Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Deputi III-Badan POM RI@2004
BAHAYA BIOLOGIS BAHAYA KIMIA
BAHAYA FISIK BEBAS BAHAYA
AMANKAN PANGAN
dan
BEBASKAN PRODUK
dari
BAHAN BERBAHAYA
KEBIJAKAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN
SERTA PP NO 28 TAHUN 2004
DIREKTORAT SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
DAN BAHAN BERBAHAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN R.I
WINIATI P. RAHAYU

Undang-undang RI No 7 Tahun 1996
tentang Pangan
Pasal 3
Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
pangan adalah:
a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan
keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan
manusia;
b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan
bertanggung jawab; dan
c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga
yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

PP 28/2004
KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
• Pangan yang aman, bermutu dan bergizi
sangat penting bagi pertumbuhan,
pemeliharaan dan peningkatan derajat
kesehatan serta kecerdasan masyarakat
• Masyarakat perlu
dilindungi dari pangan
yang merugikan dan/atau
membahayakan kesehatan

PRODUSEN
KONSUMEN
Pangan layak dan
aman dikonsumsi
(Risiko BB ditekan)
LABORATORIUM
BADAN POM &
Instansi Terkait PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PP 28 TAHUN 2004
• Bab I Ketentuan Umum
• Bab II Keamanan Pangan
• Bab III Mutu dan Gizi Pangan
• Bab IV Pemasukan dan Pengeluaran Pangan
ke Dalam dan dari Wilayah Indonesia
• Bab V Pengawasan dan Pembinaan
• Bab VI Peran Serta Masyarakat
• Bab VII Ketentuan Peralihan
• Bab VIII Ketentuan Penutup
• Penjelasan

PENGATURAN, PEMBINAAN,
DAN PENGAWASAN PANGAN
FROM FARM TO THE TABLE
Perbatasan
Negara
PANGAN SEGAR,
PANGAN OLAHAN
DAN
PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP
SAJI
RITEL
PRODUKSI
PANGAN
SIAP SAJI
DISTRIBUSIKONSUMSEN
Peredaran
PRODUKSI
PRA-
PANEN
PRODUKSI
PASCA
-PANEN
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU
LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN
OLAHAN
PENGOLAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM
• Pasal 1 memuat definisi istilah, antara lain :
– Pangan
– Pangan segar
– Pangan olahan
– Pangan olahan tertentu
– Sistem pangan
– Perdagangan pangan
– Penyimpanan pangan
– Pengangkutan pangan
– Industri rumah tangga pangan

Bab I Ketentuan Umum (Lanjutan)
– Bahan tambahan pangan
– Pangan produk rekayasa genetika
– Iradiasi pangan
– Kemasan pangan
– Mutu pangan
– Standar
– Gizi pangan
– Sertifikasi mutu pangan
– Sertifikat mutu pangan
– Setiap orang
– Badan

BAB II KEAMANAN PANGAN
• Bagian pertama terdiri dari pasal 2 s/d 10
tentang Sanitasi, yaitu :
– Setiap orang yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan rantai pangan wajib
memenuhi persyaratan sanitasi (ps 2 ayat 1)
– Persyaratan sanitasi pada ayat 1 diatur oleh
Menteri Kesehatan (ps 2 ayat 2)
– Pemenuhan persyaratan sanitasi dilakukan
dengan menerapkan pedoman cara yang baik
(ps 3 s/d 10)

UNTUK MEMBANTU TERJAMINNYA KEAMANAN PANGAN
DI SELURUH MATA RANTAI PANGAN,
PEMERINTAH MENETAPKAN
PEDOMAN CARA YANG BAIK (GOOD PRACTICES)
PANGAN SEGAR,
PANGAN OLAHAN
DAN
PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP
SAJI
CARA RITEL
PANGAN
YANG BAIK
CARA
PRODUKSI
PANGAN SIAP
SAJI YANG
BAIK
CARA DISTRIBUSI
PANGAN YANG
BAIK
KONSUMSEN
Peredaran
CARA
BUDIDAYA
YANG BAIK
CARA
PRODUKSI
PANGAN
SEGAR YANG
BAIK
PANGAN SEGAR
LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN
OLAHAN
CARA PRODUKSI
PANGAN OLAHAN
YANG BAIK
Departemen Perindustrian
Departemen Kelautan dan Perikanan
Badan POM
Departemen Pertanian
Badan POM
Badan POM
Departemen Kesehatan

BAB II KEAMANAN PANGAN
Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan
Bagian Ketiga Pangan Produk Rekayasa
Genetik
Bagian Keempat Iradiasi Pangan
Bagian Kelima Kemasan Pangan
Bagian Keenam Jaminan Mutu Pangan dan
Pemeriksaan Laboratorium
Bagian Ketujuh Pangan Tercemar

Keamanan Bahan Tambahan Pangan
• Bab II Bagian kedua, pasal 11 s/d 14
– Kepala Badan menetapkan :
• BTP yang dinyatakan terlarang
• Nama dan golongan BTP yang
diijinkan, tujuan penggunaan dan
batas maksimal penggunaan
menurut jenis pangan
• Persyaratan dan tata cara memperoleh
persetujuan pengedaran BTP

Keamanan Pangan Produk
Rekayasa Genetika
• Bab III bagian ketiga
– Pemeriksaan wajib pangan
produk rekayasa genetika
meliputi :
• Informasi genetika
• Deskripsi organisme donor & modifikasi genetika
• Karakterisasi modifikasi genetika
• Informasi keamanan pangan (kesepadanan
substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas,
toksisitas)

Keamanan Pangan Produk Rekayasa
Genetika (Lanjutan)
– Komisi yang menangani keamanan pangan
produk rekayasa genetika :
• menetapkan persyaratan dan tata cara
pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa
genetika
• memeriksa keamanan pangan produk rekayasa
genetika
– Berdasarkan rekomendasi komisi, Kepala
Badan POM menetapkan bahan baku, BTP,
dan/ atau bahan bantu lain hasil proses
rekayasa genetika yang dinyatakan aman

Iradiasi Pangan
• Bab II bagian keempat, pasal 15
– Fasilitas iradiasi yang digunakan harus
didaftarkan kepada Kepala Badan yang
bertanggung jawab di bidang pengawasan
nuklir
– Ketentuan tentang pangan
iradiasi ditetapkan
oleh Kepala Badan POM

Kemasan Pangan
• Bab II bagian kelima, pasal 16 s/d 20
– Kepala Badan POM menetapkan :
• Bahan yang dilarang dan yang diizinkan digunakan
sebagai kemasan pangan
• Persyaratan dan
tata cara memperoleh
persetujuan penggunaan
bahan kemasan pangan
• Tata cara pengemasan
pangan secara benar

Jaminan Mutu Pangan dan
Pemeriksaan Laboratorium
(Bagian Keenam, pasal 21 dan 22)
Yang diuji laboratoris:
– Mentan atau MenKP : pangan segar
Kepala Badan POM : pangan olahan
– Pengujian laboratoris dilakukan
di laboratorium pemerintah
atau laboratorium lain
yang
telah terakreditasi
Mentan, MenKP, Menhut, Menperind, Menkes,
Ka Badan POM
Standar /persyaratan lain tentang SJMP

Pangan Tercemar
• Bagian Ketujuh, pasal 23 s/d 28
– Pangan tercemar meliputi pangan yang :
• Mengandung bahan beracun, berbahaya atau
merugikan atau membahayakan kesehatan
• Mengandung cemaran melampaui ambang batas
maksimal
• Mengandung bahan yang terlarang dalam proses
produksi
• Mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai, bahan
nabati atau hewani berpenyakit atau bangkai
• Sudah kedaluwarsa

Pangan Tercemar (Lanjutan)
• Menteri Pertanian atau Perikanan (untuk pangan segar)
atau Kepala Badan (untuk pangan olahan) :
– Menetapkan bahan yang dilarang penggunaannya
dalam proses produksi pangan
– Menetapkan ambang batas maksimal cemaran
– Mengatur dan/ atau menetapkan
persyaratan cara, metode, dan/
atau bahan tertentu yang berisiko
merugikan dan/ atau
membahayakan kesehatan
– Menetapkan bahan yang dilarang
dalam produksi peralatan pengolahan, penyiapan,
pemasaran dan/ atau penyajian pangan

• Pasal 25-28 tentang KLB keracunan
pangan, Pasal 25:
- Setiap orang wajib lapor
- UPK melakukan tindakan pertolongan,
mengambil contoh, melaporkan
ke Dinkes kab/kota dan
Badan POM cq Balai
-Dinkes melakukan pemeriksaan
dan penanggulangan KLB,
melaporkan ke Dinkes propinsi
dan Badan POM cq Balai
-Badan cq Balai memeriksa dan
menguji contoh pangan untuk
menentukan penyebab keracunan

26:
• Pemeriksaan dan penanggulangan KLB oleh Dinkes
Propinsi bila KLB lintas kab/kota
• Pemeriksaan dan penanggulangan KLB oleh Depkes
dan atau Badan POM bila KLB lintas propinsi
27:
• KLB tindak pidana, penyidikan oleh PPNS Badan dan
atau penyidik lainnya
28:
• Depkes: ketentuan tindakan pertolongan kepada korban,
pengambilan contoh spesimen, pengujian spesimen dan
pelaporan KLB
• Badan POM: tata cara pengambilan contoh, pengujian
laboratorium dan pelaporan penyebab KLB

BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN
• Bagian pertama tentang Mutu Pangan, ps 29-31 :
– Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)
menetapkan SNI mutu pangan
– Pemberlakuan SNI oleh Menteri Perindustrian,
Pertanian, Perikanan, atau Kepala Badan POM
berkoordinasi dengan Kepala BSN
– Menteri Pertanian, Perikanan, atau Kepala Badan
menetapkan ketentuan mutu pangan di luar SNI,
terutama pangan dengan tingkat risiko keamanan
tinggi

Sertifikasi Pangan
• Bagian Kedua tentang Sertifikasi Mutu Pangan,
pasal 32-35 :
– Persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan dengan
tingkat risiko keamanan tinggi ditetapkan oleh Menteri Pertanian,
Perikanan, atau Kepala Badan POM.
– Menteri Kesehatan menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang
akan ditambahkan serta jenis-jenis pangan yang dapat
diperkaya atau difortifikasi
– Menteri Perindustrian menetapkan jenis pangan yang wajib
diperkaya dan/ atau difortifikasi dan tata cara pengayaan dan/
atau fortifikasi gizi pangan tertentu
– Peredaran pangan yang diperkaya dan/ atau difortifikasi gizi
wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan
POM

BAB IV PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN
DARI WILAYAH INDONESIA
• Bab V bagian pertama, pasal 36-40 :
– menetapkan persyaratan dan persetujuan pemasukan pangan
• Mentan atau MenKP : pangan segar
• Kepala Badan POM : pangan olahan
– Menteri Pertanian, Perikanan, Perindustrian, atau Kepala Badan
POM menetapkan ketentuan lebih lanjut
• Bab V bagian kedua, pasal 41 :
– Menteri Pertanian, Perikanan, atau Kepala Badan POM
menetapkan persyaratan pangan yang akan dikeluarkan dari
wilayah Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala BSN untuk
mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian
kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan

BAB V PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN
• Bagian pertama tentang Pengawasan, pasal 42
s/d 50
– Surat persetujuan pendaftaran pangan olahan
ditetapkan oleh Kepala Badan POM
– Pangan IRT wajib memiliki SPP-IRT yang diterbitkan
bupati/walikota
– Pedoman pemberian SPP-IRT ditetapkan oleh Kepala
Badan
– Yang dibebaskan: pangan dengan masa simpan
<7 hari & yang masuk dalam jumlah kecil untuk
keperluan khusus

Perbatasan
Negara
PRODUKSI
PRA-
PANEN
PRODUKSI
PASCA
-PANEN
PANGAN SEGAR
LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN
OLAHAN
PENGOLAHAN
Pangan olahan untuk deperdagangkan dalam kemasan
eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat
persetujuan pendaftaran (berdasarkan hasil penilaian
keamanan, mutu dan gizi pangan olahan)
Dikecualikan pangan olahan yang diproduksi oleh
industri rumah tangga (pangan olahan IRT wajib
memiliki sertifikat produksi pangan IRT)
Pangan olahan untuk deperdagangkan dalam kemasan
eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat
persetujuan pendaftaran (berdasarkan hasil penilaian
keamanan, mutu dan gizi pangan olahan)
Dikecualikan pangan olahan yang diproduksi oleh
industri rumah tangga (pangan olahan IRT wajib
memiliki sertifikat produksi pangan IRT)
CORNBEEF
Ka. Badan POM
(MD dan ML)
Bupati/Walikota
(P-IRT)
PENGAWASAN

Badan POM berwenang melakukan pengawasan keamanan,
mutu dan gizi pangan yang beredar (mengambil contoh
pangan dan melakukan pengujian)
Hasil pengujian disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh
Departemen Pertanian, Kelautan dan Perikanan (pangan
segar), Departemen Kelautan dan Perikanan, Peridustrian
(pangan olahan), Badan POM (pangan olahan tertentu),
Pemerintah Kabupaten/Kota (pangan olahan IRT dan pangan
siap saji)
Badan POM berwenang melakukan pengawasan keamanan,
mutu dan gizi pangan yang beredar (mengambil contoh
pangan dan melakukan pengujian)
Hasil pengujian disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh
Departemen Pertanian, Kelautan dan Perikanan (pangan
segar), Departemen Kelautan dan Perikanan, Peridustrian
(pangan olahan), Badan POM (pangan olahan tertentu),
Pemerintah Kabupaten/Kota (pangan olahan IRT dan pangan
siap saji)
PANGAN SEGAR,
PANGAN OLAHAN
DAN
PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP
SAJI
RITEL
PRODUKSI
PANGAN
SIAP SAJI
DISTRIBUSIKONSUMSEN
Peredaran

KEWENANGAN PEMERIKSAAN DALAM HAL TERDAPAT
DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM DI
BIDANG PANGAN
PANGAN SEGAR,
PANGAN OLAHAN
DAN
PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP
SAJI
KONSUMSEN
Peredaran
CORNBEEF
Kepala Badan POM
(pangan olahan MD,
ML)
Bupati/Walikota
(pangan olahan IRT)
Bupati/Walikota
(pangan siap saji)
Gubernur dan atau
Bupati/Walikota
(pangan segar)

PANGAN SEGAR,
PANGAN OLAHAN
DAN
PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP
SAJI
CARA RITEL
PANGAN
YANG BAIK
CARA
PRODUKSI
PANGAN SIAP
SAJI YANG
BAIK
CARA DISTRIBUSI
PANGAN YANG
BAIK
KONSUMSEN
Peredaran
CARA
BUDIDAYA
YANG BAIK
CARA
PRODUKSI
PANGAN
SEGAR YANG
BAIK
PANGAN SEGAR
LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN
OLAHAN
CARA PRODUKSI
PANGAN OLAHAN
YANG BAIK
PEMBINAAN, pasal 51
Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)
Departemen Kelautan dan Perikanan,
Departemen Perindustrian, Badan POM
(pangan olahan tertentu) dan Pemerintah
Kab/Kota (pangan olahan IRT)
Departemen Kelautan dan Perikanan,
Departemen Perindustrian, Badan POM
(pangan olahan tertentu) dan Pemerintah
Kab/Kota (pangan olahan IRT)
Pembinaan terhadap
PEMDA dan masyarakat
dilaksanakan oleh
Badan

BAB VI PERAN SERTA
MASYARAKAT
• Peran serta masyarakat dapat disampaikan
langsung atau tidak langsung kepada Menteri
Pertanian, Perikanan, Kesehatan, Perindustrian,
Kepala Badan, Gubernur atau Bupati/ Walikota

Jejaring
Intelijen Pangan
Jejaring
Promosi Keamanan Pangan
Jejaring
Pengawasan Pangan
Kerjasama Badan POM, Departemen Kesehatan, Departemen
Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen
Kelautan dan Perikanan, Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah
Daerah, universitas, lembaga penelitian, laboratorium swasta dan
pemerintah, asosiasi industri dan perdagangan, Badan Standarisasi
Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, industri pangan, media massa,
dan lain-lain.
Jejaring Keamanan Pangan Nasional
(Risk Assessment)
(Risk Communication)(Risk Management)

Pencanangan Penerapan
Sistem
Keamanan Pangan Terpadu
Secara Nasional
• 13 Mei 2004, di Aula Badan
POM R.I
• Oleh Menko Kesra a.i.
Prof. A. Malik Fadjar, MSc

(Risk Assessment)
Jejaring Intelijen Pangan
Jejaring ini menghimpun informasi kegiatan pengkajian
risiko keamanan pangan dari lembaga terkait (data
surveilan, inspeksi, riset keamanan pangan, dsb.)
Balai POM
LP universitas
Dan lain-lain
R & D
Industries Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kesehatan
Food Inspectors

Jejaring kerjasama antar lembaga dalam kegiatan yang terkait
dengan pengawasan keamanan pangan (standardisasi dan
legislasi pangan, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujian
laboratorium, ekspor-impor, dsb.)
Dinas. Kesehatan
Dinas. Pertanian
Balai POM
Dinas. Kelautan & Perikanan
Dinas. Perindustrian &
Perdagangan
Dll.Pemda
Jejaring Pengawasan Pangan
(Risk Management) Bea Cukai
Dan lain-lain

(Risk Communication)
Jejaring Promosi Keamanan Pangan
Jejaring promosi keamanan pangan, meliputi pengembangan bahan
promosi (poster, brosur, dsb.) dan kegiatan pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan keamanan
pangan untuk industri pangan, pengawas
keamanan pangan, dan konsumen
LPPM-
kampus,sekolah
Swasta/ industri pangan
Asosiasi konsumen
NGO
Dinas komunikasi
Dinas Pendidikan nasional
Balai POM
Dinas Kesehatan
Dan lain-lain.

KESIMPULAN
• Masalah keamanan pangan adalah masalah kita
semua, oleh karena itu harus ditangani secara
bersama-sama oleh produsen, pemerintah dan
konsumen
• Kemitraan dan Networking yang erat antara Badan
POM dengan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota
diperlukan dan sangat penting dalam rangka
pelaksanaan PP No 28 tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

(1) Pelatihan penyuluh keamanan pangan, District Food
Inspector (DFI) dan petugas KLB keracunan pangan
(2) Penempatan PKP, DFI, petugas KLB pada posisi
penugasannya yang tepat
(3) Lalu lintas data dan informasi dari kab/kota ke Balai
dan selanjutnya ke tingkat pusat
(4) Promosi Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
kepada publik
• Perlu disusun protokol Networking antara
Badan POM dan pemerintah
Propinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan
efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan
kegiatan mewaspadai dan menanggulangi
masalah keamanan pangan:

Terima kasih
Keterangan lebih lanjut:
Badan POM R.I
Jl. Percetakan Negara 23, Jakarta Pusat
Phone: 021 42878701, 42803516, 42875738
Fax :021 42878701
Email : surveilanpangan@pom.go.id
wini_a@hotmail.com
Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia

Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)

Similaire à Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) (20)

Plus de Heru Fernandez

Plus de Heru Fernandez (11)

Dernier

Dernier (20)

Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)