Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip dasar sistem drainase perkotaan yang meliputi fungsi, komponen, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti intensitas hujan, daerah tangkapan, dan pertumbuhan kota."

1. DASAR-DASAR TEKNIK DAN MANAJEMEN
1. PRINSIP-PRINSIP DASAR SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat di Indonesia, permasalahan
drainase semakin meningkat pula pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana
dan sarana perkotaan. Akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula.
Pada umumnya penanganan sistem drainase di banyak kota di Indonesia masih bersifat parsial,
sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan
drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengacu pada SIDLACOM dimulai
dari tahap Survey, Investigation (investigasi), Design (perencanaan), Land Acquisation
(pembebasan lahan), Construction (konstruksi), Operation (operasi) dan Maintenance
(pemeliharaan), serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi
masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baik
pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Agar penanganan
permasalahan sistem drainase dapat dilakukan secara terus menerus dengan sebaik-baiknya.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud
Modul ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi perencana serta pelaksana dalam rangka
penanganan sistem drainase perkotaan agar lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan
masalah SIDLACOM tersebut diatas. Para pengelola sistem drainase perkotaan diharapkan
menjadi paham antara lain terhadap fungsi drainase dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam
pembangunan drainase.
Tujuan
Tujuan modul Dasar-dasar Teknik dan Manajemen Sistem Drainase Perkotaan ini adalah untuk
mewujudkan penanganan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan yang dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
1.3. Istilah- istilah
Drainase (Drainage)
Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke
bangunan resapan buatan.
Urban Drainage
Urban = Perkotaan
Drainage = Drainase
Urban Drainage = Drainase Perkotaan
1

2. Sistem Drainase Perkotaan
Adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban). Sistem
tersebut berupa jaringan pembuangan air yang berfungsi mengendalikan atau mengeringkan
kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak
mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan manusia.
Drainase Berwawasan Lingkungan
Adalah pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi
lingkungan.
Terdapat 2 (dua) pola yang umum dipakai untuk mengelola drainase yang berwawasan
lingkungan:
a. Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam
penampungan kolam detensi.
b. Pola retensi (meresapkan), antara lain dengan membuat sumur resapan, saluran resapan,
bidang resapan atau kolam resapan kolam retensi.
Sungai adalah alur di permukaan tanah tempat mengalirnya aliran permukaan yang mempunyai
Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke muara laut.
Sungai mengalirkan sebagian air sebagai aliran dasar (base flow) dari kumpulan mata-air di
dalam DAS-nya mulai dari daerah pegunungan sampai ke pantai (laut).
Satuan Wilayah Sungai adalah hamparan permukaan bumi yang dialiri oleh sungai yang
ditetapkan dengan peraturan.
Sungai dan Saluran
Adalah alur tempat mengalirnya air di bidang permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
a. Sungai terjadi karena peristiwa alam dimana aliran air mengalir sesuai dengan
morfologinya dan secara umum alirannya adalah aliran unsteady flow (aliran yang tidak
tetap).
b. Sedangkan saluran adalah alur tempat aliran air yang sengaja dibuat oleh manusia, secara
umum alirannya adalah aliran steady flow (aliran tetap).
2

3. 1.4. Sistem Drainase Perkotaan
Dapat ditinjau dari 2 sisi berikut:
a. Satuan Wilayah Sungai adalah kumpulan anak-anak sungai yang berada di dalam Satuan
Wilayah Sungai yang tergolong mikro pada orde sungai tingkat 2 atau 3 yang sepenuhnya
berada di dalam batas administratif Perkotaan.
b. Administratif Perkotaan adalah kumpulan jaringan anak-anak sungai dan saluran pada
masing-masing Daerah Alirannya dimana penanganannya menjadi kewenangan
Pemerintahan Kabupaten atau Pemerintahan Kota sekalipun sebagai ibukota Provinsi.
Pengendalian Banjir (Flood Control)
Dapat dibagi ke dalam 2 areal berikut:
a. Untuk areal urban adalah upaya untuk mengendalikan aliran banjir pada sungai yang
melintasi kota agar muka air banjir tidak melampau tanggul kanan dan tanggul kirinya
(overtopping) yang akan menyebabkan banjir/genangan di dalam kota.
b. Untuk Daerah Aliran Sungai adalah upaya untuk menghindari terjadinya banjir pada
lahan-lahan produktif.
Badan Air
Adalah tempat pengolahan air yang terakhir, yang dapat melakukan proses self purification
(memperbaiki diri sendiri). Dapat berupa sungai, danau, rawa dan laut yang menerima aliran
dari sistem drainase perkotaan.
1.5. Fungsi Drainase Perkotaan
a. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya lebih rendah dari genangan
sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta
benda milik masyarakat.
b. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak
membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat
juga infrastruktur perkotaan.
c. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk
persediaan air dan kehidupan akuatik.
d. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.
Berdasarkan pembagian kewenangannya pengelolaan dan fungsi pelayanan untuk sistem
drainase perkotaan menggunakan istilah sebagai berikut:
3

4. Sistem Drainase Lokal (Minor Urban Drainage)
Sistem drainase lokal (minor) adalah suatu jaringan sistem drainase yang melayani suatu
kawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, daerah komersial, perkantoran dan
kawasan industri, pasar dan kawasan pariwisata. Sistem ini melayani area sekitar kurang lebih
10 Ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggungjawab masyarakat, pengembang atau
instansi pada kawasan masing-masing (lihat Gambar 1.1 dan 1.2).
Sistem Drainase Utama (Major Urban Drainage)
Sistem Jaringan Utama (major urban drainage) adalah sistem jaringan drinase yang secara
struktur terdiri dari saluran primer yang menampung aliran dari saluran-saluran sekunder.
Saluran sekunder menampung aliran dari saluran-saluran tersier. Saluran tersier menampung
aliran dari Daerah Alirannya masing-masing. Jaringan drainase lokal dapat langsung
mengalirkan alirannya ke saluran primer, sekunder maupun tersier (lihat Gambar 1.1 dan 1.2).
Pengendalian Banjir (Flood Control)
Pengendalian Banjir adalah upaya mengendalikan aliran permukaan dalam sungai maupun
dalam badan air yang lainnya agar tidak meluap serta limpas atau menggenangi daerah
perkotaan. Pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah Propinsi atau
Pemerintah Pusat. Konstruksi atau bangunan air pada sistem flood control antara lain berupa:
• Tanggul
• Bangunan Bagi
• Pintu Air
• Saluran Flood Way
Berdasarkan fisiknya, sistem drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, tersier sebagai
berikut:
Sistem Saluran Primer
Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder.
Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung
dialirkan ke badan air.
Sistem Saluran Sekunder
Saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan
meneruskan aliran ke saluran primer.
Sistem Saluran Tersier
Saluran drainase yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-
rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.
4

5. Untuk Kota-kota air seperti Palembang, Banjarmasin dan Pontianak agak sulit menentukan dan
membedakan mana sungai dan saluran drainase. Sebab aliran yang dipengaruhi pasang laut
yang tinggi terkadang berputar arah alirannya.
LEGENDA
Catchment Area Sistem Minor
Catchment Area Sistem Major
Saluran Drainase Major
Saluran Drainase Minor
Gambar 1.1. Lay-out umum dari sistem drainase perkotaan
LEGENDA
Catchment Area Sistem Minor
Catchment Area Sistem Major
Saluran Drainase Major
Saluran Drainase Minor
Gambar 1.2. Skematik lay-out dari drainase minor dan mayor sistem drainase
Perkotaan
5

6. “Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang
berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga tidak
mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi
kegiatan kehidupan manusia”
1.6. Proses Terjadinya Banjir di Perkotaan
Secara umum proses terjadinya banjir diakibatkan oleh faktor kondisi alam dan ulah manusia
sebagai berikut:
Kondisi Alam (Statis)
Geografi
• Apabila kota dibangun di daerah pegunungan akan menyebabkan lahan resapan air
akan tertutup oleh bangunan dan infrastruktur kota dan akan meningkatan debit banjir
yang akan mengancam kota yang ada di bagian hilir.
• Apabila kota dibangun di tepi pantai, pengaruh pasang laut akan menyebabkan
sebagian aliran tidak dapat mengalir secara gravitasi, dan akan dapat menyebabkan
genangan. Aliran air dalam sungai akan mengalami kenaikan akibat back water curve
yang dapat menyebabkan over toping dan dapat menyebabkan banjir di dalam kota.
Topografi
Kondisi topografi yang bergelombang, maka untuk kota yang berada pada bagian yang
rendah akan rawan terkena bajir dan genangan.
Geometri Alur Sungai
• Kemiringan dasar sungai yang terlalu besar akan menimbulkan gerusan dasar
sungai. Hal semacam ini akan menyebab konsentrasi sedimentasi pada bagian hilir
yang datar yang dapat menyebabkan saluran / sungai cepat menjadi dangkal.
• Meandering umumnya terjadi pada alur sungai yang disebut dalam morfologi sungai
sebagai sungai tua, dimana kemiringan alur sungai sudah berkurang. Sedimentasi akan
mengendap pada bagian yang kecepatan alirannya menurun. Endapan sedimentasi
tersebut dapat membelokkan arah aliran ke kanan atau kekiri sehingga sungai menjadi
berkelok-kelok.
6

7. Kondisi Alam (Dinamis)
Curah Hujan dengan intensitasnya yang tinggi merupakan faktor penyebab terjadinya
banjir dan genangan.
Tingginya pasang surut laut merupakan faktor penyebab banjir untuk kota di daerah
pantai.
Kegiatan Manusia (Dinamis)
1. Penyimpangan RUTR pada bantaran banjir dan di Daerah Aliran Sungai yang tidak
sesuai dengan peruntukan.
2. Permukiman di bantaran sungai dan di atas saluran drainase.
3. Pengambilan air tanah yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya penurunan
lahan.
4. Pembuangan sampah oleh masyarakat kedalam saluran drainase.
5. Bangunan persilangan yang tidak terencana dengan baik seperti adanya pipa PDAM,
pipa telepon dan listrik yang melintang di penampang basah saluran.
6. Pemeliharaan rutin yang terabaikan menyebabkan saluran cepat menjadi dangkal.
1.7. Faktor yang Berpengaruh dalam Sistem Drainase Perkotaan
1.7.1. Intensitas Hujan
Intensitas hujan adalah derasnya hujan yang jatuh pada luas daerah tadah hujan tertentu. Ukuran
deras hujan yaitu akumulasi tinggi hujan pada jangka waktu (menit) tertentu dinyatakan dalam
satuan mm per menit.
Data curah hujan di Indonesia dikumpulkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG). Jika dikaitkan dengan perencanaan drainase, maka penggunaan data curah hujan
adalah untuk :
a. Perhitungan dimensi saluran drainase
b. Perhitungan dimensi bangunan-bangunan drainase
Air hujan sebagian meresap ke dalam tanah, menguap dan sebagian lagi dialirkan ke permukaan
yang lebih rendah. Hal ini tergantung dari porositas tanah tadah hujannya (kondisi geologi
setempat), disamping kerapatan vegetasi/tanaman. Besarnya aliran dinyatakan dalam istilah
debit air (Q) dalam satuan volume per satuan waktu.
7

8. 1.7.2. Catchment Area
Catchment area atau daerah tangkapan air adalah kesatuan area dimana air permukaannya
mengalir ke badan air yang sama baik berupa sungai atau danau, mengikuti arah kontur
topografi area tersebut.
1.7.3. Pertumbuhan Daerah Perkotaan
a. Pertumbuhan fisik kota: Pertumbuhan fisik kota dipengaruhi oleh laju pertumbuhan
penduduk dan urbanisasi, yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan lahan. Makin
sempitnya ruang terbuka menyebabkan makin besarnya pengaliran (koefisien run-off) air
permukaan sehingga beban sistem drainase perkotaan semakin berat. Dengan demikian
pembangunan sistem drainase perkotaan harus mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk,
sejalan dengan arahan Rencana Tata Ruang Kota maupun pentahapan pelaksanaannya.
b. Keseimbangan pembangunan antarkota dan dalam kota: Pertumbuhan suatu kota harus
didukung oleh daerah belakang yang menunjang pertumbuhan kota tersebut. Pertumbuhan
daerah belakang yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan peruntukannya dapat
mengakibatkan bertambahnya potensi banjir dan genangan di wilayah perkotaan, karena
penurunan fungsi daerah tersebut sebagai daerah resapan air. Sebagai contoh adalah
pertumbuhan kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) yang tidak terkendali telah
mengakibatkan banjir kiriman di kota Jakarta.
c. Faktor sosial ekonomi budaya: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi
lingkungan dapat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan drainase. Sebagai
contoh adalah masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran, atau kecenderungan
masyarakat berpenghasilan rendah untuk membuat bangunan hunian dalam garis sempadan
sungai atau saluran. Kesemuanya menyebabkan penyempitan saluran disamping
menghambat pembangunan sistem drainase.
Penerapan peraturan serta perkuatan aspek hukum sangat diperlukan, agar lahan sepanjang
sungai atau saluran dapat dibebaskan dari hunian penduduk sehingga memudahkan untuk
pelebaran atau peningkatan kapasitas saluran di masa mendatang dan kegiatan operasi dan
pemeliharaan saluran.
1.7.4. Faktor Medan dan Lingkungan
a. Topografi: Pembangunan sistem drainase harus memperhatikan topografi, keberadaan
jaringan saluran drainase, jalan, sawah, perkampungan dan keberadaan badan air.
Pembangunan drainase pada daerah datar harus memperhatikan sistem aliran dan
ketersediaan air penggelontor untuk mengatasi kemungkinan pengendapan dan pencemaran.
8

9. b. Kestabilan tanah: Pembangunan drainase di daerah lereng pegunungan harus
memperhatikan masalah longsor yang disebabkan oleh kandungan air tanah.
c. Pengempangan: Pada daerah yang terkena pengaruh pengempangan dari waduk atau laut
perlu memperhatikan pembendungan atau pengempangan yang diakibatkan oleh aliran balik
(back water).
2. PENGATURAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
2.1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, antara lain
berisi pengaturan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah:
a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air,
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional;
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional;
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas
provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional;
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional;
f. mengatur, menetapkan, dan member izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas
negara dan wilayah sungai strategis nasional;
g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan
cekungan air tanah lintas negara;
h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai
lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air;
j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
k. menjaga efektifitas, efesiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah
sungai strategis nasional; dan
l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
9

10. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi :
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan
kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi
sekitarnya;
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan,
dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas
kabupaten/kota;
h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau
pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber
daya air;
j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok
masyarakat atas air;
k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah
kabupaten/kota.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan
kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air
provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota;
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota;
10

11. e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam
satu kabupaten/kota;
g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota
dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di
wilayahnya; dan
i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
2.2. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 mengatur tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub bidang drainase disajikan dalam
tabel berikut.
Tabel Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Sub.Bidang Drainase
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub-sub Bidang Pemerintah
Provinsi Kabupaten/ Kota
1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan 1. Penetapan peraturan 1. Penetapan peraturan
dan strategi nasional daerah kebijakan dan daerah kebijakan dan
dalam strategi provinsi strategi kabupaten/ kota
penyelenggaraan berdasarkan berdasarkan kebijakan
drainase dan kebijakan dan nasional dan provinsi.
pematusan. strategi nasional.
2. Penetapan NSPK 2. Penetapan peraturan 2. Penetapan peraturan
penyelenggaraan daerah NSPK daerah NSPK drainase
drainase dan provinsi berdasarkan dan pemanfaatan
pemantauan genangan SPM yang ditetapkan genangan di wilayah
oleh pemerintah di kabupaten/kota
wilayah provinsi. berdasarkan SPM yang
disusun pemerintah
pusat dan provinsi.
11

12. Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub-sub Bidang Pemerintah
Provinsi Kabupaten/ Kota
2. Pembinaan 1. Fasilitas bantuan 1. Bantuan teknis 1. -
teknis pembangunan, pembangunan,
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
pengelolaan drainase pengelolaan.
2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan 2. Peningkatan kapasitas
teknik dan manajemen kapasitas teknik dan teknik dan manajemen
penyelenggaraan manajemen penyelenggara drainase
drainase dan penyelenggaraan dan pematusan
pematusan genangan drainase dan genangan di wilayah
secara nasional pematusan genangan kabupaten/ kota.
di wilayah provinsi.
3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi 1. Penyelesaian masalah
masalah dan penyelesaian dan permasalahan
permasalahan masalah dan operasionalisasi sistem
operasionalisasi sistem permasalahan drainase dan
drainase dan operasionalisasi penanggulangan banjir
penanggulangan banjir sistem drainase dan di wilayah
lintas provinsi. penanggulangan kabupaten/kota serta
banjir lintas koordinasi dengan
kabupaten/kota. daerah sekitarnya
2. Fasilitasi 2. Fasilitasi 2. Penyelenggaraan
penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan dan
pembangunan dan pembangunan dan pemeliharaan PS
pemeliharaan PS pemeliharaan PS drainase di wilayah
drainase dan drainase di wilayah kabupaten/kota.
pengendalian banjir di provinsi.
kawasan khusus dan
strategis nasional
3. Fasilitasi penyusunan 3. Penyusunan rencana 3. Penyusunan rencana
rencana induk induk PS drainase induk PS drainase skala
penyelenggaraan skala regional/lintas kabupaten/kota
prasarana sarana daerah.
drainase dan
pengendalian banjir
skala nasional.
12

13. Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub-sub Bidang Pemerintah
Provinsi Kabupaten/ Kota
4. Pengawasan 1. Evaluasi kinerja 1. Evaluasi di provinsi 1. Evaluasi terhadap
penyelenggaraan terhadap penyelenggaraan sistem
sistem drainase dan penyelenggaraan drainase dan pengendali
pengendali banjir sistem drainase dan banjir di wilayah
secara nasional pengendali banjir di kabupaten/kota
wilayah provinsi
2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan
pengendalian pengendalian pengendalian
penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan
drainase dan drainase dan drainase dan
pengendalian banjir pengendaliaan banjir pengendalian banjir di
secara lintas provinsi. lintas kabupaten/kota kabupaten/kota.
3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan
pengendalian pengendalian atas pengendalian atas
pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK pelaksanaan NSPK.
Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota
2.3. Konsep Panduan Kelembagaan Pengelola bidang PLP di Kabupaten/Kota Tahun
2010
Secara lebih khusus konsep panduan kelembagaan pengelola bidang PLP di kabupaten/ kota
disajikan dalam buku tersendiri.
Produk Pengaturan yang Sudah ada
• SK SNI 02-2453-2002, tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Sumur Resapan Air Hujan
untuk Lahan Pekarangan
• SK SNI 02-2406-1991, tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
• SK SNI 06-2459-2002, tentang Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan
Pekarangan
13

14. 3. PENUTUP
Sebagai penutup uraian tentang pengetahuan Dasar-dasar Teknik dan Manajemen tentang
drainase perkotaan dan permasalahannya ini, maka perlu ditekankan bahwa permasalahan-
permasalahan drainase yang diuraikan di atas akan sangat menentukan keberhasilan dalam
penanganan drainase perkotaan
Tekad untuk menangani permasalahan drainase tersebut di atas haruslah dilandasi oleh indikasi
bahwa tingkat kebutuhan drainase perkotaan sudah sangat tinggi terutama pada kota-kota yang
pesat perkembangannya, sehingga pada musim hujan tidak terjadi musibah banjir yang
menimbulkan kerugian moril dan materil yang sangat besar dan tidak menimbulkan putusnya
hubungan lalu lintas yang dengan sendirinya mengancam perputaran roda perekonomian kota
tersebut.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
1. Urban Drainage Guidelines and Technical Design Standard, WSWCF 092/020
2. Tata cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan, SK SNI 02-2406-1991
3. Tata Cara Teknik Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan, SK SNI
02-2453-2002
4. Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan, SK SNI 06-2459-2002
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota
15

16. LAMPIRAN
1. Contoh Tipe-tipe Saluran Drainase Perkotaan
2. Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal
3. Utilitas Jalan
16

17. Gambar Tipe-tipe Saluran Drainase Perkotaan
17

18. Beton
Bertulang
Pasangan batu kali Pasir urug
Plat Penutup
Pasangan batu kali (Beton Bertulang)
Beton
Bertulang
Pasir urug
Gambar Tipe-tipe Saluran
18

19. Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal
19

20. Peresapan Pada Lubang
Resapan Dengan Pipa Infiltrasi
Pada Lapangan Parkir
Penahan Air Pada
Jalan Lokal
Peresapan Pada Daerah
Kerikil Jalur Hijau
Tabung Peresapan Tegak
Peresapan Melalui
Penyimpanan
Bawah Tanah
Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal
20

21. Peresapan Pada
Pekarangan Belakang
Industri / Sekolah
Penampungan
Lokal
Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal
Gambar Utilitas yang Ada di Jalan
21