1. Analisis UU Zakat
(UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011)
Ahmad Harisul Miftah

2. Perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23
tahun 2011
UU No. 38 tahun 1999
Pasal 6 ayat 2 huruf (c) : dijelaskan bahwa di daerah dapat dibentuk Badan Amil Zakat
Daerah Kabupaten (BAZDA)
UU No. 23 tahun 2011
Pasal 15 ayat 3 : dijelaskan bahwa BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
Ini berarti tidak lagi digunakan istilah BAZDA tetapi BAZNAS Kabupaten/kota.
Berarti terjadi perbedaan penamaan, dari BAZDA ke BAZNAS

3. Perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23
tahun 2011
UU No. 38 tahun 1999
Pasal 6 ayat 1 : dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat
yang dibentuk pemerintah. Untuk daerah propinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala
kantor depag propinsi. Sedangkan daerah kabupaten/kota oleh bupati/walikota atas usul
kepala kantor depag kabupaten/kota
UU No. 23 tahun 2011
Pasal 15 ayat 2 : dijelaskan bahwa BAZNAS Propinsi dibentuk oleh menteri atas usul
gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
Pasal 15 ayat 3 : dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atas
usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
Pasal 15 ayat 4 : diatur apabila tidak ada usulan dari gubernur atau bupati/walikota
tentang pembentukan BAZNAS Propinsi/Kabupaten/Kota, maka menteri dapat
membentuk BAZNAS Propinsi/Kabupaten/Kota.
Berarti terjadi peningkatan karena dibentuk oleh Menteri

4. Perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23
tahun 2011
UU No. 38 tahun 1999
Pasal 6 ayat 2 huruf (d) : pembentukan BAZ sampai tingkat kecamatan, yang dibentuk
oleh camat atas usul kepala KUA Kecamatan
UU No. 23 tahun 2011
Pasal 16 ayat 1 : Tidak lagi menyebutkan BAZ kecamatan tetapi diganti dengan UPZ,
sebagaimana keterangan sebagai berikut : “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada
instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan
swasta, dan perwakilan RI di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.
Berarti terjadi penghapusan BAZ kecamatan dan diganti dengan pembentukan UPZ dengan perluasan
cakupan

5. Perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23
tahun 2011
UU No. 38 tahun 1999
Pasal 7 : dinyatakan tentang eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu
organisasi pengelolaan zakat selain BAZ yang diatur dalam ayat 1 sebagai berikut :
“Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah”
UU No. 23 tahun 2011
Pasal 18 : Pengaturan LAZ lebih kompleks hingga mengatur prosedur perijinan dan
persyaratan. Pada ayat 1 dinyatakan : “Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.”
Sedangkan persyaratan diatur dalam ayat 2 : “izin sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :
Satu, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial; Dua, berbentuk lembaga berbadan hukum; Tiga,
mendapat rekomendasi dari BAZNAS; Empat, memiliki pengawas syariat; Lima, memiliki
kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; Enam,
bersifat nirlaba, Tujuh, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan Delapan, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

6. Perbedaan antara UU no. 38 tahun 1999 dengan UU no. 23
tahun 2011
UU No. 38 tahun 1999
Pasal 7 : dinyatakan tentang eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu
organisasi pengelolaan zakat selain BAZ yang diatur dalam ayat 1 sebagai berikut :
“Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah”
UU No. 23 tahun 2011
Pasal 18 : Pengaturan LAZ lebih kompleks hingga mengatur prosedur perijinan dan
persyaratan. Pada ayat 1 dinyatakan : “Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.”
Sedangkan persyaratan diatur dalam ayat 2 : “izin sebagaimana dimaksud ada ayat (1)
hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :
Satu, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial; Dua, berbentuk lembaga berbadan hukum; Tiga,
mendapat rekomendasi dari BAZNAS; Empat, memiliki pengawas syariat; Lima, memiliki
kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; Enam,
bersifat nirlaba, Tujuh, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan Delapan, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

7. Secara UMUM
Letak perbedaan antara
UU No. 38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011

8. UU No. 23 tahun 2011 lebih kompleks
mengatur banyak aspek, sementara UU No. 38
tahun 1999 lebih sederhana dan belum
menjangkau banyak aspek dalam pengelolaan zakat

9. Misalnya …..

10. 1
Dalam UU No. 38 tahun 1999 posisi pemerintah
dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat,
sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 posisi
pemerintah dan BAZNAS lebih tinggi

11. 2
Dalam UU No. 38 tahun 1999 masyarakat diberi
kebebasan mengelola zakat, sedangkan dalam
UU No. 23 tahun 2011 hanya masyarakat yang
mendapatkan izin saja yang dibolehkan

12. 3
Dalam UU No. 38 tahun 1999 Lembaga Amil
Zakat dibentuk oleh masyarakat, sedangkan
dalam UU No. 23 tahun 2011 Lembaga Amil
Zakat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan
Islam

13. 4
Dalam UU No. 38 tahun 1999 tidak diatur adanya
sanksi dan ketentuan pidana, sedangkan dalam
UU No. 23 tahun 2011 terdapat sanksi
administratif (pasal 36) bagi pelanggaran atas
pasal 19, 23 ayat (1), pasal 28 ayat (2) dan (3),
serta pasal 29 ayat (3), dan ketentuan pidana
(pasal 39)