Hibah daerah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan daerah sesuai prioritas pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hibah dapat bersumber dari APBN, pinjaman luar negeri, atau hibah luar negeri seperti dari pemerintah Australia. Hibah disalurkan ke pemda berdasarkan kinerja setelah penandatanganan perjanjian antara kementerian keuangan dan kepal

1. MEKANISME HIBAH DAERAH
Jakarta, 28 Januari 2013
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1

2. OUTLINE
1. KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH (HKPD)
2. HIBAH DAERAH
3. PROGRAM & OUTPUT
4. HIBAH AUSAID: SAIIG

3. 1 KEBIJAKAN HKPD

4. • UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A:
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
4

5. KONSTITUSI
Pasal 31 PENYELENGGARA
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
PUSAT:
Pasal 33  K/L  BLU
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat  BUMN
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
 Lainnya
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34 PEMDA:
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.  SKPD  BLUD
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
 BUMD
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
 Lainnya

6. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:
1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011
Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
6

7. APBN APBD
PENDAPATAN
Pajak I. PENDAPATAN
PNBP a. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hibah b. PENDAPATAN TRANSFER
BELANJA NEGARA c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
I. Pemerintah Pusat 1. Pendapatan Hibah
Belanja Pegawai 2. Pendapatan Dana Darurat
Belanja Barang
Belanja Modal
3. Pendapatan Lainnya
Bantuan Sosial
Pembayaran Bunga II. BELANJA
Subsidi a. Belanja Langsung
Belanja Hibah b. Belanja Tidak Langsung
Belanja Lain-lain
II. Transfer Daerah
Dana Perimbangan
III. PEMBIAYAAN
Dana Otsus & Penyesuaian a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN 1. Penggunaan SiLPA
I. PENERIMAAN 2. Pencairan Dana Cadangan
I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
1. Penggunaan Silpa Dipisahkan
2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 4. Pinjaman
3. Penerimaan Dari Investasi
4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/Daerah
5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan
II. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) Negara/Daerah/Pemda Lainnya
1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto)
2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl. b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
II. PENGELUARAN : 1. Pembentukan Dana Cadangan
I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN
2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda 4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan
II. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Negara/Daerah/Pemda Lainnya
1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 7
2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl

8. APBN
PDN + Hibah
PHLN PHDN
DITERUSKAN
PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH
K/L BUMN BUMN BUMN
PEMDA BUMD PEMDA
BUMD BUMD
P3 PPH/PHD

9. APBN
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ANGGARAN BELANJA DAN
PUSAT MELALUI K/L PEMBIAYAAN (MENKEU SELAKU BUN)
• RKA - KL • Rencana Dana Pengeluaran
(RDP) - BUN
Tugas Transfer
Kantor Kantor Dekon- Pinjaman Belanja
Pemban- ke Daerah Subsid
Pusat Daerah sentrasi dan Lain-
tuan (DAU, i
(KP) (KD) (DK) Hibah lain
(TP) DAK,DBH)
Mendanai Urusan
Mendanai Urusan Pusat Daerah (APBD)
Dilaksanakan oleh Pemda
9

10. 2 HIBAH DAERAH

11. PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
MENDANAI KEWENANGAN DAERAH
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
HIBAH DIPRIORITASKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
DAERAH
PERJANJIAN HIBAH
MEKANISME APBN DAN APBD
PENYALURAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA
11

12. HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
KPA - HPD
Verifikasi & Supervisi
KEMENTERIAN TEKNIS PEMERINTAH DAERAH
(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY)
12

13. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri
atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat
yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
13

14. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
PENGUSULAN PENETAPAN MK: PERJANJIAN
NILAI HIBAH DAN PEMBERIAN/PEN HIBAH ANTARA PELAKSANAAN PENYALURAN
DAFTAR PEMDA ERUSAN HIBAH MK DAN KEPALA KEGIATAN DANA HIBAH
PENERIMA HIBAH KEPADA PEMDA DAERAH
Mempertimbangkan: Penyaluran dilakukan
• Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerja
a) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah Perjanjian
Daerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L
Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atas
Pemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:
Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan
setelah Pagu APBN penggunaan dana hibah
memenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:
ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah
setelah Pagu APBN dan Manual Teknis
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
14

15. MEKANISME PENYALURAN:
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi
5 Pemindahbukuan dari Reksus ke
RKUD
4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil
verifikasi
3 Proses verifikasi teknis
PEMDA KEMENPU KEMENKEU
2 Pembayaran oleh Pemda ke
pihak 3
Pihak ketiga 1 Pembangunan fisik sanitasi

16. 3 PROGRAM & OUTPUT

17. PROGRAM DAN OUPUT

18. HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT
Waktu Daerah
No Kegiatan Total Alokasi Output
Pelaksanaan Penerima
1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 35 Terpasangnya 77.000 Sambungan
Miliar Rumah (SR) Air Minum (berfungsi –
telah diverifikasi KemPU)
2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan
Air Limbah (berfungsi – verifikasi
KemPU)
3 Infrastructure Enhancement 2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan
Grant (IEG) - Sanitasi dan air limbah di 21 kab/kota
(berfungsi – telah diverifikasi KemPU)
4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan
untuk mendukung pengoperasian
Bus Rapid Transit
5. Local Basic Education Capacity 2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan
(L-BEC) peningkatan kapasitas di bidang
pendidikan di 50 kab/kota
6. Water and Sanitation – Sub 2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi
Program D (WASAP-D) berbasis masyarakat dan berbasis
institusi (verifikasi KemPU)
7. Water Resources and Irrigation 2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Proses -- Desain Irigasi, fisik irigasi
System Management Project – dan pelatihan kelompok petani
APL 2 (WISMP-2)

19. HIBAH DARI PEMERINTAH AUSTRALIA
(AUSAID)
19

20. HIBAH PEMERINTAH AUSTRALIA: TAHAP I DAN TAHAP II
Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary
HIBAH AUSAID TAHAP I Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan
(2009 – 2011) Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang
• Water Hibah = $ 22 Jt
• Wastewater Hibah = $ 3 Jt
• Infrastructure Enhancement
PEMERINTAH INDONESIA
Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt
• IEG Transportation = $ 0.81 Jt
Pemerintah Pusat Pemda
HIBAH AUSAID TAHAP 2
(2012 – 2015)
• Water Hibah = $ 90 Juta
• Hibah Air Limbah = $ 5 Juta
• Sanitation Hibah = $ 40 Juta
• Wastewater Investment = $ 30 Jt
• Community Water Supply = $ 25 Jt Mekanisme Penerusan Hibah:
• Sub-national Roads = $ 38 Juta • Berdasarkan kinerja (output-based)
• Road Safety = $ 18 Juta • Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah
• other grants = $ 4 Juta antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan
dengan kepala daerah penerima hibah
20

21. PENERUSAN HIBAH AUSTRALIA
TAHAP 2 (2012-2015)
21

22. HIBAH AUSAID TAHAP 2: WATER & SANITATION
NO PROGRAM NILAI HIBAH TARGET OUPUT KETERANGAN
(AUD)
1 Hibah Air Minum $ 90 Juta 300.000 Sambungan • Telah dialokasikan untuk 27 pemda (usulan
(Water Hibah) Rumah bagi MBR KemenPU dan persetujuan AusAID)
(melayani sekitar 1,3 • Telah dialokasikan tambahan 47 pemda
Juta masyarakat) (proses penyusunan draft PPH)
2 Hibah Air Limbah $ 5 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan
(Wastewater Hibah) seleksi daerah penerima hibah
3 Sanitation Hibah $ 40 Juta Dalam tahap finalisasi desain program
dan seleksi daerah penerima hibah
4 Wastewater $ 30 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima
Investment Plan
5 Community Water $ 25 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima
Supply
22

23. Matur Thanks
23