1. POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
DAN REKOMENDASI
Sukasmanto - IRE

2. MindSet
Asumsi: Tujuan dan
Harapan dari Dana Desa
Risiko (Potensi
Penyalahgunaan) Rekomendasi

3. Tujuan Pengelolaan Dana Desa
“Mewujudkan pemerintah desa yang baik dan
bersih tanpa korupsi”

4. Trade off: Diskresi Keuangan Desa dan Potensi
Penyalahgunaan Dana Desa (Risiko)
• Bagaimana mewujudkan kemandirian desa dengan alokasi APBN
untuk desa (Dana Desa) dengan TIDAK……….
• Mengabaikan potensi penyalahgunaan Dana Desa (risiko)
• Menjadikan desa menjadi objek pembangunan
• Melakukan sentralisasi program pembangunan desa.
• Menegasikan perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) sebagai
pedoman implementasi dana desa.
• Menggeneralisir bahwa pemerintah desa tidak mampu mengelola dana
desa dan akan banyak yang terjerat kasus korupsi?
• Bagaimana rumusan MITIGASI pencegahan penyalahgunaan dana
desa.

5. Bukti Desa Mampu Mengelola
Keuangan
Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Desa
Menurut Kelurahan dan Desa (Juta Rupiah) Tahun 2009 dan 2010
Rincian 2009 2010
Kelurahan Desa Kelurahan Desa
I. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Perimbangan
3. Bantuan Keuangan
4. Pendapatan lainnya
2.285.824
687.561
900.779
697.484
8.569.207
1.538.471
4.098.964
2.31.772
2.413.598
770.046
801.094
674.522
541.585
10.612.084
1.904.270
4.629.067
3.537.162
541.585
II. Belanja
1. Belanja Langsung
2. Belanja Tidak Langsung
2.266.401
1.056.448
1.209.953
8.469.923
4.331.065
4.138.858
10.382.744
6.161.883
4.220.861
1.2741.835
7.444.209
5.297.626
Sumber: BPS (2009 & 2010) diolah

6. Contoh……
Tabel Statistik Aspek Kunci Dua Daerah
ASPEK KABUPATEN
BANTAENG
KAB. KEPULAUAN
SELAYAR
DAU 379,463,356,000 421,256,593,000
Belanja Pegawai 282,613,241,463 247,822,264,000
(DAU-BP) 96,850,114,537 Tidak Dikurangi
(DAU-BP)10% 9,685,011,453.67 42,125,659,300
Total ADD Riil Kab. 9,000,000,000* 42,929,803,700*
Jumlah Desa 46 81
Jumlah Penduduk Tahun 2009 121.749 jiwa 142.972 jiwa
Penduduk miskin 12.069 jiwa atau 9,96%
total penduduk
23.462 atau 16,41%
total penduduk
Mean ADD 195,652,174 529,997,577
Persentase DAU/BP 74,47% 58,82%
Persentase ADD terhadap DAU 9,26% 10,19%
Rupiah ADD per penduduk
miskin/tahun
745.686 1.829.782
Sumber: Hasil Riset IRE dan ACCESS

7. • Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa di Kabupaten Beltim,
dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2014 tetap sama
seperti tahun anggaran 2013, lanjutan dari program Rp 1 miliar setiap
desa.
• Dana ADD ini bersumber dari APBD Kabupaten Beltim tahun
anggaran 2014, dengan jumlah sekitar Rp 28 miliar untuk 39 desa.
Ada rencana penambahan dalam anggaran APBD perubahan 2014.
• Bangka Pos, Selasa, 11 Maret 2014

8. Asumsi/Prasyarat/Tujuan
• Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera;
• Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

9. • Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya
sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi
dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan
kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang
mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

10. SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA PASCA UU
NO. 6 TAHUN 2014
ProvinsiDana
Perimbangan
Pembangunan Desa
Kabupaten/
Kota
1. ADD
2. Bagian dari hasil pajak daerah
dan retribusi daerah Kab/Kota
3. Bantuan keuangan
ProgramK/L
Dana Transfer ke Daerah KL
KEUANGAN DESA
Alokasi APBN ke
Desa (10% dari
dan di luar dana
Transfer Daerah
(on top) secara
bertahap
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Hibah
Desa
Lainnya
pemberdayaan masyarakat
dan kemasyarakatan

11. SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
• Pendapatan Asli Desa (PAD)
• Alokasi APBN = 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top secara
bertahap)
• Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
• Alokasi Dana Desa (ADD) = 10% dari DAU + DBH
• Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
• Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
• lain-lain pendapatan Desa yang sah
• Alokasi APBN ke Desa 10% dari bagian dari Pajak & Retribusi

12. Alokasi APBN
• Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan
Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
• Dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:
• jumlah penduduk,
• angka kemiskinan,
• luas wilayah, dan
• tingkat kesulitan geografis
• Tujuan: dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan Desa.

13. TAHUN 2013
 Transfer ke Daerah (TD) tahun 2013 = 528,6 T
 Alokasi APBN = 10% x TD = 10% x 528,6 T
Alokasi APBN = 52,86 T
 Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
 Rata-rata Pendapatan Desa dari Alokasi APBN
on top dari Dana Transfer Daerah = Alokasi
APBN : Jumlah Desa
= 52,86 T/72.944 = Rp 724.665.496.
Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi APBN
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
 Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T
 Alokasi APBN = 10% x TD = 10% x 592,5 T
Alokasi APBN = 59,25 T
 Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
 Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on
top dari Dana Transfer ke Daerah = Alokasi
APBN : Jumlah Desa
= 59,25 T : 72.944 = Rp 812.404.036
Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN =
Rp 724.665.496
Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN =
Rp 812.404.036

14. TAHUN 2013
 Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T
 DAU + DBH = 412 T
 ADD = 10% x (DAU + DBH)
= 10% x 412 T = 41,2 T
 Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
 Rata-rata Pendapatan Desa dari ADD = ADD :
Jumlah Desa
= 41, 2 T : 72.944 = Rp 564,816,846.
• Perlu ditetapkan sanksi bagi daerah kabupaten/kota yang belum mengalokasikan ADD sesuai
dengan prosentasi yang ditetapkan dalam UU Desa.
Simulasi Pendapatan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD)
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
 Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T
 DAU + DBH = 454,9 T
 ADD = 10% x (DAU + DBH)
= 10% x 454,9 T = 45,49 T
 Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) =
72.944
 Rata-rata Pendapatan Desa dari ADD = ADD
: Jumlah Desa
= 45,49, 2 T : 72.944 = Rp 623.629.955.
Total pendapatan Desa dari ADD
= Rp 564,816,846
Total pendapatan Desa dari ADD
= Rp 623.629.955

15. TAHUN 2013
 Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T
 DAU + DBH = 412 T
 Total Pendapatan = Alokasi APBN + ADD
 Total pendapatan Desa dari Alokasi APBN
= Rp 724.665.496
 Total pendapatan Desa dari ADD = Rp
564,816,846
Simulasi Pendapatan Desa yang Bersumber dari APBN
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
TAHUN 2014
 Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5
T
 DAU + DBH = 454,9 T
 Total Pendapatan = Alokasi APBN +
ADD
 Total pendapatan Desa dari Alokasi
APBN = Rp Rp 812.404.036
 Total pendapatan Desa dari ADD = Rp
623.629.955
Total pendapatan Desa yang
bersumber dari APBN
Rp 1.290.990.349
Total pendapatan Desa yang
bersumber dari APBN
Rp 1.436.033.121

16. PP No. 90 TAHUN 2010 TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(Pasal 13)
Lama
Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN)
1. Kebutuhan
Pemerintah
Pusat
2. Transfer
kepada daerah
DAU
DAK
DBH
Baru (Skema yang mungkin)
Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (BA BUN)
1. Kebutuhan
Pemerintah
Pusat
2. Transfer
kepada daerah
dan Desa
DAU
DAK
DBH
+++ Cadangan
Dana Desa

17. Posisi Dana Desa dalam Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan
melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial
Officer)
1. Kebutuhan Pemerintah Pusat 2. Transfer kepada daerah dan Desa
++ Cadangan Dana Desa
Bagian anggaran kementerian
negara/lembaga (BA K/L) dengan
Menteri/Pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran (Chief
Operational Officer)
10% On top Dana
Transfer dari
konsolidasi BA K/L
ke desa

18. Dana Transfer ke Daerah Belanja Pusat K/L Berbasis Desa
Dana Desa
(earmarked)
o Pemberdayaan Masyarakat Desa
o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian,
o Dst.
Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa(Pasal
18) yang terkait dengan (Pasal 19):
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. kewenangan lokal berskala desa.
o Pengentasan kemiskinan/ pemberdayaan
masyarakat (PNPM)
o Bantuan Operasional Kesehatan
o Infrastruktur Desa, Pertanian
UU No.6 Thn 2014:
Implikasi Khusus kpd Realokasi Belanja Pusat
Sumber: DJPK-Kemenkeu (2014)

19. Bagaimana Dengan Aset Desa?
• KEKAYAAN DESA (Barang Milik Desa)
• Dikelola;
• Ditatausahakan;
• Bukti Kepemilikan;
• Menuntaskan amanat UU No. 6 Tahun 2014; BAB XV
Ketentuan Peralihan; Pasal 116:
• Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi
Aset Desa.

20. Apakah Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Termasuk Ruang
Lingkup Perpres 54/2010 Jo. Perpres 70/2012 ?

21. KESIAPAN PEMDA DAN PEMDES
MENYAMBUT DAD
 Regulasi
 Peraturan Pemerintah
 Perda, Perbup.
 Kelembagaan
 Provinsi: Biro Pemerintahan, Setda, BPMPD, BPKD, Inspektorat
 Kabupaten/Kota: Bag. Pem. Setda, BPMPD, BPKD, Inspektorat
 Keuangan Daerah
 Administrasi (Belanja, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban);
 Kualitas Perencanaan Desa;
 Pengelola Keuangan dan Kekayaan (Aset) Desa

22. Risiko (Potensi Penyalahgunaan)
Dana Desa

23. Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
• Dipengaruhi oleh:
• Bagaimana Peraturan turunan dari UU No. 6 / 2014
• Transfer dana desa dari APBN ke Desa
• Pengelolaan keuangan dan aset desa
• Tingkat Diskresi Keuangan Desa (Kemandirian)
• Diskresi keuangan tinggi  potensi penyalahgunaan (risiko) tinggi
• Diskresi keuangan rendah  potensi penyalahgunaan (risiko)
• Kualitas SDM di pemerintah desa
• Kualitas SDM Tinggi  potensi penyalahgunaan (risiko) rendah
• Kualitas SDM rendah  potensi penyalahgunaan (risiko) tinggi
• Pembinaan dan pengawasan

24. Penyalahgunaan Dana Desa
• Di tingkat:
• Di Tingkat Pusat
• Di Tingkat Daerah
• Di Tingkat Desa
• Di tahap:
• Transfer dana desa dari Pusat ke daerah
• Transfer dana dari Kab./Kota ke Desa
• Implementasi di desa
• Pelaporan dan pertanggungjawaban

25. Jenis Penyalahgunaan
• Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
• Tidak sesuai rencana  tidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi
• Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis  khususnya pengadaan barang dan jasa
• Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting
• Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala
desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
• Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan
• Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok);
Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan
bisnis properti; Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD

26. Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa
• Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya:
• Mekanisme koordinasi dan pengawasan
• Sistem pengelolaan keuangan
• Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
• Motif kepentingan politik tertentu
• Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa.
• Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
• Bimbingan teknis dan pendampingan
• Penerapan prinsip kehati-hatian
• Sistem sanksi administrasi dan hukum
• Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat)

27. Modus Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa
• Beban sosial kemasyarakatan kepala desa (kepala desa sering terkondisikan ujung
tombak dan lebih ujung tombok).
• Elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah  terdorong
untuk melakukan tindak pidana korupsi.
• Kepentingan politik  posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di
desa.
• Political power dari elit desa Urusan pemerintahan, penganggaran, dan keuangan
hanyalah milik elit desa  kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary
crime)

28. Objek yang Dikorupsi di Desa
• Alokasi Dana Desa (ADD)
• Tanah Kas Desa (TKD) dan aset desa lainnya
• Program Sertifikasi Massal
• Dana Sosial atau Bantuan dari Provinsi, Kabupaten
• Dana Infrastruktur (irigasi, jalan).
• +++ Dana Desa dari APBN

29. Rekomendasi
Mengurangi risiko (potensi penyalahgunaan dana desa) tanpa
mengorbankan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 yaitu kemandirian
desa
Konsep pemberantasan korupsi harus menyeluruh. Mulai dari rakyat
sampai pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan harus bertekad
bulat memberantas korupsi.

30. Rekomendasi
1. Penyusunan PP yang didahului kajian yang cermat dan mendalam untuk menghindarkan
pemerintah desa dari jebakan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
• Aspek desentralisasi fiskal: transfer APBN ke Desa  RPP tentang Dana DesaLead
agency: DJPK.
• Aspek Penyelenggaraan: perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan desa  bagian dalam RPP Penyelenggaraan Desa  Lead agency: DJPMD.
• Peraturan turunan untuk pengadaan barang dan jasa di desa
• Jika diperlukan Permendagri dan Perda
2. PP yang merujuk pada:
• UU No. 17/2013 tentang Keuangan Negara,
• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara,
• UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan (BPK), serta
• UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

31. 3. Persiapan implementasi:
• Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan
(RPJMDes dan RKPDesa) oleh pemerintah pusat dan/ daerah serta OMS.
• Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan
aset desa oleh pemerintah pusat dan/ daerah serta OMS.
• Penyusunan Sistem keuangan desa
• Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang layak dan
akuntanbel.
• Penyusunan model pendampingan [Kab: BPMPD, BPKAD, Bappeda; Desa:
Pemdes, BPD, Musdes];
4. Pengawasan dan Monev
• Pengembangan sistem pengawasan: auditor (BPK) dan Inspektorat
kabupaten (Pengawasan)
• Pengembangan sitem Monitoring dan Evaluasi
• Mengoptimalkan BPD dalam fungsi pengawasan internal pada pengelolaan
keuangan pemerintah desa.