Presented by Arko Hananto Budiadi (KEMENLU) ID IGF 2016 Sesi Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber Indonesia Jakarta, 15 November 2016

1. Cyberspace:
Perkembangan Diplomasi
Multilateral
Arko Hananto Budiadi
Direktur Sosial Budaya & Organisasi Internasional Negara Berkembang
Kementerian Luar Negeri RI

2. 2
Apakah Cyberspace?
The Russia–US Bilateral on
Cybersecurity—Critical Terminology
Foundations (2011): “Cyberspace is an
electronic medium through which
information is created, transmitted,
received, stored, processed, and
deleted.”
Cyberspace merupakan tempat pertukaran
informasi elektronik melalui medium
spektrum elektromagnetik yang tidak terikat
pada batas geografis.
Isu terkait Cyberspace:
• Kedaulatan di Dunia Maya
• Tata Kelola Internet
• Internet untuk Pembangunan
• Etika dan Kebebasan Berekspresi
• Hak Kekayaan Intelektual
• Privasi dan Proteksi Data
• Layanan Keuangan Digital
• Internet of Things
• Cybersecurity
Tinjauan Umum
section 01

3. 3
Pembahasan Isu Cyberspace
dalam kerangka Multilateral
Tinjauan Umum
•UN General Assembly
•UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA)
•International Telecommunications Union (ITU)
•World Summit on the Information Society (WSIS)
•Internet Governance Forum (IGF)
PBB
•Global Conference on Cyberspace (GCCS)
•Global Multistakeholder Meeting on Internet Governance (GMMIG)
atau NetMundial
•Freedom Online Coalition
•ICANN Meetings
Non
PBB
Karakteristik kunci: Model Pembahasan Multistakeholder

4. 4
Keamanan Siber
Peningkatan signifikan dalam penggunaan
internet untuk keperluan sehari-hari
memerlukan dunia maya yang aman,
toleran, dan tahan atas gangguan (safe,
secure, tolerant, and reliable of
cyberspace).
Beberapa isu terkait keamanan:
Cybercrime (hacking, penjualan barang ilegal
melalui internet, pornografi, perjudian online,
penipuan online, carding, pencurian atau
perusakan data)
Cyber warfare
Cyber terrorism
Kerja sama dalam kerangka
Keamanan Siber
• UN Group of Governmental Expertise
(GGE) on Developments in the Field of
Information and Telecommunications in
the Context of International Security.
• Global Forum on Cyber Expertise (GFCE)
• United Nations Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice (UN
CCPCJ),
• NATO : Tallinn Manual on the International
Law Applicable to Cyber Warfare
Isu Khusus
section 02

5. 5
Posisi Dasar
 Indonesia mengakui bahwa hak yang diatur secara offline juga diakui secara online.
Kendati demikian, Indonesia memandang pentingnya cyber ethics yang tidak hanya
menitikberatkan kepada hak-hak pengguna ICT, diantaranya freedom of expression dan
privasi, namun juga penekanan kepada kewajiban untuk memanfaatkan ICT secara
bertanggungjawab dengan menerapkan prinsip-prinsip universal yang tertuang dalam
berbagai instrumen pokok PBB.
 Dalam hal akses terhadap informasi, Indonesia juga menjunjung tinggi dunia maya yang
tidak hanya terbuka (open), namun juga aman dan toleran (safe, secure, and tolerance).
Hal ini juga berkaitan dengan upaya mencegah penggunaan dunia maya sebagai sarana
untuk menyebarkan ajaran-ajaran ekstrem dan konten negatif lainnya.
 Pentingnya aspek keamanan dan ketahanan informasi dalam mendukung perkembangan
ekonomi digital, pendekatan multistakeholder dalam perumusan kebijakan digital,
digitalisasi UMKM dan layanan publik, serta dukungan pemerintah dalam aspek
pendanaan bagi para pelaku e-Commerce dari Indonesia.
Indonesia dan Diplomasi Siber
section 02

6. Terima Kasih
Direktorat Sosial Budaya dan
Organisasi Internasional
Negara Berkembang
Kementerian Luar Negeri
Jalan Taman
Pejambon No. 6
Jakarta Pusat 10110
p) 021-384 8688
F) 021-350 7950
w) www.kemlu.go.id
t) @Portal_Kemlu_RI