Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Jawa Tengah untuk periode 2013-2018 dengan visi menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat budaya dan destinasi pariwisata utama untuk masyarakat yang berkepribadian dan sejahtera. Dokumen ini juga menjelaskan misi, dasar kebijakan, jenis usaha pariwisata, dan program kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

1. (copyright: Rie_Seksi DTW_2018, hitupnawa@gmail.com)

2. Pembangunan Kebudayaan dan
Pariwisata
Jawa Tengah 2013 - 2018
VISI
Terwujudnya Jawa Tengah sebagai pusat budaya dan
destinasi pariwisata utama menuju masyarakat yang
berkepribadian dan sejahtera.
MISI
- Mewujudkan Jawa Tengah sebagai pusat budaya jawa.
- Mewujudkan Jawa Tengah sebagai destinasi wisata utama.
- Mengembangkan pemasaran yang efektif, efisien, terpadu
dan bertanggungjawab.
- Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan, dan
administrasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. DASAR KEBIJAKAN :
1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. PP No. 50 Tahun 2011 tentang Riparnas
3. PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikati Kompetensi dan sertifikasi Usaha
di Bidang Pariwisata
4. Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Menteri Kebudayaan danPariwisata No
PM.86/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyediaan Akomodasi.
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

4. USAHA BIDANG PARIWISATA
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10.TAHUN 2009 MELIPUTI :
1. Daya tarik wisata;
2. Kawasan pariwisata;
3. Jasa transportasi wisata;
4. Jasa perjalanan wisata;
5. Jasa makanan dan minuman;
6. Penyediaan akomodasi;
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran;
9. Jasa informasi pariwisata;
10. Jasa konsultan pariwisata;
11. Jasa pramuwisata;
12. Wisata tirta; dan
13. Spa.

5. BAB III
TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3 ayat 1 : Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota
tempat usaha pariwisata berlokasi
Pasal 4 ayat 2 : Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
a. Hotel;
b. Bumi Perkemahan;
c. Persinggahan Karavan;
d. Vila;
e. Pondok Wisata; dan
f. Akomodasi Lain

6. BAB I Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaran pariwisata..
2. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi
berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya
dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan
memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk
berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

7. Lanjutan
3. Standar Usaha Pondok Wisata adalah rumusan
kualifikasi Usaha Pondok Wisata dan/atau klasifikasi
Usaha Pondok Wisata yang mencakup aspek produk,
pelayanan dan pengelolaan Usaha Pondok Wisata.
4. Serifikasi Usaha Pondok Wisata adalah proses
pemberian Sertifikat kepada Usaha Pondok Wisata
untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan
dan pengelolaan Usaha Pondok Wisata melalui audit
pemenuhan Standar Usaha Pondok Wisata.

8. Lanjutan
5. Sertifikat Usaha Pondok Wisata adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang
Pariwisata kepada Usaha Pondok Wisata yang telah
memenuhi Standar Usaha Pondok Wisata.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya
disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang
berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok
orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

9. 4 Konsep Pariwisata
Attraction (daya tarik)
Accesability (aksesibilitas)
Activity (aktivity )
Amenities (fasilitas)

10. PRIORITAS NASIONAL
DESA MANDIRI
DESA WISATA ( Homestay )
PENGENTASAN KEMISKINAN

11. KLASTER PARIWISATA MELIBATKAN SELURUH
ELEMEN
Klaster Pariwisata
Pelaku bisnis
(kel. masyarakat/produsen)
PHRI
(pelatihan /pengoperasian
homestay)
ASITA
(Penyusunan Paket Wisata)
Akademisi (pendampingan)
HPI (Pelatihan Guide)
Pers (peliputan dan promosi)
Pemerintah (regulasi dan
pendanaan/fasilitator)
Lembaga Masyarakat
(LSM, BDS, dll)

13. Program Kegiatan
2014 2015 2016
Vol* Lokasi Vol* Lokasi Vol* Lokasi
Pendidikan
Non Formal
dan Informal
Peningkatan Kemampuan
Teknis Pengelola Homestay
35 Denpasar 35 Batu, Kab.
Malang
Pelatihan Usaha Pariwisata
Homestay di Sekitar Daya Tarik
Wisata
35
35
35
Klaten
Karimunjawa
Kab Tegal
Program kebijakan Pemprov
* Dalam Satuan Orang

14. ASEAN Tourism Forum (ATF) di Manila,
Philipina
 Peraih ASEAN Homestay Award diperoleh Omah
Tembi Homestay dari Tembi Timbulharjo, Bantul
Yogjakarta, disusul nominator kedua Acacia Dien
Homestay dari Batur Banjarnegara, Jawa
Tengah.

15. Pelatihan Usaha Pariwisata Homestay di Sekitar Daya Tarik
Wisata

16. Pelatihan Usaha Pariwisata Homestay di Daya Tarik
Wisata

17. 17