4. 1 . Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Sebelum amandemen : MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang
diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di
tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah
“penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang
menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[1].
Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.Susunan
keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat
termasuk didalamnya TNI/Polri.
Sedangkan sesudah amandemen : MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan
lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi
legeslasi. pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding
sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi
berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Tugas MPR :
Mengubah dan menetapkan UUD
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan p-residen dan
wakilnya dalam masa jabatanya dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan
alasannya didalam sidang
Melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau
Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikan
penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis
melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu enam
puluh hari;
memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan
dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masajabatanya.
mengajukan usul pengubahan pasal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
menentukan sikap dan pilihan dalam pengambila
n keputusan
memilih dan dipilih
membela diri
imunitas
Protokoler
keuangan dan administratif.
Hak MPR :
3
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
5. Kewajiban MPR :
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati
peraturan perundang-undangan
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional
dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
Fungsi :
Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, jujur, dan adil
Berfungsi untuk mengubah atau mengganti Presiden yang tidak adil dalam menjalankan
tugasnya.
2 . Presiden
Pada Sebelum Amandemen : Presiden adalah lembaga negara
yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden
mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.
Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan
dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya
amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat
dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada
MPR.
Sedangkan Setelah di amandemen : Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum
adanya amandemen dipilih oleh MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang
menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres
diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab
kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia. Konsekuensinya
karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat
kuat. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatannya.
Tugas dan Wewenang Presiden :
menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU.
Memastikan jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh
kepada UUD dan UU.
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan darat dan laut, dan Angkatan udara.
Mengajukan Rancangan UU kepada DPR.Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (dalam kegentingan yang memaksa).
Menetapkan Peraturan Pemerintah.
Mengangkat dan memberhentikan mentri mentri.
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan
DPR.
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
Menyatakan keadaan bahaya
4
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
6. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan
DPR.
Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan.
Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan
DPR untuk menjadi Hakim Agung.
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.
Kewenangan dan Kekuasaan Presiden :
Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi.
Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.
Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung.
Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.
Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan
Laut.
Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang.
Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara
lain dengan persetujuan DPR.
Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan
negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan
persetujuan DPR.
Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.
Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan
DPR.
Kewajiban dan Hak Presiden :
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 )
Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 )
Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 )
Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya
serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ( Pasal 9 ayat 1 )
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU ( Pasal 10 )
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan
DPR ( Pasal 11 ayat 1 )
Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR ( pasal 11 ayat 2 )
Menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 )
Mengangkat duta dan konsul ( Pasal 13 ayat 1 ). Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 2 )
Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat
3 )
Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA ( Pasal 14 ayat 1 )
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 14 ayat 2 )
Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU ( pasal 15 )
Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada presiden ( Pasal 16 )
Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri ( pasal 17 ayat 2 )
5
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
7. 6
3 . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pada sebelum amandemen : DPR merupakan lembaga
perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu
yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden
tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih
oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun
sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab
kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan
yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang
berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.
Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama
diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga
legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden sebagai
pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR
terutama ketika berhubungan dengan Presiden.
Tugas dan Wewenang DPR :
Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-Undang
Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang
berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran,
dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam
pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh
DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undà ng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama dalam awal pembicaraan tingkat I
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan
undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang
disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarak
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
8. 7
Hak DPR :
Mengajukan rancangan undang-undang
Mengajukan pertanyaan
Menyampaikan usul dan pendapat
Memilih dan dipilih
Membela diri
Imunitas
Protokoler
Keuangan dan administrative
Kewajiban DPR :
Mengamalkan Pancasila
Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati
segala peraturan perundang-undangan
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik
Indonesia
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah
pemilihannya
Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR
Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
Kewajiban DPR :
Legislasi
Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai
perwujudan DPR selaku pemegang
kekuasaan membentuk undang-
undang.
Anggaran
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk
membahas dan memberikan
persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap rancangan
undang-undang tentang APBN yang
diajukan oleh Presiden.
Pengawasan
Fungsi pengawasan dilaksanakan
melalui pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang dan
APBN.
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
9. 8
4 . Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )
DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah
dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan
yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan
Negara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas
ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-
undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR.
memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak,
pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Tugas DPD :
Wewenang DPD :
Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan
dan agama.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil
pengawasan kepada DPR.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.
Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK.
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
10. 9
Hak DPD :
Menyampaikan usul dan pendapat
Memilih dan dipilih
Keuangan dan Administratif
Membela diri
Imunitas
Protokoler,
Kewajiban DPD :
Mengamalkan Pancasila
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dam menaati
segala peraturan perundang-undangan
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah
pemilihannya
Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, dan
Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya
5 . Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
Tugas BPK :
Adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945,
BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.
BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah
(APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat
penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang
bersangkutan ke dalam BPK.
Memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan
kepada DPR
Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APB
Memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan Negara
Memeriksa semua pelaksanaan APBN
Pelaksanaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU
Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR
Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah
disetujui DPR.
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
11. 10
6 . Mahkamah Agung ( MA )
Wewenang BPK:
Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan
serta menyajikan laporan pemeriksaan.
Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan
oleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola
keuangan negara.
Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan
Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara
Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta
sepanjang tidak bertentangan terhadap undang – undang.
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu
kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan
untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah
MA terdapat badan-badan peradilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer
dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
Tugas dan Wewenang MA :
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehUndang-Undang
Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden membergrasi dan rehabilitasi.
Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan
Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU.
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
12. 11
6 . Mahkamah Konstitusi ( MK )
MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD,
Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara,
memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil
pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden
menurut UUD.
Tugas MK :
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaran
oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945.
Kewajiban MK :
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga:
Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
a) penghianatan terhadap negara
b) korupsi
c) penyuapan
d) tindak pidana lainnya
atau perbuatan tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak MK :
Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU)
Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU)
Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU)
Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga)
Pemerintah (untuk pembubaran partai politik)
Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan
DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk
perselisihan hasil pemilu)
Fungsi MK :
•menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.
•pengujian undang‐undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan
Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen
melainkan supremasi konstitusi.
•untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga
hak‐hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnyaUntuk
menguji apakah suatu undang‐undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
13. 12
6 . Komisi Yudisial ( KY )
berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi
Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat
mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim
dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.
Tugas KY :
Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjut
nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
Menetapkan calon Hakim Agung
Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
Menjaga dan menegakkan kehormatan, kleluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Wewenang KY :
Memutuskan pengangkatan hakim agungm
Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan
kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum.
---=0(^_^)0=---
Srtuktur Kelembagaan Negara
Indonesia
