Rancangan aktualisasi suriyanto lopang

1 | R a n c a n g a n A k t u a l i s a s i - P e n i n g k a t a n P r o d u k t i v i t a s
d a l a m P e n y e l e s a i a n P e k e r j a a n
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Produktivitas merupakan faktor yang memiliki kontribusi paling besar
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan produktivitas juga menjadi salah satu program Nawa Cita yang
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Peningkatan produktivitas tercantum
dalam Nawa Cita nomor 6 yaitu “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”. Peningkatan produktivitas rakyat dapat
meningkatkan daya saing bangsa di pasar Internasional.
Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah
menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Pegawai ASN diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
ASN mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik dan perekat pemersatu bangsa. Hal tersebut sudah menggambarkan
bahwa Aparatur Sipil Negara adalah salah satu yang menjadi prioritas bagi
pengembangan sumber daya manusia dimana arti penting ASN dalam tata
kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
hakekatnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan

pelayanan akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Agar tuntutan
ini dapat dipenuhi dengan baik, pembangunan kapasitas pemerintah merupakan
salah satu hal penting yang harus dilakukan.
Produktivitas kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor teknis dan
faktor manusia. Faktor teknis yang menentukan pertumbuhan produktivitas
adalah tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pelaksanaan pekerjaan.
Faktor manusia yang mempengaruhi produktivitas adalah kemampuan dan
motivasi. Apabila kemampuan pekerja semakin baik, maka pekerjaan yang
dihasilkan juga akan semakin baik. Adanya motivasi untuk mengerjakan
pekerjaan lebih baik, akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik pula.
Peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) berarti
meningkatkan kemampuan seseorang untuk mencapai hasil kerja yang
diharapkan berdasarkan potensi sumber daya yang ada pada manusia tersebut.
Merujuk pada tuntutan kebutuhan tersebut, pemerintah
menyelenggarakan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai
bentuk pembekalan dan pembentukan karakter ASN yang professional
berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
Salah satu harapan yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah nilai-nilai
dasar profesi ASN tersebut terpatri kuat dalam diri ASN yang profesional, yang
dewasa ini sangat dibutuhkan untuk mengelola segala prakondisi dan sumber
daya pembangunan yang ada, sehingga dapat berkompetisi secara sehat dan
dinamis.

B. Tujuan Aktualisasi
1. Menciptakan karakter ASN yang profesional
2. ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugasnya, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta
dapat mendorong percepatan pemberantasan korupsi dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan
3. ASN mampu melaksanakan peran dan tugas sebagai pelayan publik,
pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
C. Manfaat Aktualisasi
1. Terciptanya karakter ASN yang professional.
2. Terimplementasinya nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan
tugasnya, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta dapat
mendorong percepatan pemberantasan korupsi dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terlaksananya peran dan tugas ASN sebagai pelayan publik, pelaksana
kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
D. Ruang Lingkup Aktualisasi
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aktualisasi mata pelatihan untuk
agenda pembelajaran Sikap Perilaku Bela Negara, Nilai-Nilai Dasar PNS, dan
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI serta Habituasi yang dilaksanakan
selama 30 hari di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja.

BAB II
NILAI – NILAI DASAR PROFESI ASN
A. Akuntabilitas
Akuntabilitas atau ‘accountability’ berasal dari dua kata, yaitu aacount’
(rekening, laporan, catatan) dan ‘ability’ (kemampuan). Akuntabilitas bisa
diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Secara umum Akuntabilitas adalah kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu
seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya
kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. Amanah seorang PNS
adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.
Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflk
kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;
2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah
keterlibatan PNS dalam politik praktis;
3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.
Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat
akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah:
1. Perencanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/ Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Nasional/Daerah, Rencana Strategis (Renstra)
untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) untuk setiap PNS.
2. Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali
mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak
kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara
pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini
merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

3. Laporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada
tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas
keuangan.
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Akuntabilitas adalah sebagai
berikut:
1. Kepemimpinan
Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana
pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan
lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel
dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by
example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan
sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen
pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja
yang baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya,
sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat
dijadikan sebagai solusi.
2. Transparansi
Tujuan dari adanya transparansi adalah:
a. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara
kelompok internal dan eksternal;
b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya
dan korupsi dalam pengambilan keputusan;
c. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;

d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara
keseluruhan.
3. Integritas
Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-
undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya
integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada
publik dan/atau stakeholders.
4. Tanggungjawab (Responsibilitas)
Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan
memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu
konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya
tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat.
Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan
responsibilitas institusi.
5. Keadilan
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus
dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan
organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat
menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang
mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
6. Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain,

lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat
dipercaya.
7. Keseimbangan
Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka
diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan,
serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja
harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja.
Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan
kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya
harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan
keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki.
8. Kejelasan
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan
mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam
melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki
gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang
diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah
mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi,
kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik
individu maupun organisasi.
9. Konsistensi
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari
sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi

terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat
melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.
B. Nasionalisme
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia
Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai
Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan
persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela
berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa
Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui
persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan
sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;
mengembangkan sikap tenggang rasa.
Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir
secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari
kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan
dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan
ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan
kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa
memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa
dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat
patriotisme.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk
mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang
meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan
kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia
merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan
(raison d’entre) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan
bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal
yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.
Snyder L.L (The Dynamicof Nationalism. Princeton:D.VanNostrandCo.Inc.
Hal. 24) memaknai nasionalisme sebagai satu emosi yang kuat yang telah
mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan rakyat sejak revolusi
Perancis. Ia tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan satu gejala sejarah,
yang timbul sebagai tanggapan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial
tertentu. Sementara itu Carlton Hayes, seperti dikutip Snyder membedakan
empat arti nasionalisme:
1. Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan
nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium
kelembagaan negara nasional modern.
2. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.
3. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegitan politik,
seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan
satu teori politik.
4. Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu
nasionalitas.

Sementara itu Benedict Anderson (1996: 6, dlm, Baskara Wardaya,
mendefinisikan nation (bangsa) sebagai “suatu komunitas politis yang
dibayangkan dan dibayangkan sekaligus sebagai sesuatu yang secara inheren
terbatas dan berdaulat” (an imagined political community and imagined as both
inherently limited and sovereign”) . Istilah dibayangkan (imagined) ini penting,
menurut Anderson, mengingat bahwa anggotaanggota dari nasion itu
kebanyakan belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi pada saat yang sama
di benak mereka hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu
kesatuan komuniter tertentu. Karena terutama hidup dalam bayangan (dalam
arti positif) manusia yang juga hidup dan berdinamika, nasionalisme di sini
dimengerti sebagai sesuatu yang hidup, yang terus secara dinamis mengalami
proses pasang surut, naik turun. Pandangan yang demikian ini mengandaikan
bahwa nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, yang secara dinamis
berkembang serta mencari bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan
dan tuntutan jaman. Adapun perwujudan sikap yang terkandung dalam nilai-
nilai Nasionalisme tidak lain merupakan nilai yang terkandung dalam pancasila
yang meliputi; Kerja Keras, Disiplin, Tidak Diskriminasi, Taqwa, Gotong
Royong, Demokrasi, Cinta Tanah Air, Rela Berkorban.
C. Etika Publik
Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan
ethikos, ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik.
Ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata
“etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan
asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan

salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti
tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat
beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.
Secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-
buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus
menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Dalam bahasa Gerik etika diartikan:
Ethicos is a body of moral principles or value. Ethics arti sebenarnya adalah
kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang.
Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah
laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk
dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna
akal pikiran.
Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya
kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa
kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan
diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik
merupakan reflksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai (kejujuran,
solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) dipraktikan dalam wujud keprihatinan dan
kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.
Adapun Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang ASN, yaitu :
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir.
D. Komitmen Mutu
Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima
sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan
kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberika n
layanan prima kepada masyarakat maka akan menimbulkan kepuasan bagi
pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945
bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik
dari aparatur pemerintah. Berikut ini adalah ruang lingkup cakupan komitmen
mutu yang meliputi aspek efektifitas dan efisiensi, inovasi dan komitmen mutu.
1. Konsep Efektivitas dan Efisiensi
Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai
tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba
dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa

yang dihargai oleh pelanggan.” Sementara efisiensi diukur dari ketepatan
realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan,
sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumberdaya,
penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke
luar alur.
Merujuk kedua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa karakteristik
utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah
ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian
jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan,
sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga,
dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam
pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efiiensi maka akan
berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas
institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian.
2. Konsep Inovasi
Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan
organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang
terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran
selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran
gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh
globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi dapat
terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk barang/jasa yang
dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja,
teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-
orang yang ada di dalam organisasi.

Gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan
mendorong munculnya berbagai prakarsa, sehingga dapat memperkaya
program kerja dan memunculkan diferensiasi produk/jasa, seiring dengan
berkembangnya tuntutan kebutuhan pelanggan. Demikian juga halnya
inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru
yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk
membangun karakter dan mind-set baru sebagai aparatur penyelenggara
pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan
publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau
menggugurkan tugas rutin.
3. Konsep Komitmen Mutu
Seperti halnya istilah efektivitas, efiiensi, dan inovasi, istilah mutu
sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi,
baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Sesungguhnya
konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi
terkait pemuasan kebutuhan manusia, yang semula lebih berorientasi pada
terpenuhinya jumlah (kuantitas) produk sesuai permintaan, dan kini, ketika
aneka ragam hasil produksi telah membanjiri pasar, maka kepuasan
customers lebih dititik beratkan pada aspek mutu (kualitas) produk. Mutu
sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan
organisasi dan menjaga kredibilitas institusi.
Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/ jasa yang diberikan
kepada pelanggan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya,
dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar
yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat

dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa
sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing
(competitors). Mengingat pentingnya aspek mutu, kini hampir dalam setiap
struktur organisasi, baik di perusahaan maupun institusi pemerintahan,
dimunculkan satu unit kerja yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu.
Unit penjaminan mutu berkewajiban mengawal implementasi perencanaan
mutu dengan menetapkan program pengawasan mutu, sekaligus upaya
untuk selalu meningkatkan capaian mutu secara berkelanjutan. Pada era
global, orientasi dalam struktur organisasi pemerintahan bukan semata mata
pada penempatan pegawai dalam hierarki birokrasi yang kaku untuk
menjalankan rutinitas, melainkan telah bergeser pada upaya
memberdayakan dan membangkitkan moral kerja melalui pembentukan
jejaring (human networking) yang dinamis, sehingga kinerja lembaga dapat
memberi kepuasan kepada stakeholders. Hal ini dapat dilakukan melalui
pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap
pegawai, sesuai dengan uraian jabatan (job description) yang sudah
ditetapkan institusi.
E. Anti Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio atau corruptus
yang disalin ke berbagai bahasa. Misalya di salin ke dalam bahasa inggris
menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa prancis menjadi corruption
dan dalam bahasa belanda disalin menjadi corruptive (korruptie). Agaknya
dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.
Corruptie yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa belanda itu

mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah
tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang
dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,
kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam
perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas.
Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat.
Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra
ordinary crime). Kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan
terorisme. Sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan
pencegahan yang luar biasa. Karenanya sebagai sebuh kejahatan yang
dikategorikan luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali
pengetahuan tentang bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi juga
dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi,
dan kesejahteraan umum negara. Adapun dasar hukum pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berkut:
1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelanggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian
Anggota Komisi Pemeriksa.
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Komisi Pemeriksa.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Negara.
KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-
nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi, yakni
jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana,
berani, dan adil.
F. Whole of Government
Whole of Government (WoG) sebenarnya bukan sesuatu yang baru di
negara-negara maju, tetapi dewasa ini di berbagai negara berkembang WoG
menjadi topik yang hangat dibicarakan, terutama di Indonesia yang termasuk

terlambat dibandingkan negara-negara di Asia seperti Singapura, Korea
Selatan, Thailand dan Malaysia. WoG pada awalnya disebut sebagai Joined Up
Government atau Network Government dan paling akhir diberi nama Whole of
Government (WoG). WoG merupakan respon terhadap gejala-gejala devolusi
struktural, disagregasi, fragmentasi dan single purpose organization sebagai
akibat dari implementasi New Public Management (NPM).
Koordinasi saja ternyata tidak cukup untuk mengatasi wicked problems,
sehingga diperlukan upaya lebih besar lagi yaitu kolaborasi. Perbedaan antara
koordinasi dengan kolaborasi adalah: koordinasi merupakan kerja sama intra
dan inter instansi di dalam suatu jejaring kerja tetapi masing-masing instansi
masih memiliki agenda, kepentingan dan tujuan organisasinya masing-masing,
sementara kolaborasi adalah kerja sama intra dan inter instansi di dalam
jejaring kerja berdasarkan satu agenda, kepentingan dan tujuan bersama.
Agenda dan tujuan bersama, kolaborasi, jejaring kerja dan integrasi adalah
faktor determinan bagi terselenggaranya WoG. Inti dari WoG adalah
“koordinasi-kolaborasi secara integratif serta manajemen berbagai tugas dan
fungsi-fungsi di dalam organisasi tanpa adanya kontrol hierarkis di antara
sesama partisipan yang ditujukan untuk memperoleh suatu hasil (outcome)
yang tidak dapat dicapai apabila bekerja sendiri”.
Berdasarkan interpretasi analitis dan manifestasi empiris di lapangan
maka WoG (Whole of Government) didefinisikan sebagai “Suatu model
pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi
wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai

karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi
dimensi, menyangkut perubahan perilaku.
Salah satu bentuk penerapan WoG pada pelayanan publik adalah e-
Government. Pengertian e-Government menurut Bank Dunia adalah: “e-
government refers to the use by government agencies of information
technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing)
that havet the ability to transform relations with citizens, business, and other
arms of government”. Terjemahan bebas dari pengertian tersebut adalah:
“penggunaan teknologi IT seperti Wide Area Network, internet dan komputer
bergerak oleh badan-badan atau instansi pemerintah untuk membangun
fasilitas akses dengan rakyat, dunia usaha dan pemerintah lain di dunia.
Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa e-government
adalah tata kelola pemerintahan (governance) yang diselenggarakan secara
terintegrasi dan interaktif berbasis teknologi IT, agar hubungan-hubungan
antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat berlangsung lebih
efisien, efektif, produktif dan responsif. Hasil atau manfaat yang diperoleh
melalui e-government antara lain adalah:
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
efisien dan efektif.
2. Hemat anggaran dan tepat waktu.
3. Transparan sehingga peluang terjadinya kecurangan (fraud), suap dan
korupsi akan banyak berkurang.
4. Tingkat akurasi (ketepatan) dan kualitas pelayanan meningkat dan tingkat
kesalahan berkurang.
5. Kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan meningkat sehingga
kepuasan publik juga meningkat.

G. Pelayanan Publik
Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir
mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya
hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung
kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir (2002: 16) menyatakan bahwa proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang
dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang
bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan
orang lain.
Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas
yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi
pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga
perusahaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik
dirumuskan sebagai berikut :
1. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
2. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli
barang dan jasa.
3. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam
hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan suatu
gangguan kesehatan tertentu.

4. Publik berarti orang banyak (umum)
Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, adalah “Sejumlah
manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka
miliki”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, diatur bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik
berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan,
kemudahan, dan keterjangkauan.
Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

H. Manajemen ASN
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan yang dimaksud Manajemen
Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk
menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Dalam Konsep Manajemen ASN ini dikenal apa yang disebut
dengan sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundangundangan sedangkan Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Manajemen PNS meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan;
pangkat dan Jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi;
penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin;
pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan.

BAB III
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. Deskripsi Organisasi
1. Profil Organisasi
a. Lokasi Organisasi
Lokasi pelaksanaan aktualisasi yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tana
Toraja di Jl. Buisun Nomor 88 Kelurahan Burake Kecamatan Makale
tepatnya samping SD Negeri 102 Makale 5 yang berjarak ± 500 (lima
ratus) meter dari jalan poros Makale – Rantepao.
b. Kelembagaan
1) Visi Misi Organisasi
a) Visi
Terwujudnya Optimalisasi Penyandang Masalah Kesejahteaan
Sosial Menuju Masyarakat Sejahtera.
b) Misi
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Meningkatkan Kemampuan/Profesionalisme Pelayanan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Mengembangkan kerjasama dan peran serta Karang
Taruna, TKSK, TKSM/PSM. Tagana dan organisasi sosial
lainnya serta pelaku-pelaku Ketenagakerjaan sebagai mitra
dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Meningkatkan pembinaan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.

Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi, disesuaikan
dengan potensi lingkungan melalui penyebaran penduduk
yang terarah, terkendali dan seimbang.
2) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Sebagai salah satu unsur pelaksana pelayanan Pemerintah
Daerah, tugas pokok dari Dinas Sosial adalah merumuskan
kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di
bidang Kesejahteraan Sosial, berdasarkan otonomi dan tugas
pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial
mempunyai fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis dinas dan penyusunan rencana
strategis dinas.
b) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang Sosial.
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dinas.
d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
f) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
g) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
3) Tugas Pokok dan Fungsi Unit
Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing,
memeriksa/mengecek, menyediakan, mengatur, mengevaluasi, dan

melaporkan kegiatan administrasi umum dengan fungsi sebagai
berikut :
a) Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Umum.
b) Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pegawasan
program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup
Sub Bagian Umum.
d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non
struktural dalam lingkup Sub Bagian Umum.
Sub Bagian Umum menyelenggarakan tugasnya sebagai
berikut:
a) Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian
Umum.
b) Membuat rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian
Umum untuk di jadikan acuan pelaksanaan tugas.
c) Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai
d) Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai
serta mengatur kehadiran pegawai
e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas
f) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi
penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala.

g) Mengendalikan tugas masuk dan keluar, arsip, kegiatan
pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas,
pelakasanaan administrasi penggunaan dan pemakaian
kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor.
h) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi.
i) Mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan program kerja
di lingkungan dinas.
j) Melakasanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
c. 3 (tigas) Dimensi Perekat sebagai Nilai – Nilai Organisasi
1. Getaran Sukma Ilahi
2. Sentuhan Peduli Kasih
3. Damai Torayaku
B. Deskripsi Isu
Isu adalah permasalahan yang terjadi dan menjadi sesuatu yang penting.
KBBI mendefinisikan isu sebagai sebuah masalah yang dikedepankan. Adapun
beberapa isu/masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Pegawai yang bermain sosial media dan mengobrol santai saat jam kerja.
b. Beban pekerjaan yang tidak merata.
c. Pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktunya.
d. Tidak adanya target dalam penyelesaian pekerjaan.
e. Penggunaan alat elektronik yang tidak efisien, alat elektronik tidak
dimatikan pada saat tidak digunakan.

28 | R a n c a n g a n A k t u a l i s a s i - P e n i n g k a t a n P r o d u k t i v i t a s d a l a m P e n y e l e s a i a n P e k e r j a a n
Relevansi Isu terhadap Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pegawai yang bermain media
sosial dan mengobrol santai saat
jam kerja
Idealnya bahwa koordinasi yang baik
dapat terwujud melalui komunikasi
langsung atau dialog antar sesama
pegawai. Tidak terfokus pada kesibukan
masing-masing yang tidak berkaitan
dengan tugas.
Salah satu faktor pendukung
terselenggaranya pelayanan
publik yang prima adalah
responsif dalam mengerjakan
tugas-tugas pelayanan bagi
masyarakat.
Akuntabilitas seorang ASN harus
dipertanggungjawabkan melalui
fungsinya sebagai pelayan publik dan
pelaksana kebijakan publik agar
pencapaian kinerja dapat terwujud.
2 Beban pekerjaan yang tidak
merata
Untuk menjamin terdistribusinya
pekerjaan dengan baik diperlukan
koordinasi dalam bentuk joint planning
Pembagian pekerjaan secara
merata akan mendorong
terciptanya ASN yang
bertanggung jawab terhadap
pelayanan publik dengan pola
kerja yang efektif dan efisien.
Proses pengadaan ASN harus
disesuaikan dengan kondisi atau
kebutuhan SDM di lapangan agar tidak
terjadi kesenjangan dalam pelayanan
publik.
3 Pekerjaan yang tidak selesai tepat
pada waktunya
Kolaborasi dalam proses perencanaan
dan implementasi yang baik antar
pegawai, dapat mendorong terwujudnya
pola kepemimpinan yang baik melalui
fungsi kontrol.
Tuntutan pelayanan publik yang
berbeda-beda memerlukan sikap
responsif secara bertanggung
jawab, efektif, efisien dan tidak
diskriminatif.
Peningkatan produktivitasitas dan
kinerja ASN harus didorong dengan
pola pengembangan karir agar tertanam
dorongan daya tarik untuk bersaing
secara positif.
4 Tidak adanya target dalam
penyelesaian pekerjaan
Penerapan cara kerja yang baru dalam
memaksimalkan produktivitas
merupakan salah satu prasyarat Best
Practices WoG
Tanggung jawab terhadap
peluang dan kesediaan waktu
dalam menyelesaikan pekerjaan
harus dimasimalkan.
Perencanaan program yang matang
harus dibarengi dengan monitoring dan
evaluasi secara berkala (fungsi kontrol)
5 Penggunaan alat elektronik yang
tidak efisien, alat elektronik tidak
Terwujudnya kesadaran ASN dalam
penggunaan saran dan prasarana
ASN sebagai pelayan publik
hendaknya bertanggung jawab
Palayanan publik oleh ASN yang
professional wajib menghargai

29 | R a n c a n g a n A k t u a l i s a s i - P e n i n g k a t a n P r o d u k t i v i t a s d a l a m P e n y e l e s a i a n P e k e r j a a n
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
dimatikan pada saat tidak
digunakan.
secara efektif dan efisien dapat
diwujudkan melalui kerjasama dan
koordinasi yang baik serta
kepemimpinan yang baik pula.
dan bijak dalam menggunakan
fasilitas dan sumber daya
lainnya secara efektif dan
efisien sebagai bentuk
akuntabel.
kontribusi masyarakat sebagai wajib
pajak.

C. Analisis Isu
Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan rancangan
aktualisasi ini adalah alat analisis AKPL (Aktual, Kekhalayakan, Problematika,
Layak), sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan dengan menggunakan alat
analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).
No ISU A
(1-5)
K
(1-5)
P
(1-5)
K
(1-5)
Jml Pering
kat
1. Pegawai yang bermain sosial media
dan mengobrol santai saat jam kerja
4 4 4 5 17 2
2. Beban pekerjaan yang tidak merata 5 4 4 5 18 4
3. Pekerjaan yang tidak selesai tepat
pada waktunya
4 3 3 3 14 1
4. Tidak adanya target dalam
penyelesaian pekerjaan
4 4 4 4 16 3
5. Penggunaan alat elektronik yang
tidak efisien, alat elektronik tidak
dimatikan pada saat tidak digunakan
4 3 3 3 13 5
Tabel : Analisis Isu dengan AKPL
Dari analisis kriteria isu dengan alat analisis APKL tersebut diatas lalu diambil
tiga nilai tertinggi yaitu :
1. Pegawai yang bermain sosial media dan mengobrol santai saat jam kerja
2. Beban pekerjaan yang tidak merata.
3. Tidak adanya target dalam penyelesaian pekerjaan
Dari ketiga isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut dilakukan analisis
lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat analisis USG. Penilaian secara
USG dilakukan dengan menggunakan nilai dengan rentang nilai 1 sampai
dengan 5. Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgent
dan sangat serius untuk segera ditindaklanjuti.

Core Isu
Core isu adalah isu dengan kriteria kualitas isu yang paling tinggi. Core isu
merupakan isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi dan dicari solusinya.
Dalam memilih isu yang akan diangkat diperlukan suatu metode penetapan
kriteria kualitas isu. Metode yang digunakan dalam pemilihan isu adalah USG
(Urgency, Seriousness, dan Growth).Urgency adalah seberapa mendesak suatu
isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness berarti seberapa
serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
Sedangkan, Growth berarti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani segera. Metode yang digunakan adalah dengan
memberi nilai dengan rentang 1-5 pada masing-masing isu.
No
Penilaian
Masalah
Kriteria
Jml PeringkatU
(1-5)
S
(1-5)
G
(1-5)
1.
Pegawai yang bermain sosial media dan
mengobrol santai saat jam kerja.
5 4 4 13 2
2. Beban pekerjaan yang tidak merata 5 5 5 15 1
3.
Tidak adanya target dalam penyelesaian
pekerjaan
3 4 4 11 3
Tabel : Analisis Kualitas Isu dengan USG
Pada tabel tersebut dapat terlihat isu yang memiliki nilai yang paling tinggi,
yaitu pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan
bahwa penyebab utama dalam tidak selesainya pekerjaan secara tepat waktu
adalah beban pekerjaan yang tidak merata.
D. Argumen Terhadap Core Isu
1. Dampak Positif
Dampat positif dari isu yang di diangkat adalah tidak adanya target
membuat para pegawai lebih fleksibel dalam menyelesaikan pekerjaan,
merasa tidak dikejar oleh waktu.

2. Dampak Negatif
Dampak negatif dari isu yang diangkat, antara lain :
a. Berkurangnya output dengan input yang tetap di masa yang akan
datang menyebabkan menurunnya produktivitas organisasi.
b. Tidak adanya target dalam menyelesaikan pekerjaan membuat
pegawai selalu menunda-nunda pekerjaan dan pekerjaan menumpuk
pada saat deadline.
c. Pekerjaan yang menumpuk pada saat deadline menyebabkan pegawai
tersebut lembur dan dapat menyebabkan dampak yang tidak baik
kesehatan pegawai.
d. Tidak adanya target juga membuat pegawai tidak mempunyai skala
prioritas, sehingga merasa pekerjaan yang dikerjakannya banyak dan
tidak selesai-selesai.
e. Penumpukan pekerjaan juga dapat menurunkan motivasi pekerja
dalam menyelesaikan pekerjaan.

33
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
Unit Kerja : Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
Identifikasi Isu : 1. Pegawai yang bermain media sosial dan mengobrol santai saat jam kerja.
2. Beban pekerjaan yang tidak merata.
3. Pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktunya.
4. Tidak adanya target dalam penyelesaian pekerjaan.
5. Penggunaan alat elektronik yang tidak efisien, alat elektronik tidak dimatikan pada saat tidak
digunakan.
Isu yang Diangkat : Beban kerja yang tidak merata.
Gagasan pemecahan isu : Peningkatan Produktivitas dalam Penyelesaian Pekerjaan
No. Kegiatan Tahapan Output/Hasil
Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Kontribusi Kegiatan Pencapaian
Visi dan Misi Organisasi
Kontribusi
Pencapaian Penguatan
Nilai-Nilai Organisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Melakukan
konsultasi
dengan
pimpinan
OPD secara
musyawarah
dan
menjunjung
tinggi nilai-
nilai etika
publik
a. Menemui pimpinan
dengan menjunjung
tinggi nilai etika
luhur, berperilaku
sopan dan berucap
santun
Persetujuan
untuk melakukan
komunikasi,
konsultasi, dan
kerjasama
 Setiap tindakan
dilandasi dengan nilai
etika luhur yang
terwujud pada perilaku
yang sopan dan tutur
kata yang santun,
serta mengedepankan
aspek musyawarah
dalam melaksanakan
diskusi.
 Mengikuti setiap
prosedurdalam dalam
Dukungan terhadap pimpinan akan
menjadi satu indicator tercapainya
visi organisasi“ Terwujudnya
Optimalisasi Penyandang
Masalah Kesejahteaan Sosial
Menuju Masyarakat Sejahtera”.
Di samping itu, misi pertama yaitu
“ Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Pelayanan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial”
akan tercapai dengan pola
Terselenggaranya etika
pemerintahan yang baik
akan berkontribusi pada
pencapaian pelayanan
pemerintah dalam
berbagai bidang
termasuk bidang sosial.
Hal ini sejalan dengan
nilai organisasiyang
ketiga yaitu “Damai
Torayaku”.

34
etika pemerintahan
merupakan sikap bela
negara.
kepemimpinan yang terbuka dalam
menanggapi setiap masukan / ide
dari bawahan.
b. Mengutarakan
maksud dan tujuan
Pimpinan
memahami
maksud dan
tujuan
 Konsultasidilakukan
dengan
mengedepankan nilai
demokrasi
 Kesamaan persepsi
dan pemahaman akan
memudahkan dalam
menjalin kerjasama
sebagaibentuk WoG.
c. Mendengarkan dan
mendokumentasikan
arahan pimpinan
secara jelas
Arahan diterima
dan dimengerti
dengan baik.
Tindakan yang akan
dilakukan memeliki
kejelasan rencana tindak
lanjut berdasarkan arahan
pimpinan.
d. Meminta persetujuan
pimpinan
Persetujuan
pimpinan
Setiap keputusan harus di
musyawarahkan terlebih
dahulu serta
mengutamakan aspek
kejelasan informasi .
2. Melakukan
konsultasi
dengan
Sekretaris
Dinas dan
Kasubag
Umum
sebagai
atasan
langsung
a. Menemui Sekretaris
Dinas dan Kasubag
Umum dengan
menjunjung tinggi
nilai etika luhur,
berperilaku sopan dan
berucap santun
Persetujuan
melakukan
komunikasi,
konsultasidan
kerjasama
 Mengikuti setiap
prosedurdalam dalam
etika pemerintahan
merupakan sikap bela
negara.
 Setiap tindakan
dilandasi dengan nilai
etika luhur yang
terwujud pada perilaku
yang sopan dan tutur
Kegiatan ini akan mendorong
terwujudnya misi yang kedua yaitu
“ Meningkatkan
Kemampuan/Profesionalisme
Pelayanan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial” karena
kesiapan dan peluang yang
diberikan oleh atasan kepada
bawahan dalam melakukan /
melaksanakan gagasan-gagasan
Terselenggaranya etika
pemerintahan yang baik
pencapaian pelayanan
pemerintah dalam
berbagai bidang
termsuak bidang sosial.
Hal ini sejalan dengan
nilai organisasiyang

35
kata yang santun,serta
mengedepankan aspek
musyawarah dalam
melaksanakan diskusi.
baru akan berujung pada
maksimalnya pelayanan bagi
PMKS.
ketiga yaitu “Damai
Torayaku”.
b. Mengutarakan
maksud dan tujuan
Sekretaris Dinas
dan Kasubag
Umum dapat
memahami
maksud dan
tujuan
Menghindari konflik
kepentingan dalam
melaksanakan tahapan
kegiatan merupakan salah
satu cara dalam
mewujudkan efisiensi
dalam melaksanakan
tahapan kegiatan
c. Mendengarkan dan
mendokumentasikan
arahan Sekreatris
Dinas dan Kasubag
Umum
Arahan jelas atas
maksud dan
tujuan yang telah
di utarakan
Tindakan yang akan
dilakukan memiliki
kejelasan rencana tindak
lanjut berdasarkan arahan
Kasubag Umum
d. Meminta persetujuan
atasan langsung
Persetujuan
atasan langsung
Setiap keputusan harus di
musyawarahkan terlebih
dahulu serta
mengutamakan aspek
kejelasan informasi .
3. Menyusun
daftar
pegawai dan
daftar tugas
a. Mengumpulkan dan
mengetik data
pegawai beserta
dengan tugasnya
masing-masing
Daftar pegawai
beserta tugas
masing-masing
Akuntabilitas :
 Tanggung Jawab,
dalam setiap
pekerjaan harus ada
yang bertanggung
Kegiatan ini akan mendorong
terwujudnya misi yang kedua yaitu
“ Meningkatkan
Kemampuan/Profesionalisme
Pelayanan Penyandang Masalah
Tugas atau perintah
serta amanah yang
dikerjakan sesuai
dengan bidang dan
keahlian masing-masing

36
b. Menyajikan hasil
penyusunan dalam
bentuk cetak
Daftar pegawai
dan rincian tugas
yang telah
dicetak
jawab. Penyusunan
daftar ini
menumbuhkan rasa
tanggung jawab
terhadap
pekerjaannya.
 Transparan, setiap
pegawai mengetahui
pekerjaan pegawai
lainnya. Hal ini
merupakan bentuk
transparansi dan
setiap pegawai dapat
mengingatkan
pegawai lainnya
akan pekerjaan
masing-masing.
Nasionalisme :
 Tidak
Diskriminatif,
dalam menyusun
daftar tidak dilihat
suku, agama, ras,
dan golongan.
Pekerjaan disusun
berdasarkan data
yang ada
Etika Publik :
 Cermat, dalam
penyusunan daftar
perlu kecermatan
agar tidak
menimbulkan salah
paham.
Kesejahteraan Sosial” karena
ASN semakin memahami dan
menguasai tupoksi masing-masing.
ASN bersama mitra,
senantiasa berorientasi
pada pemenuhan
kebutuhan PMKS, dan
dikerjakan dengan
integritas yang tinggi
pada nilai organisasi
yaitu :
 Getaran Sukma
Ilahi, nilai
menekankan bahwa
tanpa penyertaan
Tuhan, maka semua
yang dikerjakan sia-
sia.
 Sentuhan Peduli
Sesama, nilai ini
menjadi penguatan
bagi ASN bahwa
semua agama
mengajarkan
kebaikan.
 Damai Torayaku,
nilai ini
mewajibkan semua
elemen yang ada
untuk senantiasa
memberikan
pelayanan publik
yang terbaik dari
berbagai bidang
meliputi

37
Komitmen Mutu :
 Efektif, penyusunan
daftar membuat
penyelesaian
pekerjaan akan
tercapai sesuai
target.
 Efisien, penyusunan
daftar dapat
mengurangi waktu
penyelesaian
pekerjaan.
Anti Korupsi :
 Adil, setiap pegawai
memiliki tanggung
jawab masing-
masing dalam
menyelesaikan
pekerjaan.
Manajemen ASN :
 Pembagian tugas
sesuai tupoksi akan
memudahkan ASN
dalam mencapai
kinerja yang baik.
pemerintahan,
pendidikan,
ksehatan,
infrastruktur, sosial,
budaya, dan
kemasyarakatan.
Nilai – nilai ini
merupakan dasar yang
akan terus memperkuat
rasa optimisme semua
pihak dalam setiap
pelaksanaan program
pelayanan publik
menuju Toraya Maelo.
4. Klasifikasi
jenis/perihal
pekerjaan
yang sedang
berlangsung
berserta
deadlinenya
a. Mengidentifikasi
jenis/perihal
pekerjaan pada Sub
Bagian Umum
Daftar
jenis/perihal
pekerjaan pada
Sub Bagian
Umum
 Kegiatan ini
dilaksanakan guna
terlaksananya
kegiatan yang
berbasis pada nilai
keahlian dan
profesionalisme.
Kegiatan ini diarahkan untuk
mendukung peningkatan
kredibilitas dan tanggung jawab
dalam menyelesaikan berbagai
tugas pelayanan bagi para PMKS
dengan melakukan intervensi
melalui Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial yang ada.

38
Serta bagian dari
mewujudkan
koordinasi sebagai
bentuk WoG yang
berlandaskan pada
gotong royong.
 Penggunaan
Teknologi Informasi
dapat mempercepat
ASN dalam
melakukan
pelayanan. Selain
itu, cara ini juga
dapat memberikan
kenyamanan sebagai
bentuk inovasi yang
mendukung
peningkatan mutu
layanan.
Akuntabilitas :
 Tanggung Jawab,
dalam setiap
pekerjaan harus ada
yang bertanggung
jawab. Penyusunan
daftar ini
menumbuhkan rasa
tanggung jawab
terhadap
pekerjaannya.
 Transparan, setiap
pegawai mengetahui
pekerjaan pegawai
lainnya. Hal ini
Dengan demikian Dinas Sosial
mampu melakukan distribusi
pekerjaan dan melibatkan berbagai
mitra kerja yang ada guna
meningkatkan kepercayaan publik.
Hal ini mendukung misi yang
ketiga yaitu “ Mengembangkan
kerjasama dan peran serta
Karang Taruna, TKSK,
TKSM/PSM. Tagana dan
organisasi sosial lainnya serta
pelaku-pelaku Ketenagakerjaan
sebagai mitra dalam Pelayanan
Kesejahteraan Sosial”
b. Mengetik dan
mengklasifisikan
pekerjaan
berdasarkan tupoksi
masing-masing
pegawai pada Sub
Bagian Umum
Jenis/perihal
pekerjaan terbagi
sesuaitupoksi
masing-masing
pegawai
c. Distribusi pekerjaan
sesuaitupoksi
Pegawai
menerima dan
mengetahui serta
melaksanakan
tugas sesuai
deadline

39
merupakan bentuk
transparansi dan
setiap pegawai dapat
mengingatkan
pegawai lainnya
akan pekerjaan
masing-masing.
Nasionalisme :
 Tidak
Diskriminatif,
dalam menyusun
daftar tidak dilihat
suku, agama, ras,
dan golongan.
Pekerjaan disusun
berdasarkan data
yang ada
Etika Publik :
 Cermat, dalam
penyusunan daftar
perlu kecermatan
agar tidak
menimbulkan salah
paham.
Komitmen Mutu :
 Efektif, penyusunan
daftar membuat
penyelesaian
pekerjaan akan
tercapai sesuai
target.
 Efisien, penyusunan
daftar dapat
mengurangi waktu

40
penyelesaian
pekerjaan.
Anti Korupsi :
 Adil, setiap pegawai
memiliki tanggung
jawab masing-
masing dalam
menyelesaikan
pekerjaan.
5. Melakukan
evaluasi
mingguan
dan
menyusun
daftar hasil
evaluasi
a. Melaksanakan rapat
evaluasi internal pada
sub bagian umum
guna mengevaluasi
pencapaian dan
kendala pada Minggu
pertama habituasi
Pegawai secara
bergiliran
menyampaiakan
capaian dan
kendala dalam
mengerjakan
tugas masing-
masing
Akuntabilitas :
 Transparan,
kemajuan pekerjaan
dan kendala yang
dihadapi diketahui
juga oleh atasan.
Hal ini
menunjukkan sikap
transparansikepada
atasan.
Nasionalisme :
 Memelihara
ketertiban, adanya
evaluasi mingguan
dapat memelihara
ketertiban pegawai
dalam mengerjakan
pekerjaannya.
Etika Publik :
 Sopan, dalam
menyampaikan
capaian dan kendala
diperlukan sikap
sopan.
Evaluasi yang dilakukan secara
berkala akan mewujudkan
optimalisasi pencapaian kinerja.
Hal ini sejalan dengan visi
organisasiyaitu “ Terwujudnya
Optimalisasi Penyandang
Masalah Kesejahteaan Sosial
Menuju Masyarakat Sejahtera”.
b. Menuliskan capaian
dan kendala dalam
bentuk notulensirapat
Notulensi rapat
berisi capaian
dan langkah
pemecahan
masalah /
kendala.
c. Penyampaian
tugas/pekerjaan
lanjutan untuk
periode minggu
berjalan.
Pegawai
menerima dan
mengetahui serta
melaksanakan
tugas sesuai
deadline

41
Komitmen Mutu :
 Berorientasi mutu,
evaluasi dilakukan
agar kualitas
produktivitas
pegawai terjaga,
sehingga dapat
menghasilkan
output yang lebih
besar.
Anti Korupsi :
 Jujur, setiap
pegawai jujur dalam
pengisian lembar
target harian dan
kendala yang
dihadapi.
6. Penyediaan
Papan
Pengingat
a. Pengadaan Papan
Pengingat
Papan Pengingat Akuntabilitas :
 Konsisten,
pembuatan papan
pengingat bertujuan
untuk menjaga
konsistensi pegawai
dalam membuat
target pekerjaan.
Nasionalisme :
 Kepentingan
bersama,
pembuatan papan
pengingat dilakukan
untuk kepentingan
bersama
Mutu sebuah organisasijuga
ditentukan oleh sarana sebagai
media dalam memudahkan ASN
dalam memaksimalkan pelayanan
publik. Hadirnya media papan
pengingat diharapkan akan
mempercepat akselarasi kinerja
ASN di Sub Bagian Umum Dinas
Sosial. Dengan demikian, visi dan
misi organisasi bisa terrwujud
secara keseluruhan.
b. Pemasangan Papan
Pengingat
Papan pengingat
terpasang pada
Subbagian
Umum
c. Pengadaan
kelengkapan papan
pengingat
Kelengkapan
papan pengingat
tersedia
d. Penggunaan papan
pengingat
Papan pengingat
mulai digunakan
oleh pegawai
untuk memasang
jadwal pekerjaan

42
Etika Publik :
 Taat pada perintah
Komitmen Mutu :
 Inovasi, membuat
papan pengingat
adalah inovasi
untuk menjaga
keberlangsungan
program.
Anti Korupsi :
 Peduli, papan
pengingat dibuat
atas dasar rasa
peduli terhadap
sesama.

Rancangan aktualisasi suriyanto lopang

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Rancangan aktualisasi suriyanto lopang

Similaire à Rancangan aktualisasi suriyanto lopang (20)

Plus de temanna #LABEDDU

Plus de temanna #LABEDDU (20)

Dernier

Dernier (20)

Rancangan aktualisasi suriyanto lopang