perlindungan
• Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan
pelaksana untuk memperbaiki pelayanan
• Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan
standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan
kepada penyelenggara dan ombudsman.
• Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai ketentuan-
ketentuan

ASN Berintegritas Tinggi
Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia integritas adalah
mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran. Integritas nasional dipahami
sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam
kehidupan bernegara.
Secara etimogolis, integritas berasal dari bahasa Latin
integer; atau dalam bahasa Inggris disebut juga incorruptibility,
yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang
melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya
sesuai dengan kenyataan.
Stephen Covey juga menyebutkan bahwa integrity is
doing what we say will do, yaitu melakukan secara
konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak
kita lakukan.

Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul
Trustworthiness menyebutkan bahwa orang-orang
yang memiliki integritas, memiliki kemampuan :
• Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan
berani.
• Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-
prinsip hidup.
• Bertindak secara terhormat dan benar
• Terus membangun dan menjaga reputasi baik.

Implementasi ASN Profesional dan Melayani
yang Berintegritas Tinggi
Joko Widodo (2001) menyebutkan bahwa pemerintah
memiliki dua fungsi kebijakan, yaitu :
• Fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan
kebijakan (public policy making) atau pernyataan apa yang
menjadi keinginan negara
• Fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan
kebijakan-kebijakan tersebut
Sudana (2009) menyebutkan peranan etika :
• Pedoman, referensi, petunjuk kebijakan politik
• Standar penilaian pelaksanaan kebijakan politik apakah
sudah baik atau buruk.

American society for Public Administration (Perhimpunan
Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsip-
prinsip etika pelayanan sebagai berikut :
• Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;
• Rakyat adalah berdaulat
• Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik
• Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi
administrator publik
• Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama
• Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan
pribadi
• Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan
• Kesadaran moral memegang peranan penting dalam
memilih alternatif keputusan
• Administrator publik berusaha menghindari kesalahan, dan
mencari kebenaran

fungsi ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa
PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA

ASN Sebagai Pemersatu Bangsa
Sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS adalah :
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945,
negara dan pemerintah
Menjunjung tinggi martabat PNS
Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan
diri sendiri, seseorang dan golongan
Aspek Persatuan Indonesia :
• Aspek Satu Nusa: yaitu aspek wilayah dari pulau-pulau
yang tadinya bernama Hindia Belanda merupakan wilayah
Indonesia merdeka
• Aspek Satu Bangsa: yaitu nama baru dari suku-suku
bangsa yang berada diwilayah yang tadinya bernama
Hindia Belanda dari wilayah Sabang sampai Merauke
• Aspek Satu Bahasa: agar berbagai suku dan bahasa bisa
berkomunikasi dengan bahasa persatuan yaitu bahasa
Indonesia.

Sumber Potensial merusak Persatuan dan Kesatuan :
• Masih adanya kelompok kelompok di masyarakat yang
tidak menyetujui ideologi Negara Pancasila, UUD 1945
dan NKRI
• Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat
Negara menjadi tanpa batas (borderless)
• Konflik karena pemekaran daerah sebagai bagian dari
otonomi daerah
• Konflik hasil pemilihan kepala daerah karena (i)
ketidaksiapan pendukung (ii) ketidak profesionalan
lembaga penyelenggaran pilkada (iii) ketidak tegasan
aparat dan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan
konflik dan menindak pelaku pelaku kerusuhan.
• Munculnya ketidak percayaan masyarakat pada insitusi
formal negara dan lembaga penegak hukum.

ASN Menjaga Kondisi Damai
Secara umum, konflik terbagi dua
1. Konflik yang berlangsung damai tanpa menyita cost
material dan spiritual. Konflik berlangsung di level
elit, saat negosiasi politik berlangsung.
2. Konflik yang berwujud vandalistik dan violence
Secara teoritis, ada 4 pendekatan dalam melihat konflik
yang terjadi yaitu : sosiologis, politik, ekonomi dan
antropologis
Pendekatan sosiologis mengungkap masalah prejudice
(prasangka) dan stereotip. Prejudice mengacu pada
sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu
kelompok akibat adanya dugaan kelompok tersebut
mempunyai ciri yang tidak menyenangkan

Pendekatan sosiologi-politik :
1. Pergerakan peran elit intelektual dan politik dalam
membentuk dan memelihara konsepsi diri dan kelompok
2. Pergerakan budaya, yang merupakan derivasi (turunan)
dari power relation (hubungan kekuasaan) dominan di
dalam suatu komunitas.
Pendekatan ekonomi terjadinya konflik karena ketimpangan
distribusi pendapatan serta tersendatnya akses sejumlah
kelompok atas sumber daya langka menjadi penyebab konflik

Pendekatan antropologis fokus pada aspek manusia selaku
sumber konflik. Perhatian diberikan pada ada tidaknya
mekanisme resolusi konflik dalam masyarakat. Akar-akar
konflik yang diidentifikasi pendekatan ini umumnya adalah
terdiri atas sengketa batas wilayah antar kelompok,
kepemilikan sumberdaya, pola pengairan tanah,
kepemimpinan, atau dinamika keluarga (prosedur warisan,
pertikaian rumah tangga, dan hubungan antara laki-laki dan
perempuan).
Keuntungan dari penekanan atas aspek manusia adalah :
1. Fokus pada how to solve conflict
2. Menolak penjelasan konflik yang state centric.

Peran PNS/ASN dalam Menciptakan
Kondisi Damai
PNS dalam melaksanakan tugasnya :
• Tidak boleh berlaku diskriminatif
• Sikap netral dan adil
• PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan
masyarakatnya

Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018

Similaire à Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018 (20)

Plus de hadiarnowo

Plus de hadiarnowo (20)

Dernier

Dernier (15)

Bahan tayang diklatsar-nasionalisme-gol iii-2018

Notes de l'éditeur