1. Pemberontakan Mobil Murah Dimulai
Segmen city car yang didukung penuh mobil-mobil
LCGC mulai menyalip segmen-segmen yang selama
ini cukup favorit seperti hatchback dan SUV.
Fokus Otomotif, Hlm 22-23
KAMIS, 20 MARET 2014 / NO. 12022 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
PESTA demokrasi merupakan sebutan yang biasa dipakai
untuk hajatan pemilu. Unsur biaya tentu tidak bisa dipisah-
kan dari sebuah pesta. Tiap partai politik dan calon anggota
legislatif pun berupaya menarik dukungan warga negara
yang memiliki hak pilih demi meraih kemenangan. Upaya
itu tentu tidak murah.
Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyara-
kat Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan seorang
calon anggota DPR rata-rata mengeluarkan dana sebesar
Rp1,18 miliar selama masa kampanye. Belum lagi penge-
luaran partai politik.
Sah-sah saja bila sumber dana tersebut merupakan dana
pribadi ataupun hasil sumbangan yang legal. Namun, akan
sangat menyedihkan bila yang dipakai adalah anggaran
negara.
Dana bantuan sosial merupakan gelondongan anggaran
yang menjadi sasaran empuk untuk diselewengkan demi
kepentingan kampanye partai politik. Kecurigaan mengenai
potensi penyelewengan tersebut semakin besar ketika tiba-
tiba besaran dana bansos
di APBN 2014 membengkak
dari Rp55,8 triliun menjadi
Rp73,2 triliun (menggelem-
bung Rp19,9 triliun), bahkan
di laman Kementerian Ke-
uangan tertera angka Rp91,8
triliun.
Sepuluh kementerian
mendapatkan sebaran dana
bansos, delapan kemente-
rian di antaranya dipimpin
menteri berlatar belakang
partai politik. Kementerian
Agama dan Kementerian Pe-
rumahan Rakyat dikepalai
menteri dari PPP.
Kementerian Pertanian
dan Kementerian Sosial diisi menteri dari PKS. Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dipegang menteri dari PKB.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bermenterikan
politikus Golkar. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dikepalai politikus Demokrat.
Kementerian Keuangan berkilah pembengkakan dana
bansos hanya disebabkan pergeseran catatan akuntansi
dan tidak mengubah besaran belanja. Apa pun alasannya,
pembengkakan dana bansos tersebut sulit untuk tidak
dikatakan kental dengan aroma akal-akalan.
Apalagi ketika penjelasan atas pembengkakan anggaran
hingga Rp19,9 triliun tersebut terkesan gampangan dan
menggampangkan. Lalu, muncullah ketidakjelasan peng-
gunaan anggaran yang mestinya transparan dan akuntabel
tersebut.
Berbagai pihak mengusulkan pencairan dana bansos
dalam APBN 2014 ditangguhkan alias dibekukan hingga
pemilu berakhir. Usulan yang masuk akal demi mencegah
penyelewengan anggaran negara yang berujung pada ke-
untungan partai politik tertentu.
Bila pemerintah khawatir hal itu akan menghambat pe-
layanan publik, seharusnya dari awal pencatatan anggaran
dibuat dengan jelas dan transparan. Sungguh tidak elok,
negara sebesar Indonesia dengan pengalaman pengang-
garan negara selama berpuluh-puluh tahun masih saja
menampilkan pencatatan anggaran yang amburadul.
Negeri ini bukan warung. Percuma kita memiliki
akuntan-akuntan negara mumpuni di bidangnya bila
akhirnya masih menimbulkan ketidakjelasan pengang-
garan. Ketidakjelasan hanya akan menciptakan celah-celah
penyelewengan bagi tikus-tikus yang hendak membawa
uang ke pesta demokrasi.
ANTARA/RUDI MULYA
SOSIALISASI PEMILU: Petugas
Komisi Pemilihan Umum Daerah
menyosialisasikan proses pencoblosan
kepada warga binaan LP Kelas
II A Kota Kediri, Jatim, kemarin.
Sosialisasi itu untuk mengenalkan tata
cara pemberian suara pada Pemilu
Legislatif 9 April mendatang.
Pembekuan
sementara dana
bansos diharapkan
tidak mengganggu
target pembangunan.
STUDI terbaru mengungkap-
kan bahwa para remaja yang
pernah menjadi anggota geng
berisiko lebih tinggi terlibat
aksi kejahatan dan cende-
rung mencari penghidup-
an lewat cara-cara yang
ilegal ketika dewasa.
Selain itu, mereka juga
akan mengalami ma-
salah kesehatan yang
buruk karena rentan
bersinggungan de-
ngan penyalahgunaan
narkoba.
Untuk sampai pada kesimpulan, tim
peneliti University of Washington, Amerika Serikat, meng-
analisis 888 siswa sekolah.
Setengah dari partisipan itu berasal dari keluarga ber-
pendapatan rendah.
Tim menemukan bahwa peserta dewasa, mantan ang-
gota geng remaja, hampir tiga kali lebih mungkin terlibat
dalam tindakan kriminal dan permisif terhadap penda-
patan ilegal pada saat berusia 27-33 tahun. (Medical News
Today/Hym/X-4)
Kementerian Setuju
Bansos Dibekukan
AKHMAD MUSTAIN
S
EJUMLAH kementerian pada
Kabinet Indonesia Bersatu II
sepakat agar dana bantuan
sosial (bansos) pada APBN
2014 dibekukan sementara hingga
pemilu usai. Menko Perekonomian
Hatta Rajasa termasuk di antara
menteri yang mendukung usulan
tersebut.
“Ada baiknya, bansos yang tidak
berdampak terhadap penanggu-
langan kemiskinan ataupun per-
lindungan sosial bagi masyarakat
dialihkan ke belanja modal, kalau
memang tidak pengaruh. Kalau
perlu, jangan dibelanjakan terlebih
dahulu, sampai selesainya pemilu.
KPK juga rekomendasi seperti itu,”
kata Hatta saat ditemui di Kantor
Presiden Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, pada Februari lalu,
dilaporkan adanya perubahan pagu
pada pos belanja. Yang terlihat cu-
kup signifikan ialah pada pos bansos.
Dalam APBN 2014, anggaran bansos
mencapai Rp73,2 triliun. Besaran
anggaran ini lebih tinggi dibanding-
kan tahun lalu sekitar Rp59 triliun.
Dikhawatirkan ada penyalahgunaan
dana pada pos itu untuk kepentingan
politis terkait tahun pemilu ini.
Menteri Pertanian Suswono juga
mendukung langkah penghentian
sementara pemberian dana bansos.
“Jika memang ada kekhawatiran
dana bansos disalah-
gunakan, setuju saja
dibekukan semen-
tara,” ujar Suswono
melalui pesan singkat,
kemarin. Pos bansos di
Kementan tercatat se-
besar Rp5,35 triliun.
Akan tetapi, Sus-
wono mengingatkan
a g a r p e m b e k u a n
sementara itu tidak
mengganggu penca-
paian program ter-
sebut.
Dukungan juga da-
tang dari Kementerian
Sosial. Dirjen Perlin-
dungan dan Jaminan
Sosial Kementerian
Sosial Andi ZA Dulung
mengatakan pihaknya
tidak keberatan dana bansos dibeku-
kan selama alasan untuk itu jelas.
Namun, sebelum itu dilakukan, ia
meminta ada klarifikasi program
mana yang dananya dari dana ban-
sos yang diselewengkan.
Di sisi lain, Menko Kesra Agung
Laksono menyampaikan bahwa
semua anggaran bansos di APBN itu
masih ditandai bintang. Anggaran
bansos yang dibintangi tersebut
ada di hampir semua kementerian.
Pembintangan tersebut, tambah
Agung, akan dihapuskan setelah
semua pagu tersebut jelas posisinya
dan diklarifikasi.
Kesehatan
Namun, Menteri Keuangan Chatib
Basri tidak sepenuhnya setuju atas
pembekuan itu. Menurut dia, tidak
mungkin seluruh anggaran bansos
ditangguhkan. Pasalnya dalam ang-
garan bansos terdapat anggaran ja-
minan kesehatan.
“Ada dana yang
mesti keluar seperti
dana jaminan ke-
sehatan. Kalau ti-
dak dikeluarkan, o-
rang sakit bayarnya
pakai apa rumah
sakitnya, operasi
pakai apa, nanti ada
yang datang lagi ke
saya marah-marah
karena Kemenkeu
tidak keluarkan da-
nanya,” kata Chatib
di Kantor Presiden
Jakarta, kemarin.
Chatib menam-
bahkan ada laporan
menteri kesehatan
bahwa pemerintah
masih mempunyai
tunggakan Rp1,3 triliun ke rumah
sakit.
“Ibu Menteri Kesehatan masih
tanya ke saya itu.” Selain itu, lanjut
Chatib, juga ada tunjangan guru
yang juga masuk ke pos bantuan
sosial.
Sebelumnya, Fitra dan ICW men-
desak, terkait Pemilu 2014, dana
bansos di kementerian berlatar
belakang parpol dibekukan karena
dikhawatirkan terjadi penyimpang-
an dana itu untuk kepentingan pe-
milu. (Wes/Bay/Vei/X-6)
mustain@mediaindonesia
Berpesta dengan
Dana Bansos
Geng dan Kriminalitas
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
www.metrotvnews.com
Tidak elok, negara
dengan pengalaman
penganggaran negara
berpuluh-puluh tahun
masih saja menampilkan
pencatatan anggaran
yang amburadul.
KEMARIN ialah tenggat bagi 9 parpol di
25 kabupaten/kota yang kepesertaannya
dibatalkan dalam pileg untuk mengaju-
kan keberatan ke Bawaslu.
Hingga berita ini diturunkan, enam
parpol telah menyerahkan berkas
keberatan, yaitu Partai Demokrat, Par-
tai Gerindra, PBB, PDIP, PAN, dan PPP.
“Kami memberi waktu hingga pukul
23.59 WIB (tadi malam),” kata anggota
Bawaslu Nasrullah kepada Media Indo-
nesia, kemarin.
Setelah Bawaslu menerima laporan
keberatan, lanjut Nasrullah, parpol
diberi kesempatan selama tiga hari un-
tuk melengkapi berkas yang dinyatakan
masih kurang.
“Jika hari ini (kemarin) dokumen
lengkap, esok hari (hari ini) Bawaslu
langsung melakukan mediasi. Sebelum
12 hari sudah ada rekomendasi. Jangan
sampai kampanye selesai, mediasi masih
berjalan,” ujar Nasrullah.
Sebelumnya, Minggu (16/3), KPU
mencoret kepesertaan 9 parpol dan 35
calon anggota DPD di 15 provinsi dalam
Pileg 2014 karena lalai tidak melaporkan
dana awal kampanye. Parpol yang kepe-
sertaan mereka dibatalkan ialah Partai
Demokrat, Partai Gerindra, PBB, PDIP,
PAN, PPP, PKS, PKB, dan PKPI.
Berdasarkan data Bawaslu, dari 6
parpol yang menyerahkan gugatan, 2 di
antara mereka sudah melengkapi data,
yaitu Partai Gerindra dan PAN.
Kuasa hukum PDIP Sudiyatmiko
Aribowo dan kuasa hukum PAN Didi
Supriyanto menyatakan pihak masing-
masing mengajukan keberatan karena
perwakilan partai mereka di daerah
mendapatkan perlakuan diskriminatif.
Adapun calon anggota DPD yang sudah
memasukkan berkas sanggahan ialah
Aleksius Armanjaya, Arieston Dappa,
Romanus Ndau, dan Asyera Wandalero
(NTT), Agustinus Clarus, Yakobus Kumis,
dan Zakarias (Kalbar), Raymond Sa-
hetapy (Sulteng), Kasmawaty Basalamah
(Sulsel), Taufikurrahman (Sumsel), La
Ode Rahim (Maluku), Zainuddin TA (Sul-
teng), Sudiro Santoso dan Ahmad Rusdi
(Jateng), Theofilus Waimuri (Papua), dan
Erick Sitompul (Sumut).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni
Kamil Manik memastikan, “Bila (par-
pol) mengajukan sengketa (keberatan),
mereka berhak kampanye sampai ada
putusan final dan mengikat.” (AB/AT/
PO/UL/X-3)
Bawaslu
Mediasi
Parpol yang
Didiskualifikasi
MI/ATET DWI PRAMADIA
“Kalau perlu, jangan
dibelanjakan terlebih
dahulu, sampai selesainya
pemilu. KPK juga
rekomendasi seperti itu.”
M Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
SENO

2. A
PA jadinya jika
para penyair mem-
berikan kesaksian
sosial melalui puisi
esai? Mereka pun terkesan
seperti menjadi aktivis
sosial, yang dengan data
dan argumen, melakukan
protes. Wadahnya bukan
puisi, bukan esai, tapi puisi
esai: puisi panjang berba-
bak, yang menggali sisi
batin, dalam sebuah konteks
sosial. Tak lupa dalam puisi
itu berhamburan catatan
kaki layaknya makalah
akademik atau esai para
intelektual.
Aneka konflik batin di
berbagai wilayah di Indo-
nesia terpotret apik dalam
buku puisi esai itu. Se-
hingga, puisi pun kini tak
lagi hanya ekspresi batin,
tapi kini juga bagian dari
sosialisasi sebuah perjuang-
an sosial. Itulah suguhan
menarik yang menggugah
sekaligus mencerdaskan
saat para penyair berkum-
pul dalam satu kemasan
pentas peluncuran lima
buku puisi esai di Teater
Kecil Taman Ismail Marzuki,
Rabu Malam (19/3).
Dikemas dalam satu
panggung yang tak biasa.
Peluncuran itu lebih mirip
pertunjukan teater atau
wayang modern. Masing-
masing penyair memba-
cakan secuplik saja dari
puisinya. Sujiwo Tejo selaku
dalang mencoba menjahit
aneka penggalan puisi
itu dalam satu kisah yang
mengalir selama hampir
dua jam. Format pertun-
jukan seperti mencerita-
kan pewayangan dengan
dalangnya.
Para penulis “kawakan”
yang biasa menulis puisi
lirik, penulis cerpen,
atau esai kini bereksperi-
men menulis puisi esai yang
membuka cakrawala baru.
Ahmadun Y. Herfanda yang
biasa menulis puisi lirik reli-
jius, dengan puisi esainya
justru menggarap tema baru
mengenai konflik sosial
dan ideologi. Begitu juga
dengan22 penyair lainnya.
Mereka kini fasih mengang-
kat tema sosial, mulai dari
kisah pemberontakan ko-
munisme, isu pelacuran, ko-
rupsi, diskriminasi sampai
uraian seorang tokoh yang
kini menjadi capres 2014:
Jokowi.
Dalam jajaran penulis
puisi esai itu, ada Sujiwo
Tejo, Agus Noor, Chavchay
Syaifullah, Akidah Gauzil-
lah, Anis Sholeh Ba’asyin,
Dianing Widya, Ahmadun
Yosi Herfanda, Anwar Putra
Bayu, D. Kemalawati, Han-
dry Tm, Mezra E. Pellondou,
Salman Yoga S, Mustafa
Ismail, Kurnia Effendi, Bam-
bang Widiatmoko, Nia Sam-
sihono, Anisa Afzal, Isbedy
Stiawan ZS, Remmy Novaris,
Sihar Ramses Simatupang,
dan Rama Prabu.
Menurut penulis buku
puisi esai berjudul “Manusia
Gerobak”, Elza Peldi Taher,
sejak puisi esai ditulis
Denny JA dan diterbitkan
dalam buku Atas Nama
Cinta, istilah puisi esai
pun menjadi perdebatan
dimana-mana, terutama di
kalangan para penulis puisi
dan sastrawan. Ada fihak
yang menolak dengan keras,
ada yang biasa-biasa saja,
dan ada yang menyambut
dengan gembira. Perdebat-
an menjadi lebih keras lagi
setelah terbit buku 33 Tokoh
Paling Berpengaruh dalam
Sastra Indonesia terbitan
Gramedia dan PDS HB Jas-
sin. Denny JA masuk dalam
list itu karena kepeloporan-
nya dan followersip nya
dalam puisi esai.
Sementara, lanjut Elza,
yang menyambut gembira,
umumnya adalah beberapa
penulis yang menulis esai,
cerpen, atau tulisan lain tapi
jarang atau tidak pernah
menulis puisi. Mereka
menganggap bahwa puisi
esai adalah sebuah peluang
untuk memanfaatkan ke-
mampuan, pengalaman, dan
pengetahuannya tentang
bidang yang mereka geluti
selama ini.
Buku puisi esai yang
terbit menyusul terbitnya
buku Atas Nama Cinta
karya Denny JA adalah buku
kumpulan puisi esai yang
ditulis oleh para penulis
dan intelektual yang bukan
penyair. Buku puisi esai
itu adalah: Kutunggu Kamu
di Cisadane, karya Ahmad
Gaus (2012); Manusia
Gerobak karya Elza Peldi
Taher (2013); Imaji Cinta
Halima karya Novriantoni
Kahar (2013). Terakhir buku
puisi esai yang memotret
diskriminasi agama
karya aktivis sosial Anick
HT:“Kuburlah Kami Hidup-
Hidup.”
Dengan terbitnya lima
buku puisi esai ini, sudah
terbit sekitar 18 buku puisi
esai. Direncanakan bulan
April 2014, akan terbit lima
buku puisi esai tambahan.
Dalam usianya yang relatif
pendek, puisi esai terdo-
kumentasi dalam total 23
buah buku puisi. Ini jumlah
sebuah publikasi genre baru
yang belum ada preseden-
nya dalam sejarah sastra
Indonesia.
Puisi esai yang dilahirkan
Denny JA kini membuka
dunia baru puisi. Ia kini
menjadi salah satu bunga
dan warna dalam aneka
bungan di taman sastra
Indonesia. (TIF)
Para Penyair Bersaksi Sosial
Melalui Peluncuran 5 Buku Puisi Esai
Dikemas dalam satu
panggung yang tak
biasa. Peluncuran itu
lebih mirip pertunjukan
teater atau wayang
modern.
Denny JA Sujiwo TejoFatin Hamama
HAUFAN HASYIM SALENGKE
K
ELUARGA korban pesawat Malaysia
Airlines (MAS) MH 370 yang hilang
sejak 8 Maret lalu kini semakin pu-
tus asa. Mereka mengumpat dan
menghujat pemerintah Malaysia yang diang-
gap tidak menghargai keluarga korban.
Seorang pria tidak henti-hentinya berteriak
sambil mengarahkan telunjuk ke sejumlah
utusan MAS yang menemui keluarga korban
di sebuah hotel di Beijing, China, Selasa (18/3).
“Kalian hanya datang dan pergi. Saya pikir pe-
merintah kalian (Malaysia) sangat mengerti ke-
napa kalian yang diutus ke sini. Karena kalian
selalu menipu kami, mengumbar kebohongan
kepada kami,” tukas pria lainnya.
Keluarga korban lainnya, seorang perempu-
an paruh baya, menuding pemerintah Malay-
sia tidak pernah transparan. Ia dan ratusan
keluarga korban menyatakan akan mogok
makan jika pemerintah Malaysia tetap tidak
memberikan penjelasan secara langsung.
Di saat para utusan MAS akan beranjak, tiba-
tiba puluhan keluarga korban meneriakkan
kata-kata yang sudah menjadi slogan mereka,
“Hargai nyawa manusia, jangan biarkan me-
reka (penumpang pesawat) menjadi korban
politik, beri tahu kami yang sebenarnya!”
Kemarahan dan kecaman terhadap Malaysia
juga menyebar di jagat maya. Bahkan, warga
China menuntut pemerintah mereka men-
jatuhkan sanksi terhadap Malaysia yang dinilai
lamban dalam merespons insiden hilangnya
pesawat yang sudah memasuki hari ke-12 itu.
“China telah meminta Malaysia Airlines agar
dengan sungguh-sungguh menanggapi per-
mintaan keluarga dengan pantas,” kata juru
bicara Kemenlu China, Hong Lei.
Tidak terkait
Sementara itu, seorang penyidik Amerika
Serikat yang terlibat dalam pencarian me-
ngatakan area pencarian lebih mungkin di-
fokuskan di wilayah selatan yang membentang
jauh ke Samudra Hindia.
“Ini daerah di luar jalur pelayaran normal,
di luar dari pola penerbangan komersial, ha-
nya ada beberapa perahu nelayan dan tidak
ada pulau-pulau,” kata pejabat itu sembari
memperingatkan bahwa pencarian bisa me-
makan waktu dalam hitungan minggu.
Kini tim pencari berpacu dengan waktu
karena kotak hitam (black box) pesawat yang
berisi rekaman penerbangan memiliki baterai
yang hanya bisa bertahan sekitar 30 hari. Ar-
tinya, tim pencari memiliki sisa waktu 18 hari
sebelum daya baterai itu habis.
Pada bagian lain, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menegaskan tujuh penumpang
pesawat MH 370 asal Indonesia, tidak terkait
dengan terorisme. Presiden menyatakan itu
terkait dengan permintaan Interpol Malaysia
atas data tujuh penumpang WNI.
“Tidak perlu ada kecurigaan seperti itu dari
hasil pengecekan kita di dalam negeri,” kata
Presiden saat memberikan arahan dalam ra-
pat kabinet terbatas di Jakarta, kemarin.
Kapolri Jenderal Sutarman menjelaskan
Polri telah menyerahkan data sidik jari tujuh
WNI yang diminta Interpol Malaysia. “Selama
ini (mereka) tidak terlibat apa pun di Indone-
sia,” ujarnya. Ketujuh penumpang WNI itu
ialah Firman Chandra Siregar, 25, Ferry Indra
Swadaya, 42, Herry Indra Swadaya, 35, Lomar
Sugianto, 47, Indra Suria Tanurisam, 57, Chyn-
thya Tio Vinny, 47, dan Willy Surijanto Wang,
53. (Reuters/CNN/Hym/Mad/Kim/Che/X-4)
haufan_hasyim@mediaindonesia.com
ASAP akibat pembakaran la-
han dan hutan di Riau belum
sepenuhnya bisa diatasi. Se-
telah sempat mereda akibat
diguyur hujan deras dalam tiga
hari terakhir, sejumlah titik api
kembali muncul kemarin.
Hasil pemantauan satelit
NOAA menunjukkan ada 8 titik
api (1 di Bengkalis, 2 di Dumai,
2 di Indragiri Hilir, 1 di Indra-
giri Hului, 1 di Pelalawan, dan
1 di Rohil). Adapun peman-
tauan Terra/Aqua (MODIS)
menunjukkan ada 18 titik api,
yakni di Bengkalis 8 titik, Du-
mai (4), Inhu (1), Meranti (1),
dan Pelalawan (4).
Kendati demikian, kualitas
udara di hampir semua lokasi
di Riau sudah membaik. “Ke-
cuali di Siak dan Perawang
yang memang dalam status
sangat tidak sehat,” kata Kepa-
la Pusat Data Informasi dan
Humas Badan Nasional Pe-
nanggulangan Bencana Sutopo
Purwo Nugroho, kemarin.
Sutopo menambahkan tim
penanggulangan asap terus
bekerja memadamkan api. Se-
lain itu, penegak hukum juga
terus memburu tersangka pe-
laku pembakaran.
Kemarin,misalnya,TimPem-
buru Pembakar Hutan dan La-
han di Riau menangkap enam
orang yang diduga sebagai
perambah di dua tempat ber-
beda. Empat orang ditangkap
di Bengkalis, sedangkan dua
lainnya ditangkap di Dumai.
Kepala Polres Bengkalis AKB
Andry Wibowo mengatakan
penangkapan empat tersangka
tersebut dipimpin Kapolsek
Bukit Batu, Komisaris Sasli,
bersama 30 personel.
“Tim kita terus menyisir se-
jumlah tempat terkait dengan
perambahan kawasan hutan
di sekitar cagar biosfer,” ujar
Andry.
Para tersangka berinisial R,
S, A, K tersebut, kata Andry,
menguasai lahan di sekitar
kawasan cagar biosfer untuk
dijadikan perkebunan sawit.
Tiap-tiap orang menguasai
empat hektare hingga belasan
hektare lahan.
Para perambah tersebut
membakar kawasan cagar
biosfer sebelum dijadikan per-
kebunan kelapa sawit.
Kepala Bidang Humas Polda
Riau AKB Guntur Aryo Tejo
mengatakan Polres Dumai me-
nangkap dua tersangka pem-
balakan liar dan perambah di
areal PT Suntara Gajapati, Sei
Sembilan, Kota Dumai. (BG/
Che/X-2)
KAMIS, 20 MARET 2014SELEKTA2
S
ELASA (18/3) sekitar pukul 22.00 WIB,
suasana di seputaran Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba
bising. Suara mesin truk yang terdengar
kasar memecah kesunyian malam Jl
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan.
Suasana itu terasa ketika 8 unit truk molen
tiba. Itulah kendaraan teranyar yang disita
terkait dengan tindak pidana pencucian
uang yang disangkakan terhadap Tubagus
Chaeri Wardana alias Wawan.
KPK memang tiada henti menyita aset yang
berhubungan dengan kasus adik Gubernur
Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut.
penyitaan truk-truk berukuran besar tentu
bukan urusan sepele bagi KPK. Lembaga
antirasywah itu pun lagi-lagi dibuat repot.
Lapangan parkir KPK yang telah
penuh dengan mobil sitaan tidak mampu
menampung truk berberat kosong 11,6 ton,
panjang 7,9 meter, lebar 2,5 meter, dan
tinggi 3,75 meter itu. Akhirnya, petugas
memilih memarkirkan truk itu di pinggir
jalan sisi kanan luar kompleks gedung KPK.
Menurut juru bicara KPK Johan Budi,
truk-truk molen berwarna putih bercampur
biru bertuliskan Jaya Beton Pragama itu
disita dari kantor leasing di kawasan Ciputat,
Tangerang Selatan.
“Mobil-mobil ini diduga merupakan aset
salah satu perusahaan milik TCW, PT Pasific
Bali Pragama. Kami masih akan melakukan
penyitaan lagi jenis truk molen,’’ jelasnya.
Inilah untuk kali pertama KPK menyita
truk molen yang biasa untuk mengecor jalan
atau gedung. Tak cuma diduga merupakan
hasil korupsi, uji kendaraan (KIR) truk-truk
itu pun ternyata sudah kedaluwarsa.
Masa berlaku uji KIR truk bernomor 20 (B
1962 SIN), misalnya, sampai 26 Maret 2013.
Lalu, untuk mobil nomor 23 (B 9190 SIN)
sampai 23 Mei 2013, nomor 17 (B 9165 SIN)
sampai 26 Maret 2013, nomor 21 (B 9187
SIN) sampai 23 Mei 2013, dan nomor 24 (B
9189 SIN) sampai 23 Mei 2013. Untuk truk
nomor 25 ( B 9192 SIN) sampai 23 Mei 2013,
adapun dua truk tanpa nomor (B 9238 SIN
dan B 9236 SIN) masa berlakunya habis 1
Oktober 2013.
Penyitaan truk molen menambah panjang
deret kendaraan terkait Wawan yang
sementara dikuasai KPK. Total 66 mobil dan
satu motor gede sudah disita. Puluhan di
antara kendaraan-kendaraan itu ialah mobil
supermewah semacam Lamborghini, Ferrari,
Rolls-Royce, dan Bentley yang harganya
miliaran rupiah per unit.
Jika truk molen membikin repot KPK
karena ukurannya yang besar, mobil-mobil
‘berdarah biru’ itu memaksa pula KPK
meminta bantuan teknisi khusus untuk
merawatnya. (Raja Eben Lubis/X-8)
KerabatKorban
UmpatDutaMAS
BERSIAGA: Warga suku Dani membekali diri dengan busur dan anak panah saat bersiaga di perkampungan mereka di Timika, Papua,
kemarin. Pertikaian antara suku Dani dan suku Moni yang terjadi sejak 4 Maret lalu telah menewaskan sembilan orang.
ANTARA/EVARUKDIJADI
Tim pencari pesawat MH
370 berpacu dengan
waktu karena usia baterai
dalam kotak hitam pesawat
maksimal 30 hari.
GiliranTrukMolenRepotkanKPK
Kualitas udara di hampir
semua lokasi di Riau
sudah membaik, kecuali di
Siak dan Perawang yang
memang dalam status
sangat tidak sehat.
TitikApikembaliMunculdiRiau
DISITA KPK:
Sebanyak 8 truk
pengaduk semen
yang bertulis Jaya
Beton Pragama
diparkir di sebelah
kanan Gedung
KPK, Jakarta,
kemarin. Mobil itu
disita KPK terkait
dengan dugaan
tindak pidana
pencucian uang
Tubagus Chaeri
Wardana.
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui
e-mail: interupsi@mediaindonesia.com
Facebook: Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com
MI/M IRFAN

3. KAMIS, 20 MARET 2014 WAWANCARA 3
HERA KHAERANI
D
I tengah gegap gempita
situasi perpolitikan nasio-
nal, termasuk dinamika
dalam pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono, ada
sosok yang acap kali luput dari
perhatian, yakni Wakil Presiden
Boediono. Namun, belakangan
namanya mencuat setelah kasus
skandal bailout Century Rp6,7
triliun bergulir di pengadilan tin-
dak pidana korupsi.
Wapres yang berlatar belakang
akademisi itu juga termasuk
sosok yang irit bicara kepada
pers sehingga namanya
tenggelam di antara ke-
riuhan popularitas tokoh
nasional lainnya.
Wartawan senior Naj-
wa Shihab menggali
berbagai hal menge-
nai sosok Boediono
dalam program Mata
Najwa yang ditayang-
kan di Metro TV, tadi
malam. Berikut pe-
tikannya:
(Tayangan di-
awali dengan rekaman kunjungan
Wapres Boediono dan Gubernur
DKI Joko Widodo ke SMAN 26 Ja-
karta. Namun, dalam rekaman itu
bukan Boediono yang dielu-elukan,
melainkan Jokowi).
Tidak terganggu dengan ang-
gapan kalah populer?
Popularitas tidak perlu dikejar.
Terganggu tidak, Pak, dengan
anggapan orang Bapak dikira ti-
dak melakukan apa-apa?
Sampai sekarang tidak, saya su-
dah puas.
Merasa terganggu dibanding-
bandingkan dengan JK (Jusuf
Kalla)? Katanya kan SBY-JK itu
rem-gas, kalau SBY–Boediono
rem-rem?
Tidak terganggu, rem dan rem ya,
tapi buktinya tidak mandek kan?
Tentang kabinet pelangi, men-
teri balela kepada Anda?
Di depan saya tidak.
(Pertanyaan berikut dari Najwa
Shihab ialah meminta pengalaman
dan kesan anggota kabinet Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Mari Elka Pangestu. “Dia tidak
banyak bicara, tapi tegas. Kalau
marah, tidak pernah kelihatan. Pak
Boediono itu saat memutuskan ba-
nyak pertimbangan,” kata Mari).
Pas marah situasi apa, tentang
apa? Terus kalau menteri be-
rantem, tentang apa?
Mari Elka: Pak Boed kalau marah
diamsaja,caramenunjukkanmarah-
nya keluar ruangan. Menteri bukan
berantem, selisih pendapat saat
rapat.
Ingat momen itu?
Tidak ingat lagi. Marah itu beban
bagi yang marah. Jadi, kayaknya
mungkin dianggap marah, tapi saya
mencintai mereka-mereka ini, tidak
pernah marah saya.
(Najwa Shihab juga minta kesan
kepada Menteri Keuangan Chatib
Basri).
Seperti apa Pak Boed?
Chatib Basri: Orangnya tidak
neko-neko, sederhana sekali (meng-
ulas cerita tentang batik seragam
hotel). Pernah sekali kita makan,
saya tidak sampai hati untuk bilang
celana Pak Boed robek. Pak Boed
sangat sederhana, tidak neko-neko,
firm saat mengambil kebijakan.
Bila terjadi perdebatan, biasanya
komentarnya cuma, ‘oh, gitu ya’.
Bajubatik,celanarobek,wapres
lo, Pak?
Betul, itu di Solo.
Melihat situasi sekarang de-
ngan ramainya isu Century, teber-
sit penyesalan kah?
Saya rasa perjalanan seseorang itu
ada garisnya, keadaan yang meng-
giring ke sana. Saya merasakan apa
yang saya pilih, ya itu. Saya tidak
merasa menyesal, sama sekali.
Yang jelas sekarang Century
memasuki babak baru. Dalam
babak baru Century, nama Anda
disebut 65 kali, apa yang terlin-
tas?
Sesuatu yang tidak saya duga, 65
kali, tapi tidak membuat saya ber-
pikir aneh-aneh. Saya merasa men-
dapat kesempatan pada masa krisis
bangsa ini. Saya hadapi proses
hukum, peradilan. Saya tidak ada
beban, saya mengambil keputusan
itu tulus dengan perhitungan lang-
kah yang tepat. Banyak komentar,
saya terima saja. Perekonomian kita
setelah 2008 terus maju dan tum-
buh. Kalau kita lihat, setelah krisis
itu negara kita jauh lebih baik dari
negara-negara lain.
Bailout Century, terpikir akan
dipersoalkan seperti BLBI (ban-
tuan likuiditas Bank Indonesia)?
Tidakterpikirbegitu.Saatitusama
teman-teman merasa ini situasi
yang harus mendapat penanganan
segera, tidak sempat berpikir bagai-
mana baik dibalas baik.
Spekulasi sistemis dan lainnya,
Anda melihatnya gimana?
Saya 30 tahun menggeluti masa-
lah ekonomi di pemerintah. Pernah
krisis mini, saya pernah melihat,
merasakan krisis itu bagaimana.
Memang krisis itu ada karakteris-
tiknya, baca situasi 2008 dari peng-
alaman 1998. Krisis itu ada suasana
yang harus kita tangani. Saya ang-
gap ini harus kita tangani dengan
cara tertentu.
Atau dengan insting bahasanya
Ibu Sri Mulyani?
Tidak banyak yang bisa kita
lakukan. Biasanya hanya ada dua
pilihan, A atau B. Misal bank ini di-
tutup atau biarkan dia lanjut kita se-
lamatkan. Tidak ada lagi kompromi
antara ditutup dan dibuka.
Anda memilih menyelamat-
kan. Konsekuensi itu sudah Anda
sadari?
Pada saat itu belum, tapi saya
merasa mendapat amanah. Saat In-
donesia mengalami kondisi seperti
itu, saya mengambil keputusan se-
perti itu, saya serahkan ke Yang di
Sana (Tuhan).
Betapa ketatnya Pak Boediono
soal urusan uang, urusan pemi-
sahan uang pribadi dengan uang
negara.
(Najwa mempersilakan Sekre-
taris Wapres Mohamad Oemar
bicara. “Saat pergi naik haji, be-
liau mengajak ibu dan keluarga.
Dia mengatakan karena saya niat
ibadah, saya dan keluarga harus
bayar. Bahan bakar pesawat, ong-
kos parkir, nanti (Boediono) setor
ke kas negara. Bapak menghitung
memang ia ingin beribadah. Lalu
saat di Kazakhstan, kaus singlet ti-
dak cukup, terpaksa sespri (sekre-
taris pribadi) dimintakan beli kaus
singlet tambahan. Sesudah sampai
di Jakarta, waktu itu dia tanya,
‘yang pakai singlet berapa, saya
ganti’, diganti dengan mengguna-
kan uang sendiri,” kata Mohamad
Oemar). (X-5)
Saya tidak Menyesal Sama Sekali
MI/ROMMY PUJIANTO
M
OBIL New Mazda2 kini
tampil dengan mata
menawan. Aspek eksterior
memang menjadi fokus
pabrikan asal Jepang itu demi menjadikan
hatchback yang diluncurkan pada
penghujung 2013 tersebut lebih trendi nan
memukau.
“Upgrade terbaru ini membuat Mazda2
semakin menarik. Style dan keamanan selalu
menjadi ciri khas line-up dari Mazda. Dengan
adanya nilai tambah dari kendaraan ini,
bertambah pula alasan bagi para pembeli
mobil baru untuk mempertimbangkan
menjadi pemilik kendaraan luar biasa ini,”
ujar Presiden Direktur PT
Mazda Motor Indonesia
(MMI) Keizo Okue di
sela-sela peluncuran New
Mazda2 di Kelapa Gading,
Jakarta.
Dari beberapa aspek
pemodi kasian, sisi
lampu depan (head lamp)
New Mazda2 mendapat
perhatian utama. Di era
industri otomotif yang
semakin mengusahakan
penghematan energi,
kendaraan yang telah terjual sebanyak 2.726
unit sepanjang Januari-Oktober itu kini
mengusung lampu depan tipe Light Emitting
Diode (LED) Re ector yang diklaim pertama
di kelasnya.
LED Re ector tersebut, seperti diakui pihak
PT MMI, menyebabkan konsumsi listrik yang
lebih rendah untuk lampu depan, waktu
pakai lebih panjang, plus semakin baiknya
pencahayaan New Mazda2.
Berdasarkan data MMI, jenis lampu depan
anyar ini hanya mengonsumsi 16 watt,
sedangkan lampu dari jenis bohlam halogen
menyedot 55-60 watt, dan lampu bohlam
Xenon HID ‘memakan’ 35-55 watt. Adapun
daya hidup LED Re ector mencapai 10 ribu
jam pemakaian, jauh dari bohlam halogen
(1.500-2.500 jam) serta bohlam Xenon HID
(2.500-3.500 jam).
LED Re ector ini juga disebut-sebut
MMI menciptakan visibilitas lebih baik di
malam hari. Objek-objek yang disinarinya
dapat terlihat lebih jelas dan natural berkat
temperatur warna yang menyerupai sinar
matahari.
Meski demikian, hanya dua dari tiga
variannya yang telah dimodali LED Re ector,
yakni tipe R dan RZ. Varian terbawah, yaitu
V, masih harus melanglang buana dengan
lampu depan halogen
Re ector.
Desain baru
Namun, seluruh tipe
mobil dengan kisaran
harga Rp196,8 juta-
RP237,8 juta (on the road
Jakarta) itu diberkahi
desain bemper depan
baru yang sporty, spoiler
di sisi samping dan atap,
plus lampu sein di kaca
spion kiri dan kanannya.
Knalpot kromnya kini juga diperpanjang
sehingga tampak ‘pamer’ dari bemper
belakang.
Soal keamanan, New Mazda2 memiliki
tur Speed Sensitive Auto Door Lock
System, Anti-lock Brake System (ABS) plus
Electronic Brakeforce Distribution (EBD), dan
Emergency Brake Assist (EBA), Dual SRS air
bag, hingga struktur bodi “Tripel-H” dari
Mazda Advanced Impact Distribution dan
Absorption System (MAIDAS).
Roda empat berkapasitas mesin 1.500
cc ini, menurut Okue, ditargetkan terjual
setidaknya 300 unit per bulan. (Xan/S-25)
Mata Menawan
New Mazda2
“Dari beberapa aspek
pemodifikasian, sisi lampu
depan (head lamp) New
Mazda2 mendapat perhatian
utama, yaitu mengusung lampu
depan tipe Light Emitting Diode
(LED) Reflector yang diklaim
pertama di kelasnya.”
Boediono
Wakil Presiden Indonesia

4. SIMULASI
PEMUNGUTAN
SUARA: Anggota
Panitia Pemungutan
Suara (PPS)
memperlihatkan surat
suara yang telah
dicoblos saat simulasi
pemungutan suara
di Kendari, Sultra,
kemarin. KPU Kota
Kendari bersama PPS
melakukan simulasi
agar petugas TPS
memahami aturan dan
tata cara pemungutan
suara hingga
penghitungan pada
Pemilu 9 April.
KAMIS, 20 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
SETELAH menunggu tiga bu-
lan sejak pembentukannya,
Dewan Etik Mahkamah Kon-
stitusi akhirnya dikukuhkan
dan mulai bertugas.
Dewan Etik menerima la-
poran dari masyarakat terkait
pelanggaran yang dilakukan
oleh hakim konstitusi.
Kemarin, di Gedung Mah-
kamah Konstitusi juga di-
lakukan pertemuan antara
seluruh anggota Dewan Etik,
8 hakim konstitusi, dan 3
orang panitia seleksi Dewan
Etik.
Berdasarkan Peraturan MK
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Majelis Kehormatan MK, De-
wan Etik yang dibentuk ber-
sifat tetap dan independen.
Mereka bekerja setiap hari
untuk menjaga, mencegah,
dan menerima laporan dari
masyarakat mengenai potensi
pelanggaran etik oleh hakim
konstitusi.
Dewan etik ini bekerja se-
tiap hari dan ditempatkan di
Gedung MK lantai 15 atau satu
lantai dengan ruangan Ketua
MK. Mantan Hakim Konsti-
tusi Abdul Mukthie Fadjar
terpilih sebagai Ketua Dewan
Etik. Anggotanya dari kalang-
an akademisi ialah Zaidun
dan tokoh masyarakat Hatta
Mustaffa.
Dewan Etik berwenang
memeriksa dan memberikan
pertimbangan terhadap pe-
rilaku hakim yang dianggap
melanggar kode etik.
Jika pelanggaran yang di-
lakukan hakim konstitusi
dinilai oleh Dewan Etik me-
rupakan suatu pelanggaran
yang ringan, hakim konsti-
tusi terkait cukup dipanggil
dan ditegur secara lisan atau
tulisan.
Namun, jika Dewan Etik
menilai pelanggaran yang
dilakukan hakim konstitusi
termasuk pelanggaran berat,
atau telah mendapat teguran
sebanyak tiga kali, Dewan
Etik mengusulkan pemben-
tukan Majelis Kehormatan.
Majelis Kehormatan terdiri
dari lima orang, yaitu tiga
anggota Dewan Etik itu sen-
diri, ditambah satu unsur
dari Komisi Yudisial dan
hakim konstitusi.
Dewan Etik secara terbu-
ka menerima laporan dari
masyarakat berupa laporan
tertulis. Untuk mekanisme-
nya, laporan tersebut diterima
melalui Sekretariat Dewan
Etik yang berada di Gedung
MK dan kemudian akan di-
sampaikan langsung ke De-
wan Etik.
Sembilan laporan
Kemarin, Ketua MK Ham-
dan Zoelva langsung menye-
rahkan sembilan laporan
yang sudah diterima Dewan
Etik dari masyarakat menge-
nai pelanggaran yang dilaku-
kan hakim konstitusi.
“Dengan terbentuknya De-
wan Etik, penyaluran laporan
masyarakat akan langsung
ke Dewan Etik tanpa dibaca
oleh Ketua MK dan hakim.
Selanjutnya, Dewan Etik yang
menindaklanjutinya. Dengan
terbentuknya Dewan Etik,
MK betul-betul terjaga dan
kami dapat dijaga oleh beliau-
beliau (dewan etik),” ujar
Hamdan.
Sementara itu, Ketua De-
wan Etik Abdul Mukhtie me-
ngatakan siap menjaga dan
menumbuhkan kepercayaan
publik terhadap MK. “Kami
mengucapkan bismillah me-
laksanakan amanah ini un-
tuk menjaga kehormatan
hakim. Kami dipercaya ikut
menjaga institusi yang sangat
membanggakan, yang kini te-
ngah berupaya memulihkan
kepercayaan masyarakat,”
ujar Mukhtie.
Terlebih, tambahnya, pas-
capemilu legislatif dan pas-
capilpres merupakan titik
rawan dalam menyelesaikan
perselisihan hasil pemilu.
Walaupun berkantor di
Gedung MK dan satu lan-
tai dengan ruangan Ketua
MK, Mukhtie menegaskan
tidak akan terpengaruh dan
terganggu oleh siapa pun,
termasuk Ketua MK, dalam
mengambil keputusan serta
mengawasi hakim konstitusi.
“Setelah ini, kami akan menyi-
apkan dan menandatangani
pakta integritas bagi kami sen-
diri,” tegas Mukhtie. (AI/P-4)
DewanEtikSiapAwasiHakimKonstitusi
MI/RAMDANI
DEWAN ETIK: (Dari kiri) Hakim Konstitusi Arif Hidayat, anggota Dewan Etik Zaidun dan Hatta Mustafa,
Ketua MK Hamdan Zoelva, serta Ketua terpilih Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar
seusai deklarasi tanda dimulainya tugas Dewan Etik Mahkamah Konstitusi di MK, Jakarta, kemarin.
P
USAT Kajian Anti
Korupsi (Pukat) Uni-
versitas Gadjah Mada
Yogyakarta menyim-
pulkan, seluruh partai politik
yang punya perwakilan di
DPR dan menteri di Kabinet
Indonesia Bersatu 2009-2014
terlibat korupsi.
Direktur Pukat Hasrul Halili
kepada wartawan di Yogya-
karta, kemarin, mengatakan
kesimpulan itu diperoleh dari
hasil penelitian yang dilaku-
kan Pukat selama 2 bulan (15
Januari- 15 Maret 2014).
“Tidak ada satu pun partai
yang memiliki kader yang
menduduki jabatan publik
yang tidak memiliki kaitan de-
ngan korupsi,” katanya.
Menurut dia, dalam keter-
kaitan dugaan korupsi politik,
Partai Demokrat menempati
kedudukan pertama dengan
persentase 28,40%, disusul
Partai Hanura (23,50%), PDIP
(18,08%), PKS (17,24%), Partai
Golkar (16,03%), PKB (14,28%),
PPP (13,16%), dan Partai Ge-
rindra (3,85%).
Ia menilai sama sekali ti-
dak ada perbedaan signifikan
apabila dilihat dari intensitas
korupsi antara partai yang
tergabung dalam koalisi, an-
tara lain Partai Demokrat, PKS,
Golkar, PPP, dan PKB, maupun
partai di luar koalisi, yakni
PDIP, Partai Gerindra, dan Par-
tai Hanura.
“Posisi dalam tampuk pe-
merintahan atau yang men-
jadi bagian dari koalisi dan
sebaliknya tidak selalu linear
dengan intensitas korupsi
politik,” katanya.
Menurut dia, kasus korupsi
yang menjerat partai politik
di parlemen sangat beragam
apabila ditinjau dari jenis dan
sektor publik yang terkait.
Jenis dan sektor publik sangat
terkait dengan posisi anggota
parpol di setiap komisi yang
ada di DPR RI.
Ia mencontohkan Partai Gol-
kar diduga terlibat kasus peng-
adaan Alquran di Kemente-
rian Agama, kasus pemerasan
BUMN, kasus PON Riau, serta
kasus SKK Migas. PDIP diduga
terlibat kasus suap deputi Gu-
bernur Senior BI, kasus e-KTP,
dan kasus simulator.
Selanjutnya,PartaiDemokrat
diduga terlibat kasus Hamba-
lang, kasus pembangunan
Wisma Atlet Palembang, kasus
SKK Migas, kasus simulator
SIM, kasus suap TVRI, dan
kasus alkes Kemenkes.
Partai Amanat Nasional
(PAN) diduga terlibat kasus
DPPID, SKK Migas, dan kasus
Hambalang. Sementara itu,
PPP terkait kasus bibit jagung
Kementerian Pertanian, SKK
Migas, dan kasus Hambalang.
Masyarakat permisif
Di tempat berbeda, Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Adnan Pandu
Praja mengatakan pihaknya
telah menggelar survei untuk
merekam persepsi masyara-
kat atas pola pilihan politik
mereka.
Dari survei terhadap 1.200
responden, KPK mendapati pe-
rilaku masyarakat yang makin
menganggap politik uang itu
merupakan sebuah kelaziman
dalam dunia politik.
Hasil survei menunjukan
71,72% responden mengang-
gap politik uang itu lazim dan
lumrah. Dari 10 kota/kabupa-
ten yang disurvei, masyarakat
Medan, Sumatra Utara, paling
tinggi melihat politik uang
itu lazim, yakni sebesar 88%.
Kemudian disusul Ambon
sebesar 86,67% dan Jakarta
sebesar 84,89%.
“Hasil penelitian KPK juga
menunjukanbahwamenjelang
pemilu, terjadi peningkatan
tajam dalam dana hibah dan
bantuan sosial. Dana hibah se-
bagian besar diberikan ke lem-
baga yang mempunya afiliansi
dengan kepala daerah,” imbuh
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto. (Ben/P-1)
agus_utantoro
@mediaindonesia.com
Jenis dan bentuk korupsi terikat kuat dengan posisi
anggota partai politik di setiap komisi yang ada di DPR.
SemuaPartai
LamaKorup
AGUS UTANTORO
TIM Advokasi Jakarta Baru ke-
marin mendaftarkan gugatan
terhadap Joko Widodo (Jokowi)
terkait dengan rencananya
meninggalkan jabatan sebagai
Gubernur DKI Jakarta sebelum
masa baktinya habis pada 2018
mendatang.
“Saya menggugat ke Peng-
adilan Negeri Jakarta Pusat
ini juga karena konsisten de-
ngan perjuangan (mendukung
Jokowi), kami berharap Jokowi
jangan sampai berhenti di te-
ngah jalan dan menjalankan
tugas sampai periodenya se-
lesai,” ujar juru bicara Tim
Advokasi Jakarta Baru, Ade
Dwi Kurnia, saat mendaftar-
kan gugatannya ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
Ia meminta Jokowi untuk
konsisten dengan beberapa
kontrak politik yang diteken-
nya. Bahkan kontrak politik
itu diteken Jokowi di atas surat
yang bermeterai di hadapan
sejumlah relawan.
“Sikap Jokowi untuk ber-
henti sebagai gubernur sebe-
lum merealisasikan program-
program kerakyatan ini sa-
ngatlah tidak patut dan kami
anggap merupakan perbuatan
melawan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Per-
data. Jokowi juga pernah me-
nyampaikan agar diingatkan
jika selama bertugas sebagai
gubernur ada hal-hal yang me-
nyimpang dari tugasnya seba-
gai gubernur,” ungkap Ade.
Di tempat berbeda, terkait
dengan rencana Jokowi yang
akan maju menjadi calon pre-
siden (capres), Wakil Ketua
Umum Partai Gerakan Indone-
sia Raya (Gerindra) Fadli Zon
mengatakan partainya hingga
saat ini masih fokus pada pe-
menangan pemilu legislatif.
Harapannya, Gerindra dapat
memperoleh suara di atas 20%
sehingga bisa mengusung sen-
diri pasangan capres-cawapres
tanpa perlu berkoalisi.
Hal itu, sambungnya, tak
lepas dari sirnanya hubungan
mesra Gerindra-PDIP yang
dibangun selama ini setelah
PDIP mengajukan Jokowi se-
bagai capres.
“Gerindra sudah menetap-
kan Prabowo Subianto sebagai
capres. Banyak aspirasi dari
kader partai dan masyarakat
mengenai siapa yang pantas
untuk disandingkan dengan
Prabowo. Ada usulan dari
masyarakat untuk menyan-
dingkan Prabowo dengan Ke-
tua KPK Abraham Samad. Saya
pikir ini usulan yang bagus,”
terangnya. (Ver/*/P-1)
SEBENTAR lagi, rakyat Indone-
sia akan memasuki pesta demo-
krasi lima tahunan. Masa kam-
panye terbuka dari 16 Maret
hingga 5 April memaksa setiap
partai politik mengerahkan
seluruh daya dan upaya untuk
mendekati calon pemilih.
Di tengah keterbatasan waktu
dan tenaga serta materi yang
dimiliki, Partai NasDem tidak
surut langkah untuk menyu-
arakan gerakan perubahan di
setiap kota yang disambangi.
Perjalanan kampanye nasio-
nal Partai NasDem, kemarin, di-
mulai dari Kota Semarang, Jawa
Tengah, menuju Kota Pangkal
Pinang, Bangka Belitung. Kota
Serumpun Sebalai menjadi sak-
si gerakan perubahan restorasi
yang diusung Ketua Umum Par-
tai NasDem Surya Paloh.
Dalam orasinya, Surya me-
nekankan komitmen dan sikap
politik NasDem yang dilahirkan
dari semangat dan tekad untuk
menciptakan gerakan peru-
bahan bagi bangsa.
“Indonesia harus lebih baik.
Itu cita-cita dan sikap politik
kita. Kalau ada tekad dan sema-
ngat maka itu harus bisa,” kata
Surya di depan 6.000 kader dan
simpatisan Partai NasDem di
Lapangan Bangka City, Bangka
Belitung, kemarin.
Dikatakannya, Bangka memi-
liki kekayaan alam yang sangat
luar biasa. Namun, menurut
Surya, diperlukan perubahan
pada sistem pengelolaannya
sehingga bisa memberikan ke-
sejahteraan yang lebih adil bagi
rakyat Bangka.
Kampanye terbuka Partai
NasDem di Bangka turut dira-
maikan band Radja, penyanyi
dangdut Kristina dan Tommy
Ali. Vokalis band Radja Ian
Kasela dan Kristina juga turut
memberikan pendidikan politik
melalui lagu.
TamanSiringLautdepanKan-
tor DPRD Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan, menjadi
lokasi kampanye berikutnya.
Surya berangkat dari Bangka
pukul 12.00 WIB dan tiba pukul
15.00 WIT di Bandara Perintis
Gusti Sjamsir Alam, Kotabaru.
Cuaca yang tidak bersahabat
tak menjadi penghalang ribuan
kader dan simpatisan Kotabaru
yang sejak pukul 11.00 WIT ber-
kumpuldiTamanSiringmenanti
kedatangan Surya Paloh.
Surya mengawali orasi poli-
tiknya dengan menyampaikan
terima kasih kepada kader Nas-
Dem. “Saya bersyukur kepada
Allah SWT, pertama kali saya
injakkan kaki di Kota Zamrud
Khatulistiwa. Meski hujan de-
ras, kalian tetap antusias,” kata
Surya. (Yah/FR/RF/P-4)
JadiCapres,Jokowi Digugat
DenganTekadKuat,PerubahanBisaTerjadi
MI/PANCA SYURKANI
PEMILIH MUDA PARTAI NASDEM: Ribuan kader dan simpatisan pemilih muda Partai NasDem mengikuti
kampanye terbuka yang dihadiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Lapangan Grand
Bangka City, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, kemarin.
ANTARA/EKHO ARDIYANTO

5. P
ERMASALAHAN tenaga kerja
Indonesia (TKI) atau buruh
migran masih diwarnai kisah
pilu. Entah sudah berapa kasus buruh
migran kita yang dianiaya hingga cacat
atau meninggal, terutama di sektor TKI
informal atau penata laksanaan rumah
tangga (PLRT).
Sering dengan itu, pemerintah
tampaknya masih percaya diri untuk
meneruskan program pengiriman TKI
informal karena pihak pemerintah,
baik Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi atau Badan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) berkilah bahwa
kasus penganiayaan hanya segelintir jika
dibandingkan dengan kisah kesuksesan
TKI di luar negeri.
Tak mengherankan bila pemerintah
masih bangga menyebut mereka sebagai
‘pahlawan devisa’ sehingga jumlah
pengiriman TKI sektor informal terus
meningkat dari tahun ke tahun. Belum
lagi yang ke luar melalui jalur ilegal.
Kondisi itu tentu menyedihkan karena
menunjukkan negara belum menjamin
rakyatnya hidup secara layak.
Data BNP2TKI memang menyebutkan
bahwa dari 494.609 TKI yang bekerja
di luar negeri selama 2012, terjadi
perubahan tren yang positif. Yaitu
jumlah TKI sektor formal mengungguli
jumlah sektor informal. Sektor formal
jumlahnya mencapai 258.411 orang,
sedangkan TKI informal berjumlah
236.198.
Angka tersebut jauh berbeda dari
dua tahun sebelumnya. Pada 2011, TKI
informal berjumlah 316.325 orang,
sedangkan yang formal hanya 264.756
orang. Pada 2010, perbandingannya
bahkan nyaris empat kali lipat. TKI
sektor informal jumlahnya mencapai
415.121 orang, sedangkan sektor formal
hanya 124.683 orang.
Meskipun tren penempatan TKI positif,
seharusnya pemerintah mempunyai
agenda untuk menyetop TKI sektor
informal demi harkat dan martabat
bangsa. Bagaimana pandangan 12 partai
politik peserta Pemilu 2014 terhadap
permasalahan buruh migran? Berikut
petikannya. (Alw/P-3)
KAMIS, 20 MARET 2014 PLATFORM PARTAI 5
1 Partai NasDem
Imam Nachrawi
Sekjen DPP PKB
BNP2TKI harus lebih profesional, lebih kuat, bernyali, dan punya
kenekatan yang maksimal. Karena sesungguhnya ujung tombak
dari negosiasi antara pemerintah maupun pihak ketiga kepada
pemerintah negara tujuan tenaga kerja migran kita menjadi
tugas pokok. Yang lebih penting ialah perlindungan terhadap
buruh migran kita di luar negeri. Mestinya, BNP2TKI menjadi
koordinator kelembagaan terkait untuk perlindungan. Namun,
selama ini cenderung BNP2TKI berada di belakang dan mendor-
ong Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kemente-
rian Luar Negeri yang bertanggung jawab. Kunci strategisnya ada
pada perlindungan buruh migran. Kehadiran lembaga negara
yang ditugasi untuk itu, baik advokasi, pengawalan, sampai TKI
merasa dilindungi dan disayangi negaranya. (Wta/P-3)
Rieke Diah Pitaloka
Ketua DPP PDIP
KINERKA BNP2TKI tentu harus dikoreksi, tapi bukan badannya
yang dihilangkan. Sebagai negara yang dikategorikan pengirim
buruh migran, memang semestinya punya lembaga khusus
yang menangani. Kemenakertrans tak akan mampu menangani
masalah buruh dalam negeri, buruh migran, dan transmigrasi
tanpa di-backup lembaga khusus yang menangani buruh mi-
gran. Apalagi, dengan kasus ketenagakerjaan di dalam negeri
yang ibarat gunung es. Selain kinerja, yang harus ditingkatkan
dan dibenahi ialah indikasi keterlibatan oknum birokrat da-
lam perdagangan TKI yang harus dibongkar, dibersihkan dari
mafia perdagangan TKI. Pelakunya meski itu pejabat harus
diberi sanksi hukum dan tentu dicopot dari jabatannya. Peja-
bat negara, pejabat tinggi negara terutama di Kemenakertrans,
BNP2TKI maupun Kementerian Luar Negeri tidak boleh ada
yang memiliki bisnis TKI. (Wta/P-3)
Rully Soekarta
Ketua DPN PKPI
MASALAH itu berantai dengan sistem peraturan kita yang
berlaku sekarang. Menurut kami, bukan masalahnya BNP2TKI
baik atau tidak. Namun, harus ada evaluasi karena banyaknya
kejadian di luar negeri yang menimpa para buruh migran kita.
Kenapa banyak yang teraniaya dan terzalimi? Tugas BNP2TKI
itu mengurus dan memperhatikan itu. Apa kerja sama antarne-
gara tidak baik, atau SDM kita yang belum siap untuk dikirim
ke luar negeri? Masalah ini terjadi karena negara tidak bisa
memberi kebutuhan cukup pada rakyatnya. Kalau semua ter-
penuhi, mereka tidak perlu berangkat dan teraniaya di negeri
orang. (Wta/P-3)
Okky Asokawati
Ketua DPP PPP
KALAU kami lihat belum ada hasil kinerja BNP2TKI yang signifi-
kan. Kalau mereka sesumbar bahwa kartu tanda kerja luar negeri
(KTKLN) adalah satu kinerja yang baik, justru yang saya dapati di
lapangan, khususnya dari buruh migran justru KTKLN memberat-
kan mereka.Menurut BNP2TKI, KTKLN ialah cara mereka menda-
pat data TKI di luar negeri. Tapi, menjadi berat karena kemudian
dijadikansatudenganasuransi.Sementarabagiburuhmigranyang
kerja di luar, mereka sudah ikut asuransi di sana. Ketika pulang
pun, mau reimburse KTKLN tidak bisa dengan cepat mereka dap-
atkan. Jadi kinerja BNP2TKI terkait data masih belum baik. Selain
itu, dengan adanya BP3TKI di daerah terjadi gesekan dengan dinas
tenaga kerja dan transmigrasi. Kalau di daerah ada friksi dengan
dinaskertrans,diatasnyajuga,yakniKementerianTenagaKerjadan
Transmigrasi dengan BNP2TKI juga ada benturan. (Wta/P-3)
BM Wibowo
Sekjen DPP PBB
BILA melihat kaitannya dengan TKI, itu harus rapi mulai dari
penyiapan, penempatan di negara tujuan, pelayanan selama di ne-
gara tujuan, sampai keamanan ketika mereka pulang. Sebetulnya
bukan hanya BNP2TKI, tapi kebijakan sesungguhnya banyak yang
ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi, kalau
sepanjang itu semua bagus, bisa meningkat kualitasnya. Sehingga,
di sana tidak hanya kebanyakan jadi pembantu rumah tangga.
Persaingan di profesi yang bagus juga berat. Jangan sampai me-
nerima ketidakadilan. Moratorium sudah dilakukan, tetapi masih
bocor. Ada buruh migran yang bermasalah, setelah ditelusuri dia
berangkatsaatmoratoriumberjalan.Moratoriumitujanganterlalu
lama. Cukup dua tiga bulan. Itu kan untuk menyelesaikan banyak
hal agar penanganan masalah bisa cepat terurai. (Wta/P-3)
Djamal Aziz
Politikus Partai Hanura
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN yang sebelumnya berpihak kepada pe-
layanan masyarakat sebaiknya perlu dilanjutkan, tetapi yang
tidak berpihak menuju ketertiban dan perlindungan harus di-
evaluasi oleh BNP2TKI. Sebelum ada konsep yang jelas ke depan
mengenai sistemnya akan seperti apa, sebaiknya moratorium
pengiriman buruh migran ke luar negeri jangan dibuka dulu.
Tidak ada gunanya kalau moratorium dilakukan, tetapi tidak
ada pembentukan sistem perlindungan kepada para buruh mi-
gran. Sistem yang disiapkan harus menyeluruh, negara tujuan
juga harus sejalan dengan kita. Suka tidak suka, mereka harus
ikut dengan sistem dan pola yang sudah ditetapkan pemerintah
Indonesia. (Wta/P-3)
Suhardi
Ketua Umum DPP Partai Gerindra
SAYA kira yang paling berhasil itu kalau semakin sedikit yang
kerja di luar negeri dan makin banyak yang pulang dan kerja di
dalam negeri. Karena kehidupan yang paling bagus di Republik
ini mereka bisa berkumpul dengan keluarga, mendidik anak, dan
membangun negaranya. Alasan lain, kalau berkumpul di kelu-
arga bisa membuat generasi bangsa lebih berkualitas. Karena
anak tanpa didikan ibunya akan berkembang tidak baik. Yang
harus menjadi catatan, kepastian hukum, jaminan keamanan
penting sekali, juga kesehatan jiwa dan raga. Saat ini masih
jauh dari yang selayaknya. Ini penting dibenahi sehingga tidak
sekadar mengirimkan tenaga kerja, tapi mereka di sana tersiksa
jasmani rohani. Ini menyedihkan. Makanya pemerintah harus
intensif mengembalikan mereka ke tanah air. (Wta/p-3)
Dhiana Anwar
Politikus Partai Demokrat
BNP2TKI harus bisa menyelesaikan masalah tenaga kerja Indo-
nesia yang mengadu nasib di luar negeri, khususnya di Arab
Saudi sehingga masalah tenaga kerja kita di luar negeri bisa
diminimalisasi. Bukan hanya perlindungan terhadap buruh
migran, tetapi mulai dari rekrutmen sampai pemulangan.
Lembaga BNP2TKI harus melakukan perubahan yang signi-
fikan. Yang sudah baik tetap dipertahankan dan dilanjutkan,
yang masih belum memuaskan para pihak harus diperbaiki
secepatnya. Moratorium pengiriman buruh migran harus tetap
dilanjutkan selama belum ada kesepakatan yang matang. Ka-
rena mereka juga memerlukan kita. Kita harus punya wibawa
sehingga posisi tawar kita kuat. Kalau terlalu mengalah mereka
bisa seenaknya kepada kita. Tanpa buruh migran kita, mereka
kewalahan. (Wta/P-3)
Yahdil Abdi Harahap
Wakil Sekjen DPP PAN
BANYAK yang harus diperbaiki oleh BNP2TKI. Harus ada evalu-
asi kebijakan dan kesiapan tenaga kerja kita untuk ditempatkan
di luar negeri. Mesti ada perbaikan signifikan ke depan sehingga
bisa meminimalisasi masalah-masalah tenaga kerja kita di luar
negeri. Selain itu, perlindungan terhadap tenaga kerja kita ha-
rus menjadi fokus oleh BNP2TKI. Kelemahan lain yang menjadi
catatan ialah sosialisasi yang harus ditingkatkan, terutama ten-
tang proses yang berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja kita
masih minim. Masih banyak yang harus diperbaiki. Moratorium
pengiriman tenaga kerja masih perlu dilakukan di beberapa ne-
gara. Bukan berarti harus betul-betul dihentikan. Namun, per-
baikan atau pembicaraan intensif terhadap negara-negara yang
bermasalah harus dilakukan intensif. Karena itu, kebutuhan di
negara-negara lain bisa kita manfaatkan. Jangan moratorium
itu dibiarkan tanpa ada komunikasi maksimal dan tanpa ada
tekanan dari BNP2TKI serta dari pemerintah. (Wta/P-3)
ANTARA/YUDHI MAHATMA
ANGKATAN KERJA: Pencari kerja melakukan registrasi dalam bursa lowongan kerja yang
ditawarkan sejumlah perusahaan di Career Expo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).
Data BNP2TKI menyebutkan bahwa dari 494.609 TKI yang bekerja di luar negeri selama 2012,
terjadi perubahan tren yang positif.
2 PKB
3 PKS
4 PDIP
5 Partai Golkar
6 Partai Gerindra
7 Partai Demokrat
9 PPP
10 PARTAI HANURA
14 PBB
15 PKPI
8 PAN
Haru Biru TKI
belum Berlalu
Lathifa Al Anshori
Politikus Partai NasDem
KINERJA BNP2TKI saat ini sudah baik, tetapi harus ada pembe-
nahan kinerja secara keseluruhan. Tugas-tugas tertulis harus
dilakukan secara maksimal. Tidak hanya untuk sekadar me-
menuhi kewajiban. Selain itu, BNP2TKI harus bisa lebih memihak
dan mengayomi buruh migran di luar negeri. Banyak pekerjaan
rumah BNP2TKI yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh.
Permasalahan buruh migran di setiap negara juga berbeda-beda.
Kebijakan yang ada sudah baik, tetapi aplikasinya belum maksi-
mal. Jadi, kami harap dalam waktu dekat dapat kita lihat BNP2TKI
yang benar-benar berpihak pada kelangsungan kebijakan tenaga
kerja kita di luar negeri. Kebijakan apa pun, aplikasinya harus
memihak kepada rakyat karena mereka yang akan menjalani
dan mendapatkan efeknya secara langsung. (Wta/P-3)
Poempida Hidayatullah
Ketua DPP Partai Golkar
KAMI di DPR berhasil membentuk tim pengawas TKI. Tim ini
baru berjalan sejak akhir 2013. Temuan-temuan kami sudah
banyak. Sudah berhasil melakukan pemetaan dari berbagai
macam masalah. Yang menyebabkan penanganan proses pengiri-
man buruh migran ialah penanganan masalah yang ada selalu
bermasalah. Dan, masalah yang sama selalu berulang. Ini meli-
batkan instansi, banyak yang bertanggung jawab. Menurut saya,
titik lemah terjadi karena diskoordinasi dari setiap lembaga
yang terkait. Terakhir masalah kurangnya pengawasan dari pe-
negakan hukum. Harus ada koordinasi yang baik antarlembaga
terkait. BNP2TKI selama ini menunjukkan bagian dari masalah
diskoordinasi. Bahkan, terkesan bersaing dengan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (Wta/P-3)
Indra
Ketua DPP PKS
PERUBAHAN mendasar yang harus dilakukan ialah mengubah
cara berpikir bahwa TKI bukan komoditas. Bukan warga negara
kelas dua. Jangan dijadikan sebagai komoditas bisnis mereka
harus mendapat perlindungan utuh dari negara. Perubahan itu
dimulai dari rekrutmen. Sekarang masalahnya perlindungan
buruh migran sangat minim. Mulai dari calo yang bermain,
pendidikan yang tidak cukup, dan ketika di luar negeri tidak
mendapat perlindungan memadai. Saat pulang pun tidak di-
hargai. Ini terjadi karena cara berpikir seakan mereka warga
kelas dua. BNP2TKI pun masih terkesan mengarah ke sana.
Orientasinya bagaimana menyuplai buruh migran. Kemudian,
masalah pungutan liar dan birokrasi masih banyak keluhan
yang kita dapatkan. (Wta/P-3)
ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO
TKI SEKTOR FORMAL: Tenaga Kerja Indonesia menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
(KTKLN) saat pemberangkatan TKI sektor formal oleh BNP2TKI di Ciracas, Jakarta Timur,
beberapa waktu lalu.

6. IKATAN Hakim Indonesia Ca-
bang Mahkamah Agung akan
konsultasi ke Komisi Pem-
berantasan Korupsi terkait
dengan pembagian suvenir
berupa Ipod (peranti musik)
seharga Rp700 ribuan dalam
resepsi pernikahan anak Nur-
hadi, Sekretaris Mahkamah
Agung.
“Kami akan melakukan
klarifikasi ke KPK. Jika KPK
nantinya memutuskan Ipod
itu termasuk gratifikasi, pa-
ra hakim bersedia untuk
mengembalikannya,” kata
Ketua I Ikatan Hakim Indone-
sia (Ikahi) Cabang MA Gayus
Lumbuun, dalam konferensi
pers di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, klarifikasi itu
diperlukankarenayangmasih
menjadi perdebatan ialah soal
nilai Ipod tersebut termasuk
grafitasi atau bukan.
“Apakah Ipod itu dihargai
sewaktu beli atau berdasar-
kan harga sekarang. Kalau
harga beli sekarang, nilainya
menjadi Rp600 ribu-Rp700
ribu,” jelas Gayus.
Namun, lanjutnya, berda-
sarkan dokumen yang dise-
rahkan oleh Sekretaris MA
Nurhadi, sebanyak 2.500 Ipod
itu dibeli menantu Nurhadi
di Amerika Serikat pada Juli
2013.
“Di data invoice disebutkan
bahwa Ipod dibeli di Amerika
Serikat, kemudian dibawa
ke Singapura, dan sampai ke
Surabaya ke alamat besan
Pak Nurhadi. Harga di invoice
tercantum Rp480 ribu per
pieces (satuan),” kata Gayus.
Sebuah barang dinyatakan
sebagai barang gratifikasi jika
harganya di atas Rp500 ribu,
yang tertuang dalam SKB Ta-
hun 2009 butir 2.2 jo Pasal 6
ayat (3) huruf q SK KMA No
215/KMA/SK/XIII/2007.
Menurut Gayus, dengan
adanya dokumen tersebut,
rapat Ikahi Cabang MA yang
dihadiri 60 hakim memutus-
kan bahwa suvenir Ipod dari
Sekretaris MA Nurhadi tidak
termasuk gratifikasi.
“Namun, sebagai warga
negara yang baik, kami akan
tetap melakukan klarifikasi
ke KPK,” katanya.
Saat ditemui secara terpi-
sah, Ketua KPK Abraham
Samad menyarankan Sekreta-
ris MA Nurhadi agar tidak
hidup bermewah-mewah,
sederhana saja.
“Jadi kemewahan, kehi-
dupan yang hedonis, serta
tamak itu cikal bakal perila-
ku korup. Oleh karena itu,
sebaiknya penyelenggara
negara itu tidak hidup ber-
lebihan,” kata Abraham, ke-
marin. (Ant/Cah/P-2)
SRI UTAMI
P
E N G U N G S I Syiah
Sampang yang ham-
pir dua tahun ting-
gal di Rumah Susun
Sewa Puspo Agro, Sidoarjo,
Jawa Timur, akan mengambil
langkah tegas dengan kembali
ke kampung halaman mereka
di Sampang, Madura. Sikap
pulang tanpa difasilitasi pe-
merintah itu ditempuh sete-
lah tidak ada kepastian bagi
pengungsi untuk bisa kembali
dan hidup layak di kampung
mereka meski Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah tiga
kali menjanjikan perdamaian
kepada kelompok minoritas
tersebut.
Sekjen Ahlul Bait Indonesia
(ABI) Ahmad Hidayat menjelas-
kan pemerintah baik Presiden
SBY, Gubernur Jawa Timur,
maupun Bupati Sampang tidak
kunjung merealisasikan janji
memulangkan warga Syiah
Sampang di kampung halaman
mereka.
“Bahwa sejak peristiwa ke-
kerasan yang dialami warga
Syiah Sampang, penanganan
pemerintah masih sebatas
janji untuk penyelesaian ka-
sus intoleransi. Kami sudah
mengikuti dan menghormati
proses konstitusi, tapi akhirnya
hanya diberi janji,” jelasnya di
Gedung ABI Jakarta, kemarin.
Kelompok Syiah yang meng-
ungsi sekarang mengambil
inisiatif untuk kembali setelah
terjadi islah perdamaian yang
diinisiasi warga sipil dan tokoh
agama. Ahmad juga mengung-
kapkan janji SBY yang dikata-
kan di depan pengungsi Syiah.
“Jangan dengarkan siapa-
siapa. Dengarkan saya, perca-
ya pada saya. Masalah ini akan
selesai sebelum Lebaran,”
ujarnya menirukan ucapan
SBY, waktu itu.
Ahmad mengatakan peng-
ungsi Syiah Sampang sudah
tersakiti atas pernyataan SBY
melalui Gubernur Soekarwo
atas surat yang dikirimkan ABI
3 Maret 2014 yang kembali ber-
janji penyelesaian konflik akan
ditunaikannya setelah pemilu
legislatif. “Mungkin mengem-
balikan warga Syiah Sampang
ke kampung halaman tidak
populer untuk mendulang sua-
ra,” cetus Ahmad.
Terkait dengan lambannya
pemerintah menangani masa-
lahSyiahSampangitu,menurut
pengamat politik dari Univer-
sitas Sriwijaya Joko Siswanto,
sikap SBY seperti yang disam-
paikanAhmadHidayattersebut
bisa menjadi preseden yang
buruk. “Langkah SBY kembali
memberikan janji untuk pe-
nyelesaian pengungsi Syiah
tersebut merupakan langkah
berhitungkeuntunganbagipar-
tainya di tahun politik ini.”
Putus asa
Sikap nekat warga Syiah
Sampang untuk pulang ke
kampung halaman itu dilan-
dasi kekecewaan terhadap
sikap pemerintah baik pusat
maupun daerah (Jawa Timur)
yang tidak jelas.
Ahmad memberi tambahan
terkait dengan surat resmi ABI
kepada SBY atas penyelesaian
dan skema pemondokan peng-
ungsi sebagai resolusi konflik
yang tidak kunjung mendapat
respons. “Derita pengungsi
Syiah Sampang telah mencapai
19 bulan sejak di pengungsian
GOR Sampang, kemudian di
Rusunawa Puspo Agro, Sido-
arjo. Nasib mereka terkatung-
katung tanpa resolusi dari
pihak Pemerintah Daerah Jawa
Timur,” ujarnya.
Ia melanjutkan sebenar-
nya situasi akar rumput terus
membaik sejak adanya islah di
antara kedua pihak, Sunni dan
Syiah, pada September 2013.
Para ulama Madura di antara-
nya KH Ali Karrar dan KH
Syafiuddin Wahid menyetujui
pembangunan rumah peng-
ungsi Syiah Sampang dengan
syarat adanya pemondokan di
pesantren Sunni.
Di saat situasi kampung te-
lah kondusif dan ada persetu-
juan dari pihak ABI atas skema
pemondokan para pengungsi
ke pesantren Sunni, Presiden
justru menghindar. (P-2)
ami@mediaindonesia.com
A
DA yang unik di stan TNI
Angkatan Laut dalam Jakarta
International Defense Dialogue
(JIDD) 2014 di Jakarta Convention
Centre, Senayan, kemarin.
Meski stan itu dipenuhi
perlengkapan militer TNI-AL yang
dipamerkan, perhatian pengunjung
justru tersedot oleh kehadiran dua
prajurit Korps Komando (sekarang
Korps Marinir) TNI Angkatan Laut.
Seragam keduanya bertuliskan Sersan
Dua Usman dan Kopral Harun. Tak
pelak, mereka menjadi objek para
pengunjung untuk berfoto bersama.
Dua anggota Korps Marinir yang
wajahnya mirip dengan Usman-Harun
itu sengaja ditugasi untuk menjaga
stan TNI Angkatan Laut. Mereka
menjaga replika KRI Usman Harun
yang dipajang di salah satu stan seusai
pembukaan JIDD.
Tak hanya pengunjung, sejumlah
perwira pertama bahkan hingga
perwira tinggi pun bergantian berfoto
dengan mereka.
“Mirip sekali kalian,” ujar salah
seorang perwira tinggi TNI Angkatan
Laut kepada dua orang yang memiliki
nama asli Rinto dan Bahrudin
tersebut.
Sebagai penanda bahwa Usman
dan Harun sudah berstatus anumerta,
tulisan nama mereka dibuat dalam
warna putih. “Kalau yang masih
hidup, pasti kuning.”
Ajang JIDD merupakan sarana
dialog antarsektor pertahanan. Hadir
pula pada acara tersebut delegasi
dari Singapura. Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro menyatakan
tidak masalah dengan ditampilkannya
‘Usman-Harun’ itu. Ia yakin hal itu
tidak akan mengganggu hubungan
dengan Singapura.
“Yang memimpin delegasi itu
direktur intelijen militernya,” kata
Purnomo.
Usman-Harun ialah dua prajurit
Korps Marinir yang mengebom
gedung MacDonald House di
Orchard Road, Singapura, di masa
konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Ketika itu, pemerintah Indonesia
di bawah kepemimpinan Soekarno
melancarkan Operasi Dwikora untuk
menggagalkan pembentukan negara
boneka Singapura oleh Malaysia.
Kedua prajurit itu tertangkap dan
dijatuhi hukuman gantung oleh
pengadilan Singapura. Usman-Harun
dieksekusi di Singapura pada 17
Oktober 1968. (Akhmad Mustain/P-1)
SUVENIR IPOD: Hakim Agung Gayus Lumbuun (kedua dari kanan) bersama hakim lainnya
menyampaikan keterangan dalam jumpa pers mengenai kabar pengembalian suvenir pesta pernikahan
putri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, di Media Center Gedung MA, Jakarta Pusat, kemarin.
PENINJAUAN KEMBALI
KASUS KORUPSI:
Mantan Bupati Bangli,
I Nengah Arnawa
(kiri), saat hadir untuk
mengajukan peninjauan
kembali soal kasus
korupsi bantuan sosial
di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Bali, kemarin.
I Nengah Arnawa
mengajukan bukti-bukti
baru setelah divonis 6
tahun penjara dalam
kasus dugaan korupsi
dana bantuan sosial
(bansos) Kabupaten
Bangli senilai Rp1,2
miliar pada 2010.
KRI USMAN HARUN: Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kedua dari kiri) didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio
(ketiga dari kiri) mengamati replika KRI Usman Harun yang dipajang di salah satu stan seusai pembukaan Jakarta International
Defense Dialogue (JIDD) ke-4 di JCC Senayan, Jakarta, kemarin. Replika KRI Usman Harun juga dipajang di stan pameran dalam
rangkaian acara forum kerja sama pertahanan internasional tersebut.
MI/IMMANUEL ANTONIUS
ANTARA/NYOMAN BUDHIANA
ANTARA/ANDIKA WAHYU
Tanpa kejelasan nasib, pengungsi Syiah
Sampang di Sidoarjo hanya mendapat
janji-janji politik dari elite di negeri ini
untuk pulang ke kampung halaman.
Syiah
Sampang
Nekat
Pulang
Ikahi Cabang MA akan
Konfirmasi soal Ipod ke KPK
Usman-HarunHadirMenyapaPengunjung
Pengacara
Atut
DibidikKPK
KAMIS, 20 MARET 2014POLITIK & HUKUM6
KOMISIPemberantasanKorupsi
(KPK)menemukanbuktiadanya
indikasi menghalangi-halangi
proses penyidikan dugaan tin-
dak pidana korupsi dengan
tersangka Gubernur Atut Ratu
Atut Chosiyah, yang dilakukan
pengacaranya.
Untuk mendalami indikasi
tersebut, KPK memanggil empat
pengacara Atut, yaitu Tubagus
Sukatma,EfranHelmiJuni,Andi
FSimangunsong,danNasrullah.
“Bila(menghalang-halangipenyi-
dikan),makanyakitapanggilun-
tuk menelusuri itu. Saya imbau
pengacara jangan melakukan
sesuatu yang bisa dikategorikan
sebagai tindakan menghalang-
halangi proses jalannya pene-
gakanhukum,”kataWakilKetua
KPK Bambang Widjojanto, di
Jakarta, kemarin.
Bambang mengatakan mo-
dus operandi korupsi, jelas dia,
ternyata tidak hanya dilakukan
pelaku, tapi juga pihak-pihak
lain yang diduga membantu
mengaburkan proses yang se-
dang diperiksa. Itu, tegas dia,
termasuk obstruction of justice,
dan dilakukan sebagian kala-
ngan profesional yang selama
ini membantu koruptor.
“KPK terus mulai meningkat-
kan itu. Kalau tidak begitu, kita
tidak bisa bongkar secara lebih
luas dan lebih tuntas. Itu akan
menjadibagianpentingdaritar-
get KPK dan akan memberikan
tindakan lebih tegas,” ujarnya.
Indikasi modus menghalang-
halangipenyidikandalamkasus
Atut yaitu mengarahkan saksi
untuk melakukan sesuatu, atau
menyuruh bersembunyi. Me-
reka yang menyuruh saksi me-
lakukan itu bisa dijerat dengan
Pasal 21 dan 22 UU Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 21 berbunyi, ‘Setiap
orang yang dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung
atautidaklangsungpenyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap
tersangka dan terdakwa atau-
pun para saksi dalam perkara
korupsidipidanadenganpidana
penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan atau denda pa-
lingsedikitRp150.000.000(sera-
tus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp600.000.000
(enam ratus juta rupiah)’.
“Salah satunya ialah menga-
rahkan saksi. Supaya ‘kamu
lakukan ini saja, kamu bersem-
bunyi saja’, kayak-kayak begitu.
Kanitutidakbolehsaksidisuruh
bersembunyi begitu kan. ‘Kalau
adaapa-apa,sayayangtanggung
jawab’. Nah, misalnya kayak be-
gitu. Itu bisa Pasal 21 atau Pasal
22,” pungkas Bambang.
Salahsatupihakyangdiperin-
tah kabur ialah Siti Halimah
alias Iim, ajudan Atut. Iim di-
jemput paksa penyidik dari
persembunyiannya di hotel di
Bandung. (Ben/P-2)
Derita pengungsi
Syiah Sampang telah
mencapai 19 bulan sejak
di pengungsian GOR
Sampang, kemudian
di Rusunawa Puspo Agro,
Sidoarjo.

7. S
EBAGAI pemerhati
hukum dan keadilan,
penulis terkejut oleh
sikap pembelaan mem-
babi buta Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono (SBY) terha-
dap Wapres Boediono dengan
statement bahwa bailout Bank
Century adalah kebijakan pub-
lik, dan bahwa kebijakan pub-
lik itu tidak dapat dituntut.
Apakah benar anggapan yang
menempatkan kebijakan pub-
lik kebal hukum?
Dalam perspektif politik, isu
tersebut memang merupakan
polemik yang berujung pada
pro dan kontra sesuai dengan
karakteristik politik yang ber-
pijak pada kepentingan. Na-
mun, dalam frame akademik
dan praktik peradilan, imuni-
tasi kebijakan publik dari tun-
tutan hukum adalah hal yang
sangat naif, karena undang-un-
dang saja yang berkedudukan
lebih tinggi dapat digugat,
apalagi kebijakan. Demikian
pula rangkaian pemberan-
tasan korupsi yang dilakukan
oleh KPK ataupun kejaksaan
dan Polri selama ini, sebagian
besar kalau bukan seluruhnya
justru bertumpu pada kebi-
jakan publik.
Dalam kajian akademis,
kebijakan publik lazim dise-
but freis ermessen (bahasa
Jerman), dicreation power
(bahasa Inggris), dan pouvoir
discretionnaire (bahasa Pran-
cis), yaitu kebebasan pejabat
dalam membuat kebijakan
menurut pertimbangannya
sendiri. Kebijakan bailout Bank
Century adalah salah satu ben-
tuk diskresi.
Esensi keberadaan diskresi,
dalam rangka memaknai prin-
sip bahwa pejabat publik tidak
boleh menolak untuk mem-
berikan pelayanan kepada
masyarakat dengan alasan
hukumnya tidak ada berda-
sarkan asas ubi societa ibi ius
(di mana ada masyarakat di
situ ada hukum). Selain itu, su-
dah merupakan konsekuensi
logis dianutnya tipe negara
kesejahteraan (welfare state),
maka pemerintah pada semua
tingkatan diberi kewenangan
(bestuurszorg) untuk menata
layanan publik dengan dis-
kresi.
Meski melekat kewenangan
bebas, diskresi tidak boleh
melampaui batas. Sebab, da-
lam negara hukum, tidak ada
kewenangansebebas-bebasnya
tanpa batas. Karena itu, dalam
hukum administrasi negara,
diskresi (discretionary decision
atau vrije beschikking) diboleh-
kan dengan syarat yang cukup
ketat, yaitu a) demi kepen-
tingan umum, b) masih dalam
batas wilayah kewenangan
pejabat, dan c) tidak melanggar
asas-asas umum pemerintahan
yang baik.
Pembuat kebijakan
Berdasarkan kewenangan
diskresi tersebut, maka pe-
merintah melalui otoritas ke-
uangan yaitu Ketua Komite
Stabilitasi Sistem Keuangan
(KSSK) dan Gubernur Bank
Indonesia membuat kebijakan
pada 2008 berupa bailout ke-
pada Bank Century sebesar
Rp6,7 triliun lebih demi men-
jaga kestabilan keuangan ne-
gara. Namun, dalam perkem-
bangan kebijakan tersebut,
ternyata banyak salah sasaran
sehingga menimbulkan keru-
gian keuangan negara dan
rakyat. Lalu, siapa yang dapat
dimintai pertanggungjawaban
dan dapatkah tuntutan per-
tanggungjawaban itu diajukan
ke pengadilan?
Untuk mengetahui siapa
yang bertanggung
jawab dalam ke-
bijakan bailout
Bank Century,
terlebih dahulu
perlu dikemu-
kakan bahwa se-
bagai bagian dari
penyelenggaraan
tugas-tugas peme-
rintahan dan pela-
yanan kepada masya-
rakat, kewenangan
pembuatan kebijakan
melekat pada jabatan
pemerintahan (inherent
aan het bestuur) yang di-
jalankan oleh otoritas ke-
uangan pada masa itu. Jabatan
otoritas keuangan yang dile-
kati fungsi dan kewenangan
pemerintahan dijalankan oleh
pejabat publik sebagai pribadi-
pribadi (natuurlijke persoon),
yang bertindak selaku wakil
jabatan dan disebut pemangku
jabatan.
Setiap penggunaan we-
wenang oleh pejabat selalu
disertai dengan tanggung ja-
wab, sesuai dengan prinsip
deen bevoegdheid zonder ve-
rantwoordenlijkheid (tidak
ada kewenangan tanpa per-
tanggungjawaban). Karena
wewenang itu melekat pada
jabatan, da-
lam imple-
mentasinya
dijalan-
k a n
o l e h
pejabat
s e l a k u
fungsionarisjabatan.Jadipihak
yang harus memikul tanggung
jawab ketika terjadi penyim-
pangan harus dilihat secara
kasuistik karena tanggung ja-
wab itu dapat berupa tanggung
jawab jabatan, dan dapat pula
berupa tanggung jawab serta
t a n g -
gung gu-
gat pribadi.
Tanggung
jawab pri-
badiberkaitan
dengan malad-
ministrasi da-
lam penggunaan
wewenangataupun
public service. Seorang
pejabat yang melaksana-
kan tugas dan kewenang-
an jabatan atau membuat
kebijakan akan dibebani
tanggung jawab pribadi
jika ia melakukan tinda-
kan maladministrasi.
Dalam dunia hukum,
setiap kebijakan publik
sebenarnya memiliki
nilai kebenaran dan
keabsahan sam-
pai terbukti
sebaliknya sebagaimana di-
jamin oleh asas praesumptio
justae causa. Untuk mengeta-
hui suatu kebijakan publik me-
ngandung unsur penyalahgu-
naan atau tindakan sewenang-
wenang, perlu diuji (toetsing
gronden) dengan asas spesiali-
tas (specialiteitsbeginsel) yakni
asas yang menentukan bahwa
wewenang itu diberikan ke-
pada organ pemerintahan
dengan tujuan tertentu.
Penyalahgunaan
Jika menyimpang dari tu-
juan atas wewenang tersebut,
dianggap terjadi penyalah-
gunaan wewenang. Unsur
sewenang-wenang diuji de-
ngan asas rasionalitas atau
kepantasan (redelijk). Suatu
kebijakan dikategorikan me-
ngandung unsur willekeur jika
kebijakan itu nyata-nyata tidak
masuk akal atau tidak berala-
san (kennelijk onredelijk).
Harus dipahami bahwa se-
tiap kebijakan publik terikat
kepada dua asas hukum,
yaitu asas yuridisitas (rechts-
matigheid), artinya kebijakan
itu tidak boleh melanggar
hukum, dan asas legalitas (wet-
matigheid), artinya kebijakan
harus diambil berdasarkan
suatu ketentuan perundang-
undangan. Namun, pejabat
publik tidak boleh terkung-
kung dalam alam pemikiran
legisme atau normatif yang
hanya menjadi corong undang-
undang (judge as a mouthpiece
of law).
Namun, jika kita merujuk
pada asas-asas suatu peme-
rintahan yang baik dan bersih
(good governance), pejabat
publik yang terlibat dalam
pembuatan kebijakan bailout
Bank Century patut dinyatakan
melakukan penyalahgunaan
jabatan dan wewenang atau
paling kurang tidak berupaya
bagi pencapaian dan pemeli-
haraan suatu pemerintahan
yang baik dan bersih, yaitu de-
ngan ditegakkannya asas-asas;
pejabat yang ikut menentu-
kan atau dapat memengaruhi
dibuatnya kebijakan tidak
boleh mempunyai kepentingan
pribadi (vested interest) dalam
kebijakan tersebut, baik se-
cara langsung maupun tidak
langsung.
Berdasarkan prinsip itu,
maka kebijakan bailout Bank
Century harus batal demi
hukum tanpa memeriksa lagi
kasusnya, karena bukan ha-
nya vested interest yang telah
terjadi, melainkan juga ada-
nya kejahatan KKN. Sehingga,
para pejabat yang terlibat di
dalamnya dapat dikenai tindak
pidana korupsi dan pencucian
uang berdasarkan UU No 31
Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun
2001 jo UU No 8 Tahun 2010.
Unsur tindakan sewenang-
wenangan dalam kasus bailout
Bank Century terindikasi pada
otoritas keuangan pada masa
itu, yang membuat kebijakan
tanpa mempertimbangkan
semua faktor yang relevan
secara lengkap dan wajar.
Tindakan sewenang-wenang
tersebut telah menimbulkan
kerugian negara dan rakyat
secara keseluruhan. Jadi kebi-
jakan tersebut dapat digugat
secara perdata sebagai per-
buatan penguasa melawan
hukum (onrechtmatige overhe-
idsdaad) Pasal 1365 BW. Hal ini
sesuai dengan yurisprudensi
Mahkamah Agung Belanda
Osterman Arrest 1919 yang di-
kenal dengan istilah OOD (On-
rechtmatig Overheids Daad).
Adapun unsur penyalahgu-
naan wewenang (detourne-
ment de pouvoir) tertuju pada
substansi kebijakan diskresi
tersebut dipergunakan untuk
tujuan yang bertentangan de-
ngan apa yang dimaksudkan
oleh undang-undang, yakni
stabilitas keuangan negara
tanpa manipulasi. Faktanya,
kisruh keuangan Bank Cen-
tury tidak termasuk bank
yang berdampak sistemik.
Itu berarti kebijakan tersebut
dapat digugat melalui PTUN
sesuai UU No 5 Tahun 1986 jo
UU No 9 Tahun 2004 jo UU No
51 Tahun 2009.
P
EMILU 2014 sebagai
pesta demokrasi mes-
tinya dapat dinikmati,
diikuti, dan dijangkau
semua warga di seluruh pelo-
sok Nusantara. Karakter dan
dinamika geografis Indonesia
pentingmenjadirujukanpenye-
lenggara pemilu. Paling tidak
ada dua pihak yang berkepen-
tingan,yaitupesertadanpenye-
lenggarapemilu.Pesertapemilu
berkepentingansebagaistrategi
pemenangan dan penyeleng-
gara pemilu berkepentingan
untuk kesesuksesan agenda
pemilu.
Salah satu pendekatan yang
dapat dilakukan ialah meng-
gunakan kajian geopolitik.
Geopolitik merupakan bidang
kajian kontemporer hasil per-
kembangan ilmu geografi poli-
tik. Geografi politik berupaya
mencari hubungan antara kon-
stelasi geografi dan pendistri-
busian kekuasaan (power) serta
kewenangan (rights) dan tang-
gung jawab (responsibilities)
dalam kerangka mencapai tu-
juan politik (Hermawan, 2009).
Hubungan ini penting dikaji
mengingat hamparan geografi
memiliki ciri-ciri dan watak
yang tidak homogen.
Fokus kajian geopolitik salah
satunya menyangkut dinamika
pemilihan umum. Glassner
(1993) menyatakan bahwa ada
tiga fokus utama geopolitik pe-
milu. Pertama, the geography
of voting, yaitu kajian yang
menjelaskan pola dan sebaran
suatu hasil pemilu. Kedua, pe-
ngaruh faktor geografi dalam
perolehan suara. Beberapa hal
yang masuk di dalamnya ialah
isu saat pemilu, kandidat/calon,
pengaruh kampanye, serta
the neighborhood effect (efek
ketetanggaan) atau hubungan
antara hasil pemilu dan rumah
sang kandidat. Ketiga, geografi
perwakilan, yaitu mencermati
bagaimana sistem representasi
atausistempemiluyangdipakai
dalam sebuah wilayah.
Peta geopolitik
Faktor geografi dalam per-
olehan suara menjadi fokus
kajianpalingmenarikdandina-
mis. Pemetaan geopolitik pen-
ting menggambarkan keadaan
politik suatu wilayah bagi ca-
leg dan partai politik (parpol).
Pemetaan geopolitik dilakukan
untuk mendapatkan informasi
kondisi politik suatu wilayah
yang di antaranya popularitas
dan elektabilitas, isu hangat
yang sedang diperbincangkan,
usulan program politik dari
masyarakat, bentuk-bentuk
kegiatan kemasyarakatan yang
digandrungi, serta usia pemilih
yang dikaitkan dengan pilihan
politiknya juga latar belakang
pekerjaannya (LDI, 2014). Gam-
baran ini penting sebagai sa-
lah satu strategi pemenangan
pemilu berbasis penguasaan
wilayah.
Dinamika geopolitik antar-
parpol di Indonesia menujuk-
kan pergeseran dari pemilu ke
pemilu, khususnya pascarefor-
masi. Pemilu 2004 mengantar-
kanPartaiGolkarmendominasi
peta politik nasional. Sebanyak
271 kabupaten/kota dikuasai
dengantotalsuara21,57%.PDIP
hanyamampumenguasai89ka-
bupaten/kotadenganperolehan
18,53% suara. Partai ini hanya
mampu mempertahankan 72
kantong massanya, kehilangan
22 kantong, dan membentuk
kantong massa baru di 18 ka-
bupaten/kota.
Penyusutan terbesar kekuat-
an PDIP pada Pemilu 2004 terja-
di di Jawa dan Bali. Penguasaan
wilayah ini turun drastis dari
86,6% menjadi 44,4%. Seba-
liknya, Partai Golkar berhasil
mengusai 31 daerah.
Kantong-kantong massa PDIP
di luar Jawa dan Bali juga ba-
nyak yang berguguran dan
dikuasai partai-partai lain. Par-
tai Golkar menang di 240 kabu-
paten/kota atau sekitar 76,2%
daerah di luar Jawa dan Bali.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
sebagai parpol baru, sukses
memenangi perolehan suara
di 12 daerah, separuhnya ialah
daerah di Pulau Jawa.
SelanjutnyapadaPemilu2009
peta sedikit berubah. Berdasar-
kandataLSI(2009),wilayahDKI
Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
dimenangi Partai Demokrat de-
ngan26,7%suara.WilayahJawa
Tengah-DIY masih dikuasai
PDIP(19,1%),sedangkandiJawa
TimurPartaiDemokratmenjadi
jawara dengan 22,1%. Partai
Demokratkembalimeraihsuara
teratasdiKalimantan,Sulawesi,
dan Nusa Tenggara dengan
16,9%.
Dinamika spasial di atas di-
prediksi kembali bergeser di
Pemilu 2014. DKI Jakarta ber-
potensi direbut PDIP jika sukses
memanfaatkan Jokowi effect.
Jika PDIP gagal, PKS akan kem-
bali merebut lantaran sukses
memberikan pelayanan keben-
canaan. Banten diprediksi akan
lepas dari genggaman Partai
Golkar sebagai dampak kasus
Ratu Atut. PDIP siap menerima
limpahan suara Partai Golkar
di sini.
JawaBaratdenganpenduduk
terbesar akan sengit kompetisi-
nya.PKSdiprediksimati-matian
memanfaatkan kemenangan
Ahmad Heryawan di pemilu
kada untuk kedua kalinya.
Jawa Tengah-DIY menjadi pa-
ling stabil dan diprediksi tetap
dipegangPDIP.JawaTimurakan
diperebutkan Partai Demokrat,
PDIP, dan PKB. Partai Demokrat
berhasil mempertahankan
Soekarwo sebagai gubernur,
tetapi imbas citra negatif na-
sional akan berdampak kuat di
wilayah ini. Pulau Jawa dengan
pemilih mencapai 70% tetap
akan menjadi fokus semua par-
pol untuk dapat dimenangi.
Pulau Bali, meskipun lepas
dari PDIP di pemilu kada, ma-
sih berpotensi dimenanginya.
PulauSumatramenjadiincaran
parpol Islam ditambah Partai
Golkar dan Partai Demokrat.
PKS diprediksi merajai meng-
ingat kesuksesannya meme-
nangi pemilu kada Sumatra
Utara dan Sumatra Barat yang
padat penduduk. Wilayah In-
donesia Timur diprediksikan
masih dikuasai Partai Golkar
dan PDIP.
Optimalisasi geostrategi
Peta dinamis geopolitik mesti
ditangkap parpol dan caleg me-
lalui geostrategi pemenangan.
Kemenangan di pemilu kada
oleh suatu parpol penting di-
optimalkan sebagai wilayah
basis.Hallainyangjugapenting
diperhatikan ialah tingkat pen-
genalan publik, kepercayaan,
danpersepsipemilih,sertadina-
mika politik di suatu wilayah.
Pencanangan wilayah basis
akan berpotensi menambah
kepercayaan partai dan meng-
ubah peta kekuatan wilayah.
Jika dikelola cerdas, wilayah
basis ini akan memberikan
multiplier effect untuk wilayah
sekitarnya.
Geostrategi parpol dan caleg
dapat memilih alternatif antara
fokus di daerah potensial atau
menyebar secara merata untuk
semua wilayah. Kelemahan
fokus ialah persaingan yang
ketat, sedangkan kelebihannya
potensisuarabesar.Kelemahan
pemerataan ialah butuh biaya
dan upaya ekstra, sedangkan
kelebihannyamemilikipeluang
besar secara kumulatif. Parpol
besar dengan struktur mapan
dan caleg kuat diprediksi akan
mengombinasikan geostrate-
ginya.
Geostrategi, selain secara
makromeneropongaspekJawa-
luarJawa,jugapentingmemper-
hatikan aspek desa-kota, kepu-
lauan-daratan,agraris-maritim,
dan karakter geografis lainnya.
Peta dan isu antarwilayah ter-
sebut menunjukkan karakter
berbeda sehingga membutuh-
kan pendekatan pemenangan
berbeda pula.
Geopolitik mestinya tidak
sekadar dimanfaatkan parpol
dan caleg untuk mengeruk
suara. Tanggung jawab pendi-
dikanpolitikdapatdioptimalkan
melaluigeostrategi.Penguasaan
wilayah juga seyogianya tidak
disalahartikan menjadi mitos
politik penguasaan tunggal.
Artinya, suatu wilayah diklaim
oleh parpol dan caleg tertentu
menjadi wilayahnya dan me-
nimbulkankonflikjikaadayang
masuk. Kedewasaan berpolitik
dan kecerdasan geopolitik pe-
serta pemilu diuji dalam upaya
pemenangan Pemilu 2014.
KAMIS, 20 MARET 2014 OPINI 7
PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Tanggung jawab pendidikan
politik dapat dioptimalkan
melalui geostrategi.
Penguasaan wilayah
juga seyogianya tidak
disalahartikan menjadi mitos
politik penguasaan tunggal.
Kebijakan Publik
Kebal Hukum, Benarkah?
KonstelasiGeopolitikPemilu2014
Saharuddin Daming
Dosen FH Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Ribut Lupiyanto
Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
Yogyakarta
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan-
song
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau-
rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato-
mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau-
rens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-
tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-
306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-
TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME-
MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah-
mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri-
antari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul-
wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne-
lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo-
hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per-
mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us-
man Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi-
djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi,
Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi,
Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari,
Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri-
ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per-
cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu-
lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening
Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman

8. kamis, 20 maret 2014megapolitan8
D
UA anak tewas dan
ibu mereka kritis
akibat kebakaran
toko mebel Bintang
Makmur di Jalan H Nausan,
Kampung Gabus Pabrik,
RT 04/01, Desa Sariamur,
­Kecamatan Tambun Utara,
Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
Tjong Kiet Khiong, ayah
kedua bocah dan suami Mo-
nalisa mengungkapkan, saat
peristiwa itu ia sedang me-
ngantar anak nomor satu dan
dua, Steven Calvino Liwendy,
11, dan Wiliam Jonathan Li-
wendy, 8, ke Sekolah Ananda
di Duren Jaya, Bekasi Timur,
Kota Bekasi. Ia meninggalkan
toko sekaligus tempat tinggal
mereka pukul 06.15 WIB dan
mengunci rolling door toko
dari luar. “Saya antar anak-
anak ke sekolah. Saat saya
pergi pintu rolling door saya
kunci dari luar,” kata Tjong
di tempat kejadian perkara
(TKP).
Saat kembali sekitar pukul
07.30, ujarnya, ia melihat toko
yang baru mereka tempati
satu minggu itu telah terbakar
dan asap membubung. Tjong
panik dan berusaha membuka
rolling door. Namun, ternyata
pintu tersebut sudah terkunci
dari dalam.
Setelah rolling door ber-
hasil dibuka paksa, ujarnya,
ia segera berusaha meno-
long anak dan istrinya yang
berada di dalam kamar. Na-
mun, ternyata pintu kamar
juga terkunci dari dalam,
sehingga Tjong berteriak me-
minta tolong kepada warga
sekitar. Setelah pintu berhasil
dibuka, ia mendapati istri dan
anak-anaknya dalam kondisi
hangus. “Saat pintu terbuka,
saya menyaksikan dua anak
dan istri saya sudah terkapar
di kasur dalam kondisi go-
song,” katanya.
Bersama warga sekitar, ia
lalu melarikan ketiga kor-
ban ke Puskesmas Sriamur,
yang tidak jauh dari tokonya.
Namun, kedua anaknya me-
ninggal, sedangkan Monalisa
dalam kondisi kritis, sehingga
dirawat di Rumah sakit Umum
Daerah (RSUD) Kota Bekasi.
Ada kejanggalan
Menurut keterangan salah
seorang tetangga korban, Lilis,
25, saat keluarga itu mulai me-
nempati toko, ia sempat me-
ngobrol dengan Monalisa. Istri
Tjong mengaku menderita
asam urat sejak enam bulan
lalu, sehingga tidak sanggup
mengerjakan pekerjaan ru-
mah. Oleh karena itu, korban
memintanya membantu di
toko tersebut.
Sementara itu, Kepala
Puskesmas Srimur dr Alam-
syah mengungkapkan dua
bocah meninggal sebelum
ditangani petugas puskesmas.
Adapun, Monalisa menderita
luka bakar sekitar 90%.
Wakasat Reskrim Kepolisian
Resor Kabupaten Bekasi Ajun
Komisaris Suwardi saat dimin-
tai konfirmasi menyatakan be-
lum dapat memastikan penye-
bab kebakaran. Namun petu-
gas menemukan kejanggalan
dalam peristiwa itu. Antara
lain, lokasi yang hangus hanya
kamar Monalisa. Kejanggalan
lainnya tim penyidik mene-
mukan korek api dan botol
bensin. (Gan/J-4)
SEBANYAK 117 kepala sekolah
(kepsek) SMA, 63 kepsek SMK,
dan 44 kepala puskesmas akan
dilantik Gubernur Joko Wido-
do (Jokowi) di halaman Balai
Kota DKI, Jumat (21/3).
Setelah pelantikan, pada
Senin pekan berikutnya ma­
sing-masing sudah langsung
me­nempati posisi baru. Para
kepsek dan kepala puskesmas
tersebut merupakan hasil
seleksi dan promosi jabatan
beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Kepegawaian
Daerah DKI I Made Karmayoga
mengatakan pelantikan untuk
kedua jenis jabatan tersebut
merupakan yang pertama kali
dilakukan gubernur. Sebelum-
nya, pelantikan hanya dilaku-
kan tiap-tiap kepala dinas.
“Pelantikan oleh gubernur ini
merupakan yang pertama bagi
kepsek dan kepala puskesmas,”
kata Made.
Sebelumnya, ratusan kepsek
SMK, SMA, dan kepala puskes-
mas mengikuti public hearing
di Balai Kota DKI, pada Rabu
(19/3).
Dalam kesempatan itu juga
hadir Gubernur DKI Joko
Widodo. Pemprov DKI se­
ngaja menerapkan pola baru
dalam mengangkat pejabatnya
sehingga tidak lagi mengenal
istilah like and dislike.
“Ini merupakan pola baru
yang kita kenalkan. Jangan
sampai nanti diangkat ka-
rena dekat dengan saya, ber-
foto dengan saya. Juga, jangan
berpendapat ‘Oh ada politik’.
Jadi harus profesional, bukan
karena suka dan tidak suka,”
kata Jokowi.
Selain melantik pejabat hasil
lelang jabatan, pihak Pemprov
DKI juga akan melantik enam
camat dan lurah yang telah
dievaluasi. (Ssr/J-2)
SIDANG perdana kasus pembunuhan
Holly Angela Ayu dengan terdakwa
Gatot Supiartono, suami Holly, dige-
lar Rabu (19/3) di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Terdakwa yang meru-
pakan mantan auditor utama Badan
Pemeriksa Keuangan itu didakwa de-
ngan pasal berlapis dengan ancaman
hukuman mati. “Terdakwa menyuruh
Surya Hakim, Abdul Latif, Pagu, Rusdi,
dan Elriski Yudhistira dengan sengaja
menghilangkan nyawa Holly Angela
Ayu,” ujar jaksa Hayin Suhikto dalam
dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Rabu (19/3).
Dalam persidangan yang dipimpin
oleh Ketua Majelis Hakim Badru
Zaini itu, jaksa menjelaskan sejumlah
kronologi kejadian yang didakwakan
kepada suami siri Holly itu. Jaksa me-
ngatakan terdakwa merencanakan
pembunuhan Holly karena terlalu
banyak menuntut dan kerap bersikap
kurang ajar terhadap Gatot.
Gatot menginginkan Holly dibunuh
di apartemen dan jasadnya dibuang
agar tidak dapat ditemukan. Namun,
rencana itu gagal karena saat Holly di-
bunuh 30 September 2013, kamarnya
digedor satpam dan temannya. Para
pembunuh panik dan berlarian keluar
lewat jendela apartmen. Salah satu
eksekutor, Elriski, jatuh dan tewas di
lantai bawah Apartmen Kalibata City.
Persidangan ditunda dan dilanjutkan
Rabu (26/3). (Ver/J-2)
IQBAL Saputra, balita yang terluka
parah serta mengalami infeksi otak
dan kini dirawat di ruang pediatric in-
tensive care unit Rumah Sakit Umum
Daerah Koja, Jakarta Utara, bukan
hanya disulut rokok oleh ayah angkat
sekaligus mantan mantan kekasih
ibunya, Dadang Supriatna.
Bocah itu oleh pelaku juga diinjak-
injak, ditendang, tangannya dipa-
tahkan, perutnya digigit, juga lidah
dan kemaluannya digunting. Hal itu
terungkap dalam rekonstruksi yang
dilakukan Tim Penyidik Polres Metro
Jakarta Utara, di halte bus Trans-
Jakarta Pademang­an, kemarin.
Dadang yang menculik korban dari
tempat ibunya, Iis, 28, berjualan di
depan Atrium Senen, Jakarta Pusat,
mengakui tindakan keji tersebut di-
lakukannya di halte bus Tran-Jakarta
Pademangan, halte Mangga Dua,
toilet ITC Mangga Dua, dan di sekitar
Museum Fatahilah, Kota.
Rekonstruksi dipimpin oleh Kanit
Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres Metro Jakarta Utara Iptu Putu
Diah Kurniawandari. Pelaku yang
sehari-hari membawa Iqbal untuk
mengamen pernah marah karena
bocah itu terus menangis. Kepala
Iqbal pernah dibenturkan ke tiang
penyangga halte bus, ditampar, dan
kemaluannya ditendang. (Ths/J-4)
PEMERINTAH Provinsi DKI
Jakarta membutuhkan waktu
tiga tahun untuk mengintegra-
sikan moda transportasi kereta
rel listrik (KRL), mass rapid
transit (MRT), dan bus rapid
transit (BRT).
Untuk mempercepat rea­
lisasi itu, dalam pembentukan
PT Transportasi Jakarta seba-
gai pengganti Unit Pengelola
(UP) Trans-Jakarta, pemprov
akan memilih direksi dan staf
dengan latar belakang pernah
bekerja di PT MRT Jakarta
dan PT Kereta Api Indonesia
(KAI).
“Kita mau beresin PT Trans-
portasi Jakarta dulu. Di dalam
itu ada orang MRT, PT KAI, dan
sebagainya yang kita gabung,”
kata Wakil Gubernur DKI Basu-
ki Tjahaja Purnama (Ahok) di
Balai Kota DKI, Selasa (18/3).
Ia mengakui pembentukan
PT Transportasi Jakarta ma-
sih terkendala oleh sistem
yang mendasari pembentukan
badan usaha milik daerah
(BUMD) di bidang transpor-
tasi massal itu, business to
government. “Kalau business
to business, mudah. Makanya,
biar enak, MRT isinya orang
KAI, PT Transportasi Jakarta
isinya juga orang KAI. Jadi kita
harapkan nanti kereta, MRT,
dan bus bisa nyambung. Diper-
kirakan tiga tahun sudah bisa
terintegrasi,” ujarnya.
Asisten Sekda Bidang Per-
ekonomian DKI Hasan Basri
Saleh mengatakan nasib kelan-
jutan pembangunan monorel
masih di tangan Gubernur
Joko Widodo. Dua aspek yang
selama ini dinilai belum dimi-
liki PT Jakarta Monorel selaku
investor dan pengembang
megaproyek tersebut masih
akan dikaji lagi.
Sementara itu, China Com-
munications Construction
Company Limited (CCCC), per­
usahaan infrastruktur trans-
portasi di China, menyatakan
komitmen membantu penye-
lesaian proyek monorel di Ja-
karta. Hal itu terungkap dalam
pertemuan para pejabat Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) RI yang berlangsung
di Beijing pada 13 Maret lalu.
Deputi Bidang Perencanaan Pe-
nanaman Modal BKPM Tamba
Hutapea mengungkapkan di
pertemuan dipastikan, CCCC
memiliki dana, sumber daya,
dan keterampilan menyelesai-
kan monorel. (Ssr/RO/J-4)
MELAWAN ARAH: Bus Trans-Jakarta melaju melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta, kemarin. Jauhnya jarak memutar dan kemacetan yang terjadi di kawasan itu
menyebabkan sejumlah kendaraan melawan arah, termasuk bus Trans-Jakarta. Perilaku tidak tertib tersebut membahayakan sesama pengguna jalan.
MI/IMMANUEL ANTONIUS
SIDANG PERDANA: Terdakwa Gatot Supiartono, terduga otak pembunuhan berencana
terhadap Holly Angela Ayu, menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat, kemarin. Jaksa
mendakwa dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
mi/IMMANUEL ANTONIUS
rekonStruksi penyiksaan balita: Tersangka Dadang Supriatna, 29, menjalani
rekonstruksi adegan penyiksaan yang dilakukannya terhadap Iqbal Saputra, 3, di
kolong Jembatan Penyeberangan Orang Pademangan, Jakarta Utara, kemarin.
mi/immanuel antonius
Dua Bocah Tewas Terbakar GubernurDKILantik
paraKepalaSekolah
GatotDiancamHukumanMatiIqbalDisiksadiSejumlahTempat
Transportasi Massal
Terintegrasi 3 Tahun
PEMPROV DKIKABUPATEN BEKASI
Jakarta PusatJAKARTA UTARA
PEMPROV DKI
Penembak Satpam Dikenal Arogan
LIMA saksi kasus penembakan satpam bernama Bachrudin, 46,
oleh anggota Brimob Briptu Eriawan Himawan menyatakan
terdakwa dikenal sebagai sosok yang kerap menunjukkan sikap
arogan di lingkungan bisnis tersebut.
Kesaksian itu terungkap dalam sidang kasus penembakan di
Kompleks Seribu Ruko, Taman Palem Blok L, Kompleks Galaxy,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pada 5 November silam.
Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Yohanes Pandji dige-
lar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemarin.
Ferdi, salah seorang saksi yang yang juga pemilik ruko dekat
lokasi penembakan, mengatakan, selain arogan, Eriawan me-
resahkan. Karena itu, ia memilih memberikan uang kepada
terdakwa agar usahanya tidak direcoki. “Kalau mau aman dan
tidak diganggu terdakwa, saya biasanya ngasih duit untuk uang
rokok atau makanan biar enggak diganggu,” kata dia. (Tes/J-4)
Polisi Ultimatum 2 Pengeroyok Mia
KEPOLISIAN Sektor (Polsek) Cilandak, Jakarta Selatan, membe-
rikan waktu dua hari kepada SS dan AN, buron pengeroyok Mia
hingga tewas, untuk menyerahkan diri.
Kepala Polsek Cilandak Komisaris HM Sungkono mengungkap-
kan pihaknya sudah mendapatkan informasi tempat persembu-
nyian kedua buron tersebut. Namun, pihaknya masih memberi
kesempatan kepada mereka untuk menyerahkan diri. “Kami
sudah mendapatkan informasi dan sudah mengultimatum bu-
ron tersebut untuk menyerahkan diri melalui keluarga kemarin
(Selasa, 18/3) siang,” ujarnya.
Menurutnya, bila kedua buron itu mau menyerahkan diri ke
Polsek Cilandak, mereka akan diberi perlindungan dan tidak
akan terjadi tindak kekerasan. Namun, lanjutnya, bila dalam
dua hari ke depan mereka tidak menyerahkan diri, petugas akan
langsung menangkap mereka.
Sementara itu, berkas enam tersangka lainnya yang telah
ditangkap segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Se-
latan. Sungkono mengatakan mereka dijerat dengan Pasal 170
ayat 2 KUHP. (Nel/J-4)
Di lokasi ditemukan
kejanggalan. Antara
lain, yang hangus hanya
kamar Monalisa, dan tim
penyidik menemukan
korek api serta
botol bensin.
lintas berita