LKDAERAH

Edisi No.18/Tahun III/Juli 2009

a k u n t a n
i n d o n e s i a
mitra dalam perubahan
Harga Rp. 20.000,- (Pulau Jawa)
Rp. 22.500,- (Luar Jawa)

Laporan Keuangan Daerah

Mengapa Mutu Laporan Keuangan Daerah Menurun?
Pemerintah Daerah Belum Paham Akuntansi?
Penerapan SAP Baru Kulit Luarnya

ai Visi IAI
a k u n t a n
i n d o n e s
mitra dalam perubahan

VIsI & MIsI IAI

Menjadi organisasi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek
akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan
i

Misi IAI
a.
a

Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam
pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika,
tanggungjawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan tanggungjawab, dan lingkungan hidup;
internasional. b. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-
atestasi dan akuntansi bagi masyarakat; dan
c. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya
organisasi yang sah serta dalam perspektif nasional dan internasional.

Dewan Penasehat sally salamah Leo Lendra, MAk., Ak.
Indarto Ketua Wilayah Kalimantan Selatan
Drs. Zaenal soedjais suyatno Harun
Istini T. siddharta Drs. Triadi Jatmoko
Drs. soedarjono syarief Basir Ketua Wilayah Kalimantan Timur
Jhonny Darmawan
Prof. Dr. Zaki Baridwan, Msc. Unti Ludigdo Drs. Nurdiono, sE., MM., Akt.
Jusuf Halim Ketua Wilayah Lampung
Drs. Hans Kartikahadi BPH-KUKK
Kuswono soeseno Hardy Djamaluddin
Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa Mirawati sudjono, Ak., Msc. Ketua Wilayah Riau
sandiaga s. Uno
Dewan Pengurus Nasional Bambang Utoyo, Ak. Eddy Rachman
siti Ch Fadjrijah Ketua Wilayah Sulawesi Selatan
Drs. Ahmadi Hadibroto, Msc. Bramantyo
Wahyu Karya Tumakaka Drs. Herman Karamoy
Ali Darwin, Ak., Msc. Rakhmat Adi santosa Ketua Wilayah Sulawesi Utara
DsAK
Drs. Atjeng sastrawidjaja Retno Wulandari Drs. Endang Irzal, MBA., Ak.
Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, Ketua Wilayah Sumatra Barat
Prof. Dr. Djoko susanto, MsA. MEc. Dra. suhartati suharso
Abdul Aziz Nazori
Dr. Ainun Na’im, MBA., Ak. Agus Edy siregar, sE. Ujiani Purnamaningsih Ketua Wilayah Sumatra Selatan

syafri Adnan Baharuddin, Ak., MBA. Dr. Etty Retno Wulandari KERPPA Gus Irawan, sE., Ak.
Ketua Wilayah Sumatra Utara
sunardji, sE., MM. Dudi M. Kurniawan, Ak., MBA., BAP. Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA., Ak.

Dra. Tia Adityasih Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. Dr. Hilda Rossieta

Dr. Ilya Avianti, sE., Msi., Ak. Dr. siddharta Utama Drs. Indarto

Drs. Mustofa Jumadi, sE., Ak., BAP. Ito Warsito, Ak., MBA.

Dr. suyatno Harun Merliyana syamsul Dr. sumarno Zain, MBA., Ak

Majelis Kehormatan Roy Iman Wirahardja Ketua Wilayah
Drs. Kanaka Puradiredja Dr. Meidyah Indreswari M. Hasbuh Aziz
Ketua Wilayah Aceh
Drs. safaat Widjajabrata Riza Noor Karim
Drs. Anggiat situmorang, Ak.
B. Hartono, sH., sE., Ak., MH. Budi susanto Ketua Wilayah Bali

supriyadi Ferdinan D Purba Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma., MBA., Ak.
Ketua Wilayah Yogyakarta
VJH. Boentaran Irsan Gunawan
J. Widodo H. Mumpuni
Aep saefuddin Rizal Ludovicus sensi Wandabio Ketua Wilayah Jakarta

Drs. Eddie M. Gunadi Rosita Uli sinaga Drs. Johnson P. siahaan
Ketua Wilayah Irian Jaya
Dewan Konsultatif saptoto Agustomo
Tanusi, sE., MM., Ak
Herwidayatmo Dr. setiyono Miharjo Ketua Wilayah Jambi

Arif Arryman Komite Etika Roebiandini soemantri, sE., Msi., Ak.
Ketua Wilayah Jawa Barat
Bambang setiawan Agung Nugroho soedibyo
Prof. Dr. Tjiptohadi sawarjuwono
Bambang subianto Wawat sutanto Ketua Wilayah Jawa Timur

Erry Firmansyah Linus M. setiadi Drs. Aan Adiwisastra
Ketua Wilayah Jawa Tengah
Henry Lumban Toruan setiawan Kriswanto
Cris Kuntadi, sE., MM., BAP., Ak.
I Gusti Agung Made Rai Wiwik Utami Ketua Wilayah Kalimantan Barat

AK U N TAN I N D O N E S IA

PENGANTAR REDAKSI
Pada edisi ini ai merasa perlu mengangkat akuntansi sektor publik dengan fokus pada laporan keuangan daerah, karena
sekitar 67,4 persen anggaran belanja negara di APBN yang nilainya mencapai Rp1.037 triliun ditransfer ke daerah. Namun, banjir duit
ini tak diimbangi kemampuan pengolahan keuangan daerah. Untuk menutup terjadinya penyimpngan, pemeintah harus melakukan
pembenahan. Disamping itu walaupun sejak tahun 2005, pemerintah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pemberlakuan SAP tersebut
tampaknya belum memiliki dampak signifikan bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Terbukti, menurut hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami penurunan. Cenderung
semakin buruk.

Hal ini disebabkan oleh karena salah satunya adalah internal control pemerintah daerah masih lemah dan kekurangan
Sumber Daya Manusia yang kompeten saat ini baru dalam proses pengiriman karyawan untuk belajar di Universitas yang memiliki
jurusan akuntansi dan keuangan sektor publik.

M IT RA DA LA M P E R U BA HA N
Opini BPK yang memberikan opini tidak wajar, tidak memiliki konsekuensi hukum, oleh karenanya beberapa Pemda
menjadikan bahan laporan keuangan yang unaudit dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada Sidang Paripurna
DPRD. Oleh karena itu ketua BPK Anwar Nasution sering mengungkapkan kesedihan dan kemasygulannya karena kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang makin memburuk.

Untuk mengikuti perkembangan terbaru IFRS pembaca dapat mencermati perkembangan IFRS dan redaksi juga membuka
kolom baru mengenai konsultasi sektor publik yang di asuh Dr.Cris Kuntadi, MM, CPA yang kali ini membahas topik mengenai
bolehkah mendepositokan sisa anggaran pemerintah daerah. Kolom lain yang tidak kalah menarik adalah kolom international yang
menggambarkan bagaimana pengaruh krisis keuangan terhadap prinsip transparasi dan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan
bagi yang mempunyai masalah dengan pajak, mungkin anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak kami yang kali ini membahas
masalah transaksi dikawasan berikat.

Selamat membaca...

SUSUNAN REDAkSI
PEMIMPIN UMUM & USAHA J. Widodo. H. Mumpuni PEMIMPIN REDAkSI Ellya Noorlisyati REDAkTUR PELAkSANA Monalisa DEWAN
REDAkSI Cris kuntadi, Sri Penny S, Bagus Rumbogo, Heliantono, Nur Iskandar, M. Yusuf John, Prianto Budi, Ahalik, M. Yasin Mustopa, Rina
Y. Asmara, Duma I. Pasaribu, Handoko Tomo, Florus Daeli, Freddy, Elly Zarni, Sri Yanto, Jan Hoesada, SEkRETARIS REDAkSI Imam Basori
MARkETINg Ria Andini REPoRTER Hari Suharto, Muklisin SIRkULASI Suka LAYoUT Ivhan

ALAMAT REDAkSI kantor IAI Wilayah Jakarta, gedung gajah Blok AE Jl. Dr. Saharjo no.111 Tebet, Jakarta Selatan 12810, Indonesia
TELEPHoNE 021 837 07344, 8353588 FAxIMILE 021 829 0324 EMAIL akuntanindonesia@iaiglobal.or.id / akuntanindonesia@yahoo.com
REkENINg BCA cabang Tebet Saharjo A/C No. 092.3009130 a/n IAI Wilayah Jakarta

opini yang diekspresikan dalam AkUNTAN INDoNESIA tidak merepresentasikan pandangan Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia atau editor tidak bertanggungjawab
atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini atau saran yang terdapat dalam tulisan maupun pariwara.

3

ai

ai
Daftar Isi KOREsPONDEN

IAI Wilayah Sulawesi Utara
Coco Departement Store
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 458
Tlp 0431-822009
Fax 0431-852963

IAI Wilayah Kalimantan Barat
KAP. Sardjono, Budi Sudarnoto
Jl. Purnama No. 168 A
Tlp 0561-763368
Laporan Utama
IAI Wilayah Riau
Jl. Durian No. 1F
Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah 17 Samping pemancar TVRI, Labu Baru
Audit dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 21 Pekanbaru 28291
Tlp 0761-22769
Bagaimana Mencegah Agar Opini Tidak ‘Disclaimer’? 24 Fax 0761-63268
(Dalam Pengelolaan Keuangan Negara) IAI Wilayah Jawa Timur
Problem Aset? 26 Bapak Tjiptohadi Sawarjuwono
Jl. Ngabel No. 143 D
”Penerapan SAP Baru Kulit Luarnya” 27 Surabaya 60246
Tlp 031-5021125
Adakah Unsur Kesengajaan Buruknya Pengelolaan Keuangan Daerah? 29
”Sistim Internal Control Pemerintah (SIP) Memang Masih Lemah” 30 IAI Wilayah Jambi
BPKP Perw. Jambi
”Pemda Memang Belum Paham Akuntansi” 32 Jl. HOS Cokrominoto No. 107
Jambi
LKPP Lima Tahun Terus “Disclaimer” 33 Tlp 0741-61682

Tokoh Kanaka Puradireja (Ketua Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) IAI Wilayah Sumatera Barat
BPKP Perw. Sumatera Barat
Jl. HR. Rasuna Said No. 69
Mengawal GCG Lewat Organisasi 38 Padang 24114
Tlp 0751-33898
Kolom Pasar Modal Fax 0751-31688

IAI Wilayah Jawa Tengah
Struktur Modal: Teori VS Praktik 40 BPKP Perw. Jawa Tengah
Jl. Raya Semarang, Kendal Km 12
Info & Info IAI Semarang 50186
Tlp (024) 8662201

Sinergi Implementasi Peraturan Keuangan Sektor Publik 43 IAI Wilayah DI. Yogyakarta
STIE YKPN Jl. Senturan
Acuan Setelah Tidak Ada PSAK 32, 35 & 37 45 Yogyakarta 55281
Tlp 0274-584321
Ujian Sertifikasi Akuntan Syariah 48 Hp 0813-28379369 (Awan )
ED PSAK 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan 48 email : iaijogja@yahoo.com

IAI Wilayah Jawa Barat
Opini LPAP Widyatama
Jl. Cikutra No. 204 A
Bandung 40125
Reformasi Setelah Stress Test 49 Tlp. 022-7206713
Bagaimana Nasib Perbankan Indonesia? 51
IAI Wilayah Sumatera Utara
Kegiatan Penelitian & Pengembangan dalam Akuntansi dan Pajak 53 Jl. Imam Bonjol No. 18
Medan 20152
Transparasi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008 57 Tlp 061-4155100

Q&A IAI Wilayah Sumatera Selatan
Jl. Veteran/Vandi Angsoko I No. 324
Konsultasi Sektor Publik (Dr.Cris Kuntadi, MM, CPA) 60 Palembang 30125
Tlp 0711-319876
Konsultasi Pajak (Ronsianus B. Daur, SE, BKP) 65
IAI Wilayah Kalimantan Selatan
Kolom IFRS BPKP Perw. Kalimantan Selatan
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 22
Banjarmasin
Laibilitas dan Biaya Pinjaman 62 Tlp 0511-3251409

International IAI Wilayah Kalimantan Timur
Jl. Ir. Hr. Juanda No. 94 Rt.7 Rw.3
G20 London Summit 2009 66 Kel. Air Hitam
Samarinda 75124
Selingan Tlp 0541-748442

TB Gramedia
Kelakar Akuntan 71 TB Gunung Agung
TB Kharisma
BM Strategy, (Brain Model Strategy) 72

Ralat
Hal. 22 keterangan foto pada laporan utama tertulis nama ilyas aviliani, seharusnya Prof.Dr.Ilya Avianti SE, Msi, Ak
Hal. 34 Keterangan Tokoh tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, seharusnya Menteri Pendidikan Nasional
Terima kasih komentar saudara Irsan Yani Ph.D terhadap rubrik Advetorial yang berjudul “Program Pendidikan Akuntansi IBII Dual Degree, Mencetak Akuntan
Profesional yang Handal”. Atas kesalahan tulis di rubrik tersebut redaksi melakukan ralat sebagai berikut:
1. Pada alenia pertama tertulis “Di Indonesia, menurut Ketua Program Pendidikan …” seharusnya…. “Di Jakarta, menurut Ketua Program pendidikan….
2. Alenia 6 halaman “Dalam perkuliahaannya, Dual Degree terdiri dari lima semester dengan 17 mata kuliah wajib berbobot 52 SKS.” seharusnya…”dengan 17
mata kuliah wajib berbobot 64 SKS.
3. Alenia 8 tertulis ..”Begitu juga bobot sks yang harus diikuti, jika terpisah PPAk kemudian Maksi, yang harus diselesaikan adalah 44 SKS. Berarti bisa mengurangi 9
SKS. …seharusnya …”yang harus diselesaikan adalah 64 SKS. Berarti bisa mengurangi 12 SKS.”
4. alenia 11 …”IBII, katanya berencana membuka dua kelas sekaligus untuk PPAk per tahun.” …seharusnya, “…membuka tiga kelas untuk PPAk per tahun.”
5. Daftar peserta PPAk IBII angkatan 1 s/d 9, untuk angkatan 8 masuk PPAk, seharusnya 24 peserta dan untuk angkatan 9 yang masuk PPAk seharusnya 25 peserta.

Apa Kata
Mereka ?

Mahasiswa Pasca sarjana Magister Akuntansi Universitas Mercu
Buana Angkatan 3

“Majalah AI menjadi salah satu sumber kami dalam menyelesaikan kasus-kasus dan tugas yang
diberikan dosen kepada kita, karena topik yang dibahas yang sedang up to date……..”
ai : hehehe...makasih ya...

Novianta Hutagalung, sE, Ak, MBA
Ketua International Class Program-ABFII Institute Perbanas Jakarta.

“ saya tunggu terbitan ai yang berbahasa inggris, sesuai
dengan program kelas international...”
ai : boleh juga tuh usulnya.
ai
Akuntan Indonesia
5


BERITA
Krisis Menggerus Penerimaan penerimaan perpajakan
Berita
Pajak sedikit melambat sebagai imbas
Seperti diperkirakan sebelumnya, perlambatan perekonomian pada
krisis finansial global akhirnya benar-benar 2009,” tutur Sri Mulyani. Menurut Direktur
berdampak negatif pada penerimaan pajak. Potensi, Penerimaan, dan Kepatuhan
Hingga Mei 2009, realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumihar Petr
pajak negara tergerus sebesar Rp11,9 triliun us Tambunan, penerimaan pajak Januari-
penyitaan
menjadi Rp239,8 triliun dibanding periode Mei 2009 hanya mencapai sekitar 35% dari
h a r t a
sama 2008 (year on year/yoy) sebesar target total penerimaan pajak 2009 sebesar
kekayaan penanggung pajak
Rp251,7 triliun. Bahkan, secara persentase, Rp549 triliun, atau senilai Rp192,15 triliun.
yang tersimpan pada bank, penyitaan
penerimaan perpajakan lima bulan pertama Perolehan itu lebih besar dibanding periode
aset bergerak dan tidak bergerak melalui
tahun ini merosot jadi 36,2% dari total target sama 2008 yang mencapai Rp185,19
penjualan secara lelang dan penyanderaan.
2009 sebesar Rp661,8 triliun. Sedangkan, triliun atau 38,5% dari target Rp481 triliun.
Namun, pencekalan baru dilakukan jika
pada periode sama 2008, realisasi “Pada awal 2008, ada booming harga-harga
WP telah memenuhi syarat kualitatif dan
penerimaan perpajakan mencapai 41,3%. komoditas yang kemudian anjlok pada
kuantitatif, yaitu tidak mempunyai iktikad
“Penerimaan perpajakan hingga Mei 2009 pertengahan 2008. Sedangkan, pada awal
baik membayar piutang pajaknya dengan
cukup baik, meskipun PPN impor dan bea 2009, tidak ada booming. Meski turun

nilai piutang minimal Rp100 juta.
masuk masih di bawah target,” kata Menteri secara persentase, namun tetap meningkat
Di samping melalui penagihan
Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Menko dibanding periode sebelumnya,” katanya.
intensif, Ditjem Pajak juga menerbitkan
Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat Dampak krisis itu sebenarnya sudah
kebijakan-kebijakan untuk insentif bidang
rapat kerja dengan Dewan Perwakilan diperhitungkan sebelumnya. Karena itu,
perpajakan. Di antaranya memberikan
Daerah (DPD) di Jakarta, medio Juni lalu. melalui berbagai cara, Direktorat Jenderal
keringanan pajak kepada kelompok-
Dalam catatan Departemen Keuangan, (Ditjen) Pajak berusaha mendongkrak
kelompok usaha tertentu. Sebagai
penerimaan pajak penghasilan (PPh) minyak penerimaan pajak. Salah satunya adalah
contoh, keringanan itu diatur melalui
dan gas (migas) hingga Mei 2009 sebesar upaya penagihan pajak dengan target
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/
Rp21,4 triliun, atau turun dari Rp27,9 triliun pencairan piutang pajak nasiona] sebesar
PMK.03/2009 tentang Pembentukan dan
disbanding periode yang sama tahun lalu. Rp16 triliun. Seperti tertuang dalam Surat
Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh
Sedangkan, penerimaan PPh nonmigas Edaran Direktur Jenderal Pajak tertanggal
Dikurangkan sebagai Biaya. Dana cadangan
hingga Mei 2009 sebesar Rp118,7 triliun 27 Mei 2009 nomot SE-03/PJ/2009 tentang
yang bisa dibiayakan dan mengurangi
atau naik dari Rp109,8 triliun. Sementara itu, Kebijakan Penagihan Pajak. Penerbitan SE itu
penghasilan kena pajak adalah cadangan
penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk realisasi dari
piutang tidak tertagih untuk usaha bank atau
hingga Mei 2009 sebesar Rp66,4 triliun, rencana dan strategi Ditjen Pajak dalam
badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
turun dari sebelumnya Rp71 triliun. Adapun rangka law enforcement di bidang penagihan
perusahaan pembiayaan konsumen, dan
penerimaan pajak bumi dan bangunan guna mengamankan target penerimaan pajak
perusahaan anjak piutang.—
(PBB), bea perolehan hak atas tanah dan 2009. Dia menjelaskan tindakan penagihan
bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya Rp4,2 tersebut dilakukan terhadap ketetapan
Setiap Warga Indonesia
triliun, atau turun dari sebelumnya Rp8,7 pajak untuk seluruh tahun pajak dan jenis
Menanggung Utang Rp7 Juta
triliun. Di sisi lain, penerimaan cukai sebesar pajak yang belum dilakukan pelunasan oleh
Meskipun rasio utang Indonesia
Rp21,6 triliun, atau naik dari sebelumnya Wajib Pajak (WP).
terhadap produk domestik bruto atau
sebesar Rp19,6 triliun; penerimaan WP yang tidak koperatif akan dikenai
PDB telah turun menjadi 30 persen, namun
bea masuk mencapai Rp7,1 triliun atau sanksi seperti yang tertera dalam SE tersebut.
beban utang negara tetap besar. Sebab, jika
turun dari sebelumnya Rp8,2 triliun; dan Sanksinya adalah berupa pemblokiran
beban utang tersebut dibagi rata kepada
penerimaan bea keluar Rp0,4 triliun, rekening setelah dilakukan upaya penagihan
seluruh rakyat Indonesia, setiap orang harus
merosot dari sebelumnya Rp6,5 triliun. secara optimal. Tindakan penagihan represif
menanggung beban utang sebesar Rp7
terjadinya pelambatan penerimaan pajak ini, terhadap WP nonkooperatif juga dapat
juta. “Itu mencederai rasa keadilan rakyat,”
menurut Sri Mulyani, sebagai dampak dari dilakukan dengan pencegahan penanggung
kata Program Officer Sekretariat Nasional
krisis finansial dunia sejak 2008. “Pencapaian pajak bepergian ke luar negeri [pencekalan),

6

ai


Berita
Koalisi Anti Utang (KAU), Yuyun Harmono, menjadi 33 persen terhadap PDB, dan tahun beban bunga itu tergolong sangat ringan.
dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan ini pemerintah berniat menurunkan menjadi Alasannya, suku bunga itu tidak dipengaruhi
pada medio Juni lalu. 32 persen. kenaikan inflasi.
Pernyataan tersebut dibuat untuk Sementara itu, total utang “Dari tahun 2009 ke 2033 masih
menanggapi keterangan Menteri Keuangan Pemerintah Indonesia hingga 29 Mei 2009 ada waktu 24 tahun. Artinya, SRBI-001
Sri Mulyani yang mengatakan bahwa utang mencapai Rp1.700 triliun, yang berupa sangat bisa di-reprofiling (yaitu antara
pemerintah yang dari jumlah semakin besar pinjaman luar negeri Rp732 triliun dan surat lain dengan memperpanjang masa jatuh
bukan merupakan bencana, sebab rasio berharga negara (SBN) Rp968 triliun. Jumlah tempo),” katanya.
utang terhadap Pendapatan Domestik ini sebenarnya meningkat ketimbang 2008 Meskipun terjadi penurunan rasio
Bruto (PDB) justru semakin menurun. yang hanya Rp1.636 triliun, yaitu pinjaman utang terhadap PDB sebesar 54 persen
Seperti diketahui, rasio utang terhadap PDB luar negeri meningkat Rp730 triliun dan pada 2004 menjadi 32 persen pada 2009,
memang mengalami penurunan, dari 54 SBN Rp 906 triliun. menurut kajian Komite Penghapusan Utang
persen pada 2004 menjadi 32 persen pada Terhadap kewajiban pembayaran Negara Selatan (Committee for Abolition Third
2009. utang yang disebabkan krisis moneter World Debt), demikian Yuyun mengutip hasil

Penurunan rasio utang tersebut, 1998-2000, pelunasannya dilakukan dengan kajian itu, utang jangka panjang (long term
Sri Mulyani, menunjukkan ketergantungan surplus Bank Indonesia senilai Rp129 public debt) pemerintah Indonesia mencapai
Indonesia pada utang untuk menggerakkan triliun. Sementara itu, beban puncak jatuh 67 miliar dolar AS (2007).
ekonomi semakin rendah. Padahal, ada tempo utang yang berasal dari penerbitan “Jumlah ini menduduki posisi 4
kecenderungan negara-negara lain rasio obligasi Special Rate Bank Indonesia, atau besar setelah Meksiko, Brasil, dan Turki. Di
utangnya justru makin tinggi. Jepang, SRBI 001, akan terjadi pada tahun 2033. antara negara-negara di Asia Tenggara yang
misalnya, rasio utangnya selama 2003-2008 SRB-01/MK/2003 adalah surat utang yang lain, utang jangka panjang Indonesia masih
melonjak 30 persen. Hal yang sama juga diterbitkan pemerintah pada 7 Agustus yang paling besar. Prestasi ini bukanlah
terjadi pada Inggeris dan Amerika Serikat, 2003, sebagai pengganti Surat Utang (SU)- sesuatu yang patut dibanggakan oleh
yang masing-masing melonjak 12 persen 001 dan SU-003. Surat utang ini diterbitkan pemerintah hari ini,” jelasnya.
dan 10 persen. terkait penyelesaian bantuan likuiditas Koalisi Anti Utang, menurut Yuyun,
“Beberapa perusahaan pemeringkat BI (BLBI). Nilai nominal penerbitan SRBI memandang bahwa upaya menjustifikasi
utang dunia mulai memberikan peringatan Rp144,54 triliun. SRBI akan jatuh tempo peningkatan utang Indonesia menjadi
kepada tiga negara ini karena posisi utangnya pada 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen sesuatu yang wajar adalah menyesatkan.
begitu besar,” ujar Sri Mulyani. Dijelaskan, setahun dihitung dari sisa pokok terutang, Sebab, menurutnya, transaksi utang luar
pada 2008, rasio utang Jepang terhadap yang dibayarkan secara periodik dua kali negeri selama ini justru menyebabkan
PDB sebesar 200 persen. Jika nominal PDB setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan
negeri itu Rp5.000 triliun, utangnya Rp10.000 dari surplus BI yang menjadi bagian ekonomi nasional. “Sejak tahun 2001
triliun. ”Meskipun begitu, di dalam negeri pemerintah, dan akan dilakukan apabila setelah krisis ekonomi, Koalisi Anti Utang
Jepang tidak ada yang mempermasalahkan rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah menyerukan untuk melakukan langkah
karena pemerintahnya dianggap harus ikut di atas 10 persen. progresif dalam mengatasi krisis utang yang
masuk ke perekonomian,” katanya. Pada 2006, rasio modal terhadap terjadi di Indonesia,” katanya.
Indonesia, pada 1999 rasio kewajiban moneter BI lebih dari 10 persen. Hal yang sama dikatakan Kepala
utangnya pernah mencapai 100 persen. Hal BI menggunakan kelebihan tersebut untuk Divisi Advokasi dan Jaringan dari Forum
itu terjadi lantaran saat itu pemerintah harus mengurangi saldo SRBI senilai Rp 1,52 triliun. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional
mengeluarkan surat utang baru sekitar Rp Menurut Sri Mulyani, suku bunga SRBI-001 di Indonesia Wahyu Susilo. Menurut
600 triliun untuk menyelamatkan perbankan relatif rendah sehingga tidak memberatkan Wahyu, jika pembangunan yang dilakukan
nasional. Setelah itu, rasionya terus pemerintah yang berkuasa pada 2033. pemerintah didasarkan atas utang, itu sama
menurun. Pada 2003, rasio utang Indonesia Apalagi, jika memperhitungkan nilai waktu artinya pemerintah menyandera masa depan
terhadap PDB 61 persen, memasuki 2008, dari uang (net present value of money), maka Indonesia. ”Lebih baik pemerintah berjuang

7

ai


Berita
membebaskan diri dari utang,” katanya. “Komite pengajaran akan terdiri Indrawati.
Sementara itu, pengamat ekonomi atas Badan Pengawas Pasar Modal & LPEI dibentuk berdasarkan Undang-
Tim Indonesia Bangkit, Revrisond Baswir, Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2009 tentang
menilai masalah utang hendaknya tidak asosiasi-asosiasi pasar modal. Sedangkan, LPEI. Menurut UU tersebut, LPEI harus sudah
direduksi menjadi masalah keuangan dan staf pengajar akan terdiri dari pelaku pasar beroperasi paling lambat September 2009.
manajemen. Sebab, bagi dia, sebenarnya dan tim pengajar UI,” katanya. Dengan pertimbangan untuk mempercepat
utang adalah masalah sosial politik. Kurangnya edukasi tentang pasar peningkatan ekspor, Menkeu minta agar
”Pernyataan yang berulang-ulang bahwa rasio modal di lingkungan masyarakat luas ini juga LPEI diupayakan bisa beroperasi per Juli
utang terhadap PDB turun menunjukkan tim diakui pengamat pasar modal Robert Item 2009 ini. Selama ini, pembiayaan ekspor
ekonomi malas mencari solusi menyeluruh dalam seminar mengatasi krisis pasar modal dilakukan oleh Bank Eskpor Indonesia (BEI).
atas masalah utang,” ujarnya.— belum lama berselang. Menurutnya, masih Dengan diterbitkannya UU tersebut, peran
minimnya pemain saham dari dalam negeri BEI kemudian digantikan LPEI. Karena LPEI
Didirikan, Pusat Pendidikan karena kurangnya edukasi pasar tentang bukan lembaga bank, maka pengawasannya
Pasar Modal pasar modal. Untuk itu, menurutnya, BEI tidak di bawah Bank Indonesia (BI),

Untuk membangun masyarakat perlu melakukan edukasi terhadap orang melainkan Departemen Keuangan. Bedanya
yang sadar pasar modal, keberadaan pasar awam. “Edukasi seharunya untuk orang lagi, saat masih BEI sumber dananya berasal
modal harus dikenalkan melalui lembaga awam,” ujarnya. dari dana pihak ketiga (DPK) seperti bank
pendidikan khusus. Bekerja sama dengan Ia menilai, roadshow edukasi pasar pada umumnya, sumber pendanaan LPEI
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), modal yang telah dilakukan BEI selama bisa berupa surat berharga jangka panjang
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), ini kurang tepat sasaran. Sebab, edukasi atau instrumen lain.
Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal disampaikan ke sekuritas. “Sekuritas lantas Sebagai contoh, setelah dibentuk,
Indonesia (P3MI), dan Universitas Indonesia mengajari ke investor mereka juga, jadi LPEI segera menerbitkan surat berharga
(UI), Bursa Efek Indonesia (BEI) mendirikan bukan orang awam. Pengenalannya juga atau obligasi. Obligasi rencananya akan
Pusat Pendidikan Pasar Modal Indonesia pengenalan bursa, bukan tentang bagaimana diterbirkan Juli ini. Namun, belum diketahui
(P3MI) atau Indonesia Capital Market untuk investasi. Jadi, sasarannya salah,” berapa nilai obligasi yang akan diterbitkan.
Education Center. katanya. Sebelum menerbitkan obligasi, sesuai UU,
P3MI diresmikan medio Juni lalu di Padahal, saham merupakan modal dasar lembaga ini paling sedikit
Jakarta. Acara peluncuran dibarengi dengan alternatif investasi yang lebih baik Rp 4 triliun yang berasal dari modal yang
penandatanganan kerja sama oleh Direktur dibandingkan menyimpan dalam bentuk sudah ada di BEI. Targetnya, lembaga ini
Utama BEI Erry Firmansyah, Direktur Utama cash di bank. “Dimasukkan ke saham lebih bisa menyalurkan kredit hingga Rp12 triliun
KSEI Ananta Wiyoga, Direktur Utama KPEI baik daripada kalau kita taruh cash atau di kepada eksportir yang berasal dari pinjaman
Inarno Djajadi, dan Ketua P3MI Friderica bank saja, nanti kena devaluasi,” tuturnya. dana dari berbagai kreditor sebesar Rp10
Widyasari Dewi. Dengan didirikannya pusat pendidikan triliun-Rp12 triliun atau dengan rasio modal
Tujuan didirikannya pendidikan pasar modal, diharapkan tingkat kesadaran terhadap penjaminan (gearing ratio) tiga
pasar modal ini, menurut Friderica, untuk masyarakat umum akan pasar modal akan kali.
memperkenalkan industri pasar modal meningkat.— Dana yang diperoleh LPEI ini akan
Indonesia kepada masyarakat luas melalui disalurkan kepada para eksportir, terutama
jalur pendidikan mulai jenjang S1, S2, dan LPEI Beroperasi Juli 2009 di sektor pertanian dan usaha kecil. Sumber
executive training. Pusat kegiatan perkuliahan Untuk mempercepat peningkatan dana yang bisa diperoleh LPEI berdasarkan
P3MI akan menempati gedung kampus UI ekspor Indonesia, pengoperasian Lembaga UU LPEI adalah pinjaman dari pemerintah
Salemba. Saat ini, gedung tersebut masih Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) asing, lembaga multilateral, bank dan
dalam proses pembangunan. Dan, aktivitas dimajukan pada Juli dari rencana semula lembaga keuangan atau pembiayaan dalam
pendidikan sendiri baru akan dimulai sekitar September 2009. Pemajuan tersebut atas serta luar negeri, dan juga pinjaman dari
enam bulan mendatang. permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani pemerintah sendiri.

8

ai


Berita
Sesuai UU, lembaga ini memiliki Kerja sama ini ditujukan untuk melakukan menjalankan UU dan tidak seenaknya
wewenang menetapkan skema pembiayaan pembiayaan sarana dan prasarana bagi jasa mengurangi transfer ke daerah guna
ekspor nasional, melakukan restrukturisasi konstruksi Indonesia di luar negeri. mengurangi defisit di tahun 2010,” demikian
pembiayaan ekspor nasional, melakukan “Kami mengembangkan transaksi dikatakan anggota Dewan Perwakilan
penyertaan modal dan melaklukan luar negeri dengan jasa konstruksi luar Daerah (DPD) Marwan Batubara kepada
reasuransi terhadap asuransi atas risiko negeri,” kata Arifin Indra saat acara BUMN wartawan, seusai penjelasan RAPBN 2010
kegagalan ekspor, risiko kegagalan bayar, Executive Breakfast Meeting, di Hotel Ritz di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, medio
asuransi atas investasi yang dilakukan oleh Carlton, Pasific Place, Jakarta, medio Juni Juni. Sebab, transfer ke daerah melalui
perusahaan Indonesia di luar negeri, dan lalu. Dijelaskan, peran LPEI dalam kerja sama Dana Alokasi Umum (DAU) sudah diatur
atau asuransi atas risiko politik di suatu adalah sebagai penyediafasilitas pembiayaan dalam UU dan sudah ada perumusan
negara yang menjadi tujuan ekspor. yang dibutuhkan karena pembiayaan ini perhitungannya. Karena itu, pemerintah
Medio Juni lalu, LPEI mendapatkan adalah pembiayaan non-residen yang sulit diminta menjalankannya sesuai aturan main.
sindikasi pembiayaan dari lima bank asing dilakukan oleh bank komersial. Selain itu, Sebelumnya, Menteri Keuangan
sebesar 175 juta dolar AS. Rencananya, LPEI juga melakukan kerja sama dengan Bio menyampaikan, transfer anggaran ke daerah

komitmen tersebut untuk membayar utang Farma untuk mendukung fasilitas penelitian tahun depan akan mengalami penurunan,
yang jatuh tempo pada Juli 2009 sebesar dan pengembangan vaksin yang dilakukan sebesar Rp 287,7 triliun. Selain itu, dia
148 juta dolar AS. “Setiap tahun, kami oleh Bio Farma.— juga menyampaikan pada 2010 alokasi
melakukan sindikasi dolar AS dengan bank dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, dan
asing di Singapura. Tahun ini, kami sudah Dana Dekonsentrasi Diaudit Juli- daerah penghasil tembakau dan cukai, akan
mendapat komitmen dengan lima bank asing Agustus mengikuti keputusan MK yang terbaru.
sebesar 175 juta dolar AS untuk membayar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menurut Marwan, jika transfer ke
utang yang jatuh tempo sebesar 148 juta berencana mengaudit dana dekonsentrasi daerah dirasa akan memberatkan APBN,
dolar AS,” kata Direktur Utama LPEI Arifin 2007-2008 pada Juli-Agustus 2009. Audit pemerintah harus menjelaskan langsung
Indra kepada wartawan di Jakarta. akan lebih difokuskan pada kebijakan dan kepada pemerintah daerah. Sebab, di saat
Kelima bank asing tersebut adalah penganggaran dana dekonsentrasi. produksi minyak di daerah meningkat,
Sumitomo dan BMTU dari Jepang, San Paolo, Ketika menggelar workshop maka penerimaan negara juga mengalami
OCBC, serta ICBC yang bertindak sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) peningkatan.—
lead arranger. Selain itu, LPEI juga sedang 2008 di Jakarta, medio Juni lalu, Aditor
menjajaki kerja sama sindikasi pembiayaan Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Pencabutan Izin Usaha
valas (dolar AS) dengan delapan bank asing Baharuddin, mengatakan, audit terhadap Perusahaan Multifinance
dan nasional. Beberapa bank tersebut adalah dana dekonsentrasi akan dilakukan dengan Sejak krisis keuanngan global melanda,
Bank of China, Bank Rakyat Indonesia, mengambil sampel beberapa kementerian Bapepam-LK giat menertibkan praktik
BNI, dan Bank Mandiri sebesar 100 juta negara atau lembaga (K/L) dan pemerintah perusahaan multifinance, terutama yang
dolar AS. “Kemungkinan Bank of China daerah. Hasil dari audit akan disampaikan menjalankan praktik di luar ketentuan izin
cabang Singapura yang menjadi co-arranger. kepada pemerintah dan diharapkan akan yang diberikan.
Namun, semua masih dalam penjajakan menjadi masukan kepada pemerintah dalam Setidaknya, dalam enam bulan
dengan mendapat bunga yang lebih murah mengelola dana dekonsentrasi. terakhir hingga 2009, Badan Pengawas Pasar
dibandingkan sebelumnya,” jelasnya. Sementara itu, terkait dengan Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-
Di samping itu, LPEI juga melakukan perimbangan keuangan pusat dan daerah, LK) telah mencabut tujuh izin perusahaan
kerja sama pembiayaan dengan beberapa pemerintah diminta diminta konsisten dan pembiayaan. Perusahaan tersebut terbukti
badan usaha milik negara (BUMN) bidang tidak sembarangan dalam menjalankan melanggar peraturan Bapepam-LK dan
konstruksi dan farmasi, di antaranya PT rencana untuk mengurangi transfer anggaran melakukan kegiatan pembiayaan yang
Wika, PT Waskita Karya, PT Hutama ke daerah di tahun 2010. bertentangan dengan ketentuan yang
Karya, dan PT Pembangunan Perumahan. “Pemerintah harus tetap berlaku.

9

ai


Berita
Seperti PT Duta Kirana Finance, ketentuan. Dengan begitu multifinance Erry lulus uji kepatutan dan kelayakan. PT
izin usahanya dicabut lantaran perusahaan perlu melakukan perbaikan agar dapat Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
ini menjalankan usaha keluar dari izin memenuhi kriteria sebagaimana digariskan resmi mengangkat dewan komisaris baru,
yang diberikan. Perusahaan yang berizin dalam peraturan menteri keuangan (PMK) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)
perusahaan yang berlangsung di Jakarta,
di bidang multifinance ini beralih segmen No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan
pekn lalu. KSEI merupakan badan yang
usaha menjadi perusahaan perdagangan dan Pembiayaan. Setidaknya multifinance mampu
berfungsi menyediakan jasa kustodian atas
bergerak di bidang tambang. Pencabutan izin memenuhi setoran modal secara bertahap. transaksi di Bursa Efek Indonesia. Komposisi
ini mempertimbangkan peraturan Bapepam Selain itu, perusahaan juga wajib memiliki kepemilikan saham KSEI sebesar 19%,
IX/E/2 tentang Perubahan Kegiatan Usaha. piutang pembiayaan sekurang-kurangnya 40 Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
Sementara itu, perusahaan persen dari total aktiva. sebesar 6%, 9 bank kustodian sebesar 36%,
pembiayaan yang izin usahanya dicabut Dengan begitu, perusahaan 4 Biro Administrasi Efek (BAE) 4% dan
antara lain PT Evergreen Finance; PT SG multifinance perlu melakukan pemantauan Treasury Stock 1%. Secara berturut-turut
Consumer Finance Indonesia; PT Sahabat yang terus-menerus guna menjaga agar jajaran komisaris KSEI terdiri atas Komisaris
Utama Erry Firmansyah, Elwin Karyadi, dan
Multifinance; PT Inti Karya Megah Finance; rasio kredit macet (non-performing loan/

Heri Sunaryadisebagai komisaris. Untuk
PT Kalimaya Perkasa Finance; dan PT NPL) tidak melampaui 5 persen. Pencabutan
ke depannya, sebagai sentral kustodian
Primarindo Finance Corporation. tersebut dilakukan setelah para pelaku ini, pihak komisaris masih melanjutkan
Kepala Biro Pembiayaan dan pembiayaan tersebut tidak mengindahkan kinerja yang dijalankan oleh dewan direksi.
Penjaminan Bapepam-LK M Ihsanuddin peraturan yang ditetapkan otoritas. Sebelumnya, Komisaris Utama KSEI dijabat
mengatakan, perusahaan yang dicabut Sedikitnya, ada sekitar 30 oleh Arys Ilyas, dan Susiana Suhendra
izinnya dinilai rendah dalam piutang multifinance yang bermasalah hingga dan Uriep B Prassetyo sebagai komisaris.
pembiayaan yang sesuai dengan peraturan kini dalam tahap perhatian khusus KSEI didirikan di Jakarta, pada
minimal piutang pembiayaan 40 persen dari untuk ditertibkan. Dari jumlah tersebut, tanggal 23 Desember 1997 silam dan
memperoleh izin operasional sebagai
aset. multifinance sektor anjak piutang (factoring)
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Setidaknya, perusahaan yang beralih yang terbanyak. Meski tidak semua dicabut
(LPP) pada tanggal 11 November 1998.
segmen usaha diharapkan mengembalikan tetapi akan dipetakan keputusan apa yang KSEI merupakan salah satu Self Regulatory
izin usaha secara sukarela seperti yang akan diterapkan. Organization (SRO), selain Bursa Efek
dilakukan ketika pemerintah mencabut Kepala Biro Pembiayaan dan dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
izin usaha PT Sahabat Multifinance yang Penjaminan Bapepam-LK menegaskan Berdasarkan ketentuan Undang Undang
merupakan perusahaan pembiayaan mikro, pihaknya terus melakukan penegakan hukum Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
karena yang bersangkutan mengembalikan guna menciptakan suatu industri pembiayaan KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di
izin usaha setelah mengubah segmen dan penjaminan yang sehat. Salah satu Pasar Modal Indonesia dengan menyediakan
jasa Kustodian sentral dan penyelesaian
bisnis dan tidak lagi menjadi perusahaan penegasan ialah dengan memberikan surat
transaksi Efek yang teratur, wajar dan
pembiayaan. peringatan yang berujung pada pencabutan
efisien. KSEI mulai menjalankan kegiatan
Selain itu, Bapepam-LK terus izin usaha.— operasional pada tanggal 9 Januari 1998,
melakukan pemetaan terhadap sejumlah yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek
perusahaan pembiayaan yang bermasalah, Erry Resmi Menjabat Komut KSEI dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT
terkait keterlambatan laporan keuangan Erry Firmansyah, akhirnya resmi Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang
maupun kurangnya piutang pembiayaan menjabat sebagai Komisaris Utama PT sebelumnya merupakan Lembaga Kliring
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP).
di bawah 40 persen. Biro Pembiayaan
Erry juga menjabat sebagai Komisaris Selanjutnya sejak 17 Juli 2000,
dan Penjaminan Bapepam-LK mengakui
Independen PT Unilever Indonesia Tbk KSEI bersama PT Bursa Efek Jakarta
bukan hanya laporan keuangan, laporan (UNVR). (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) dan
operasional juga bermasalah, apalagi ada Sebelumnya, otoritas pasar modal, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
beberapa perusahaan pembiayaan yang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga (KPEI) mengimplementasikan perdagangan
piutang pembiayaannya masih jauh dari Keuangan (Bapepam-LK) menyatakan, tanpa warkat (scripless trading) dan

10

ai


Berita
operasional Kustodian sentral di Pasar Rp 1.500 triliun, menjadi Rp3.000 triliun.
Modal Indonesia.Sesuai fungsinya, KSEI Ito Terpilih Sebagai Dirut BEI Dalam RUPS tahunan BEI itu dihadiri oleh
memberikan layanan jasa yang meliputi Hasil Rapat Umum Pemegang para pemegang saham BEI yang terdiri dari
penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, Saham (RUPS) Bursa Efek Indonesia (BEI) AB. Dua paket calon direksi BEI yakni paket
administrasi rekening efek, penyelesaian menetapkan Direksi baru periode 2009- Ito Warsito dan paket I Made Rugeh Ramia
transaksi efek, distribusi hasil Corporate 2012 dan efektif pada Rabu (1/7) pekan juga terlihat beramah-tamah dengan AB.
action dan jasa-jasa terkait lainnya, depan. RUPS BEI mengagendakan 7 agenda
seperti Post Trade Processing (PTP) dan Lulusan Hardvard Bussiness rapat yaitu, pertama, Persetujuan laporan
penyediaan laporan-laporan jasa Kustodian School tahun 1994, Ito Warsito yang tahunan dan pengesahan laporan keuangan
sentral. Untuk menjamin keamanan dan terpilih sebagai pimpinan Direksi baru BEI tahun 2008. Kedua, persetujuan pemberian
kenyamanan para investor dalam melakukan mengatakan, beberapa program kerja yang apresiasi bagi karyawan, direksi dan dewan
transaksi di Pasar Modal, seluruh akan menjadi perhatian utama direksi baru, komisaris, ketiga, penunjukkan kantor
kegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem antara lain adalah sistem teknologi informasi akuntan publik untuk tahun buku 2009.
penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa, peningkatan kualitas sumber daya Keempat, persetujuan pemberian uang
efek secara pemindahbukuan berteknologi manusia, dan melibatkan secara mendalam jasa pengabdian bagi jajaran Direksi yang

tinggi, yang dinamakan C-BEST (The Central Self Regulatory Organization (SRO) beserta berakhir masa baktinya, kelima, persetujuan
Depository and Book Entry Settlement anggota bursa dalam menyusun peraturan perubahan beberapa ketentuan anggaran
System). Sistem ini merupakan platform di pasar modal. dasar tentang Direktur Bursa Efek. Keenam,
elektronik terpadu yang mendukung Dalam kampanyenya, paket lain-lain, dan ketujuh, pengangkatn anggota
penyelesaian transaksi Efek secara Ito mengusung 20 program kerja yang Direksi perseroan masa bakti 2009-2012,
pemindahbukuan di Pasar Modal Indonesia. merupakan penjabaran dari tiga kata kunci, berikut penetapan tugas dan wewenang
Sejak bulan Juni 2002, KSEI menuntaskan yakni pelayanan, daya saing, dan kredibilitas. serta gaji.
program konversi seluruh Saham yang Pelayanan yang dimaksud adalah BEI sebagai Sementara, lawan perebutan
tercatat di BEI dari warkat menjadi scripless. perusahaan yang melayani semua pihak. BEI kursi Dirut BEI Ito, I Made Rugeh Ramia
Berdasarkan data per 30 April nantinya akan melayani anggota bursa (AB) menyatakan selamatnya kepada Ito dengan
2009, efek yang .tersimpan dalam KSEI sebagai pemegang saham sekaligus broker, besar hati. Dirinya berharap kalau Ito
terdiri atas sebanyak 424 saham, 199 obligasi emiten, dan investor yang bertransaksi bisa memenuhi ke 20 janji yang selama ini
korporasi, 38 obligasi pemerintah, 23 saham. Sedangkan daya saing merupakan dikampanyekannya. Rugeh mengatakan,
sukuk, 51 waran, 2 reksa dana, 22 medium bagian kesiapan BEI dalam menghadapi sangat dibutuhksn orang yang dapat
term notes, 10 sertifikat Bank Indonesia, persaingan dengan bursa regional. mengatur keadaan di BEI.
3 surat berharga syariah negara dan 1 Selanjutnya, kredibilitas adalah Berdasarkan pemilihan suara
Efek .Beragun Aset masih aktif tercatat di proses menjaga kredibilitas otoritas bursa di (Voting), Ito berhasil mengumpulkan 79
C-BEST. Nilai keseluruhan Efek tersebut mata anggota bursa, masyarakat, pemangku suara dan Rugeh hanya 36, serta satu suara
.mencapai Rp 921,43 triliun. Menurut kepentingan, dan pemerintah.Lebih lanjut dinilai blanko. Sedangkan anggota bursa
Komisaris KSEI yang baru terpilih, .Elwin Ito menargetkan, hingga akhir masa yang hadir sebanyak 117 orang. Salah
Karyadi, pihaknya sangat siap menjalankan kepemimpinan direksi BEI pada 2012, jumlah satu direksi paket Ito Warsito, Direktur
amanat pemegang saham sebagai dewan investor ritel di pasar modal akan mencapai Pengembangan Usaha BEI Frederica
komisaris. “Kami bertiga, untuk sementara 1% dari total jumlah penduduk Indonesia atau Widyasari Dewi menyatakan syukurnya
sepakat akan menyukseskan .program 2,3 juta investor hingga akhir tahun ketiga. karena peketnya terpilih menjalankan
direksi yang sudah berjalan,” kata Elwin. Untuk mencapai target jumlah investor tugas di BEI samapai tahun 2012. Sya, kata
Untuk itu, jajaran dewan komisaris tersebut, direksi baru akan melakukan Frederica siap menjalankan 20 program
yang baru akan menjalankan fungsi dan kampanye secara langsung dan tidak kerja yang merupakan penjabaran dari tiga
peranan sesuai kewenangannya. Erry saat ini langsung. “kalau kampanye langsung melalui kata kunci, yakni pelayanan, daya saing, dan
masih menjabat sebagai Direktur Utama BEI anggota bursa dan Asosiasi Perusahaan Efek kredibilitas.
(30/6/2009). Sedangkan Heri, merupakan Indonesia (APEI), sedangkan tidak langsung Dalam paket Ito tersebut ada enam
direktur utama PT Bahana Pembinaan bisa melalui media,” jelas Ito. orang yang akan mendampingi yakni Eddy
Usaha Indonesia (BPUI) dan Elwin direktur Ito mengatakan, dalam 3 tahun Sugito (Direktur Pencatatan BEI), Surya
Deutsche Bank AG. ke depan, transaksi pasar di BEI berlipat 2 Widjaja (Direktur Kim Eng Securities), Adikin
kali lebih besar dari sekarang yang sebear Basirun (Direktur Utama PT Pacific 2000),

11

ai


Berita
Frederica Widyasari Dewi (Corporate di bidang keuangan. Sedangkan untuk pendapatan usaha bersih pada tahun 2008
Secretary BEI), Wishnu Handoyono posisi direktur teknologi informasi, yang sebesar Rp 586,453 juta turun dari tahun
(Direktur Utama Bhakti Securities), dan bersangkutan wajib berpengalaman dalam sebelumnya yang sebesar Rp 601,691 juta.
salah seorang Kepala Divisi BEI. posisi manajerial pada bidang teknologi Laporan laba rugi – konsolidasi dengan
Sebagai informasi, syarat-syarat informasi minimal tiga tahun dan memiliki Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
seseorang bisa dicalonkan sebagai Direksi pengetahuan yang cukup mengenai sistem dan penilai harga Efek Indonesia (PHEI).
BEI, tertuang dalam Peraturan Nomor informasi perusahaan yang bergerak di books
III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek, lampiran bidang keuangan.
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Sementara, kinerja keuangan pada
Kep-12/BL/ 2009 tanggal 30 Januari 2009. pada tahun
Januari – Mei 2009 2008 2007
Dalam aturan baru tersebut 2008 sebesar
disebutkan bahwa calon direksi BEI harus Rp 232,441 (Unaudit) (Audit) (Audit)

mempunyai pengalaman dalam posisi juta turun Total Pendapatan 174,040,531 586,453,279 601,691,700
direktur pada perusahaan yang bergerak dibanding Usaha Bersih
di bidang keuangan minimal lima tahun, t a h u n Total beban usaha 77,630,951 268,660,154 228,841,841

dengan ketentuan minimal tiga tahun sebelumnya
Laba usaha 96,409,580 317,793,125 372,849,860
berpengalaman pada posisi direktur di Rp 307,701
Total penghasilan 72,705,973 34,282,713 63,098,775
Perusahaan Efek. Ketentuan sebelumnya j u t a .
hanya mengatur berpengalaman minimal Sedangkan Laba sebelum pajak 169,115,552 352,075,838 435,948,775
lima tahun pada perusahaan yang bergerak t o t a l Laba bersih 138,845,816 232,441,465 307,701,986

12

ai

MENJADI ANGGOTA IAI

Menjadi anggota iai, seorang Akuntan akan bergabung dalam komunitas
profesional dibidang Akuntansi yang dijaga kualitasnya sesuai standar
internasional untuk memiliki Integritas, Etika, dan Kompetensi yang tinggi.

iai knowledge centre akan memfasilitasi peningkatan kompetensi
anggota secara rutin melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan
yang bervariasi, dengan materi terkini, pembicara yang berkualitas, dan
pendayagunaan jaringan IAI sepenuhnya termasuk bekerjasama dengan
asosiasi profesi internasional.

identitas keprofesian anggota berupa kartu anggota secara esklusif dapat
digunakan untuk memperoleh tarif khusus pada berbagai kegiatan seperti
lokakarya, seminar, pelatihan, konvensi dan acara-acara lainnya yang
diselenggarakan oleh IAI serta atas berbagai produk atau terbitan IAI.

keseMpatan untuk MeMperluas jaringan bisnis dan pergaulan secara
profesional akan terbuka luas seiring dengan keaktifan sebagai anggota
dalam setiap kegiatan profesi yang dilaksanakan oleh IAI.

MeMperoleh prioritas keseMpatan berpartisipasi aktif dalaM dinaMika
profesi. Peran anggota dalam perumusan standar profesi terwujud melalui
kegiatan public hearing Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Anggota dapat
berkontribusi penuh dengan menyatakan pendapat, mengajukan usul, saran
maupun pertanyaan menyangkut SAK yang akan diterbitkan.

keMudahan dan akses inforMasi terkini perkeMbangan profesi secara
nasional dan internasional melalui media komunikasi dan informasi yang
dilaksanakan oleh IAI. Anggota berhak mendapat fasilitas download berbagai
materi referensi dan Majalah Akuntan Indonesia yang tersedia di website IAI:
www.iaiglobal.or.id
akuntan indonesia telah berkarya MeMberi nilai taMbah dalaM dunia bisnis.
Memasuki dunia profesional di bidang akuntansi dengan bergabung menjadi
anggota IAI, langkah awal Akuntan Indonesia untuk meraih kesuksesan
dibidangnya akan berarti Menjadi yang terbaik.

sebagai anggota iai, Akuntan Indonesia akan dikenal sebagai profesional
terdepan dibidang akuntansi, keuangan dan bisnis global.

Kami bangga menjadi bagian dari KisaH suKses anda


Reuni
Wiwik Utami yang sekarang diberi amanah sebagai ketua program studi
Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta justru merasa sangat
bersyukur karena melalui pendidikan inilah idealisme seseorang dapat
disalurkan. Obsesinya adalah menjadi bagian yang dapat berkontribusi untuk
membangun profesi akuntansi di Indonesia. Keterlibatan Wiwik pada beberapa
kegiatan Kompartemen Akuntan Pendidik, Pendidikan Profesi Akuntansi dan
juga sebagai anggota Komite Etika IAI adalah wujud dari kesungguhannya
untuk berkarya. Wiwik menyelesaikan S1 dan S2 Akuntansi di UGM dan S3
Akuntansi di Unpad.
Berkaitan dengan adanya sertifikasi akuntan manajemen ( Certified Professional
Management Accountant/ CPMA) yang diluncurkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia, menurut pengamatannya berdampak pada meningkatnya peminatan
konsentrasi akuntansi manajemen di Magister Akuntansi. Oleh karena itu usaha
untuk mensinergikan mata kuliah konsentrasi akuntansi manajemen dengan

materi uji CPMA adalah penting, demikian ungkapnya.

DR. Wiwik Utami, Ak, Ms

Thomas Aquino Tody adalah Akuntan muda yang lulus CPA dengan hanya
mengikuti 2 kali ujian. Mengikuti jejak sang ayah yang juga menjadi seorang
akuntan merupakan cita - cita yang mulia, alumni universitas Indonesia
ini juga aktif dalam organisasi pada profesinya. Selain bekerja di kantor
Akuntan Publik, Tody juga sudah melebarkan sayapnya untuk menjadi
instruktur di berbagai seminar dan workshop, untuk mengamalkan ilmu
yang sudah dimilikinya.

Thomas Aquino Tody
14

ai


Reuni

Zulkarnain situmorang
Zulkarnain Situmorang adalah alumni Universitas Sumatra Utara tahun 1998
yang saat ini berkiprah sebagai Akuntan Publik di kota Medan, menjalankan
praktek Akuntan Publik di daerah saat ini sangat menggembirakan, jadi tidak
perlu kumpul di Jakarta semua ya.

Dalam kesibukannya Zulkarnain juga mengabdi pada organisasi profesi sebagai
sekretaris di IAI Wilayah Sumatera Utara sangat ingin menghimbau kepada
rekan-rekan seprofesinya “ayo mari kita bangun IAI jangan lupa membayar
iuran,agar IAI tetap eksis. Ujar Bapak satu anak ini dengan penuh semangat.

Berkiprah di organisasi profesi mempunyai banyak manfaat terutama banyak
silaturahmi dengan sesama anggota yang berbeda profesi walaupun sesama
Akuntan, memperbanyak silaturahmi, banyak membawa rejeki dan panjang
umur.

15

ai

Laporan Utama

16

ai

Laporan Utama

Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah
kucuran anggaran dari pusat ke daerah dari
Sekitar 67,4 persen anggaran belanja negara di APBN tahun ke tahun terus membesar.
yang nilainya mencapai Rp1.037 triliun ditransfer ke Sebagai contoh, dana yang
ditransfer ke daerah pada 2001 baru senilai
daerah. Namun, banjir duit ini tak diimbangi kemampuan Rp81,1 triliun. Secara berturut-turut, angka
ini terus melonjak tajam menjadi Rp98,1
pengelolaan keuangan daerah. Untuk menutup

p e r u b a h a n
triliun (2002), Rp120,3 triliun (2003),
terjadinya penyimpangan, pemerintah harus melakukan Rp129,7 triliun (2004), Rp150,5 triliun
(2005), Rp226,2 triliun (2006), Rp254,2
pembenahan. triliun (2007), Rp292,4 triliun (2008), dan
Rp320,7 triliun pada 2009. Karena terimbas

S
uatu hari, rombongan krisis keuangan global, anggaran 2009 itu
pimpinan Dewan akhirnya direvisi menjadi Rp303,3 triliun.
Perwakilan Rakyat Itu baru anggaran yang langsung masuk
Daerah (DPRD) dari sebuah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja
kabupaten di Sulawesi Daerah (APBD). Padahal, masih banyak

d a l a m
mendatangi kantor Badan dana transfer ke daerah yang tidak melalui
Pemeriksa Keuangan (BPK) atau tidak masuk APBD, namun semuanya
di Jakarta. Mereka resah dibelanjaka di daerah, seperti dana program
karena BPK memberi opini pembantuan dan lain-lain. Jika ditambah pos-
disclaimer terhadap Laporan pos anggaran lain yang tidak masuk APBD,
Keuangan Pemerintah secara keseluruhan dana yang dikelola 33

m i t r a
Daerah (LKPD) kabupaten pemerintah provinsi dan 477 pemerintah
mereka. Mereka kemudian kabupaten/kota pada tahun 2009 ini
menemui Ketua BPK Anwar mencapai Rp1.037 triliun atau sekitar 67,4
Nasution. Mereka meminta persen dari total anggaran belanja negara
agar BPK mengubah opini Anwar Nasution yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan
hasil pemeriksaan LKPD dan Belanja Negara (APBN) 2009. Artinya,
dari “unqualifed” menjadi sebagian besar anggaran belanja negara saat
“qualifed”. penyelewengan anggaran akan sangat ini diberikan ke daerah dengan tujuan untuk
Sungguh, peristiwa nyata itu besar. memacu percepatan pembangunan dan
tidak hanya lucu dan konyol. Peristiwa Memang, sejak digulirkan sepuluh pertumbuhan ekonomi daerah.
itu sekaligus menunjukkan bahwa tidak tahun lalu, kebijakan otonomi daerah
semua, atau mungkin justru kebanyakan, tak melulu berkaitan soal penyerahan Buruk Tata Kelola
para pemimpin di daerah tidak memahami kewenangan pemerintah pusat ke daerah, Namun, sayangnya, banjir anggaran
akuntansi, tidak memahami standar tapi juga menyangkut urusan “bagi-bagi ke daerah tersebut belum diimbangi dengan
akuntansi pemerintahan. Wajar jika uang”. Otonomi daerah digulirkan melalui penguatan kapasitas tata kelola yang
kemudian laporan keuangan daerah di Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun memadai. Dalam berbagai kesempatan,
seluruh Indonesia tergolong amburadul. 1999 tentang Pemerintah Daerah yang baik ketika mengadakan rapat kerja dengan
Kondisi ini sangat membahayakan. Sebab, kemudian direvisi menjadi UU Nomor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
seiring kebijakan otonomi daerah, anggaran 32 Tahun 2004. UU ini juga dilengkapi Perwakilan Daerah (DPD), maupun dalam
pusat yang ditransfer ke daerah semakin dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang forum-forum lain, Ketua BPK Anwar
besar pula. Jika tidak diimbangi dengan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Nasution sering mengungkapkan kesedihan
kapasitas pengelolaan keuangan di daerah, dan Daerah yang kemudian juga direvisi dan kemasygulannya karena kualitas laporan
potensi terjadinya penyimpangan dan menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Sebagai keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang
konsekuensi dari perimbangan keuangan ini,

ai 17

LKDAERAH

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à LKDAERAH

Similaire à LKDAERAH (19)

LKDAERAH