Dokumen tersebut membahas tentang sistem manajemen mutu dan struktur organisasi badan pembinaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen ini menjelaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan konstruksi serta pihak yang dibina seperti penyedia jasa dan pengguna jasa. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang pentingnya penerapan sistem manajemen mutu dalam konstruksi.

1. Kebijakan Umum
Sistem Manajemen Mutu

2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
MENTERI
PEKERJAAN
UMUM
Staf Ahli Menteri Wakil Menteri
BP KONSTRUKSI BALITBANG SETJEN ITJEN
DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN
TARUANG PENGEL. SDA BINA MARGA CIPTA KARYA

3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
Kepala
Badan Pembinaan Konstruksi
Sekretaris Badan
Kapus Bina Kapus Bina Kapus Bina Kapus Bina .
Usaha Jakons Pnyelengg.Konst Keahl.Tek. Konst Kmpt.Pelat.Konst
Kabid Bang Usaha Kabid Pengadaan Kabid Komp.Trampil.
Jakons Kabid Komp.ahli.Konstr kons
Kabid Sar Usaha Kabid Bang.Kualitas
Kabid Dik.Ahli. Konstr
& Amdal
Kabid Latih.Manaj.
Teknik Konstr.
Kabid Bang Reg Usaha Kabid Bang. Adm.Kontr
Kabid Teknik Konstr Kabid Latih.Trampil
Konst

4. STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
Subbag T U:
• Adm Kant/Pegawai
• RT Pusat PPK
• TU Kapus PPK
BID. PENGADAAN BID. KUALITAS KONSTRUKSI DAN BID. ADMINISTRASI
JASA KONSTRUKSI ANDAL KONSTRUSI KONTRAK KONSTRUKSI
Subbid Wilayah Barat Subbid Kualitas Konstruksi Subbid Pengaturan
 Penyiapan Standar & Pedoman,
 Rekomendasi penyelenggaraan  Pengembangan sistem kualitas
Juklak dan Pengembangan SI
pengadaan wil. Barat konstruksi
Kontrak Konstruksi
 Monev penyelenggaraan  Penyiapan Standar & Pedoman
pengadaan  Pembinaan Teknis
 Standar dan pedoman Subbid Pemberdayaan dan
Subbid Andal Konstruksi Monitoring
Subbid Wilayah Timur  Pengembangan andal konstruksi  Bintek Administrasi Kontrak
 Rekomendasi  Penyiapan Standar & Pedoman  Monev Kontrak Konstruksi
penyelenggaraan  Pembinaan Teknis
pengadaan wil. Timur BALAI KAJIAN PENYELENGGAAN
 Monev penyelenggaraan KONSTRUKSI
pengadaan
 Standar dan pedoman
Seksi Program dan Pelayanan Teknis Subbag T U:
 Penyusunan Program • Adm Kant/Pegawai

 Bantek SMM, SMK3, dan PBJ • RT/TU BKPK

5. PP 30 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Pembinaan jasa konstruksi
PEMBINAAN
PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH:
•Pengaturan,
-PEM. PROPINSI
melakukan •Pemberdayaan
-PEM. KABUPATEN
-PEM. KOTA •Pengawasan
PIHAK YANG DIBINA :
- Penyedia Jasa
- Pengguna Jasa
- Masyarakat

6. LATAR BELAKANG
Mutu Konstruksi merupakan salah satu indikator kinerja
penyelenggaraan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan
Perlu upaya peningkatan mutu, cara kerja
dan hasil kerja pembangunan Pra Sarana ke PU an
sejalan dengan Kebutuhan /Harapan Masyarakat
dan tuntutan Global
Perlu diterapkan SMM
6

7. Definisi Mutu Konstruksi
Mutu (SNI):
Derajat yang dicapai oleh karakteristik produk dalam memenuhi
persyaratan/kebutuhan/harapan pelanggan.
Di Lingkungan Kementerian PU:
Konstruksi infrastruktur dikatakan bermutu baik apabila memenuhi
kebutuhan/harapan masyarakat yang dijabarkan:
(1) Sesuai persyaratan/spesifikasi/NSPM yang telah ditetapkan
(2) Efektif dan efesien
(3) Tepat Pemanfaatannya
(4) Hadir pada saat dibutuhkan
7

8. Peran Pelaksana Konstruksi
Pembangunan Prasarana & Sarana
(bidang ke PU an ) sebagai
Pendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi
Keberadaan Prasarana & Sarana (bidang ke
PU an) mempunyai peranan penting
Kegiatan Konstruksi (bidang ke PU an)
harus bermutu baik
(Fisik, dan Fungsi)
Peran pelaksana konstruksi (Bidang ke
PU an) sangat menentukan
PENYEDIA JASA PENGGUNA JASA

9. Kondisi yang ada pada Tahap
Paska Konstruksi
• Kebanyakan bangunan yang rusak tergolong bangunan
baru (10 - 20 Tahun)
• Bangunan yang lebih tua ternyata lebih tahan
terhadap gempa. Mengapa ?
• Kemungkinan telah terjadi krisis mutu (quality crises)
20

10. SEBAB-SEBAB KERUSAKAN
 Kesalahan/Kelalaian Manusia
• dalam Perencanaan : faktor gempa tak dihitung,
perhitungan struktur tidak memadai
• dalam Pelaksanaan : pengurangan mutu (dibawah
spesifikasi)
• bahan bermutu rendah
 Bencana alam (natural disaster) murni Gempa telah
diperhitungkan namun yang terjadi melebihi intensitas
yang diperkirakan atau bersifat unik (tiga dimensi)
21

11. Kondisi yang ada Dalam Tahap
Pelaksanaan Konstruksi
• Sering pihak pemilik memerintahkan perubahan-perubahan terhadap
gambar rencana
• Kurang setara hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa
• Kurangnya pemahaman spesifikasi teknis bagi pelaksana dan pengawas
• Ketersediaan peralatan laboratorium sebagai laboraturium rujukan di
daerah sudah tidak memadai
• Kurang memadainya ketersediaan alat-alat
• Kurang memadainya pemahaman operator konstruksi
• Jenis penyelesaian sengketa yang sering digunakan adalah negosiasi
karena lebih mudah dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan
pekerjaan dan memuaskan semua pihak
• Kontraktor berusaha sebisa mungkin menghindari konflik dengan pihak
pemilik karena kekawatiran menyebabkan kehilangan pekerjaan
• Permasalahan lainnya adalah kondisi lapangan, kontrak, persyaratan
kontrak dan administrasi kontrak
19

12. Harapan ke Depan
Contoh-contoh kondisi saat Ini Kedepan
Jembatan Rutuh Jembatan Berlubang Abutment Runtuh KUAT & AWET
KUAT & AWET
Sebelum dipakai
Oprit Rutuh MULUS
MULUS
Aspal Lantai Berlobang
Jembatan Rutuh
Sebelum dipakai
INDAH
INDAH
Lantai berlubang Berkarat

13. CONTOH KASUS MUTU PEMELIHARAAN
TIDAK TERCAPAI
- Korosi Struktur Baja
- Bantalan ?
13

14. The development of
Quality Management
Quality Management
Mutu di definisikan, direncana
Quality Assurance kan dan diawasi oleh
Mutu dibangun selama perusahaan secara keseluruhan.
Proses produksi berjalan
Komitmen dari management
Aktivitas inspection diubah dan partisipasi semua karyawan
Quality Control
kedalam proses produksi, serta selangkah demi selangkah
Mutu adalah pemisahan
prevention dan hal yang dilakukan improvement.
Produk dari produk jelek
tanpa ada input balik ke berorientasi proses.
proses produksi.
FINAL INSPECTION
1950 1960 1970 1980 1990 2000

15. SISTEM PENCAPAIAN MUTU
PENGENDALIAN MUTU PRODUK (QUALITY CONTROL)
• Orientasi pada produk akhir & bersifat korektif
(perbaikan)
Masukan Proses Keluaran
(INPUT) Produksi (OUTPUT)
Diserahkan/dibeli Diterima Tolak
Quality
oleh pengguna Control Dibuang
produk (customer)

16. SISTEM PENCAPAIAN MUTU
JAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE)
• Orientasi lebih pada proses atau tahapan pekerjaan
dalam pemenuhan standar & prosedur
• Bersifat preventif (pencegahan)
Pengendalian
Kualitas
Masukan Proses Keluaran
(Input) Produksi (Output)

17. PENCAPAIAN MUTU BERDASARKAN SMM
Pengendalian
Kualitas
Masukan Proses Keluaran
(Input) Produksi (Output)
Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS)
Tindakan
Korektif
Tindakan
Pencegahan
Peningkatan &
Perbaikan

18. PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN MUTU
1. UU NO. 18 TAHUN 1999, TENTANG JASA KONSTRUKSI
2. PP NO. 29 TAHUN 2000, TENTANG PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI
3. KEPPRES NO 80 / 2003 – TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
– Pengguna Jasa (Pasal 48)
– Penyedia Jasa (Lampiran I, Bab II.D.1.b
2.b.3.g )
4. Kepmen No 339 / KPTS / M/ 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
5. SMM Departemen PU No. 04/PRT/M/2009, tanggal 16 Maret 2009
(Proses penyempurnaan dari Kepmen 362)
18

19. 1.UU. No 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi
Tujuan :
1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jakon utk
mewujudkan
1. Struktur usaha yg kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan
2. Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
2. Mewujudkan penyelenggaraan jakon yg menjamin
1. Kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa
dalam hak dan kewajiban
2. Dipenuhinya ketentuan yang berlaku
3. Mewujudkan peran masyarakat dibidang jakon
8

20. UU. No 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi
PP. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
PP. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
 Mengatur:
• Jenis Usaha ( Perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan ),
BentukUsaha ( Perseorangan, Badan Usaha), dan Bidang Usaha
( ASMET )
• Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan
• Tanggung Jawab Profesional
• Pengikatan Pekerjaan Konstruksi
 Pemilihan Penyedia Jasa
 Kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
 Kontrak Kerja Konstruksi
• Kegagalan Bangunan
• Pengawasan Masyarakat/Gugatan Masyarakat
• Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
• Sangsi bagi Penyelenggara Konstruksi
• Pembinaan Jasa Konstruksi
14

21. UU. No 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi
(Bab VI tentang Kegagalan Bangunan, pasal 25 dan pasal 26)
Pasal 25 :
 Pengguna Jasa dan Jasa Penyedia wajib bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan.
 Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan
konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak
ketiga, selaku penilai ahli.
Pasal 26 :
 Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana
atau pengawas konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi
pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab
sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
 Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana
konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka
pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan
15 dikenakan ganti rugi.
21

22. 2. PP No. 29/2000
tentang PenyelenggaraanJasa Konstruksi :
• Kegagalan Konstruksi : Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis
sebagian atau seluruhnya (Pasal 31)  Masa Konstruksi
• Kegagalan bangunan : Keadaan bangunan yang tidak berfungsi dari
segi teknis, manfaat, keselamatan, kesehatan kerja atau keselamatan
umum (Pasal 34)  Setelah Serah Terima Akhir
• Kedua kejadian tersebut akibat kesalahan Pengguna Jasa atau
Penyedia Jasa
23

23. Peran dan Kompetensi Penilai Ahli
• Tim Assesor kegagalan bangunan secara teknis dibentuk sesuai
dengan PP 29 pasal 36 dimana disebutkan :
”Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih
Penilai Ahli yang professional dan kompeten dalam bidangnya
serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian
secara obyektif, yang harus dibentuk dalam jangka waktu paling
lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai
terjadinya kegagalan bangunan. Penilai Ahli dipilih, dan disepakati
bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa”,
serta pasal 37 yaitu:
”Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) harus
memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.”
27

24. • dan pasal 38 yaitu:
”Penilai Ahli, bertugas untuk antara lain : menetapkan sebab-
sebab terjadinya kegagalan bangunan; menetapkan tidak
berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan, menetapkan
pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta
tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan; Menetapkan besarnya
kerugian serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar
oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan:
Menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian. Selanjutnya,
penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya
kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada
Lembaga dan Instansi yang mengeluarkan izin pembangunan,
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya”.
28

25. 3. KEPPRES 80/2003 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Bagian Kedua Pengawasan, Pasal 48
Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangkatannya :
- menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan
pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus
dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata
laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada
atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
- melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap
kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan
tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan
intern instansi yang bersangkutan.
- wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan
barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
- Dst...

26. KEPPRES 80/2003 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Lampiran 1, Bab II, D, 1, b
D. Pelaksanaan Kontrak
1. Ketentuan Umum
b. Penggunaan Program Mutu
1) Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia
barang/jasa dan disepakati Pejabat Pembuat Komitmen pada saat
rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan
kondisi lapangan;
2) Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi:
a) informasi pengadaan barang/jasa; b) organisasi proyek, Pejabat
Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa; c) jadual pelaksanaan;
d) prosedur pelaksanaan pekerjaan; e) prosedur instruksi kerja; f)
pelaksana kerja.

27. KEPPRES 80/2003 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Lampiran 1, Bab II, D, 2, b,3,g
D. Pelaksanaan Kontrak
2. Jasa Pemborongan
b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
3) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:
a) organisasi kerja; b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c)
jadual pelaksanaan pekerjaan; d) jadual pengadaan bahan, mobilisasi
peralatan dan personil; e) penyusunan rencana dan pelaksanaan
pemeriksaan lapangan; f) pendekatan kepada masyarakat dan
pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja; g) penyusunan
program mutu proyek.

28. 4. Kepmen No 339/KPTS/M/2003 tgl. 31 Des. 2003.
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
Ketentuan mengenai Penilaian pada prakualifikasi :
kepemilikan sertifikasi ISO untuk Badan Usaha Besar dan
Penilaian atas penyampaian “PROGRAM MUTU” untuk Badan
Usaha Kecil dan Menengah.

29. 5. Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tanggal 16 Maret 2009
Tentang : Sistem Manajemen Mutu ( SMM ) Dep. PU
(Pengganti Kepmen 362/KPTS/M2004)
BAB VII PENYELENGGARAAN KEGIATAN
7.1. RENCANA MUTU
Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana
Kegiatan, dan Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Rencana Mutu.
Dokumen Rencana Mutu dibedakan sebagai berikut:
1. Rencana Mutu Unit Kerja (RMU), merupakan dokumen rencana penetapan
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan
yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam
rangka menjamin mutu.
2. Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen SMM Pelaksanaan
yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT, SKS, dan PPK dalam rangka
menjamin mutu.
3. Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen SMM yang disusun
oleh Penyedia Barang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka
menjamin mutu.

30. • APAKAH SUDAH DITERAPKAN DITEMPAT ANDA?

31. Tujuan Penyelenggaraan SMM
1. Memberikan penjaminan pencapaian mutu
2. Selalu berorientasi memenuhi harapan pengguna
konstruksi
3. Mengeliminir terjadinya pengulangan/perbaikan
(efisiensi dari segi waktu dan biaya)
4. Tertib dokumentasi (untuk menelusuri kembali) -
As Built Drawings
5. Menciptakan suasana kerja yang kondusif
(melibatkan semua personil, adanya mekanisme kerja
yang jelas) 31

32. Strategi Pencapaian Mutu
 Dimulai dari PIMPINAN pada setiap level dengan menetapkan
KEBIJAKAN MUTU dan melaksanakannya secara konsisten.
 Peningkatan mutu harus diperlakukan sebagai suatu PROSES yang
berkelanjutan.
 Usaha pencapaian mutu harus didasarkan dengan merubah pola
pikir:
Dari
Mencari siapa yang salah
Menjadi:
Menghindari kesalahan
Karena:
Perbaikan mutu memerlukan
lebih banyak Waktu, Dana, SDM, dan Moral
32

33. TUGAS KITA ADALAH:
A BERUSAHA AGAR:
* TIDAK TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN DAN
* MEMPEROLEH MUTU KONSTRUKSI YG BAIK PADA SETIAP
KEGIATAN YANG DITANGANIN MULAI DARI PERENCANAAN,
PENGAWASAN, PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN.
B LEBIH MENGUTAMAKAN TANGGUNG JAWAB MORAL
C BERPEGANG KEPADA SISTEM MANAJEMEN MUTU:
1. MEMBUAT RMP DAN RMK UNTUK SETIAP KEGIATAN:
a. Tahap Perencanaan
b. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasannya
c. Tahap Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2. MENGONTROL PELAKSANAANNYA DAN MEMPERBAIKI
KEKURANGAN YANG ADA 33