Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa poin pentingnya adalah letak strategis di ujung barat Indonesia, luas wilayah laut mencapai 295.370 km2, panjang garis pantai 1.660 km, dan 180 pulau yang menunjukkan potensi besar sektor kelautan dan perikanan.
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Berinvestasi bidang perikanan di Aceh
1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Jln. Tgk.
Jln. Tgk. Malem No. 7 Telp./Fax. +62-651-22951
Telp. +62-651-
E-mail : dislutkanad@yahoo.com
BANDA ACEH (23121)
2. Selayang Pandang ..............
s ecara geografis Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam letaknya cukup
strategis, di pesisir Utara Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan
Sumatera Utara, di pesisir Barat-Selatan berbatasan dengan Samudera
Hindia. Posisi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada di ujung barat
Indonesia yang sangat strategis ini berperan sebagai pintu gerbang
(gate) lalu lintas perdagangan Internasional terutama kawasan Asia
Tenggara dan Australia. Potensi kelautan sangat beraneka ragam yang
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Aceh khususnya.
Dengan letak dan posisi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang
terletak diujung utara/barat Pulau Sumatera dan dikelilingi oleh laut,
secara umum dipengaruhi oleh persimpangan arus dan gerakan
Samudera Hindia, Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang
berinteraksi dengan Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, Kepulauan
Andaman dan Nicobar, maka menampilkan ekosistem laut disepanjang
pesisir Aceh dengan berbagai kehidupan biota laut. Oleh karena itu
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kekayaan hayati kelautan
dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Kondisi ini menjadikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai
miniatur dari wilayah Indonesia secara keseluruhan. Luas wilayah daratan
Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 57.365,57 km2 atau 5.736.557 ha,
dan memiliki panjang garis pantai ± 1.660 km dengan luas perairan laut
seluas 295.370 km2 terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan
seluas 56.563 km2 dan zona ekonomi ekslusif disekitar perairan Aceh
seluas ± 238.807 km2. Wilayah ini terdiri dari gugusan pulau-pulau besar
dan kecil sebanyak + 180 pulau, diantara jumlah tersebut yang berpenghuni
44 pulau dan 136 pulau tidak berpenghuni. Disamping itu Aceh terdapat 73
sungai penting yang mengalir hingga ke muara, menjadikan provinsi ini
sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor kelautan
dan perikanan
Sesuai arah pembangunan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2007,
difokuskan untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan pro-poor, pro-job dan
pro-growth yang perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang menunjang
sehingga mendorong investasi di bidang kelautan dan perikanan (pro-bisnis).
Salah satu kegiatan adalah Revitalisasi Perikanan, yang memfokuskan pada
bidang perikanan tangkap dengan tiga komuditi ekonomis penting, yakni tuna,
udang dan rumput laut. Pengembangan tiga komoditas tersebut sesuai dengan
potensi dan karakteristik setiap daerah/lokasi pengembangan.
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
IR. RAZALI AR, M.Si
4. GAMBARAN UMUM
► Letak pada 2°- 6° LU, 95°- 98° BT
► Jumlah penduduk 4.084.586 jiwa (Th. 2006) dan Luas daerah 57.365,57 km²
► Terdiri dari 23 Kabupaten/Kota (18 kab/kota berada di Wil. Pesisir)
► Panjang garis pantai 1.660 km dan 180 pulau
► Luas Perairan Laut 295.370 km²
(teritorial dan kepulauan 56.563 serta ZEE 238.807 km²)
► Batas wilayah :
Utara : Selat Malaka
Selatan : Prov. Sumut
Timur : Selat Malaka
Barat : Samudera Hindia
5. KEUNGGULAN KOMPARATIF
Ø Sabang telah dibuka kembali menjadi kawasan pelabuhan dan
perdagangan bebas.
Secara geografis letak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat strategis
sebagai pusat pertumbuhan ekonomis di Asia Tenggara.
Keunggulan komperatif merupakan salah
satu peluang pengembangan pasar dan
industri di Asia Tenggara, selain didukung
oleh keberadaan antar negara dan budaya
yang relatif sama juga sarana dan
prasarana yang mulai dioptimalkan dan
dibuka bebas.
6. Ø Merupakan pintu gerbang perdagangan maritim internasional
(Menghubungkan perairan Indonesia dengan negara-negara
seperti Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Kamboja dan
Timur Tengah).
Hubungan tersebut terbuka ketika Sabang
sebagai kawasan pelabuhan dan
perdagangan bebas mulai diaktifkan
kembali. Hal ini sangat berdekatan dengan
beberapa negara di Asia, seperti Malaysia,
Singapura, Thailand, Burma, Philipina,
Srilangka dan Bangladesh.
7. Ø Wilayah ZEE belum di eksploitasi secara optimal
Selain letak yang strategis potensi kelautan dan perikanan Aceh juga belum
optimal dimanfaatkan, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEI). Potensi unggulan di perairan Indonesia merupakan komoditi
permintaan masyarakat Internasional, seperti Tuna (Thunnus), cakalang
(Skipjack tuna) dan tongkol (Little tuna). Sementara nelayan Aceh dalam
operasional penangkapannya masih menggunakan sarana penangkapan skala
kecil, artinya bahwa, penangkapan ikan dilakukan hanya pada wilayah pesisir
laut Aceh. Sementara sarana penangkapan yang operasionalnya diatas 12 mil
laut hanya dimanfaatkan kapal-kapal yang berukuran > 30GT, dengan
menggunakan metode penangkapan yang sederhana.
8. Kondisi pasca bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh, bantuan terhadap
nelayan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah, NGO dan lembaga sosial
lainnya, umumnya kapal-kapal berukuran kecil (small boat). Gambaran ini
menunjukan bahwa potensi ikan kelautan dan perikanan di Aceh khususnya
diperairan yang lebih dari 12 mil laut belum optimal dimanfaatkan.
Kebijakan pemerintah dalam menciptakan
peluang dan menarik investor sebagai upaya
kerjasama pemanfaatan potensi kelautan
dan perikanan adalah dengan penerapan
sabang sebagai kawasan pelabuhan dan
perdagangan bebas, efesiensi birokrasi,
menciptakan kondisi usaha yang kondusif,
menciptakan kondisi politik dan keamanan
yang kondusif dan pengembangan wilayah
Sumatera Bagian Barat.
9. TUPOKSI DKP
PROV NAD
PROGRAM DKP PROV NAD
VISI DAN MISI
2007-2012
ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN INDIKATIF
STRATEGIS
Lingkungan Pengawasan Sarana Masyarakat Perikanan
Produksi
Insfrastruktur
11. 1. Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat di Wilayah Pesisir
2. Meningkatkan Kemampuan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan secara Terpadu dan
Berkelanjutan
3. Melaksanakan Pembangunan dan
pengembangan Perikanan Tangkap dan
Budidaya
4. Meningkatkan Peran Penyuluhan dan
Daya Saing Usaha Perikanan
5. Menciptakan Sentra Pengembangan
Perikanan Budidaya
12. Arah Kebijakan Strategis dan Program Kelautan dan Perikanan
Penentuan arah kebijakan strategis berdampak
pemerataan akibat peningkatan kesejahteraan
melalui
pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang
terintegrasi
1. Pemberdayaan Ekonomi
2. Pengendalian dan kelestarian
ARAH KEBIJAKAN sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Revitalisasi perikanan
STRATEGIS
4. Pengembangan SDM
5. Penguatan kelembagaan usaha
6. Pengembangan kawasan
13. Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya
kelautan dan perikanan secara berkelanjutan mengacu pada visi dan misi
serta kebijakan strategis
PROGRAM 2007-2012
1. Program Pemberdayaan Ekonomi 6. Program Pengembangan Budidaya
Masyarakat Pesisir. Perikanan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 7. Program Pengembangan Perikanan
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Tangkap.
Kelautan. 8. Program Pengembangan Sistem
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penyuluhan Perikanan
Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Socialization system of fisheries
Sumberdaya Laut. development programs.
4. Program Peningkatan Mitigasi Bencana 9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Pemasaran Produksi Perikanan.
5. Program Peningkatan Kegiatan Budaya 10. Program Pengembangan Budidaya Laut,
Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Air Payau dan Air
Masyarakat. Tawar.
14. Kebijakan Strategis Pengembangan Investasi di ACEH :
• Menciptakan iklim usaha yang kondusif
• Mengurangi hambatan birokrasi
• Menetapkan Sabang sebagai kawasan
pelabuhan dan perdagangan bebas
• Pengembangan Wilayah Sumatera
Bagian Barat
• Menjalin kerjasama regional segitiga
pertumbuhan IMT-GT dan IMS-GT
15. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG EKSTERNAL
1. Akses jalan : Memadai (lebar 6-8 m) ke PPP/PPI
: Perikanan Budidaya (tambak) perlu
peningkatan dan pemeliharaan
2. Pos dan Telekomunikasi : Kantor pos, jaringan selular,
3. Lapangan Udara : Sultan Iskandar Muda (Bandara transit
internasional) Malikul Saleh, Abdya, Sabang,
Sinabang, Bener Meriah, Tgk Cut Ali,
Cut Nyak Dhien
4. Pelabuhan Laut : Sabang (pelabuhan bebas), Krueng Raya, Krueng
Geukueh, Labuhan Haji, Kuala Langsa, Kuala Idi,
Meulaboh, Singkil, Tapaktuan dan Simeulue
5. Perbankan : BRI, BNI.46, BPD, Bank Mandiri, BCA,
Bukopin, Danamon, BII, BTN, Permata Bank,
Panin Bank dan Bank-Bank Syariah.
6. Perhotelan/Penginapan : Di setiap Ibukota kab/kota
7. Sumber Air Bersih : Di setiap Ibukota kab/kota
8. Jaringan Listrik : Di setiap Ibukota kab/kota
16. KONSUMSI PER KAPITA SEKTOR PERIKANAN TAHUN 2007
Target
Nasional : 26 Kg/Kapita/Tahun
Konsumsi
Konsumsi
Rata-rata
Nasional : 19 Kg/Kapita/Tahun
Prov. NAD : 35 Kg/Kapita/Tahun
Produksi Sektor Perikanan
Jumlah Penduduk : Tahun 2007 : 155.042 Ton Selisih Produksi Perikanan :
4.084.586 jiwa
(Sumber : BPS Prov. NAD) 12.082 Ton/Tahun
Asumsi Kebutuhan Produk
Perikanan : 142.960 Ton/Tahun
17. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000)
Dalam Juta Rupiah
LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. PERTANIAN 6.983.016,53 7.214.472,55 7.368.266,89 7.609.133,78 8.068.975,59 7.754.983,01 7.872.777,58
a. Tanaman Bahan Makanan 2.628.580,44 2.873.595,31 3.005.952,33 3.021.957,97 3.253.368,60 3.144.807,03 3.179.085,43
b. Tanaman Perkebunan 1.065.665,02 1.053.235,62 1.040.674,89 1.188.189,35 1.453.887,64 1.529.854,34 1.533.769,08
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 1.344.533,86 1.364.703,73 1.384.256,00 1.428.364,27 1.413.995,22 1.296.301,46 1.325.879,68
d. Kehutanan 909.006,61 857.375,03 831.435,99 823.201,46 621.325,82 531.286,23 547.204,70
e. Perikanan 1.035.230,60 1.065.562,86 1.105.947,69 1.147.420,73 1.326.398,31 1.252.733,94 1.286.838,69
18. PERBANDINGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NON MIGAS & MIGAS)
(Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
NON NON NON NON NON NON NON
LAPANGAN USAHA MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS
MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS MIGAS
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1. PERTANIAN 35,58 17,68 36,92 20,46 34,93 17,40 34,78 17,03 36,25 19,99 34,42 21,37 32,44 21,36
a. Tanaman Bahan Makanan 13,39 6,65 14,71 8,15 14,25 7,10 13,81 6,76 14,61 8,06 13,96 8,67 13,10 8,63
b. Tanaman Perkebunan 5,43 2,70 5,39 2,99 4,93 2,46 5,43 2,66 6,53 3,60 6,79 4,22 6,32 4,16
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 6,85 3,40 6,98 3,87 6,56 3,27 6,53 3,20 6,35 3,50 5,75 3,57 5,46 3,60
d. Kehutanan 4,63 2,30 4,39 2,43 3,94 1,96 3,76 1,84 2,79 1,54 2,36 1,46 2,25 1,48
e. Perikanan 5,27 2,62 5,45 3,02 5,24 2,61 5,25 2,57 5,96 3,29 5,56 3,45 5,30 3,49
19. Semakin meningkatnya
permintaan akan produk
perikanan baik di dalam Potensi Pengolahan dan
Pen Masih besarnya potensi
maupun luar Negeri Pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan baik
bidang penangkapan maupun
Budidaya
Potensi Perikanan Potensi Perikanan
Peluang
Tangkap Budidaya
Pengembangan
Kondisi daerah yang semakin
kondusif sehingga dapat
memberikan kesempatan
pengembangan usaha
20. Pusat Pengembangan Kelautan dan Perikanan Aceh
Penangkapan Budidaya Air
Ikan Payau
Budidaya Air Tawar
Budidaya Laut
21.
22. Produksi (Satuan : Ton)
TAHUN
URAIAN
2003 2004 2005 2006 2007 *)
Perikanan Laut 134.076,4 102.721,4 81.162,8 124.964,1 111.472,4
Perairan Umum 944,8 1.539,6 1.319,0 1.419,7 1.367,0
Jumlah 135.021,2 104.261,0 82.481,8 126.383,8 112.839,4
Nilai Produksi (Satuan : Rp. 1.000,-)
TAHUN
URAIAN
2003 2004 2005 2006 2007 *)
Perikanan Laut 863.417.302 878.211.688 677.235.700 958.146.486 1.502.383.581
Perairan Umum 7.909.503 16.226.213 13.723.412 13.615.985 10.831.428
Jumlah 871.326.605 894.437.901 690.959.112 971.762.471 1.513.215.009
*) Angka Sementara
23. Profil Perikanan Tangkap
Sarana dan Prasarana Pidie :
PPI : 3 unit
Sabang : (Tahap Pembangunan)
PPI : 1 unit SPDN : 1 unit
(Lengkap, B.O)
Bireuen :
SPDN : 1 unit PPI : 1 unit
Banda Aceh : (Tahap Pembangunan)
PPS : 1 unit (MP) SPDN : 1 unit
PPP : 1 unit (OP)
SPDN : 1 unit Lhoksemawe :
PPI : 1 unit
Aceh Jaya : (Tahap Pemb. O.P)
PPI : 1 unit SPDN : 1 unit
(Tahap Pembangunan)
Aceh Utara :
PPI : 2 unit
(Tahap pembangunan)
Langsa :
PPI : 1 unit
(Tahap Pembangunan)
Aceh Barat :
PPI : 1 unit
(Lengkap, O.P) Aceh Singkil :
PTM = 421 Aceh Timur :
MT = 112 PPP : 1 unit
Abdya :
KM = 579 PPI : 1 unit
PPI : 1 unit (Tahap Pemb, O.P)
(Tahap Pembangunan)
SPDN : 2 unit
A.Selatan :
Simeulu : Aceh Singkil : Aceh Tamiang :
PPI : 3 unit
PPI : 1 unit (DED) PPI : 1 unit PPI : 1 unit (DED)
(Tahap Pembangunan)
SPDN : 2 unit SPDN : 1 unit (Tahap Pembangunan)
24. Produksi Perikanan Tangkap di Sentra Pelabuhan Perikanan
PPP Idi
± 35 Ton/Hari
PPP Lampulo
± 20 Ton/Hari
25. KONDISI ARMADA PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2007
Sabang : Pidie :
PTM = 38 PTM = 220
MT = 69 MT = 337
KM = 283 KM = 429
Banda Aceh : Bireuen :
PTM =3 PTM = 160
MT = 14 MT = 136
KM = 130 KM = 1.120
Aceh Besar : Lhoksemawe :
PTM =9 PTM = 28
MT = 93 MT = 376
KM = 209 KM = 753
Aceh Jaya : Aceh Utara :
PTM = 61 PTM = 412
MT = 71 MT = 62
KM = 38 KM = 1614
Aceh Barat : Langsa :
PTM = 189 PTM = 88
MT = 138 MT = 62
KM = 553 KM = 626
Nagan Raya :
Aceh Timur :
PTM = 85
PTM = 99
MT = 22
MT = 59
KM = 221
KM = 1.135
Abdya :
Aceh Tamiang :
PTM = 134
PTM =
MT = 282
MT = 73
KM = 238
KM = 752
A.Selatan : Simeulu :
PTM = 1.626 Aceh Singkil :
PTM = 691
MT = 851 PTM =2
MT = 805
KM = 50 MT = 267
KM = 454
KM = 141
Keterangan :
PTM = Perahu Tanpa Motor MT = Motor Tempel KM = Kapal Motor NAD : PTM = 3.845 MT = 3.717 KM = 8.746
26. Pusat Pengembangan Perikanan Tangkap Prov. NAD
Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Pelabuhan Perikanan Samudera
Lampulo Banda Aceh
Pengelolaan Perikanan Tangkap Wilayah Utara
Perairan Aceh
PPI Labuhan Haji Aceh Selatan Pelabuhan Perikanan
Pantai Labuhan Haji
Pengelolaan Perikanan Komuditi Unggulan
Tangkap Wilayah 1. Tuna
Barat Selatan Perairan Aceh 2. Cakalang
3. Tongkol
PPI Idi Aceh Timur Pelabuhan Perikanan
Pantai Idi Aceh Timur
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Wilayah Timur Perairan Aceh
27. JENIS INVESTASI LOKASI KETERANGAN
Peluang eksploitasi : 62,8% (137.005 ton/tahun)
ton/tahun)
di ZEE (Pelagis besar)
(Pelagis besar)
Home Base di Pelabuhan Perikanan Internasional
USAHA
Lampulo (dalam proses pembangunan)
pembangunan)
PENANGKAPAN Perairan Pantai
1 IKAN DENGAN
DENGAN Barat dan Selatan Eksport melalui Bandara Internasional Sultan
ARMADA > 30 GT Aceh Iskandar Muda
DI ZEEI
Tersedianya SDM (Nelayan yang terampil)
(Nelayan terampil)
Tersedianya kawasan untuk pengembangan
industri perikanan (UPI)
28. JENIS INVESTASI LOKASI KETERANGAN
► Bahan Baku fiber glass dan Logam
Banda Aceh
► Peralihan bahan baku pembuatan kapal ikan
(Lampulo,
INDUSTRI KAPAL dari kayu ke fiber dan logam, karena
Aceh Timur
IKAN DAN moratorium logging
2 (Idi) dan
► Produk kapal ikan dapat di eksport ke negara
BAHAN ALAT
Aceh Selatan
PERIKANAN tetangga, dengan standar
(Labuhan
► Permintaan bahan alat perikanan yang tinggi.
Haji)
31. KONDISI LAHAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2007
Sabang : Lhoksemawe :
Tambak = 46,0 Pidie : Bireuen : Tambak = 701,0
Kolam = 3,6 Tambak = 4.805,0 Tambak = 4.945,7 Karamba = 0,1
Karamba = 0,0 Kolam = 60,0 Kolam = 53,5
Aceh Utara :
Banda Aceh : Tambak = 10.552,5
Tambak = 159,2 Kolam = 106,8
Aceh Timur :
Aceh Besar : Tambak = 13.480,0
Tambak = 345,0 Kolam = 28,0
Langsa :
Aceh Jaya : Tambak =2.333,0
Tambak = 368,2
Bener Meriah :
Aceh Barat : Kolam = 166,0
Tambak = 289,0
Aceh Tengah :
Kolam = 37,0
Kolam = 413,5
J. Apung = 1,2
Nagan Raya :
Kolam = 388,3
Aceh Tamiang :
Tambak = 3.860,0
Abdya : Kolam = 130,0
Tambak = 57,0
Kolam = 50,0 Gayo Lues :
Karamba = 0,0 Kolam = 102,0
Sawah = 19,9
A.Selatan :
Tambak = 15,0 Aceh Tenggara :
Kolam = 57,1 Kolam = 1.112,0
Karamba = 0,6
Sawah = 2.458,0
Simeulu :
Jrg Apung = 0,6
Aceh Singkil :
Kolam = 190,0
Keterangan : Dalam Hektar NAD : Luas Lahan Usaha Perikanan Budidaya : 47.335,7 Ha
32. PROFIL PERIKANAN BUDIDAYA
Sarana dan Prasarana
Aceh Besar : Bireuen :
BBI : 1 unit BBI : 1 unit
BBAP : 1 unit (Kap. Prod. 1,2 Jt ekor/Thn
Bener Meriah : Aceh Tenggara
BBI : 1 unit BBI : 1 unit
(kap. Prod. : 1,5 jt ekor/thn)
Prov. NAD
Kab./Kota
Aceh Tengah
BBI : 2 unit
(Kap. Prd : 1,5 jt ekor/thn)
Aceh Singkil : Gayo Luwes :
Nagan Raya : PTM = 421 BBI : 2 unit
BBI : 2 unit MT = 112
KM = 579
A.Selatan : Aceh Singkil :
BBI : 1 unit Simeulu : BBI : 1 unit
BBIP : 1 unit
(Tahap Konstruksi)
33. Pusat Pengembangan Perikanan Budidaya
Pengembangan Budidaya Air Payau
Pidie : 4.298,0 Ha
Bireuen : 4.352,2 Ha
Lhok : 1.027,6 Ha
Aceh Besar
472 Ha A.Utara : 9.574,2 Ha
Langsa :1.983,0 Ha
A.Timur : 1,458,0 Ha
Komoditi Unggulan :
1. Udang Windu
2. Udang Putih
3. Udang Kelong A.Tamiang : 3.279 Ha
4. Kepiting Sangkak
34. KAWASAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT
Krueng Raya Sabang
Pulau Aceh
Lhokseudu
Rigah
Komoditi Unggulan :
1. Rumput Laut
2. Ikan Kerapu
3. Udang Lobster
4. Potensi lainnya :
- Tripang
Teluk Sibigo
Teluk Sinabang
Teluk Dalam
Pulau Banyak
35. Pengembangan Budidaya Air Tawar
Bener Meriah
159,0 Ha
Aceh Tengah
1251,1 Ha
Nagan Raya
64,1 Ha
Komoditi Unggulan :
1. Ikan Nila
2. Ikan Mas
3. Ikan Mujair
Gayo Lues
108,1 Ha
Aceh Tenggara
3.178 Ha
36. PELUANG INVESTASI BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN
JENIS INVESTASI LOKASI KETERANGAN
► Luas tambak 42.198,6 ha Produksi 14.848 ton (rata-rata 351 kg/ha/thn).
REVITALISASI TAMBAK PANTAI UTARA ► Belum optimal karena, Penyakit dan Carrying capacity rendah.
1 TIMUR ACEH
RAKYAT ► Perlu introduksi teknologi baru yang berwawasan lingkungan dengan
Pola kemitraan .
► Tambak milik swasta tidak difungsikan.
REVITALISASI TAMBAK PANTAI UTARA
2 ► Perlu negosiasi lebih lanjut dgn pemilik tambak (Matang Speng Raya,
SWASTA TIMUR ACEH
Bahari Lestari dan Haji Jafar).
► Daya dukung lahan cukup besar (daerah kepulauan).
► Tersedianya BBIP.
SIMEULUE DAN
3 BUDIDAYA KERAPU PULAU BANYAK
► Tersediannya SDM Pembudidaya yang terampil.
► Peluang pasar yang strategis.
► Tersedianya sarana transportasi.
► Daya dukung lahan cukup besar (daerah kepulauan).
ACEH BESAR, Teknologi sederhana.
BUDIDAYA DAN ►
SIMEULUE,
5 PENGOLAHAN
ACEH JAYA,
► SDM pembudidaya tersedia.
RUMPUT LAUT ACEH SINGKIL ► Produksi cepat.
► Pengembangan selama ini skala kecil.
► Daya dukung lahan cukup besar.
ACEH UTARA ► Teknologi budidaya tersedia.
6 BUDIDAYA BETUTU DAN ACEH
TIMUR ► SDM pembudidaya tersedia.
► Pengembangan selama ini skala kecil (pembesaran, benih alam).
37. JENIS INVESTASI LOKASI KETERANGAN
ACEH TENGAH, ► Daya dukung lahan cukup besar.
BUDIDAYA NILA ACEH TENGGARA, ► Teknologi budidaya tersedia.
Oreochromis nilotica DAN GAYO LUES, ► SDM pembudidaya tersedia.
7
BELUT Fluita alba NAGAN RAYA, ► Pengembangan selama ini skala kecil (pembesaran, benih
ACEH BESAR, alam).
PIDIE
38.
39. PROFIL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pengolahan :
1. Laboratorium LPPMHP : 1 unit (Banda Aceh)
(2007 operasional)
2. Cold Storage : 2 unit (A.Timur, Bireuen:40 ton)
(operasional 1 unit di Aceh Timur Kap. 30 ton)
3. Pabrik Es
Di lokasi Pelabuhan Perikanan/PPI : 8 unit (operasional 5 unit)
(Kapasitas : 10 – 80 ton/hari/unit)
Di luar Lokasi PPP/PPI : 33 unit
Kebutuhan es sebesar ± 250 ton/hari
4. Unit Pengolahan Ikan : 216 UPI
(Skala rumah tangga)
40. PELUANG INVESTASI BIDANG PENGOLAHAN & PEMASARAN PERIKANAN
JENIS INVESTASI LOKASI KETERANGAN
• Tersedia kawasan industri (Cot Batee Glungku).
• Tersedia bahan baku.
1 PABRIK PAKAN BIREUEN
• Permintaan pasar lokal (Aceh) sangat besar disamping unit
eksport.
BANDA ACEH • Permintaan eksport untuk jenis ikan ekonomis penting sangat
(LAMPULO), tinggi.
ACEH TIMUR
PEMASARAN HASIL • Membuka akses langsung ke pasar luar negeri.
2 (IDI) DAN A.
PERIKANAN
SELATAN
• Tersedianya lembaga sertifikasi eksport hasil perikanan di
(LABUHAN Banda Aceh (LPPMHP).
HAJI) • Belum ada eksportir hasil perikanan.
41.
42. PERIZINAN BIDANG USAHA PERIKANAN
DASAR HUKUM
— Undang-
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Perikanan.
— Undang-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh.
— Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
Per.17/men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
Tangkap.
— Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
Per.05/men/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
Tangkap.
— Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 17 Tahun 2002 Tentang
Izin Usaha Perikanan.
Perikanan.
— Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Ketentuan pelaksanaan Pemberian Izin
Usaha Perikanan.
Perikanan.
43. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga
l Permendagri No. 24 Tahun 2006.
2006.
l Permendagri No. 20 Tahun 2008.
2008.
l Pergub NAD No. 12 Tahun 2007 Tentang Penunjukan
Tempat dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prov. NAD.
NAD.
l Pergub NAD No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja P2TSP Prov. NAD.
NAD.
44. PEMOHON MENGAJUKAN ALUR PELAYANAN IZIN
BERKAS
PENELITIAN
PENERIMAAN BERKAS KOMPUTERISASI
VALIDASI
TIM TEKNIS/
PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENYERAHAN DOKUMEN
RAPAT TIM TEKNIS/
PEMBAYARAN RESTRIBUSI PERTIMBANGAN
PADA LOKET
KELAYAKAN IZIN
1. Dikembalikan
PROSES OUTPUT :
PENANDATANGAN 1. DITOLAK
2. Diberikan waktu
melengkapi syarat 2. DITUNDA
3. DITERIMA
CETAK DOKUMEN 3. Perhitungan
45. PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
SIUP dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000 kepada Gubernur.
b. Rencana Usaha sesuai form.
c. NPWP dan/atau NPWZ.
d. Akte Pendirian Perusahaan/koperasi.
e. Dokumen teknis kapal yang telah dimiliki.
f. Izin lokasi Pemerintah Daerah (bagi Usaha Pembudidayaan Ikan) untuk
luas >20 ha dan luas <20 ha diatur oleh pemerintah Kabupaten/kota.
g. Penyajian informasi lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan pembudidayaan ikan.
h. Photo copy KTP.
i. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
Setelah persyaratan administrasi lengkap akan dilakukan peninjauan lapangan.
46. 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Setiap kapal penangkap ikan berukuran lebih besar dari 10 GT yang
melakukan penangkapan ikan diperairan Nanggroe Aceh Darussalam,
wajib memiliki SIPI dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Salinan SIUP yang dilegalisir.
b. Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte).
c. Surat Ukur Kapal.
d. Sertifikat Kesempurnaan.
e. Dokumen Teknis Alat Penangkapan ikan.
Setelah persyaratan administrasi lengkap akan dilakukan pemeriksaan
cek fisik kapal.
47. 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
Setiap orang atau badan usaha perikanan yang telah memperoleh SIUP,
sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI
bagi setiap kapal yang dipergunakan, dengan persyaratan sebagai
berikut:
a. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000 kepada Gubernur.
b. Salinan SIUP yang dilegalisir.
c. Salinan tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte).
d. Salinan surat ukur kapal.
e. Salinan dokumen teknis alat penangkapan ikan yang digunakan.
f. Hasil pemeriksaan fisik kapal (Asli).
g. Nama Pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan.