Korupsi investasi-perizinan usaha 100614
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
0 j'aime•365 vues
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan perizinan usaha di Indonesia. Indonesia masih menghadapi tantangan korupsi yang signifikan dalam proses perizinan usaha, yang menghambat pertumbuhan investasi dan bisnis. Dokumen ini menyajikan data yang menunjukkan tingkat korupsi Indonesia masih relatif tinggi dibanding negara tetangga, dengan sektor konstruksi dan jasa menjadi sektor paling rawan suap. Untuk mengatasi hal tersebut, dokumen ini merekom
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Korupsi investasi-perizinan usaha 100614
Similaire à Korupsi investasi-perizinan usaha 100614 (20)
Plus de Indonesia Anti Corruption Forum
Plus de Indonesia Anti Corruption Forum (20)
Dernier
Dernier (13)
Korupsi investasi-perizinan usaha 100614
- 1. Korupsi, Perizinan Usaha, dan Investasi Jakarta, 10 Juni 2014 1
- 2. Indonesia Saat Ini… • Ekonomi terbesar ke-16 dunia. • 45 Juta jiwa consuming class • 53% populasi tinggal dikota yang memproduksi 74% Produk Domestik Bruto • 55 juta tenaga kerja terdidik dalam perekonomian • $0.5 triliun potensi pasar konsumen jasa agrikultur, perikanan, energi, dan pendidikan. 2
- 3. Indonesia 2030 • Ekonomi terbesar ke- 7dunia. • 135 Juta jiwa consuming class • 71% populasi tinggal dikota yang memproduksi 86% Produk Domestik Bruto • 113 juta tenaga kerja terdidik dalam perekonomian • $1.8 triliun potensi pasar konsumen jasa agrikultur, perikanan, energi, dan pendidikan. 3
- 4. Investasi • Tingkat kepercayaan investor tinggi. Sebanyak 53% investor memilih Indonesia. • Pertumbuhan investasi 2014 diperkirakan 6 persen. • Taksiran investasi 2014 diperkirakan mencapai Rp 405 T. • Perbaikan iklim investasi perlu didorong untuk meningkat pertumbuhan investasi hingga 2 digit. 4
- 5. Daya Tarik Global 2013-2014 2012-2013 Negara Peringka r Skor Peringkat Perubh an Singapura 2 5,61 2 0 Malaysia 24 5,03 25 1 Thailand 37 4,54 38 1 Indonesia 38 4,53 50 12 Filipina 59 4,29 65 6 Kamboja 88 4,01 85 -3 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 AxisTitle Indeks Daya Saing Global Peringkat Total Negara
- 6. Kemudahan Berusaha • Tingkat kemudahan berusaha turun 4 peringkat dari posisi 2012. • Salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan tingkat kemudahan berusaha adalah masalah memulai usaha. • Beberapa inisiatif penyederhanaan proses perizinan usaha perlu lebih diefektifkan. • Sebaran kewenangan dalam proses perizinan usaha masih panjang, waktu lama, dan biaya perizinan yang mahal. 6 51 52 82 77 97 121 132 142 146 171 52 54 86 88 101 121 137 144 147 175 Protecting Investors Trading Across Borders Getting Credit Dealing with Construction Permits Registering Property Getting Electricity Paying Taxes Resolving Insolvency Enforcing Contracts Starting a Business Kemudahan Berusaha Series2 Series1
- 7. Tantangan Kemudahan Berusaha • Praktik Korupsi dan Birokrasi yang Inefisien dinilai sebagai faktor utama penghambat dunia usaha di Indonesia. • Dalam hal perizinan usaha, baik korupsi maupun birokrasi yang inefisien mengakibatkan prevalensi suap dalam proses perizinan terjadi. • Alasannya, speeding the administrative process and securing business gain (Global Corruption Barometer dan Bribe Payer Survey). 7 0 5 10 15 20 25 Kebijakan Nilai Tukar Rendahnya Kapasitas Inovasi Regulasi Perpajakan Kriminalitas dan Pencurian Lemahnya Kesehatan Publik Rendahnya Tenaga Kerja Terdidik Instabilitas Pemerintahan Inflasi Tinggi Tingkat Pajak Instabilitas Kebijakan Lemahnya Etika Buruh Kebijakan Perburuhan Yang Menghambat Akses Lembaga Keuangan Kurangnya Infrastruktur Birokrasi Pemerintahan Tidak Efisien Korupsi
- 8. Memulai Usaha No. Prosedur Waktu Biaya 1 Pendaftaran Ke Notaris Secara Elektronik di Kementerian Hukum dan HAM 4 hari Termasuk dalam prosedur ke 4 2 Pendaftaran Ke Notaris 4 hari IDR 4,464,464 3 Mendapatkan Surat Izin Tinggal Manajemen Perusahaan 1 hari Tidak Ada Biaya 4 Pendaftaran Surat Izin Domisili Perusahaan 2 hari Tidak Ada Biaya 5 Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1 hari IDR 200,000 (name check) + IDR 1,580,000 non-tax state revenue (PNBP) fees for legal services 6 Pendaftaran Ke Kementerian Hukum dan HAM 7 hari Termasuk dalam prosedur ke 4 7 Pendaftaran SIUP, TDP di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 15 hari Tidak Ada Biaya 8 Pendaftaran Ke Kementerian Tenaga Kerja 14 hari Tidak Ada Biaya * 9 Pendaftaran Jamsostek 7 hari Tidak Ada Biaya * 10 Pendaftara (NPWP) dan Nomor Pajak P Kena Pajak (NPPKP) 1 hari (Bersamaan Dengan Prosedur Sebelumnya) Tidak Ada Biaya 8
- 9. Peringkat Korupsi Indonesia di antara Negara kawasan Asia Tenggara • Skor korupsi Indonesia berada jauh di bawah rata-rata global, kawasan asia pasifik, ASEAN, dan ASEAN-Singapura. – Rerata Skor CPI Dunia sebesar 43. – Rerata Skor CPI Asia Pasifik Sebesar 43. – Rerata Skor CPI Asia Tenggara Sebesar 40 – Rerata Skor CPI Asia Tenggara Tanpa Singapura Sebesar 35 9 Peringkat Negara Skor 53 Malaysia 50 94 Filipina 36 102 Thailand 35 114 Indonesia 32 116 Vietnam 31 160 Kamboja 20 Skor CPI 2013 bertahan di angka 32, namun peringkat mengalami kenaikan 4 tingkat Sumber: Corruption Perception Index (Transparency International, 2013)
- 10. Tren Korupsi Indonesia di antara negara kawasan Asia Tenggara • Global Corruption Barometer 2013 – Survei di 107 negara dunia – Di Indonesia survei dilakukan di 5 (kota): Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. – Jumlah responden sebanyak 1000 orang. – Menera tidak hanya persepsi publik tentang korupsi namun juga pengalaman terhadap pelayanan publik. 10 50% 38% 14% 18% 9% 8% 23% 25% 31% 47% 27% 25% 29% 25% 32% 39% 55% 66% 72% 48% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kamboja Filipina Malaysia Vietnam Thailand Indonesia Asia Tenggara Menurun Sama saja Meningkat Sumber: Global Corruption Barometer (Transparency International, 2013) Hampir 3 dari 4 responden menilai bahwa korupsi meningkat dalam satu tahun terakhir
- 11. Indonesia merupakan negara pembayar suap terbesar kedua di ASEAN 11 26% 57% 36% 30% 18% 12% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SEA Cambodia Indonesia Vietnam Thailand Philippines Malaysia
- 12. Pengalaman Suap Masyarakat terhadap 8 (Delapan) Layanan Publik Utama 12 4% 6% 12% 21% 32% 37% 66% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Utilities Tax Medical and health services Education system Land Services Registry and permit service Judicial System Police % people that had come into contact with each service, that had paid a bribe
- 13. Mengapa Praktik Suap Dalam Proses Perizinan Masih Terjadi • Masyarakat menilai faktor kedekatan (personal contact) sangat penting untuk mengakses pelayanan publik. • Gap antara regulasi dan implementasi kebijakan yang lemah. • Pengelolaan Integritas Pejabat Publik Belum Kuat. • Masyarakat masih enggan melaporkan kejadian korupsi dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. • Belum ada mekanisme keluhan masyarakat yang efektif. 13
- 14. • Sosialisasi Tentang PTSP tidak disertai dengan perubahan watak birokratisasi layanan publik. 14 20% 57% 29% 80% 47% 71% Kota Banjarbaru Kota Balikpapan Kota Semarang Pengetahuan Pengusaha tentang PTSP Tidak Tahu 35% 53% 92% 65% 47% 8% Kota Banjarbaru Kota Balikpapan Kota Semarang Cara Pengusaha Mendapatkan Izin Usaha Diurus Sendiri Diurus oleh Pihak Ketiga
- 15. Suap Dalam Perizinan 1. Implementasi PTSP Belum Dapat Merubah Persepsi Pengusaha Terhadap Birokratisasi Perizinan. 2. Rentang kewenangan perizinan yang tersebar baik di Instansi Vertikal Maupun Horizontal sering mengakibatkan pelanggaran prosedur penerbitan izin usaha. 3. Akibatnya, praktik suap masih lazim bahkan pada daerah yang telah memiliki PTSP. 15 80% 53% 58% 20% 47% 42% Kota Banjarbaru Kota Balikpapan Kota Semarang Suap Perizinan Lazim Tidak Lazim
- 16. Sektor Usaha Terdampak Korupsi • Skor 10 berarti perusahaan tidak pernah membayar suap, 0 berarti perusahaan selalu membayar suap. • Dari 19 (sembilan belas) sektor lapangan usaha, terdapat 8 (delapan) sektor yang paling rawan suap, yaitu – Pekerjaan Umum dan Konstruksi – Jasa – Real estate dan Properti – Minyak dan Gas – Pertambangan Umum – Pembangkitan Energi dan Transmisi – Farmasi dan Alat Kesehatan, dan – Industri Berat 16Sumber: Bribe Payers Index (2011) 5.3 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.2 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Public Works Contracts and… Utilities Real Estate, Property, Legal and… Oil and Gas Mining Power Generation and Transmission Pharmaceutical and Healthcare Heavy Manufacturing Average Fisheries Arms, Defence and Military Transportation and Storage Telecommunications Consumer Services Banking and Finance Forestry Information Technology Civilian Aerospace Agriculture Light Manufacturing
- 17. Tipologi Suap per Sektor Bisnis 17 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 Petty Grand Private
- 18. Bisnis Tanpa Suap-Menyuap Menjadi Tren Bisnis Internasional • Tren Bisnis Internasional telah “meninggalkan” suap sebagai cara untuk mendapatkan kontrak dan manfaat bisnis. • Pebisnis di Indonesia masih menggunakan cara “suap” untuk menang proyek, bukan kompetensi bisnis. 18 Dalam setahun terakhir, menurut anda perusahaan anda gagal mendapatkan kontrak kerjasama atau manfaat bisnis lainnya karena kompetitor membayar suap? NO YES TOTAL 73% 27% Indonesia 53% 47% KEPEMILIKAN ASING Lebih dari 20% dimiliki asing 75% 25% Tidak Lebih dari 20% dimiliki asing 72% 28% JENIS PERUSAHAAN Tercatat di Bursa Saham 79% 21% Tidak tercatat di Bursa Saham 72% 28% Sumber: Bribe Payer Index (Transparency International, 2011) Hanya 1 dari 4 pengusaha menilai kompetitor bisnis memberikan suap untuk memenangkan kontrak bisnis
- 19. 19 Apakah perusahaan Anda memiliki tanggung jawab etik untuk memberantas korupsi? TIDAK YA TOTAL 21% 79% Indonesia 20% 80% KEPEMILIKAN ASING Lebih dari 20% dimiliki oleh asing 20% 80% Tidak lebih dari 20% dimiliki oleh asing 21% 79% JENIS PERUSAHAAN Tercatat di bursa saham 16% 84% Tidak tercatat di bursa saham 22% 78% Sumber: (Bribe Payer Survey, 2011)
- 20. Bisnis Bersih Mendorong Pemerintah Bersih • Semakin Pasif Pebisnis Membayar Suap, Negara Akan Semakin Bersih. • Relasi Korupsi Pejabat Publik – Suap Pebisnis menandakan bahwa upaya penindakan dan pencegahan korupsi harus dilakukan bersamaan baik sisi permintaan maupun sisi penawaran. 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 CorruptionPerceptionsIndex Bribe Payers Index Country Sumber: Bribe Payer Index (Transparency International, 2011)
- 21. Masa Depan: Bisnis Tanpa Suap • Bisnis yang bersih dari praktik suap memiliki pengelolaan sistem integritas yang baik. 21 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 6 7 8 9 BusinessIntegrity Bribe Payers Index Country Sumber: Bribe Payer Index (Transparency International, 2011)
- 22. Rekomendasi • Penguatan aspek integritas dalam pelayanan perizinan. – Peningkatan Integritas Perusahaan (Corporate Integrity System). – Peningkatan Integritas Pejabat Publik (Public Sector Integrity). • Penguatan Mekanisme Keluhan Masyarakat. • Penguatan penegakan hukum. 22
- 23. Wahyudi M. Tohar Koordinator Program Tata Kelola Ekonomi, Transparency International Indonesia Email: wahyudi@ti.or.id Terima Kasih 23
Notes de l'éditeur
- Tren Daya Saing Indonesia Meningkat, namun masih kalang jika dibandingkan dengan thailand, malaysia, dan singapura.
- Hitung Rerata Regional.
- Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih tertinggal. Berbeda dengan bisnis global yang beralih ke bisnis “bersih”, bisnis di indonesia masih fity-fifty.
- Pertanyaan bisnis. Apakah ketika kami tidak melakukan menyuap pemerintah akan bersih? Data ini menunjukkan bahwa semakin bersih bisnis, maka pemerintah juga semajin bersih, juga sebaliknya.
- Apa yang harus dilakukan untuk membuat