SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
NAMA KELOMPOK 
Baron Ardian N. 
Malik Dwi Yoni F. 
M. Alfandy Efriansyah 
Zidni Ilma K.
Sumber Pendapatan Daerah 
& 
Jenis Pengeluaran Daerah
Sumber Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan 
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD 
bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah 
daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 
dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Sumber-Sumber PAD 
1. Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan 
daerah. Jenis pajak daerah ada dua yaitu : 
• Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi meliputi: pajak kendaraan 
bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor 
dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak 
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 
• Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: pajak hotel, 
pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,pajak penerangan jalan, pajak 
pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.
2. Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah 
kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang 
ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal 
(kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas 
permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang 
memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan 
kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.
Dana Perimbangan 
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Dana perimbanganbertujuan mengurangi 
kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat danpemerintah 
daerah dan antarpemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri 
atas: 
• Dana bagi hasil 
Yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi
• Dana alokasi umum 
yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuankeuangan antardaerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi 
• Dana alokasi khusus 
yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
Dmerupakanrusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional
Lain-Lain Pendapatan 
Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah 
untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana 
perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari hibah 
dan dana darurat. 
• Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara 
asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, 
badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk 
devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan 
yang tidak perlu dibayar kembali. 
• Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 
kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, 
dan atau krisis solvabilitas.
Pengeluaran 
Daerah
Belanja Daerah 
Belanja daerah merupakan perkiraan beban 
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata 
agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok 
masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian 
pelayanan umum.
Jenis-Jenis Belanja Daerah 
• Belanja tidak langsung 
Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis 
belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, 
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, 
dan belanja tidak terduga.
• Belanja Langsung 
Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi 
menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja 
barang dan jasa, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja 
langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan 
pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD 
bersangkutan.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
• Penerimaan pembiayaan 
Merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan 
pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana 
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali 
pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.
• Pengeluaran pembiayaan 
Merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan 
mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal 
(investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan 
pemberian pinjaman daerah.
SUMBER 
• http://merrytrianiii.blogspot.com/2013/06/pe 
ngeluaran-daerah.html 
• BSE Ekonomi Kelas XI;Leni Permana,Sri Nur 
Mulyani,Agus Mahfudz

Contenu connexe

Tendances

Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahMaylana Febrina
 
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Aznil Muhammad
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Komponen apbn indonesia
Komponen apbn indonesiaKomponen apbn indonesia
Komponen apbn indonesiaAgus Subegjo
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatAriee Moeslim
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAmelia Febiani
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikSujatmiko Wibowo
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARALily Herliana
 
Jenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerahJenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerahwindase
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 

Tendances (20)

Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
 
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
 
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Bab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbdBab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbd
 
Komponen apbn indonesia
Komponen apbn indonesiaKomponen apbn indonesia
Komponen apbn indonesia
 
Sistem Anggaran
Sistem AnggaranSistem Anggaran
Sistem Anggaran
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahanPertemuan 1 akuntansi pemerintahan
Pertemuan 1 akuntansi pemerintahan
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
 
APBD
APBDAPBD
APBD
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Perencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran PublikPerencanaan dan Penganggaran Publik
Perencanaan dan Penganggaran Publik
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
 
Jenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerahJenis jenis pengeluaran daerah
Jenis jenis pengeluaran daerah
 
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun DesaBuku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 

En vedette

Cara cepat memahami transfer
Cara cepat memahami transferCara cepat memahami transfer
Cara cepat memahami transferpramudjo pratopo
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga LegislatifSoya Odut
 
Pengelolaan Keuaanagan Daerah PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
Pengelolaan Keuaanagan Daerah  PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007Pengelolaan Keuaanagan Daerah  PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
Pengelolaan Keuaanagan Daerah PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007Kementerian Dalam Negeri
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraArfan Fahmi
 
06 pengelolaan-keuangan-negara
06 pengelolaan-keuangan-negara06 pengelolaan-keuangan-negara
06 pengelolaan-keuangan-negararajapontar
 

En vedette (6)

Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Cara cepat memahami transfer
Cara cepat memahami transferCara cepat memahami transfer
Cara cepat memahami transfer
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
Pengelolaan Keuaanagan Daerah PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
Pengelolaan Keuaanagan Daerah  PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007Pengelolaan Keuaanagan Daerah  PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
Pengelolaan Keuaanagan Daerah PP58 & Permen 13 /2006 & 59/2007
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
06 pengelolaan-keuangan-negara
06 pengelolaan-keuangan-negara06 pengelolaan-keuangan-negara
06 pengelolaan-keuangan-negara
 

Similaire à Sumber pandapatan dan pengeluaran Daerah

#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbdhackjak
 
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publik
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publikPanduan sederhana untuk memahami penganggaran publik
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publikbenk69
 
Unsur dasar pad
Unsur dasar padUnsur dasar pad
Unsur dasar padsuparmono
 
Keuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptxKeuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptxHatabFaizu
 
Pengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publikPengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publikNovitawidyaningrum
 
Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Ike Hanisyah
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdalfaii
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontangMuhammad Amri
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahMutoharoh Mut
 
PPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptx
PPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptxPPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptx
PPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptxhijrah27
 
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahanggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahSurya Ardi
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnakusajahebat
 

Similaire à Sumber pandapatan dan pengeluaran Daerah (20)

#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
 
RAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBDRAPBN dan RAPBD
RAPBN dan RAPBD
 
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publik
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publikPanduan sederhana untuk memahami penganggaran publik
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publik
 
Unsur dasar pad
Unsur dasar padUnsur dasar pad
Unsur dasar pad
 
Keuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptxKeuangan Pemerintah Daerah.pptx
Keuangan Pemerintah Daerah.pptx
 
(4) Struktur APBD.ppt
(4) Struktur APBD.ppt(4) Struktur APBD.ppt
(4) Struktur APBD.ppt
 
Pengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publikPengeluaran pemerintah ekonomi publik
Pengeluaran pemerintah ekonomi publik
 
Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004Resume uu no 33 th.2004
Resume uu no 33 th.2004
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontang
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
Sumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerahSumber sumber penerimaan daerah
Sumber sumber penerimaan daerah
 
PPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptx
PPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptxPPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptx
PPT Belanja Kelompok 4 PPKN.pptx
 
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerahanggaran dan pedapatan dan belanja daerah
anggaran dan pedapatan dan belanja daerah
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdfSLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
 

Sumber pandapatan dan pengeluaran Daerah

  • 1. NAMA KELOMPOK Baron Ardian N. Malik Dwi Yoni F. M. Alfandy Efriansyah Zidni Ilma K.
  • 2. Sumber Pendapatan Daerah & Jenis Pengeluaran Daerah
  • 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
  • 5. Sumber-Sumber PAD 1. Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah ada dua yaitu : • Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi meliputi: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. • Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.
  • 6. 2. Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.
  • 7. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbanganbertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat danpemerintah daerah dan antarpemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas: • Dana bagi hasil Yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  • 8. • Dana alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuankeuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi • Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang Dmerupakanrusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
  • 9. Lain-Lain Pendapatan Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat. • Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. • Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.
  • 11. Belanja Daerah Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
  • 12. Jenis-Jenis Belanja Daerah • Belanja tidak langsung Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
  • 13. • Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
  • 14. Pengeluaran Pembiayaan Daerah • Penerimaan pembiayaan Merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.
  • 15. • Pengeluaran pembiayaan Merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
  • 16. SUMBER • http://merrytrianiii.blogspot.com/2013/06/pe ngeluaran-daerah.html • BSE Ekonomi Kelas XI;Leni Permana,Sri Nur Mulyani,Agus Mahfudz