1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita akan dipertemukan
dengan hukum. Namun tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya
telah melakukan aktivitas hukum. Untuk itu, kita perlu memahami bagaimana
sebenarnya hukum itu.
Aktivitas seorang uslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan
hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun hubungan
sosial kepada sesama manusia. Permasalahannya masih banyak diantara kita
yang tidak tahu mengenai hukum islam, Mempelajari dan mengamalkannya
adalah hal yang masih langka. Sehingga, banyak yang tingkah lakunya belum
sesuai atau bertentangan dengan hukum islam.
Memahami hukum Islam secara mendalam bukanlah hal yang mudah.
Dibutuhkan tekad yang kuat serta waktu yang tidak sebentar untuk
mempelajarinya.
Makalah ini tidak mengungkap segala persoalan terkait dengan hukum
Islam, karena dibutuhkan usaha keras dan waktu yang cukup lama. Makalah
ini hanya akan mengungkap hal-hal penting terkait dengan persoalan hukum
Islam.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan hukum islam?
2. Apa saja sumber hukum islam?

2. 3. Bagaimana ruang lingkup hukum islam?
4. Bagaimana karakter hukum islam?
5. Apa tujuan hukum islam?

3. BAB II
PENDAHULUAN
A. Pengertian Hukum Islam
Menurut ulama fiqih hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh
kitab syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.
Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah adalah
hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh
seorang nabi baik hukum yang berhubunga dengan kepercayaan (aqidah)
maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah.
Hukum islam menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan
yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh padanya di
dalam berhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim, dengan
saudaranya sesame manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya
dan hubungannya dengan kehidupan.
Menurut Muh.Ali Attahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat al-
Funun memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran islam,
meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah (kemasyarakatan).
Syariah disebut juga syara, millah dan diin.
B. Sumber Hukum Islam
Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur’an dan sunah. Selain
menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan
yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma’, dan
qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai

4. kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur’an dan sunah Rasulullah
SAW
Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku
manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang
diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku mengikat, untuk seluruh
anggotanya”. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syara’ maka hukum
Islam berarti: “seperangkat peraturan bedasarkan wahyu Allah SWT dan
sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum
(mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”.
Maksud kata “seperangkat peraturan” disini adalah peraturan yang
dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di
dunia maupun di akhirat.
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an menurut bahasa berarti “bacaan”, sedangkan menurut
istilah :Adalah “firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad
SAW. Dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan yang
membacanya adalah ibadah: Defenisi di atas mengisaratkan kepada kita,
bahwa : Pertama Apa-apa yang diwahyukan oleh Allah dalam
maknanya, kemudian dipahami dalam bahasa Rasulullah, tidaklah
dinamakan Al-Qur’an. Kedua Alih bahasa Al-Qur’an ke dalam bahasa
lain bukanlah disebut Al-Qur’an. Ketiga Wahyu yang diturunkan kepada
selaian nabi Muhammad bukanlah seperti taurat kepada nabi
Musa. Keempat Syarat mutawatir. Adapun isi kandungan pokok Al-

5. Qur’an diantaranya Tauhid,Ibadah, Janji dan ancaman dan Kisah umat
terdahulu.Perlu diketahui Al-Qur’an menempati kedudukan pertama atau
tertinggi dari sumber-sumber hukum lain. Oleh karena itu, sumber
hukum dan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an.
Al-Qur’an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui
malakikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia agar
diamalkan segala perintah-Nya dan segala yang dilarang-Nya.
Pedoman dalam menetapkan hukum, Pertama Tidak memberatkan
atau menyulitkan, Allah tidak akan membebani umat manusia atas
sesuatu yang diluar batas kemampuan manusia. Jika manusia sulit
mengerjakan , kemungkinan karena kondisi manusia itu
sendiri. KeduaMeyedikitkan Beban, Al-Qur’an memberikan keringanan
kepada umat manusia dalam dalam masalah ibadah, yang disebut juga
rukhsah, diantara keringanan (rukhsah) seperti : Menjama’ dan
mengqasar shalat, Tidak berpuasa dalam perjalanan, Bertayamum
sebagai ganti wudhu, Memakan makanan haram bila dalam keadaan
darurat.
2. Sunnah
Arti Sunnah secara bahasa adalah ;Jalan yang ditempuh atau cara,
cara atau jalan yang sudah biasa, sesuatu yang dilakukan para sahabat,
Sebagai lawan dari bid’ah. Sunnah menurut istilah syar’I adalah sesuatu
yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuataan,
maupun penetapan pengakuan.

6. C. Ruang Lingkup Hukum Islam
Ruang lingkup hukum islam dalam makna syariah islam sangat luas. Oleh
karena ruang lingkup hukum islamdalam makna syariah islam meliputi seluruh
ajaran islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah ataupun
akhlak. Berbeda apabila ruang lingkup hukum islam yang dimaksud adalah ilmu
fiqih. Ilmu fiqih itu sendiri merupakan bagian dari syariah, sehingga ruang
lingkup hukum islam dalam makna ilmu fiqih lebih sempit daripadaruang lingkup
hukum islam dalam makna syariah islam.
Berikut ini adalah ruang lingkup hukum islam atau syariah islam, antara lain:
1. Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal diantaranya meliputi,
shalat, puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya;
2. Hubungan manusia muslim dengan sesama muslim antara lain meliputi,
tolong menolong, bekerja sama, sillaturrahmi dan lain sebagainya;
3. Hubungan manusia dengan sesama manusia, antara lain meliputi tolong
menolong, mewujudkan perdamaian, bekerja sama dalam meningkatkan
kesejahteraan dan lain sebagainya;
4. Hubungan manusia dengan alam di lingkungan sekitarnya dan alam
semesta;
5. Hubungan manusia dengan kehidupan, yakni hidup dengan berusaha
mencari karunia Allah yang halal, mensyukuri nikmat-Nya, dan lain
sebagainya.
Ruang lingkup hukum islam sebagaimana disebutkan diatas, ranahnya sangat
luas. Syariah islam mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan

7. Sunnah Rasul. Adapun fiqih, juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul
yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli hukum islam.
Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud diatas, terdapat pula pendapat
lain mengenai ruang lingkup hukum islam sebagaimana ditulis oleh Mustafa Ali,
dalam buku yang berjudul Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, yang
menyebutkan bahwa ruang lingkup syariah islam meliputi beberapa hal sebagai
berikut:
Munakahat, yakni mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan;
Wirasah, yakni mengatur segala hal yang berhubungan dengan waris
(pewarisan);
Muamalat, yakni mengatur segala hal yang berhubungan dengan jual-beli
dan sewa menyewa serta pinjam meminjam dan lain sebagainya;
Jinayat, yakni mengatur segala hal mengenai perbuatan yang dapat
diancam dengan hukuman pidana;
Al-ahkam as-sulthaniyah, yakni mengatur segala hal yang berhubungan
dengan hukum tata negara;
Siyar, yakni mengatur segala hal yang berkaitan dengan peperangan;
Mukhasamat, yakni mengatur segala hal mengenai peradilan dan
kehakiman serta hukum acara.
Selain itu, terdapat pula pendapat Fathi Osman, yang menyatakan bahwa
ruang lingkup hukum islam, antara lain meliputi:

8. Al ahkam as-syakhsiyah atau hukum perorangan
Al ahkam al-madaniyah atau hukum kebendaan
Al ahkam al-jinaiyah atau hukum pidana
Al ahkam al-murafaat atau hukum perdata
Al ahkam al-dusturiyah atau hukum tata negara
Al ahkam al-iqtishadiyah atau hukum ekonomi dan keuangan
D. Karakter Hukum Islam
Setidaknya, ada empat karakteristik yang menjadi produk pemikiran hukum
Islam. Keempatnya juga memiliki otoritas penerapan yang dalam hal ini disebut
fikih, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan.
1. Fikih
Fikih dari etimologis-terminologis sedikit telah disinggung dalam uraian
sebelumnya. Dirumuskan bahwa fikih adalah pemahaman terhadap syariat
menangkut amal perbuatan manusia. Pemahaman tersebut diambil dari dalil-
dalil terinci melalui kaidah-kaidah ushulu. Dari sini lahirlah konsep-konsep
fikih ang terhimpun dalam kitab-kitab yang masing-masing memiliki ciri dan
karakteristik tersendiri berdasarkan metode ijtihad penyusunnya.
Dalam konteks Indonesia, fikih dapat berarti hasil ijtihad para ulama yang
kemudian disetujui secara bersama (ijtihad jamai), misalnya Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Dalam impelementasinya, fikih merupakan responsi bagi
problematika hukum secara umum yang berkembang ketika diktum-diktum
fikih itu ditulis. Biasanya kitab-kitab fikih meliputi seluruh aspek hukum
Islam. Ia tidak memiliki ketentuan tentang masa dan wilayah berlakunya.

9. Keaadaannyna yang demikian menjadikan kitab-kitab fikih cenderung
dianggap harus diberlakukan sepanjang masa. Karenanya, fikih menjadi
resisten terhadap perubahan. Masalahnya adalah, problematika hukum yang
dihadapi umat ketika kitab-kitab tersebut ditulis belum sekompleks
permasalahan hukum umat pada masa sesudahnya. Demikian pula latar
belakang sosio kultural umat jauh berbeda dengan kodisi umat pada masa itu.
Karenanya, sangat dilematis bila diktum-diktum yang terdapat dalam kitab-
kitab fikih tersebut harus diberlakukan pada masa dan tempat yang berbeda.
Dengan uraian di atas, dipahami bahwa fikih dalam konteks tertentu
memiliki hak otoritas untuk diberlakukan, bila masalah hukum yang dihadapi
memiliki kesesuaian dengan produk hukum dalam fikih tersebut, yang dalam
konteks negara Republik Indonesia, kitab fikih yang selalu memiliki
kesesuaian adalah yang bersumber dari fikih Syafii. Bilamana suatu masalah
tidak sesuai dengannya, dan setelah dicari ketentuan hukumnya yang qat'iy
dari kitab-kitab fikih lain belum ditemukan juga, maka diperlukan fatwa.
2. Fatwa
Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa
hukum yang diajukan kepadanya.12 Fatwa bersifat dinamis, karena
merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan
aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya, diperlukan fatwa.

10. Fatwa dapat diberikan oleh ulama secara individual maupun secara
kolektif. Hingga permulaan abad ke-20 beberapa fatwa telah mulai diberikan
oleh ulama secara kolektif, yakni setelah perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU)
secara organisatoris mengeluarkan fatwa-fatwa yang dirumuskan
bersamaan dengan waktu kongres pertamanya pada tahun 1926.13
Fatwa sebagai salah satu karakteristik dari produk hukum Islam, ia bersifat
kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan oleh peminta fatwa. Ia tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta
fatwa tidak harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya.
Meskipun fatwa biasanya cenderung dinamis, karena ia merupakan respon
terhadap perkembangan bar yang sedang dihadapi masyarakat permintaan
fatwa, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini sangat
tergantung pada visi hukum dan visi sosial ulama pemberi fatwa tersebut.
Seorang ulama yang memiliki wawasan Islam dan sosial yang holistik
sudah pasti akan memberikan fatwa ang setidaknya dapat diterima oleh
banyak kalangan. Sebaliknya seorang ulama yang sektarian dan ekslusif,
cenderung mempertahakan sebuah pandangan yang menurutnya sangat
mapan, fatwanya akan menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu dan terbatas
untuk masyarakat tertentu pula.
3. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan hakim atau Pengadilan Agama, yang
merupakan salah satu dari karakteristik produk hukum Islam. Putusan hadkim,
diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang

11. pengadilan, atau ketetapan hukum syari yang disampaikan melalui seorang
qadhi atau seorang hakim yang diangkat untuk itu.
Berbeda dengan fatwa, putusan-putusan pengadilan agama bersifat
mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Sampai tingkat tertentu, ia
bersifat dinamis karena merupakan usaha pemberian jawaban atau
penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan pada suatu masa
tertentu.14
Bila dilihat dari sudut masa dan tempat berlakunya suatu putusan
pengadilan, maka dikatakan bahwa putusan pengadilan berpeluang untuk
dapat dipergunakan dalam sejumlah masa dan tempat tertentu. Hal ini
dikarenakan, putusan pengadilan, apabila telah melalui proses dan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, ia dapat dipergunakan oleh hakim-hakim
lain untuk memutuskan suatu perkara sama meski berada pada tempat dan
masa berbeda. Hanya saja, dengan catatan bahwa kondisi sosial budaya
masyarakat belum banyak berubah.
4. Perundang-undangan
Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu
peraturan yang dbuat warga negara di mana undang-undang itu diberlaku-kan.
Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi.15
Dengan demikian daya ikat undang-undang lebih luas dari keputusan
pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang ang terlibat dalam
perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama, tetapi juga para
politisi dan cendikiawan lainnya.

12. Sebagai produk kolektif (ijtihad kolektif), undang-undang relatif memiliki
kualitas yang lebih tinggi dan lebih mencerminkan kesadaran hukum
masyarakat. Hal ini disebabkan karena ia dirumuskan dengan pertimbangan
yang lebih komprehensif. Namun di sisi kedinamisan, perundang-undangan
cenderung lamba dinamikana, karena untuk mengubah suatu undang-undang
memerlukan waktu, biaya dan persiapan yang matang.
E. Tujuan Hukum Islam
Tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan
kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Secara umum
ada 3 tujuan hukum islam, antara lain: mendidik setiap individu agar mampu
menjadi sumber atau membawa kebaikan bagi masyarakat dan tidak menjadi
sumber atau yang membawa malapetaka bagi orang lain. Allah SWT berfirman
dalam QS. Al-Ankabut; 45, yang artinya:
“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan
sesungguhnya mngingat Allah lebih besar”.
Selain itu tujuan hukum islam adalah menegakkan keadilan. Keadilan yang
dimaksud adalah keadilan bagi seluruh umat manusia yang tidak terbatas pada
kaum tertentu saja. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan dan
suku atau warna kulit dan berbagai macam perbedaan lainnya, kecuali
ketaqwaannya. Telah disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujurat;13,
yang artinya:
“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

13. suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.”
Mengenai tujuan hukum islam yang ingin menegakkan keadilan, Allah SWT
berfirman dalam QS. Al-Maidah; 8, yang artinya:
“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa”.
Selanjutnya, tujuan hukum islam adalah mewujudkan atau menciptakan
kemaslahatan yang hakiki bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan yang hakiki
adalah kemaslahatan sejati, bukan kemaslahatan yang semu atau kemaslahatan
bagi sekelompok orang saja.

14. BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
1. Syariat menurut istilah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah
untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi baik hukum yang
berhubunga dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang
berhubungan dengan amaliah.
2. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur’an dan sunah.
3. Ruang lingkup hukum islamdalam makna syariah islam meliputi seluruh
ajaran islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah
ataupun akhlak.
4. Tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan
kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.
B. Saran