SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  29
PROGRAM LAYANAN
BAPERTARUM-PNS
Wednesday, August 2, 2017
2Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Latar belakang
Jenis layanan
Mekanisme layanan
Tanya jawab
3Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Kepres No. 14 Tahun 1993
Juncto
Kepres No. 46 Tahun 1994
BAPERTARUM-PNS
PRESIDEN RI
KETUA
Mendagri
Anggota
SETTAP
BAPERTARUM - PNS
Menkeu
Anggota
Menteri PUPR
Ketua Harian
Menteri PAN
Anggota
Kepala BKN
Anggota
4Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Pasal 3 : Iuran Taperum
Gol 1 : Rp 3.000,- Gol 2 : Rp 5.000,-
Gol 3 : Rp 7.000,- Gol 4 : Rp 10.000,-
Pasal 5 : Tujuan Taperum
• Membantu uang muka pembelian rumah dgn fasilitas KPR.
• Membantu sebagian Biaya Membangun rumah diatas tanah yg dimiliki.
Pasal 8 : Persyaratan
• PNS Aktif
• Belum memiliki rumah
• Masa kerja minimal 5 tahun
• Belum pernah memanfaatkan Taperum
Pasal 9 : Pengembalian Pokok Taperum
• Pensiun
• Meninggal
• Sebab Lainya
GOTONG ROYONG
5Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Backlog Perumahan PNS
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
GOL-1 GOL-2 GOL-3 GOL-4 JUMLAH
18,193
317,960
547,413
80,897
964,463
PNS Belum Memiliki Rumah
PUPNS 2015
6Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (80)
Gol-1 : 2.358 ( 1%)
Gol-2 : 64.989 ( 34%)
Gol-3 : 113.138 ( 60%)
Gol-4 : 8.659 ( 5%)
Total : 189.145 (100%)
PEMERINTAH DAERAH (547)
Gol-1 : 15.834 ( 2%)
Gol-2 : 252.971 ( 33%)
Gol-3 : 434.275 ( 56%)
Gol-4 : 72.238 ( 9%)
Total : 775.318 (100%)
TOTAL (627)
Gol-1 : 18.193 ( 2%)
Gol-2 : 317.960 ( 33%)
Gol-3 : 547.413 ( 57%)
Gol-4 : 80.847 ( 8%)
Total : 964.463 (100%)
HASIL PUPNS TAHUN 2015 MENUNJUKKAN DATA SBB:
7Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PROVINSI KK GOL-1 GOL-2 GOL-3 GOL-4 TTL
ACEH 25 791 14.450 26.552 4.388 46.181
BABEL 8 32 2.146 3.668 282 6.128
BALI 10 395 4.832 9.155 2.802 17.184
BANTEN 9 255 2.886 6.330 749 10.220
BENGKULU 11 78 2.645 7.609 447 10.779
DKI 1 213 4.312 4.919 1.938 11.382
GORONTALO 7 92 2.924 5.863 461 9.160
JABAR 28 1.139 12.139 23.715 5.255 42.248
JAMBI 9 172 4.643 9.003 1.015 14.833
JATENG 34 1.916 16.266 33.042 7.904 59.128
JATIM 39 2.683 27.287 37.521 8.848 76.339
KALBAR 15 203 5.487 9.837 1.266 16.793
KALSEL 16 327 5.280 8.339 1.092 15.098
KALTARA 6 136 2.467 3.534 417 6.554
KALTENG 15 211 5.335 11.647 1.309 18.502
KALTIM 11 563 7.682 9.456 1.557 19.258
KEPRI 8 95 2.382 3.587 190 6.254
LAMPUNG 15 257 4.929 9.504 1.546 16.236
PROVINSI KK GOL-1 GOL-2 GOL-3 GOL-4 TTL
MALUKU 12 196 9.264 11.596 1.671 22.727
MALUT 11 169 4.945 7.420 505 13.039
NTB 11 283 4.875 7.235 1.319 13.712
NTT 23 658 12.091 18.056 2.519 33.324
PABAR 13 341 4.459 7.879 1.021 13.700
PAPUA 32 527 8.387 11.121 1.503 21.538
RIAU 13 285 7.122 11.215 860 19.482
SULBAR 6 287 3.442 4.355 454 8.538
SULSEL 26 644 12.508 24.282 3.830 41.264
SULTENG 14 421 8.394 9.819 974 19.608
SULTRA 18 232 5.921 11.034 875 18.062
SULUT 16 124 4.958 10.522 1.145 16.749
SUMBAR 19 671 11.100 20.674 2.965 35.410
SUMSEL 18 392 8.223 16.258 2.177 27.050
SUMUT 36 759 16.450 32.465 6.697 56.371
YOGYA 7 287 2.740 7.183 2.257 12.467
K/L 30 2.359 64.969 113.138 8.659 189.145
JUMLAH 622 18.193 317.960 547.413 80.897 964.463
8Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Pemerintah Pusat / Daerah
• Regulasi
• Kesejahteraan PNS
Developer
• Pemilik Lahan
• Penyedia Perumahan
Bank Pelaksana
• Pembiayaan Kredit Konstruksi
• Pembiayaan KPR
BAPERTARUM-PNS
• Pengelola TAPERUM
• Penyedia Bantuan Pertumahan
Koordinasi
dengan
Developer
dan Bank
Pelaksana
Informasi
ke Pemda
via surat
Verifikasi
PNS yg
Berhak
Collecting
Data PNS
Sosialisasi
bersama
kepada
PNS/Pemda
No Zona
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 JAWA (kecuali Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi)
105.000.000 110.500.000 116.500.000 123.000.000 130.000.000
2
SUMATRA (kecuali
Kepri dan Babel)
105.000.000 110.500.000 116.500.000 123.000.000 130.000.000
3 KALIMANTAN 115.000.000 121.000.000 128.000.000 135.000.000 142.000.000
4 SULAWESI 110.000.000 116.000.000 122.500.000 129.000.000 136.000.000
5 MALUKU dan MALUT 120.000.000 126.500.000 133.500.000 141.000.000 148.500.000
6 BALI dan NTT 120.000.000 126.500.000 133.500.000 141.000.000 148.500.000
7 PAPUA dan PABAR 165.000.000 174.000.000 183.500.000 193.500.000 205.000.000
8 KEPRI dan BABEL 110.000.000 116.000.000 122.500.000 129.000.000 136.000.000
9 JABODETABEK 120.000.000 126.500.000 133.500.000 141.000.000 148.500.000
Penetapan Harga sesuai PMK No. 113/PMK.03/2014
12
Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
13Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
GOL I : Rp 1.2 JUTA
GOL II : Rp 1.5 JUTA
GOL III : Rp 1.8 JUTA
GOL IV : (DIBAYARKAN SAAT BERHENTI SEBAGAI PNS)
Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
BUM : BANTUAN UANG MUKA (KOMERSIAL)
GOL I - IV : Rp 4.0 JUTA
BTP : BANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN (BERSUBSIDI)
GOL I - IV : Rp 20.0 JUTA KHUSUS PAPUA Rp.30 JT.
TBUM : TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA (BERSUBSIDI)
14Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Uang Muka yang digunakan untuk membeli rumah
Subsidi atau Komersial sejak tahun 1995 s/d saat ini.
Persyaratan :
• PNS aktif Golongan I, II dan III
• Masa Kerja minimal 5 tahun.
• Belum Memiliki Rumah
• Belum memanfaatkan TAPERUM.
Dasar Hukum Penyaluran Bantuan Uang Muka adalah
Peraturan Menteri No.01 Tahun 1995
Besaran :
Golongan I : Rp.1.200.000
Golongan II : Rp.1.500.000
Golongan III : Rp.1.800.000
15Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Uang Muka yang digunakan untuk membeli Rumah
Bersubsidi yang diterbitkan Sejak 25 Mei 2015 s/d saat
ini.
Persyaratan :
• PNS aktif Golongan I, II, III dan IV,
• Masa Kerja minimal 5 tahun.
• Belum Memiliki Rumah
• Belum memanfaatkan TAPERUM.
Selain mendapatkan BTP, PNS berhak mendapatkan Hak
TAPERUM (BUM) sebesar Rp.1.200.000 s/d Rp.1.800.000.
Jumlah Besaran (untuk seluruh Golongan) adalah
sebesar Rp.4.000.000.
16Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PNS BUM BTP JLH
Gol-I 1,2 jt 4,0 jt 5,2 jt
Gol-II 1,5 jt 4,0 jt 5,5 jt
Gol-III 1,8 jt 4,0 jt 5,8 jt
Gol-IV - 4,0 jt 4,0 jt
BUM
dan
BTP
17Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Tambahan Bantuan Uang Muka berupa Pinjaman Lunak
dengan Bunga Ringan yang diajukan bersamaan dengan
proses KPR Subsidi untuk pembelian Rumah Bersubsidi.
Persyaratan :
• PNS aktif Golongan I, II, III dan IV,
• Masa Kerja minimal 5 tahun.
• Belum Memiliki Rumah
• Belum memanfaatkan TAPERUM.
Selain mendapatkan TBUM, PNS berhak mendapatkan
Hak TAPERUM (BUM) sebesar Rp.1.200.000 s/d
Rp.1.800.000.
Besaran Pinjaman (untuk seluruh Golongan) adalah
sebesar Rp.20.000.000 s/d Rp.30.000.000 (Papua).
18Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PNS BUM TBUM JLH
Gol-I 1,2 jt 20,0 jt 21,2 jt
Gol-II 1,5 jt 20,0 jt 21,5 jt
Gol-III 1,8 jt 20,0 jt 21,8 jt
Gol-IV - 20,0 jt 20,0 jt
BUM
dan
TBUM
19Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Simulasi Angsuran Bulanan TBUM
Keterangan :
• Perhitungan angsuran bulanan menggunakan metode perhitungan annuitas tahunan.
NO GOL PNS JANGKA WAKTU BUNGA
R. TAPAK
20 JUTA
R. SUSUN
30 JUTA
1 I 15 TAHUN 3,25% 142.200 213.300
2 II 15 TAHUN 6,00% 171.700 257.500
3 III 15 TAHUN 6,00% 171.700 257.500
4 IV 15 TAHUN 7,00% 183.000 274.500
1. Foto copy Kartu Pegawai
2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat
3. Foto Copy Tabungan Pegawai
4. Foto Copy Perjanjian Kredit Halaman 1 dan Terakhir,
dilegalisir Bank.
5. Proses pengajuan BUM atau BTP dapat diajukan
melalui Bank Pelaksana atau Di Scan Berwarna dikirim
melalui email : wahyudi@bapertarum-pns.co.id atau
btp@bapertarum-pns.co.id.
Mengisi Formulir BUM atau BTP, di TTD PNS diatas
Materai dan di Rekomendasi Atasan Langsung serta
dibubuhi Stempel Instansi tempat PNS bekerja, dan
dilampiri dengan :
PENGEMBALIAN TABUNGAN (PT)
Diberikan kepada :
Pensiun
Meninggal Dunia
Sebab Lain
• Bukan PNS dilingkungan TNI/POLRI
• Belum pernah memanfaatkan Bantuan BAPERTARUM-PNS
Mekanisme Layanan PT (Pengembalian Tabungan)
1. Datang ke TASPEN
PNS
2. Isi Formulir TASPEN dilampiri
SK Pensiun, SKPP, Copy KTP
4. Membayarkan Dana PT berikut
hak2 lainnya dari Taspen.
I. Melalui TASPEN
3. Verifikasi dokumen
Pensiun mulai 1 Juni 2015
Mekanisme Layanan PT (Pengembalian Tabungan)
1. PNS mengisi
formulir PT
PNS BRI
3. Verifikasi berkas, penghitungan
& pencairan dana
2. Berkas pengajuan PT lengkap dibawa
ke BRI cabang terdekat
4. Dana Pengembalian Tabungan
cair ke PNS
PNS
2. Berkas pengajuan PT lengkap dikirim
ke Bapertarum PO.BOX.6666/JKTM
4. Dana Pengembalian Tabungan
cair ke PNS
BAPERTARUM
1. PNS mengisi
formulir PT
3. Verifikasi berkas, penghitungan
& pencairan dana
24
II. Melalui BRI
atau
III. Melalui Bapertarum-PNS
1. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai
2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat
3. Foto copy SK Pensiun
4. Foto Copy KARPEG atau KARIP
5. Foto Copy Tabungan Pegawai
Mengisi Formulir Pengembalian Taperum dgn rekomendasi Atasan
Langsung dan dilampiri dengan :
Bagi PNS yg Meninggal Dunia, pengajuan melampirkan :
1. Foto Copy SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian
3. Surat Keterangan ahli hak Waris dr Kades/Lurah yg disahkan Camat
4. Surat Kuasa bila ahli waris lebih dari (satu)
26Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
BAPERTARUM-PNS
PO. BOX. 6666/JKTM 12700
Telp. 021-72797085 Fax. 021-72797086
Call Center : 021-7254040.
www.bapertarum-pns.co.id
Wahyudi
TELP. 021-7279 7086 EXT 186
HP. WA : 0812 8310 3510
EMAIL : wahyudi@bapertarum-pns.co.id
you_die_74@yahoo.com
27Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
FORMULIR BANTUAN PERUMAHAN
DATA PNS
Nama : Jenis Kelamin L P
NIP Lama : NIP Baru :
Nomor Kartu Pegawai : Golongan terakhir PNS : Tahun :
Instansi :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :
: Prov :
Alamat Rumah :
:
: Kab/Kota : Prov :
Nomor Rekening Pemohon : Nama Bank :
Nomor Telephon : Nomor HP :
Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3 dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160
Telp. 021-7279 7085 Fax. 021-7279 7086 PO.BOX. 6666/JKTM 12700 website : www.bapertarum-pns.co.id
Kab/Kota :
FOTO
BAPERTARUM-PNS
28Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PRODUK YANG DIAJUKAN (Centang Salah Satu)
Dokumen Persyaratan : 1. FC Kartu Pegawai Dokumen Persyaratan : 1. FC Kartu Pegawai
2. FC SK Kepangkatan Terakhir 2. FC SK Kepangkatan Terakhir
3. FC Buku Rekening Tabungan 3. FC Buku Rekening Tabungan
4. FC Perjanjian Kredit KPR 4. FC Perjanjian Kredit Membangun Rumah
5. FC KTP 5. FC KTP
DATA PERUMAHAN :
a. Nama Perumahan : Alamat :
b. Pengembang/Developer : No. Telepon :
c. Bank Pelaksana KPR : Kantor Cab :
STANDING INSTRUCTION :
Dengan ini saya menyatakan bahwa Pencairan Bantuan dibayarkan ke : Bank :
Nomor Rekening : Nama :
REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG
Nama : Jabatan :
Instansi :
MEMBANGUN RUMAH
PNS GOL. I S/D IIIPNS GOL. IV
UANG MUKA KPR
PNS GOL. I S/D III PNS GOL. IV
□ BM + BTP □ BM + TBM
□ TBM
□ BUM+BTP□ BUM □ BM □ BTP atau□ BUM + TBUM □ BTP atau
□ TBUM
29Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Belum memiliki rumah.
2. Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan Taperum-PNS.
3. Apabila dikemudian hari terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Keterangan :
- PNS yang lolos verifikasi BAPERTARUM-PNS berhak memanfaatkan Program Layanan BAPERTARUM-PNS
- BTP atau TBUM dimanfaatkan satu paket dengan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Bank Pelaksana.
- BTP atau TBM dimanfaatkan satu paket dengan program Kredit Bangun Rumah (KBR) di Bank Pelaksana.
Besaran BUM/BM : ***) Besaran TBUM dan TBM :
Untuk Rumah Susun Jangka Waktu
Rp. Rp. Rp. I s/d IV Rp. Rp. 15 Tahun
Besaran BTP : PNS Gol. I s/d IV : Rp. 4.000.000,-
(.................................................) (...................................................................)
*)
Yang Mengajukan,
.............................., ..................................... 20.......
Atasan Langsung,
**)
Gol. IIIGol. II
1,500,0001,200,000
* Khusus untuk Wilayah Papua sebesar Rp. 30.000.000,-
Untuk Rumah Tapak *
20,000,000 30,000,0001,800,000
Gol. PNSGol. I
Materai
Rp.6.000,-
Cap dan Tandatangan

Contenu connexe

Tendances

No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahkabupaten_pakpakbharat
 
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikananpengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikananNoorvita Ika Mardianti
 
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...infosanitasi
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan SanitasiMekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Bantuan simkeukemendikbud
Bantuan simkeukemendikbudBantuan simkeukemendikbud
Bantuan simkeukemendikbudabdul latif
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraMuskamal Lau
 
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianPerdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianari saridjo
 
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020BaliTopHoliday
 
Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Fiskal Fredo Tiwery
 
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...AaEkoPrasetyo
 
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
 
[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019
[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019
[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019vie akbar
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
 
PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021
PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021 PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021
PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021 Pemdes Wonoyoso
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 udhi purnomo
 

Tendances (19)

Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
 
P3 k dak 2012
P3 k dak 2012P3 k dak 2012
P3 k dak 2012
 
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikananpengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
pengalihan sarana prasarana aset bidang kelautan dan perikanan
 
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...
 
Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan SanitasiMekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
 
Bantuan simkeukemendikbud
Bantuan simkeukemendikbudBantuan simkeukemendikbud
Bantuan simkeukemendikbud
 
Pengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negaraPengelolaan barang milik negara
Pengelolaan barang milik negara
 
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianPerdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
 
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
LLAT TAHUN ANGGARAN 2020
 
Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Fiskal
 
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
 
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...
 
[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019
[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019
[Otda bappenas] arah kebijakan dak tahun 2019
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021
PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021 PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021
PERATURAN DESA WONOYOSO NOMOR 10 TAHUN 2021
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
 

Similaire à Tayangan sosialisasi bapertarum pns lengkap

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaMassaputro Delly TP
 
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. CiamisPropfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. CiamisSutardjo ( Mang Ojo )
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxArisMali
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitasFajri A
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
 
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...Mamang Lamsijan
 
Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kab
Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh KabPemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kab
Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kabsafril
 
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdfJPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdfGdeAdnyana1
 
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 201920150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019Advisory Specialist for P2KP
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxyudouyami
 
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganInfo Jadwal Bimtek
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015lkibandung
 
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTL.T. Handoko
 
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdfMATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdfavenryanditampubolon
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

Similaire à Tayangan sosialisasi bapertarum pns lengkap (20)

BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03
 
13895858.ppt
13895858.ppt13895858.ppt
13895858.ppt
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. CiamisPropfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
Propfil Pengelolaan PNPM MPD Kab. Ciamis
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
 
Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kab
Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh KabPemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kab
Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kab
 
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdfJPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
 
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 201920150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
 
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptxMateri Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
Materi Kebijakan dan Regulasi Implementasi Jafung_Subang.pptx
 
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015
 
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
 
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdfMATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdf
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA), Perbaikan Tata Kelola ...
 

Tayangan sosialisasi bapertarum pns lengkap

  • 2. 2Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Latar belakang Jenis layanan Mekanisme layanan Tanya jawab
  • 3. 3Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Kepres No. 14 Tahun 1993 Juncto Kepres No. 46 Tahun 1994 BAPERTARUM-PNS PRESIDEN RI KETUA Mendagri Anggota SETTAP BAPERTARUM - PNS Menkeu Anggota Menteri PUPR Ketua Harian Menteri PAN Anggota Kepala BKN Anggota
  • 4. 4Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Pasal 3 : Iuran Taperum Gol 1 : Rp 3.000,- Gol 2 : Rp 5.000,- Gol 3 : Rp 7.000,- Gol 4 : Rp 10.000,- Pasal 5 : Tujuan Taperum • Membantu uang muka pembelian rumah dgn fasilitas KPR. • Membantu sebagian Biaya Membangun rumah diatas tanah yg dimiliki. Pasal 8 : Persyaratan • PNS Aktif • Belum memiliki rumah • Masa kerja minimal 5 tahun • Belum pernah memanfaatkan Taperum Pasal 9 : Pengembalian Pokok Taperum • Pensiun • Meninggal • Sebab Lainya GOTONG ROYONG
  • 5. 5Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Backlog Perumahan PNS - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 GOL-1 GOL-2 GOL-3 GOL-4 JUMLAH 18,193 317,960 547,413 80,897 964,463 PNS Belum Memiliki Rumah PUPNS 2015
  • 6. 6Produk Layanan BAPERTARUM-PNS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (80) Gol-1 : 2.358 ( 1%) Gol-2 : 64.989 ( 34%) Gol-3 : 113.138 ( 60%) Gol-4 : 8.659 ( 5%) Total : 189.145 (100%) PEMERINTAH DAERAH (547) Gol-1 : 15.834 ( 2%) Gol-2 : 252.971 ( 33%) Gol-3 : 434.275 ( 56%) Gol-4 : 72.238 ( 9%) Total : 775.318 (100%) TOTAL (627) Gol-1 : 18.193 ( 2%) Gol-2 : 317.960 ( 33%) Gol-3 : 547.413 ( 57%) Gol-4 : 80.847 ( 8%) Total : 964.463 (100%) HASIL PUPNS TAHUN 2015 MENUNJUKKAN DATA SBB:
  • 7. 7Produk Layanan BAPERTARUM-PNS PROVINSI KK GOL-1 GOL-2 GOL-3 GOL-4 TTL ACEH 25 791 14.450 26.552 4.388 46.181 BABEL 8 32 2.146 3.668 282 6.128 BALI 10 395 4.832 9.155 2.802 17.184 BANTEN 9 255 2.886 6.330 749 10.220 BENGKULU 11 78 2.645 7.609 447 10.779 DKI 1 213 4.312 4.919 1.938 11.382 GORONTALO 7 92 2.924 5.863 461 9.160 JABAR 28 1.139 12.139 23.715 5.255 42.248 JAMBI 9 172 4.643 9.003 1.015 14.833 JATENG 34 1.916 16.266 33.042 7.904 59.128 JATIM 39 2.683 27.287 37.521 8.848 76.339 KALBAR 15 203 5.487 9.837 1.266 16.793 KALSEL 16 327 5.280 8.339 1.092 15.098 KALTARA 6 136 2.467 3.534 417 6.554 KALTENG 15 211 5.335 11.647 1.309 18.502 KALTIM 11 563 7.682 9.456 1.557 19.258 KEPRI 8 95 2.382 3.587 190 6.254 LAMPUNG 15 257 4.929 9.504 1.546 16.236 PROVINSI KK GOL-1 GOL-2 GOL-3 GOL-4 TTL MALUKU 12 196 9.264 11.596 1.671 22.727 MALUT 11 169 4.945 7.420 505 13.039 NTB 11 283 4.875 7.235 1.319 13.712 NTT 23 658 12.091 18.056 2.519 33.324 PABAR 13 341 4.459 7.879 1.021 13.700 PAPUA 32 527 8.387 11.121 1.503 21.538 RIAU 13 285 7.122 11.215 860 19.482 SULBAR 6 287 3.442 4.355 454 8.538 SULSEL 26 644 12.508 24.282 3.830 41.264 SULTENG 14 421 8.394 9.819 974 19.608 SULTRA 18 232 5.921 11.034 875 18.062 SULUT 16 124 4.958 10.522 1.145 16.749 SUMBAR 19 671 11.100 20.674 2.965 35.410 SUMSEL 18 392 8.223 16.258 2.177 27.050 SUMUT 36 759 16.450 32.465 6.697 56.371 YOGYA 7 287 2.740 7.183 2.257 12.467 K/L 30 2.359 64.969 113.138 8.659 189.145 JUMLAH 622 18.193 317.960 547.413 80.897 964.463
  • 8. 8Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Pemerintah Pusat / Daerah • Regulasi • Kesejahteraan PNS Developer • Pemilik Lahan • Penyedia Perumahan Bank Pelaksana • Pembiayaan Kredit Konstruksi • Pembiayaan KPR BAPERTARUM-PNS • Pengelola TAPERUM • Penyedia Bantuan Pertumahan
  • 9. Koordinasi dengan Developer dan Bank Pelaksana Informasi ke Pemda via surat Verifikasi PNS yg Berhak Collecting Data PNS Sosialisasi bersama kepada PNS/Pemda
  • 10.
  • 11. No Zona Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1 JAWA (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) 105.000.000 110.500.000 116.500.000 123.000.000 130.000.000 2 SUMATRA (kecuali Kepri dan Babel) 105.000.000 110.500.000 116.500.000 123.000.000 130.000.000 3 KALIMANTAN 115.000.000 121.000.000 128.000.000 135.000.000 142.000.000 4 SULAWESI 110.000.000 116.000.000 122.500.000 129.000.000 136.000.000 5 MALUKU dan MALUT 120.000.000 126.500.000 133.500.000 141.000.000 148.500.000 6 BALI dan NTT 120.000.000 126.500.000 133.500.000 141.000.000 148.500.000 7 PAPUA dan PABAR 165.000.000 174.000.000 183.500.000 193.500.000 205.000.000 8 KEPRI dan BABEL 110.000.000 116.000.000 122.500.000 129.000.000 136.000.000 9 JABODETABEK 120.000.000 126.500.000 133.500.000 141.000.000 148.500.000 Penetapan Harga sesuai PMK No. 113/PMK.03/2014
  • 12. 12 Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
  • 13. 13Produk Layanan BAPERTARUM-PNS GOL I : Rp 1.2 JUTA GOL II : Rp 1.5 JUTA GOL III : Rp 1.8 JUTA GOL IV : (DIBAYARKAN SAAT BERHENTI SEBAGAI PNS) Produk Layanan BAPERTARUM-PNS BUM : BANTUAN UANG MUKA (KOMERSIAL) GOL I - IV : Rp 4.0 JUTA BTP : BANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN (BERSUBSIDI) GOL I - IV : Rp 20.0 JUTA KHUSUS PAPUA Rp.30 JT. TBUM : TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA (BERSUBSIDI)
  • 14. 14Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Uang Muka yang digunakan untuk membeli rumah Subsidi atau Komersial sejak tahun 1995 s/d saat ini. Persyaratan : • PNS aktif Golongan I, II dan III • Masa Kerja minimal 5 tahun. • Belum Memiliki Rumah • Belum memanfaatkan TAPERUM. Dasar Hukum Penyaluran Bantuan Uang Muka adalah Peraturan Menteri No.01 Tahun 1995 Besaran : Golongan I : Rp.1.200.000 Golongan II : Rp.1.500.000 Golongan III : Rp.1.800.000
  • 15. 15Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Uang Muka yang digunakan untuk membeli Rumah Bersubsidi yang diterbitkan Sejak 25 Mei 2015 s/d saat ini. Persyaratan : • PNS aktif Golongan I, II, III dan IV, • Masa Kerja minimal 5 tahun. • Belum Memiliki Rumah • Belum memanfaatkan TAPERUM. Selain mendapatkan BTP, PNS berhak mendapatkan Hak TAPERUM (BUM) sebesar Rp.1.200.000 s/d Rp.1.800.000. Jumlah Besaran (untuk seluruh Golongan) adalah sebesar Rp.4.000.000.
  • 16. 16Produk Layanan BAPERTARUM-PNS PNS BUM BTP JLH Gol-I 1,2 jt 4,0 jt 5,2 jt Gol-II 1,5 jt 4,0 jt 5,5 jt Gol-III 1,8 jt 4,0 jt 5,8 jt Gol-IV - 4,0 jt 4,0 jt BUM dan BTP
  • 17. 17Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Tambahan Bantuan Uang Muka berupa Pinjaman Lunak dengan Bunga Ringan yang diajukan bersamaan dengan proses KPR Subsidi untuk pembelian Rumah Bersubsidi. Persyaratan : • PNS aktif Golongan I, II, III dan IV, • Masa Kerja minimal 5 tahun. • Belum Memiliki Rumah • Belum memanfaatkan TAPERUM. Selain mendapatkan TBUM, PNS berhak mendapatkan Hak TAPERUM (BUM) sebesar Rp.1.200.000 s/d Rp.1.800.000. Besaran Pinjaman (untuk seluruh Golongan) adalah sebesar Rp.20.000.000 s/d Rp.30.000.000 (Papua).
  • 18. 18Produk Layanan BAPERTARUM-PNS PNS BUM TBUM JLH Gol-I 1,2 jt 20,0 jt 21,2 jt Gol-II 1,5 jt 20,0 jt 21,5 jt Gol-III 1,8 jt 20,0 jt 21,8 jt Gol-IV - 20,0 jt 20,0 jt BUM dan TBUM
  • 19. 19Produk Layanan BAPERTARUM-PNS Simulasi Angsuran Bulanan TBUM Keterangan : • Perhitungan angsuran bulanan menggunakan metode perhitungan annuitas tahunan. NO GOL PNS JANGKA WAKTU BUNGA R. TAPAK 20 JUTA R. SUSUN 30 JUTA 1 I 15 TAHUN 3,25% 142.200 213.300 2 II 15 TAHUN 6,00% 171.700 257.500 3 III 15 TAHUN 6,00% 171.700 257.500 4 IV 15 TAHUN 7,00% 183.000 274.500
  • 20. 1. Foto copy Kartu Pegawai 2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat 3. Foto Copy Tabungan Pegawai 4. Foto Copy Perjanjian Kredit Halaman 1 dan Terakhir, dilegalisir Bank. 5. Proses pengajuan BUM atau BTP dapat diajukan melalui Bank Pelaksana atau Di Scan Berwarna dikirim melalui email : wahyudi@bapertarum-pns.co.id atau btp@bapertarum-pns.co.id. Mengisi Formulir BUM atau BTP, di TTD PNS diatas Materai dan di Rekomendasi Atasan Langsung serta dibubuhi Stempel Instansi tempat PNS bekerja, dan dilampiri dengan :
  • 21.
  • 22. PENGEMBALIAN TABUNGAN (PT) Diberikan kepada : Pensiun Meninggal Dunia Sebab Lain • Bukan PNS dilingkungan TNI/POLRI • Belum pernah memanfaatkan Bantuan BAPERTARUM-PNS
  • 23. Mekanisme Layanan PT (Pengembalian Tabungan) 1. Datang ke TASPEN PNS 2. Isi Formulir TASPEN dilampiri SK Pensiun, SKPP, Copy KTP 4. Membayarkan Dana PT berikut hak2 lainnya dari Taspen. I. Melalui TASPEN 3. Verifikasi dokumen Pensiun mulai 1 Juni 2015
  • 24. Mekanisme Layanan PT (Pengembalian Tabungan) 1. PNS mengisi formulir PT PNS BRI 3. Verifikasi berkas, penghitungan & pencairan dana 2. Berkas pengajuan PT lengkap dibawa ke BRI cabang terdekat 4. Dana Pengembalian Tabungan cair ke PNS PNS 2. Berkas pengajuan PT lengkap dikirim ke Bapertarum PO.BOX.6666/JKTM 4. Dana Pengembalian Tabungan cair ke PNS BAPERTARUM 1. PNS mengisi formulir PT 3. Verifikasi berkas, penghitungan & pencairan dana 24 II. Melalui BRI atau III. Melalui Bapertarum-PNS
  • 25. 1. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai 2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat 3. Foto copy SK Pensiun 4. Foto Copy KARPEG atau KARIP 5. Foto Copy Tabungan Pegawai Mengisi Formulir Pengembalian Taperum dgn rekomendasi Atasan Langsung dan dilampiri dengan : Bagi PNS yg Meninggal Dunia, pengajuan melampirkan : 1. Foto Copy SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) 2. Foto copy Surat Keterangan Kematian 3. Surat Keterangan ahli hak Waris dr Kades/Lurah yg disahkan Camat 4. Surat Kuasa bila ahli waris lebih dari (satu)
  • 26. 26Produk Layanan BAPERTARUM-PNS BAPERTARUM-PNS PO. BOX. 6666/JKTM 12700 Telp. 021-72797085 Fax. 021-72797086 Call Center : 021-7254040. www.bapertarum-pns.co.id Wahyudi TELP. 021-7279 7086 EXT 186 HP. WA : 0812 8310 3510 EMAIL : wahyudi@bapertarum-pns.co.id you_die_74@yahoo.com
  • 27. 27Produk Layanan BAPERTARUM-PNS FORMULIR BANTUAN PERUMAHAN DATA PNS Nama : Jenis Kelamin L P NIP Lama : NIP Baru : Nomor Kartu Pegawai : Golongan terakhir PNS : Tahun : Instansi : Unit Kerja : Alamat Unit Kerja : : Prov : Alamat Rumah : : : Kab/Kota : Prov : Nomor Rekening Pemohon : Nama Bank : Nomor Telephon : Nomor HP : Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3 dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 Telp. 021-7279 7085 Fax. 021-7279 7086 PO.BOX. 6666/JKTM 12700 website : www.bapertarum-pns.co.id Kab/Kota : FOTO BAPERTARUM-PNS
  • 28. 28Produk Layanan BAPERTARUM-PNS PRODUK YANG DIAJUKAN (Centang Salah Satu) Dokumen Persyaratan : 1. FC Kartu Pegawai Dokumen Persyaratan : 1. FC Kartu Pegawai 2. FC SK Kepangkatan Terakhir 2. FC SK Kepangkatan Terakhir 3. FC Buku Rekening Tabungan 3. FC Buku Rekening Tabungan 4. FC Perjanjian Kredit KPR 4. FC Perjanjian Kredit Membangun Rumah 5. FC KTP 5. FC KTP DATA PERUMAHAN : a. Nama Perumahan : Alamat : b. Pengembang/Developer : No. Telepon : c. Bank Pelaksana KPR : Kantor Cab : STANDING INSTRUCTION : Dengan ini saya menyatakan bahwa Pencairan Bantuan dibayarkan ke : Bank : Nomor Rekening : Nama : REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG Nama : Jabatan : Instansi : MEMBANGUN RUMAH PNS GOL. I S/D IIIPNS GOL. IV UANG MUKA KPR PNS GOL. I S/D III PNS GOL. IV □ BM + BTP □ BM + TBM □ TBM □ BUM+BTP□ BUM □ BM □ BTP atau□ BUM + TBUM □ BTP atau □ TBUM
  • 29. 29Produk Layanan BAPERTARUM-PNS PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Belum memiliki rumah. 2. Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan Taperum-PNS. 3. Apabila dikemudian hari terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Keterangan : - PNS yang lolos verifikasi BAPERTARUM-PNS berhak memanfaatkan Program Layanan BAPERTARUM-PNS - BTP atau TBUM dimanfaatkan satu paket dengan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Bank Pelaksana. - BTP atau TBM dimanfaatkan satu paket dengan program Kredit Bangun Rumah (KBR) di Bank Pelaksana. Besaran BUM/BM : ***) Besaran TBUM dan TBM : Untuk Rumah Susun Jangka Waktu Rp. Rp. Rp. I s/d IV Rp. Rp. 15 Tahun Besaran BTP : PNS Gol. I s/d IV : Rp. 4.000.000,- (.................................................) (...................................................................) *) Yang Mengajukan, .............................., ..................................... 20....... Atasan Langsung, **) Gol. IIIGol. II 1,500,0001,200,000 * Khusus untuk Wilayah Papua sebesar Rp. 30.000.000,- Untuk Rumah Tapak * 20,000,000 30,000,0001,800,000 Gol. PNSGol. I Materai Rp.6.000,- Cap dan Tandatangan