1. MASA PEMERINTAHAN BJ.HABIBIE
Nama Kelompok :
 Aulia Nur H. ( 05 )
 Dzikrina Hasna ( 11 )
 Fa’iz Nafisah ( 12 )
 Hade Hafizhuddin ( 15 )
 Siti Badriyatul ( 21 )
Kelas : XII IPA 4.
2014/2015. SMAM1 Klaten

2. BIOGRAFI
Prof. DR. Ing. H. Bacharuddin Jusuf
Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25
Juni 1936; umur 78 tahun) adalah Presiden
Republik Indonesia yang ketiga. Ia
menggantikan Soeharto yang mengundurkan
diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei
1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden
pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu
1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7
hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5
bulan sebagai presiden, Habibie merupakan
Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia
dengan masa jabatan terpendek.

3. PENDIDIKAN DAN KELUARGA
Habibie merupakan anak keempat dari
delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil
Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo.
Alwi Abdul Jalil Habibie adalah keturunan bugis
(sulawesi selatan) yang lahir pada tanggal 17
Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tuti Marini
Puspowardojo lahir di Yogyakarta 10 November
1911. Ibunda R.A. Tuti Marini Puspowardojo
adalah anak seorang spesialis mata di Yogya,
dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo
bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie
adalah salah satu anak dari tujuh orang
bersaudara.

4. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun
Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai
dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan
Thareq Kemal Habibie.
Sebelumnya ia pernah berilmu di SMAK
Dago. Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi
Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 ia
melanjutkan studi teknik penerbangan,
spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di
RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar
diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor
ingenieur pada 1965 dengan predikat summa
cum laude

5. PEKERJAAN DAN KARIER
Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-
Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan
yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga
mencapai puncak karier sebagai seorang wakil
presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia
kembali ke Indonesia atas permintaan mantan
presiden Suharto.
Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara
Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret
1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei
1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil
Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam
Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden
Soeharto.
Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa

6. MASA KEPRESIDENAN
Habibie mewarisi kondisi keadaan negara
kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada
masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya
kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh
wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh
kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk
sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya
adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana
Moneter Internasional dan komunitas negara-negara
donor untuk program pemulihan ekonomi.
Dia juga membebaskan para tahanan politik dan
mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat
dan kegiatan organisasi.

7. Pada era pemerintahannya yang singkat
ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi
Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti
Monopoli atau UU Persaingan Sehat,
perubahan UU Partai Politik dan yang paling
penting adalah UU otonomi daerah. Melalui
penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak
disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde
Baru berhasil diredam dan akhirnya
dituntaskan di era presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi
daerah bisa dipastikan Indonesia akan
mengalami nasib sama seperti Uni Soviet
dan Yugoslavia.

8. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden
menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi
masyarakat Indonesia. Pihak yang pro
menganggap pengangkatan Habibie sudah
konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan
pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila
Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,
ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis
waktunya". Sedangkan pihak yang kontra
menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie
dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan
dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa "sebelum presiden
memangku jabatan maka presiden harus
mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR
atau DPR".

9.  KEBIJAKANMASA PEMERINTAHAN HABIBIE
 Memperbaiki bidang ekonomi
• Merekapitulasi perbankan
• Merekuntruksi perekonomian Indonesia
• Melikuidasi beberapa bank bermasalah
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di
bawah Rp. 10.000,-
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yg di syarat kan
oleh IMF
 Reformasi bidang politik
Kebijakan yg di laksanakan dalam bentuk kebebasan
mendirikan partai politik dankebebasan
menyampaikan pendapat, dan merencanakan
pelaksanaan pemilu yg langsung, namun bebas dan
rahasia

10.  Menyelenggarakan sidang istimewa MPR
Diselenggarakan dari 10-13 Nov 1998 yg menghasilkan 12
ketetapan. Di antara 12 ketetapan, ada 4 ketetapan yg berusaha
mengakomodasi reformasi yaitu:
 Ketetapan MPR No. VIII th 1998 yg memungkinkan UUD1945 di
amandemen
 Ketetapan MPR No.XII th 1998 mengenai pencabutan Ketetapan
MPR No. IV th 1993 tentaang pemberian tugas dan wewenang
khusus kepada presiden/Mandataris MPR
dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai
pengamalan pancasila
 Ketetapan MPR No.XIII th 1998 tentang pembatasan jabatan
presiden dan wakil presiden maksimal dua periode
dengan ketetapan itu, tidak ada lagi seorang presiden yg dapat
menjabat seperti Soeharto,yaitu selama tujuh periode
 Ketetapan MPR No.XVIII th 1998 menyatakan pancasila tidak lagi
dijadikan sebagai asas tunggal. Seluruh organisasi social-politik
tidak lagi wajib menjadikan pancasila sebagai satu-satu nya asas
organisasi

11.  Menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1999
Di laksanakan pada 7 Juni 1999. Di ikuti oleh 48 partai
politik dan menghasilkan lima partai memperoleh suara
terbanyak yaitu: Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dg
suara 33,76%,Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dg
suara 22,46%,Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) dg
suaara 12,62%,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dg
suara 10,71% dan Partai Amanat Nasional(PAN) dg
suara 7,12%
 Menyelenggarakan sidang umum MPR th 1999
Di laksanakan pada 1-21 Okt 1999. Hasil pokok dari
siding ini antara lain:
 Laporan pertanggungjawaban BJ.Habibie ditolak
 Terpilih Abdulracman Wahid sebagai presiden dan
Megawati sebagai wakil presiden

12.  Masalah Timor Timur
Menawarkan penyelesaian masalah Timor
Timur melalui jajak pendapat kepada rakyat
Timor Timur dg menawarkan dua opsi yaitu
pemberian otonomi khusus kepada Timor Timur
di dalam NKRI atau memisahkan diri dari
Indonesia. Hasil jajak pendapat 78,5% memilih
memisahkan diri. Berati Timor Timur melepas
dari NKRI.