Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Petunjuk Praktis
Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Desember 2012

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan tahapan ke-4 dari enam
tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada
dasarnya merupakan tindak lanjut dari Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), yaitu penjabaran lebih lanjut dari
visi dan misi sanitasi kab/kota, strategi dan kebijakan sanitasi kab/kota, serta arahan program/kegiatan
selama 5 (lima) tahun mendatang.
Melalui penyusunan MPS diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK
dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkan
kendala dan kemampuan yang ada. Memorandum Program merupakan komitmen bersama antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepat
pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman.
Petunjuk Prakis Penyusunan Dokumen MPS ini berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen MPS,
yang mencakup penetapan program prioritas, penyusunan program dan anggaran jangka menengah dan
tahunan, dan pengelolaan program. Selain itu juga dijelaskan mengenai tata cara eksternalisasi dan
penggalangan komitmen dari para pihak yang terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi
permukiman, baik di pusat maupun di daerah. Materi lainnya adalah penyiapan Proposal Pendanaan
dalam rangka mencari sumber pendanaan alternatif.
Petunjuk Praktis Penyusunan Dokumen MPS ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi anggota
Program Manajemen Unit (PMU), Program Implementation Unit (PIU), Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi
Provinsi dan Kab/Kota, Satuan Kerja (Satker), para fasilitator, dan para penggiat sanitasi.
Dengan Panduan yang menuntun penggunanya langkah demi langkah, diharapkan dapat dihasilkan
sebuah Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang lengkap, terpadu, berkomitmen, dan dapat
diimplementasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Jakarta, Desember 2012

Ir. M. Syukrul Amien
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkkungan Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum

Daftar Isi

Pendahuluan
A. Penjelasan Rinci Outline MPS
B. Lampiran
 PT-01.MPS : KOMITMEN PROGRAM DAN PENGANGGARAN
 PT-02.MPS : PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN
 PT-03.MPS : TINDAK LANJUT
 PT-04.MPS : PENULISAN MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
 PT-05.MPS : PENULISAN MPS-TAHUNAN

PENDAHULUAN
Latar belakang
Setelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, selanjutnya Kelompok
Kerja (Pokja) AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota akan melanjutkan pada tahap untuk dapat
mengimplementasi kan seluruh strategi yang telah disepakati. Rangkaian proses dan tahapan yang
diperlukan agar seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan dituangkan di dalam dokumen
Memorandum Program Sanitasi (MPS), baik terkait kepastian ketersediaan anggaran, persiapan untuk
tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan.
Petunjuk mengenai tata cara penyusunan MPS ini telah disusun sebelumnya oleh Tim Teknis
Pembangunan Sanitasi (TTPS) pada tahun 2010 di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Manual
Tahap D: Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi dan dokumen Manual Memorandum Program Sanitasi
Kabupaten / Kota (2011).
Pada versi Desember 2012 ini ada beberapa penyesuaian kecil terkait istilah, yang dilakukan agar lebih
mensinkronkan dengan Surat Edaran Mendagri 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan PPSP.
Sebagaimana latar belakang disiapkannya Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Petunjuk
Praktis Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, maka Petunjuk Praktis Memorandum Program
Sanitasi ini juga disiapkan berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan PPSP selama 2 tahun terakhir yang
mengindikasikan perlunya dokumen tambahan yang dapat digunakan oleh Pokja dan Fasilitator dalam
rangka penyusunan MPS secara tuntas dan sederhana, disamping lebih memfokuskan pada “proses”
supaya tercapainya komitmen program dan penganggaran, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan
apabila terjadi “funding gap”.
Secara konseptual, dokumen MPS merupakan saringan akhir agar semua Program Kegiatan yang akan
diimplementasikan dapat dipastikan sumber pendanaannya serta memenuhi kaidah SMART (Specific –
jelas, tidak mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat dicapai, Relevant –
informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu).

Tujuan
Penerbitan Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi ini untuk dapat dijadikan
pegangan bagi Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Sanitasi di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Tahap 4
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu penyusunan Memorandum
Program. Selain itu, Petunjuk ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi fasilitator
dalam memfasilitasi Pokja dalam proses penyusunannya.

Kelengkapan Petunjuk Praktis
Petunjuk Praktis Penyusunan MPS ini disusun dengan struktur penulisan sebagai berikut:
 Bagian A : Penjelasan Rinci Outline MPS
Menjelaskan secara detail mengenai informasi dan data yang perlu ditampilkan dalam MPS. Penjelasan
rinci ini memberi acuan minimum informasi (standar minimum) yang perlu dihasilkan/dituliskan

berdasarkan “proses” yang telah dijalani untuk setiap Bab, sub-bab dan Lampiran di dalam dokumen
MPS.
 Bagian B : Petunjuk Teknis
Berisi penjelasan proses dan langkah-langkah dalam penyusunan tahapan MPS secara rinci untuk mile-
stone utama. Bagian ini dapat menjadi semacam “daftar centang’ (check-list) bagi Pokja guna
menyiapkan secara detail terkait proses penyiapan MPS. Bagian ini juga menekankan pada penjelasan
“apa” yang harus dilakukan, oleh “siapa”, “kapan”, dan sedikit penjelasan mengenai “mengapa”.
Bagian ini juga memberi penjelasan rinci mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan atau analisis spesifik
yang perlu dilakukan untuk kegiatan utama penyusunan MPS. Selain itu, di bagian ini juga terdapat
referensi mengenai cara menindak lanjuti apabila masih terjadi kekurangan dana untuk implementasi
kegiatan (funding gap).

Pengguna Sasaran
Pengguna sasaran dari Petunjuk ini adalah Pokja Kabupaten/Kota. Namun demikian, mengingat fungsi
Provinsi untuk melakukan Koordinasi, Advokasi, Advisori, Fasilitasi, Supervisi dan Sinkronisasi, maka Pokja
Provinsi akan menarik banyak manfaat jika membaca Petunjuk ini. Selain itu, Petunjuk ini dapat
digunakan oleh Fasilitator untuk membantu proses fasilitasi yang akan dilakukan.

Ringkasan proses penyusunan MPS
Petunjuk Praktis yang disiapkan ini memadukan antara “proses” dan “produk”. Karena itu di samping
lebih banyak memberi panduan tentang bagaimana mencapai milestone-milestone, Petunjuk Praktis ini
juga mengindikasikan produk pada tiap-tiap milestone. Terdapat 5 (lima) milestone di dalam penyusunan
dokumen SSK yang digambarkan sebagai berikut:

Milestone di dalam penyusunan MPS
Lampiran:
Bab 2: Penyiapan Deskripsi
Konsolidasi dan Komitmen Program danProposal
Program Pendanaan

Bab1: Bab 3: Tindak Lanjut Tahunan
Review dan Penetapan Rencana Implementasi dan
Program Prioritas Pengelolaan Program

Jadwal kegiatan
Proses penyusunan MPS idealnya dapat mulai dilakukan secara bersamaan dengan proses penyusunan
SSK, yaitu ketika mencapai proses input Bab 5 SSK Penyusunan Program dan Kegiatan, yang direncanakan
pada akhir bulan Agustus. Pada tahapan tersebut, team Pokja perlu banyak melakukan konsolidasi dan
konsultasi internal, baik dengan SKPD/Dinas Kabupaten/Kota terkait, maupun eksternal dengan tingkat

Pemerintah Provinsi ataupun Pusat. Pendekatan untuk mendapat dukungan dan partisipasi dari Dunia
Usaha dan masyarakat juga merupakan bagian proses yang paling menentukan optimasi dari penyusunan
MPS ini.
Secara konsep, dokumen MPS merupakan Dokumen Terbuka (rolling document) yang perlu selalu di
perbaharui sesuai kemajuan komitmen yang dicapai. Evaluasi Kegiatan dan tindak lanjut tahunan tetap
perlu dilakukan secara rutin ataupun periodik oleh Pokja setelah periode fasilitasi CF / PF selesai, dengan
sasaran agar semua Program Kegiatan yang sudah disepakati dapat ter-implementasi pada periode waktu
jangka Menengah ini.
Secara proses, target yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode fasilitasi MPS adalah disepakati
dan ditandatanganinya dokumen pokok MPS, yang berisi Nota Komitmen terkait implementasi program
terseleksi dan skedul penganggarannya, baik dari tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pemerintah
Pusat. Apabila beberapa kegiatan masih belum ada komitmen sumber pendanaannya (Program dalam
“Daftar Tunggu”), maka Pokja perlu mempersiapkan deskripsi rinci Rencana Tindak Lanjut yang akan
dilakukan pada periode tahun-tahun selanjutnya, baik terkait “pemasaran” program tersebut maupun
langkah pengawalan untuk program yang sudah ada komitmennya.

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN MPS
Bulan( Fasilitasi tahun n) Fasilitasi Periode Tahun (n+1)
No Kegiatan
Okt Nov Des Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Dec
1 Penyusunan Buku Putih Sanitasi
waktu penyusunan Buku Putih Sanitasi
waktu penyusunan SSK
2 Penyusunan Dokumen SSK
2,1 Milestone 1: Penyiapan kerangka kerja pembangunan sanitasi Awal proses
MPS
2,2 Milestone 2: Penetapan strategi pembangunan sanitasi Bab 3, 4
2,3 Milestone 3: Penyusunan program dan kegiatan Bab 5
a. Penyusunan program dan kegiatan
b. Konsultasi dengan Forum SKPD dan Tim Pengarah
c. Konsultasi dengan DPRD
d. Konsultasi dengan Provinsi
e. Konsultasi dengan Satker
f. Finalisasi program dan kegiatan
2,4 Milestone 4: Finalisasi SSK
waktu proses penyusunan MPS ideal
3 Penyusunan Dokumen MPSS

kesatuan proses perencanaan PPSP: BPS - SSK - MPS

3 Penyusunan Dokumen MPSS

3,1 REVIEW dan PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS Bab 1
a. Review Program dan Kegiatan - konsolidasi
b. Resume Permasalahan Sub-sektor sanitasi
b. Resume Penetapan Sub sektor dan Program Prioritas
d. Review Kebutuhan Anggaran dan Indikasi Potensi Pembiayaan
e. Penyiapan Deskripsi Program utama

3,2 KONSOLIDASI dan KOMITMEN PROGRAM Bab 2
a. Kesepakatan dengan Forum SKPD / Eksekutif dan Legislatif Kab/Kota
b. Draft Komitmen Program dan Penganggaran Tingkat kab/Kota
c. Konsolidasi dan Presentasi Tingkat Provinsi

khusus untuk N+1
d. Draft Komitmen Program dan Penganggaran Tingkat Provinsi
e. Konsolidasi dan Presentasi Tingkat Pusat / K / L
f. Draft Komitmen Program dan Penganggaran Tingkat Pusat / K / L
g. Penandatangan Komitmen Program Jangka Menengah

3,3 RENCANA IMPLEMENTASI dan PENGELOLAAN PROGRAM Bab 3
a. Manajemen dan Organisasi Pelaksana
b. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
c. Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan
d. Tindak lanjut rencana implementasi Tahun n+2
Lampiran
3,4 PENYIAPAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN
a. Pemilahan lembar Tabel Program yang belum ada Komitmen-nya
c. Lobby dan Presentasi dengan untuk unsur Non-Pemerintah (Swasta / LSM/
Masyarakat / Donor)
d. Draft Komitmen-1*) partisipasi Program unsur Non Pemerintah

3,5 TINDAK LANJUT TAHUNAN
a. Pengawalan Penganggaran
b. Fasilitasi terkait Rencana Tindak Tahun n+1 (oleh CF/PF/PMU/PIU)

Catatan:
Dokumen MPS merupakan dokumen "Terbuka" - yang akan selalu di update
1
sesuai progres / pencapaian yang ada
Proses lebih dipentingkan - Laporan / "produk dokumen" hanya sebagai
2
pencatatan proses yang sudah dilaksanakan

A. PENJELASAN RINCI

OUT-LINE MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
(Logo
Kabupaten/Kota) Tahun ………

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
Kabupaten / Kota ………………
Provinsi …………………………...

(bagian ini dapat diisi foto atau gambar)

DISIAPKAN OLEH:

POKJA SANITASI KABUPATEN / KOTA …………

Kata Pengantar

 Kata Pengantar memberikan penjelasan ringkas atas isi, makna, dan manfaat yang ingin dicapai dengan
dilakukannya penyusunan MPS:
 MPS merupakan dokumen kesepakatan yang terintegrasi dan berisi Prioritas Program Sanitasi Kabupaten/Kota, Nota
Kesepakatan terkait komitmen dukungan dari berbagai pihak untuk implementasi program dan sumber
pendanaannya, serta tahapan persiapan untuk implementasi
 Bagian ini juga memuat harapan dan arahan Bupati/Walikota sebagai pemegang kebijakan terkait tahap
pembangunan sanitasi yang akan dituju dalam periode jangka pendek, menengah, dan panjang.
 Perlu disebutkan juga komitmen Bupati/Walikota untuk mengaplikasikan dokumen perencanaan strategis sanitasi
yang telah disusun di dalam SSK dan MPS ini dengan memasukkan/mengintegrasikannya pada dokumen
Perencanaan Daerah (RPJMD/Renstra/RPIJM dll.) serta siklus penganggaran reguler di Pemerintah Daerah.
 Harapan terkait manfaat dari proses penyusunan MPS ini
 Kata Pengantar ditandatangani Bupati/Walikota.
 Batasi jumlah halaman kata pengantar ini hanya 1 (satu) halaman.
 Hapus seluruh teks ini pada saat Kata Pengantar siap disusun

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan (maks. 1 halaman)
1.2 Resume Permasalahan Sanitasi ( maks. 4 halaman)
1.2.1 Permasalahan Air Limbah Permukiman
1.2.2 Permasalahan Persampahan
1.2.3 Permasalahan Drainase Lingkungan
1.2.4 Permasalahan Prohisan
1.3 Resume Tujuan dan Sasaran Sampai Tahun 20xx ( maks. 2 halaman)
1.4 Resume Program Prioritas dan Justifikasinya (masing-masing maks. 2 halaman)
1.4.1 Prioritas Air Limbah Permukiman
1.4.2 Prioritas Persampahan
1.4.3 Prioritas Drainase Lingkungan
1.4.4 Prioritas Prohisan

BAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH
2.1 Sumber Dana Pemerintah (masing-masing maks. 2 halaman)
2.1.1 Lembar Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota
2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi
2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat
2.2 Sumber Dana Non Pemerintah (masing-masing maks. 2 halaman)
2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM)
2.2.2 Lembar Kesepakatan Masyarakat
2.2.3 Lembar Kesepakatan Lembaga Donor

BAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM
3.1 Manajemen dan Organisasi Pelaksana (maks. 2 halaman)
3.2 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (maks. 2 halaman)
3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan (maks. 1 halaman)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Komitmen Program Jangka Menengah (kertas A3 – format excel, landscape)
L.1-A Tabel Program Sanitasi Kab / Kota xx
L.1-B Program dengan Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota
L.1-C Program dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi
L.1-D Program dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat
L.1-E Program dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta
L.1-F Program dengan Kesepakatan Masyarakat

Lampiran 2: Program yang Belum Ada Komitmen Pendanaannya (kertas A3 – format
excel, landscape)
L.2-A Daftar Program yang belum ada Kesepakatan Pendanaannya

Lampiran 3: Deskripsi Program Utama dan Proposal Pendanaan Alternatif
L.3-A Deskripsi Program Utama
L.3-B Proposal Pendanaan

Lampiran 4: Rencana Tindak Tahunan
L.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2)1
L.4-B Rencana Tindak Persiapan Implementasi Program Tahun (n+3)

Daftar Tabel
Tabel 1.1 Permasalahan Utama Air Limbah Permukiman
Tabel 1.2 Permasalahan Utama Persampahan
Tabel 1.3 Permasalahan Utama Drainase Lingkungan
Tabel 1.4 Permasalahan Utama Prohisan
Tabel 1.5 Tujuan dan Sasaran Utama Sanitasi sampai 20xx
Tabel 1.6 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xx
Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xx
Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xx
Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan periode 20xx-20xx
Tabel 3.1 Manajemen Implementasi dan Organisasi Pengelola
Tabel 3.2 Daftar Centang Kriteria Kesiapan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun n+2 dan n+3
Tabel 3.3 Kesepakatan Tindak Lanjut MonEv Tahunan
Tabel L.1-A Tabel Program dan Kegiatan Kabupaten / Kota xx
Tabel L.1-B Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Kabupaten / Kota
Tabel L.1-C Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi
Tabel L.1-D Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat
Tabel L.1-E Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta.
Tabel L.1-F Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi Masyarakat
Tabel L.1-G Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Negara Donor
Tabel L.2-B Daftar Program dan Kegiatan Yang Belum Ada Kesepakatan Pendanaannya
Tabel L.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2)
Tabel L.4-B Rencana Tindak Persiapan Implementasi Program Tahun (n+3)

Daftar Peta
Peta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xx
Peta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xx
Peta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xx
Peta 1.4 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan periode 20xx-20xx

Daftar Gambar

1
Tahun n adalah asumsi tahun penyusunan SSK – dan n+1 adalah tahun dimulainya penyusunan MPS

Daftar Istilah
AMPL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AUSAID Australian Aid Agency
BAKD Bina Administrasi Keuangan Daerah
BAPP Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIP Badan Investasi Pemerintah
BKK Badan Kredit Kecamatan
BLUD Badan Layanan Umum Daerah
BPP SPAM Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
BUMD Badan Usaha Milik Daerah
BUMN Badan Usaha Milik Negara
CBO Community-Based Organization
CDF Community Development Funds
CDM Clean Development Mechanism
CK Cipta Karya
CLTS Community-Led Total Sanitation
CSR Corporate Social Responsibility
CSS City Sanitation Strategy (SSK)
DAK Dana Alokasi Khusus
DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DAU Dana Alokasi Umum
Dekon Dana Dekonsentrasi
Depdagri Departemen Dalam Negeri
Depkes Departemen Kesehatan
Depkeu Departemen Keuangan
DJPKD Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah
DPU Departemen Pekerjaan Umum
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
DBH Dana Bagi Hasil
ISSDP Indonesia Sanitation Sector Development Program
INPRES Instruksi Presiden
IndII Indonesia Infrastructure Initiative
KPJM Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KDH Kepala Daerah
K/L Kementerian dan Lembaga
KLH Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KUA Kebijakan Umum Anggaran
KUR Kredit Usaha Rakyat
KSM Kelompok Swadaya Masyarakat
KPS Kerjasama Pemerintah Swasta
LPDB Lembaga Pengelola Dana Bergulir
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
MBR Masyarakat berpenghasilan rendah
MDG Millennium Development Goals

Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO Non-Governmental Organization
O&M Operation and Maintenance
OBA Output-Based Aid
PAD Pendapatan Asli Daerah
PBK Penganggaran Berbasis Kinerja
PD Perusahaan Daerah
PDB Produk Domestik Bruto
PDAM Perusahaan Daerah Air Minum
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
PD-PAL Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Permukiman
Perda Peraturan Daerah
Pemda Pemerintah Daerah
Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri
PPSP Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Prohisan Promosi Higin dan Sanitasi
Pokja Kelompok Kerja
PP Peraturan Pemerintah
PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPP Public-Private Partnership
PT Perseroan Terbatas
PU Pekerjaan Umum
RKA Rencana Kerja Anggaran
RKP Rencana Kerja Pemerintah
RKPD Rencana Kerja Pemerintah daerah
RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga
RPIJM Rencana Pembangunan Induk Jangka Menengah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SILPA Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sanimas Sanitasi berbasis Masyarakat
SSK Strategi Sanitasi Kota
SPM Standar Pelayanan Minimal
Satker Satuan Kerja
TA Technical Assistance
TPA Tempat Pemrosesan Akhir
ToR Terms of Reference, Kerangka Kerja
TP Dana Tugas Pembantuan
TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPS Tempat Penampungan Sementara
UU Undang-undang
UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
USAID United States Aid Agency
UKM Usaha Kecil Menengah
WASPOLA Water and Sanitation Policy Action Planning Project
WSP-EAP Water and Sanitation Program–East Asia and the Pacific

BAB 1 PENDAHULUAN
Petunjuk Umum:
 Bab ini berisi penjelasan singkat terkait Latar Belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan MPS, resume
permasalahan serta program prioritas Sanitasi Kab /Kota. Isi dari sub bab 1.2 dan 1.3 lebih merupakan
finalisasi data yang di resume kan dari dokumen Buku Putih (BP) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
 Minimum informasi yang harus tersedia adalah Tabel / Peta / Gambar yang tercantum didalam boks.
 Pokja dapat menambahkan informasi yang dirasa relevan dan penting dalam penyusunan MPS ini,
tetapi di rekomendasikan batasi jumlah halaman Bab 1.1 maksimal 1 halaman, Bab 1.2 maks 4
halaman dan Bab 1.3 maks masing-masing sub 2 halaman .
 Penjelasan atau data yang lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.
 Cantumkan dengan jelas Rujukan Sumber Data dalam bentuk “foot note” atau tulisan dibawah Tabel /
Gambar

 Block dan hapus seluruh teks dan Boks ini setelah Bab 1 selesai disusun

1.1 Maksud dan Tujuan
Petunjuk Umum:
 Sub-bab ini berisi uraian maksud penyiapan MPS, resume tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya
serta kegiatan / tindak lanjut yang akan dilakukan secara regular tahunan setelah selesainya penyiapan
dokumen ini.
 Tujuan pokok dari memorandum ini juga diuraikan secara singkat, termasuk makna dan batasan
komitmen dari semua pihak terkait untuk dukungan implementasi strategi bagi program dan kegiatan
sanitasi yang telah di konsolidasikan.
 Batasi penulisan maksimal 1 (satu) halaman.

Output:
Uraian singkat

1.2 Resume Permasalahan Sanitasi
Petunjuk Umum:
Sub-bab ini berisi deskripsi permasalahan utama untuk masing-masing dalam bentuk tabel.
Secara umum deskripsi ini merupakan data yang di resumekan dari Buku Putih.

Output:
Tabel 1.1: Permasalahan Utama Air Limbah Permukiman
Tabel 1.2: Permasalahan Utama Persampahan
Tabel 1.3: Permasalahan Utama Drainase Lingkungan
Tabel 1.4: Permasalahan Utama Prohisan

1.3 Resume Tujuan dan Sasaran Sampai Dengan Tahun 20xx
Petunjuk Umum:
Sub-bab ini berisi deskripsi tujuan dan sasaran utama untuk masing-masing dalam bentuk tabel.
Deskripsi ini merupakan data yang di resumekan dari dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan
mengacu kepada sasaran PPSP, Standar Pelayanan Minimum (SPM), target MDGs dan dokumen
Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah yang terkait.

Output:
Tabel 1.5: Tujuan dan Sasaran Utama Sanitasi

1.4 Program Prioritas dan Justifikasinya
Petunjuk Umum:
Sub-bab ini berisi:
 Uraian singkat terkait alasan adanya kebutuhan untuk menetapkan program yang diprioritaskan untuk
masing-masing aspek.
 Uraian singkat yang mendukung kenapa suatu program menjadi prioritas dengan justifikasi tinjauan
dari aspek Teknis, Keuangan Daerah, Ekonomi, dan kesinkronan program dengan NSPK Provinsi dan
Pusat. Justifikasi masing-masing program prioritas utama tersebut juga ditekankan untuk memenuhi
sasaran PPSP, SPM, RPJMD dan MDG’s.
 Secara umum sub bab ini merupakan data yang di resumekan dari SSK dan disetujui secara penuh oleh
anggota Pokja serta SKPD terkait.
 Sebagai tahapan awal, tetapkan maksimal 4 program prioritas permasing sektor .
 Petunjuk pelaksanaan sub bab ini dapat dilihat pada “Manual MP-02: Penetapan Program Prioritas”

Output:
Uraian singkat

1.4.1 Air Limbah Permukiman
Sub ini berupa uraian singkat dan tabel - yang berisi maksimum 4 program Air Limbah Permukiman
yang akan di prioritaskan pencapaiannya, berikut justifikasi nya. Penetapan program prioritas
(termasuk Kegiatan pendukung) mengacu ke Daftar Program Kegiatan dari SSK yang telah
dikonsolidasikan ke semua Dinas/Instansi terkait, dan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan
mendesak serta kemampuan anggaran.
Evaluasi program prioritas lanjutan (ke 4 dst) akan ditelaah pada Program MPS tahunan.
Lampirkan juga Peta yang menunjukkan lokasi rencana program tersebut.

Output:
Tabel 1.6 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xx
Peta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xx

1.4.2 Persampahan
Sub-bab ini berupa uraian singkat dan tabel yang berisi maksimum 4 program Persampahan yang akan
di prioritaskan pencapaiannya pada periode 20xx-20xx, berikut justifikasi nya.

Output:
Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xx
Peta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xx

1.4.3 Drainase Lingkungan
Sub-bab ini berupa uraian singkat dan tabel - yang berisi maksimum 3 program Drainase Lingkungan
yang akan di prioritaskan pencapaiannya pada periode 20xx-20xx, berikut justifikasi nya.

Output:
Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xx
Peta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xx

1.4.4 Prohisan
Sub-bab ini berupa uraian singkat dan tabel yang berisi maksimum 3 program Prohisan yang akan di
prioritas kan pencapaiannya pada periode 20xx-20xx, berikut justifikasi nya.

Output:
Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Aspek Prohisan periode 20xx-20xx
Peta 1.4 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan periode 20xx-20xx

BAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

2.1 Sumber Dana Pemerintah
Petunjuk Umum:
 Berupa Nota Kesepakatan / Memorandum Program, yang berisi resume umum dukungan untuk
implementasi Program dan Kegiatan yang di danai dari sumber Dana Pemerintah, baik tingkat internal
Kab/Kota, antara Kab/Kota dengan Provinsi dan Pusat.
 Sebutkan pada Nota tersebut bahwa Detail Komitmen Program Jangka Menengah yang disepakati
mengacu pada Tabel excel dari Lampiran 1.
 Pada sub bab pengantar ini uraikan dengan singkat Proses sampai dengan tercapainya Nota
Kesepakatan ini, misal pertemuan yang sudah dilakukan ataupun catatan-catatan khusus serta tindak
lanjut yang disepakati untuk dilakukan.
 Lembar Kesepakatan ini bersifat “TERBUKA”, yaitu memungkinkan ditambah dengan kesepakatan-
kesepakatan baru yang dicapai sejalan perkembangan proses “pemasaran” untuk penganggaran bagi
program kegiatan lainnya.
 Batasi penulisan maksimal 2 (dua) halaman untuk tiap Lembar Kesepakatan

 Referensi:
 Referensi proses terkait tahapan ini dapat mengacu ke:
 Petunjuk Teknis PT-01 “Komitmen Program dan Penganggaran”

Output:
Uraian singkat, terkait proses Nota Kesepakatan yang sudah dicapai untuk dukungan implementasi
Program / Penganggaran dari sumber Dana Pemerintah

2.1.1 Lembar Kesepakatan Pemerintah Kabupaten/Kota
 Merupakan Lembar Komitmen Kab/Kota terkait Program Sanitasi Jangka Menengah.
 Versi awal dari Nota ini hendaknya merupakan hasil kajian setelah dilakukan proses konsultasi internal
Kab/Kota dengan forum SKPD/Eksekutif dan Team Anggaran, sedangkan versi final hendaknya
merupakan hasil kajian setelah dilakukan konsultasi pada tingkat Provinsi, Pusat ataupun sumber
pendanaan lain yang sudah dilakukan.
 Sebutkan bahwa Lembar ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi
rinci yang diletakkan pada Lampiran L.1-B.
 Tabel L.1-A berisi lembar Keseluruhan program Sanitasi dari Kab/Kota xx – baik yang sudah ada
kesepakat pendanaannya ataupun belum ada kesepakatannya.

Output:
Nota Kesepakatan - yang berisi uraian proses dan kesepakatan dukungan rencana Program dan
penganggaran pada tingkat Kab/Kota.
Ditandatangani oleh Bupati / Walikota.

2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi
 Merupakan Lembar Kesepakatan terkait Komitmen dukungan Program dan stimulan Penganggaran dari
Pemerintah Provinsi – yaitu setelah mempertimbangkan hasil konsultasi dalam Forum Pra-Lokakarya
dan forum Lokakarya dengan Pokja Provinsi dan SKPD Provinsi terkait.
 Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi detail Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci
yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-C.

Output:
Nota Kesepakatan, yang berisi uraian proses dan kesepakatan dukungan Program / Penganggaran antar
pemangku kepentingan dari tingkat Provinsi.
Ditandatangani oleh Bupati / Walikota dan Gubernur.

2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat
 Merupakan Lembar Kesepakatan terkait Komitmen dukungan Program dan stimulanPenganggaran dari
level Pusat – yaitu setelah mempertimbangkan hasil konsultasi dengan Pokja AMPL dan Kementerian /
Lembaga terkait- ataupun dengan perwakilan K/L pada tingkat Provinsi, yaitu para Satker.
 Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci
yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-D.

Output:
Nota Kesepakatan, yang berisi uraian proses Kesepakatan serta komitmen dukungan Program /
Penganggaran untuk Kab / Kota pada tingkat Pusat / K / L.
Ditandatangani oleh Bupati / Walikota, Gubernur dan Dirjen terkait / Satker.

2.2 Sumber Non Pemerintah
Petunjuk Umum:
 Berisi uraian terkait resume umum Nota Kesepakatan / Memorandum Program dukungan implementasi
bagi Program dan Kegiatan yang dari unsur Non Pemerintah. Klasifikasi dukungan ini termasuk dari
unsur Partisipasi Swasta, maupun dari kontribusi masyarakat, baik tingkat internal Kab/Kota, Provinsi
atau Nasional.
 PENTING ditekankan bahwa dukungan dari unsur Non Pemerintah tidak selalu dalam bentuk
PENDANAAN, tetapi dimungkinkan juga dalam bentuk dukungan lainnya, seperti penyediaan lahan,
pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan secara langsung, kesediaan untuk mengelola dll. Untuk itu
format kesepakatan dari Sumber Non Pemerintah ini hendaknya fleksible dan bisa mengakomodir
kepentingan bersama.
 Sebutkan pada Nota tersebut bahwa Detail Komitmen Program Jangka Menengah yang disepakati
mengacu pada Tabel excel dari Lampiran 1.
 Uraikan dengan singkat pada sub bab ini proses sampai dengan tercapainya Nota Kesepakatan ini, misal
pertemuan yang sudah dilakukan ataupun catatan-catatan khusus terkait Nota ini serta tindak lanjut
yang disepakati untuk dilakukan.

 Referensi:
 Referensi proses terkait tahapan ini dapat mengacu ke Manual MP-06 “Komitmen atas Program dan
Anggaran” dan Petunjuk Teknis PT-03 “Tindak Lanjut”.

Output:
Uraian singkat,terkait proses Nota Kesepakatan yang sudah dicapai untuk dukungan implementasi
Program / Penganggaran dari sumber Dana Non Pemerintah.

2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM)
 Berisi Lembar Kesepakatan terkait komitmen dukungan untuk implementasi suatu Program dan/atau
komitmen untuk stimulan Penganggaran sebagai unsur Partisipasi dari Swasta – baik dari Dunia Usaha
/ terkait CSR ataupun dari unsur LSM.
 Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci
yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-E

Catatan:
1) Secara umum, penggalangan dana dari aspek Partisipasi Swasta memerlukan proses waktu yang
lebih panjang. Tercapainya komitmen / kesepakatan biasanya merupakan hasil akhir setelah melalui
proses penyiapan Project Digest, sosialisasi dan loby.
2) Bentuk komitmen kesepakatan sebaiknya fleksibe lsehingga dapat diterima dengan nyaman oleh
kedua belah pihak. Apabila ada beberapa komitmen dengan berbagai sumber pendana, bisa
disiapkan masing-masing kesepakatan secara spesifik, sesuai kesepakatan dengan calon sumber
pemberi dana
3) Kosongkan lembar ini apabila belum ada komitmen.

Output:
Nota Kesepakatan,
yang berisi uraian proses Kesepakatan serta komitmen dukungan Program / Penganggaran untuk Kab /
Kota dari unsur Partisipasi Swasta.
Ditandatangani oleh Bupati / Walikota ataupun perwakilan yang tepat, dan unsur perwakilan Swasta
(Dunia Usaha / CSR / LSM). Format Nota disesuaikan dengan kesepakatan pihak terkait.

2.2.2 Lembar Kesepakatan Masyarakat
 Berisi Lembar Kesepakatan terkait dukungan masyarakat dalam proses implementasi suatu Program atau
kegiatan. Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta
deskripsi rinci yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-F.

Tahapan Proses:
 Penyiapan Daftar Program dan Kegiatan yang memungkinkan adanya kontribusi / kesepakatan dari
unsur masyarakat (misal terkait masalah lahan untuk Sanimas, 3R, ataupun program terkait STBM
lainnya)
 Penjajagan awal kepada masyarakat terkait
 Sosialisasi Program Brief dan presentasi singkat

 Penjajagan Lanjutan, rapat koordinasi dengan unsur Masyarakat / Kelompok Masyarakat terkait ,
penetapan bentuk kontribusi yang dapat dilakukan
 Penyiapan Draft Nota Kesepakatan dan konsultasi
 Penyiapan Nota Kesepakatan dukungan program / kegiatan

Catatan:
 Komitmen atau kontribusi masyarakat ini tidak selalu dalam bentuk dukungan uang, tetapi bisa
dalam bentuk kesepakatan untuk menghibahkan tanah, kesediaan untuk berpartisipasi dalam suatu
kegiatan ataupun dalam bentuk kesediaan untuk pengelolaan Pasca Konstruksi.
 Bentuk komitmen bisa fleksibel, tergantung kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Apabila
ada beberapa kelompok maka masing-masing bisa dibuat kesepakatan yang fleksibel.
 Kosongkan lembar ini apabila belum ada komitmen.

Output:
Nota Kesepakatan, yang berisi uraian proses Kesepakatan serta komitmen dukungan Program /
Penganggaran untuk Kab / Kota dari unsur kontribusi masyarakat. Ditandatangani oleh Bupati /
Walikota/unsur perwakilan Kab/Kota dan unsur Masyarakat / Kelompok Masyarakat.

2.2.3 Lembar Kesepakatan Lembaga Donor
 Merupakan Lembar Kesepakatan terkait dukungan Lembaga Donor dalam proses implementasi suatu
Program atau kegiatan. Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan
Kegiatan serta deskripsi rinci yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-G

Tahapan Proses:
 Pemilahan Daftar Program dan Kegiatan yang cocok dengan kriteria yang di syaratkan untuk
program bantuan Lembaga Donor
 Penjajagan awal kepada perwakilan Lembaga Donor, biasanya melalui koordinator dari unsur K/L
pemerintah Pusat
 Penyiapan Deskripsi Program sesuai kriteria yang disyaratkan dan presentasi singkat
 Penjajakan Lanjutan, rapat koordinasi
 Penandatanganan Kesepakatan untuk mengikuti program / kegiatan bantuan dari unsur Lembaga
Donor

Catatan:
Secara umum, penggalangan dana dari Negara Donor tidak memungkinkan dilakukan secara langsung
oleh Kab/Kota. Satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memantau dan memonitor informasi
program bantuan dari Lembaga Donor yang akan / sudah berjalan.
Sub bab ini berisi lembar kesepakatan apabila sudah ada komitmen dengan sumber dari Lembaga Donor.
Kosongkan lembar ini apabila belum ada komitmen.

Output:
Nota Kesepakatan, terkait komitmen dukungan Program / Penganggaran dari unsur Lembaga Donor.
Ditandatangani oleh Bupati / Walikota, perwakilan Pusat dan Lembaga Donor (tergantung prosedur
administrasi yang berlaku).

BAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM
Petunjuk Umum:
 Bab ini berisi uraian rencana tindak lanjut setelah adanya Komitmen / Nota Kesepakatan - terkait
tahap persiapan untuk implementasi dan pengelolaan program.
 Sub bab terkait MonEv lebih ditekankan sebagai strategi untuk memastikan bahwa semua Program
Kegiatan yang telah dikonsolidasikan dan disinkronkan dapat diimplementasikan sesuai skedul rencana
– sesuai kondisi ter update
 Minimum informasi yang harus tersedia adalah Tabel /uraian yang tercantum didalam boks.
 Pokja dapat menambahkan informasi yang dirasa relevan dan penting dalam penyusunan MPS ini,
tetapi di rekomendasikan batasi jumlah halaman Bab 3 maksimal 5 (lima) halaman.
 Penjelasan atau data yang lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.
 Cantumkan dengan jelas Rujukan Sumber Data dalam bentuk “catatan kaki” atau tulisan dibawah Tabel
/ Gambar (misal: SSK – bab 3 dst.)

Referensi:
Petunjuk Teknis PT.03 – Tindak Lanjut
Block dan hapus seluruh teks dan Boks ini setelah Bab 3 selesai disusun

3.1 Manajemen dan Organisasi Pengelola
Petunjuk Umum:
 Terkait Manajemen Implementasi:
1. Sub bab ini berisi klarifikasi dan pendetailan - terkait semua kesiapan manajemen yang perlu dilakukan
dalam rangka persiapan tahap implementasi.
2. Prioritaskan persiapan manajemen yang terkait Langkah Prosedural Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah untuk tahap implementasi Program Kegiatan tahun n+2 dan n+3 yang sudah ada komitmen
penganggarannya.
3.
 Terkait Organisasi Pengelola:
1. Penjelasan terkait Organisasi Pengelola yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendukung persiapan
implementasi, seperti Kelompok Pengelola Sanimas / 3R, pemisahan Operator / Regulator, ataupun
Organisasi lain yang di syaratkan sesuai “kriteria kesiapan” (readiness criteria).
2. Rincian aspek Organisasi Pengelola ini termasuk pemastian kesiapan SKPD / Dinas yang akan
melaksanakannya.

Tahapan Proses:
 Dari daftar program dan kegiatan, di pilah kegiatan yang terkait aspek manajerial dan kelembagaan
yang perlu dipersiapkan / ditindak lanjuti oleh internal Kab / Kota dalam rangka persiapan tahap
implementasi.
 Pemilahanan khususnya terkait persiapan implementasi pekerjaan infrastruktur yang sudah ada Nota
Kesepakatan Penganggaran-nya.

Output:
Tabel 3.1 Manajemen Implementasi dan Organisasi Pengelola

3.2 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
Petunjuk Umum:
 Berisi Uraian singkat dan Tabel Daftar centang Kriteria Kesiapan dan rincian kegiatan yang perlu
dilakukan agar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ada Nota Kesepakatan
Penganggarannya dapat ter-realisasi sesuai skedul rencana, terutama untuk sumber dana dari
Pemerintah.
 Secara umum evaluasi dan updating terkait sub bab ini dilakukan secara berulang pada tiap tahunnya.
 Sedangkan pada dokumen”master” ini, penulisan sub-bab difokuskan pada kegiatan rencana Pengadaan
Barang dan Jasa untuk tahun n+2 dan utamanyauntuk tahun n+3 terlebih dahulu. Rencana pengadaan
untuk tahun n+4 akan ditindak lanjuti secara lebih detail pada Dokumen MPS Tahunan.
 Termasuk kegiatan ini a.l distribusi Deskripsi Program yang diperlukan untuk penyiapan KAK ke
Dinas/SKPD terkait, Provinsi, Pusat atau penyandang anggaran lainnya.
 Satu hal yang paling utama adalah rencana tindak untuk memastikan agar semua rencana Kegiatan
yang sudah ada Kesepakatannya dapat dikawal sehingga masuk dalam proses Penganggaran yang
legal, termasuk Tahapan Musrenbang, di adopsi pada RPIJM dll.

Output:
Tabel 3.2 - Daftar Centang Kriteria Kesiapan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun n+2 dan n+3
(khusus sumber dana dari Pemerintah)

3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan
Berisi uraian Rencana dan macam kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara
berulang tiap tahunan dengan fokus agar semua Program Kegiatan Rencana dapat diimplementasikan
secara optimum – baik dari kesiapan penganggaran maupun administrasi pendukungnya.
Aktifitas MonEv ini akan ditinjau secara rutin pada Dokumen MPS tahunan.
Salah satu bahasan yang perlu ditetapkan pada dokumen ini terkait Dinas atau Kelompok mana yang
akan melaksanakan fungsi kegiatan MonEv tahun mendatang – apakah masih akan dilakukan oleh
Pokja Sanitasi, dibawah koordinasi langsung Bappeda atau oleh Badan tertentu.
Secara umum Evaluasi harus dapat memberikan informasi mengenai:
STRATEGI:Apakah yang dilakukan sudah benar
OPERASI: Apakah cara yang ditempuh sudah benar
PEMBELAJARAN: Apakah ada cara yang lebih baik

Output:
Tabel 3.3 - Kesepakatan Tindak Lanjut MonEv Tahunan

Lampiran

Lampiran 1: Komitmen Program Jangka Menengah
Petunjuk umum:
 Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan dengan
pemangku kepentingan terkait, dan utamanya sudah ada Kesepakatan / Komitmen untuk dukungan
dalam implementasi-nya dari berbagai sumber pendana.
 Pada bagian bawah Tabel Kesepakatan ini ditandatangani oleh Pokja dan Dinas terkait, baik pada
tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat ataupun sumber pendana lainnya.
 Format Tabel dalam file Excel, dibuat dalam kertas A3 – dengan layout “Landscape”
 Uraian dan penjelasan secara umum terkait Lembar Kesepakatan dukungan diuraikan pada Bab 2
diatas.
Tahapan dan petunjuk lebih lengkap dapat mengacu ke seri Petunjuk Teknis PT-01.MPS “Komitmen
Program dan Penganggaran”

L.1-A Tabel Keseluruhan Program Sanitasi Kab / Kota xx
 Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan versi lengkap dan di adopsi dari Dokumen SSK. Secara
umum keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut sudah melalui proses penyinkronan dan koordinasi
antar SKPD / pemangku kepentingan pada tingkat Kab/Kota. Tampilan tabel secara menyeluruh ini
ditujukan agar para pengambil keputusan dapat melihat kebutuhan semua Program dan Indikasi
Penganggaran yang diperlukan pada periode Jangka Menengah – yaitu pelaksanaan yang diperlukan
agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada perencanaan strategis sanitasi Kab/Kota dapat di capai.
 Tabel ditandatangani oleh Pokja Kab/Kota

Tahapan Proses:
 Adopsi dari dokumen SSK – yaitu setelah melalui Review akhir untuk penjaminan kualitas.

Output:
Tabel L.1-A: Tabel Program Sanitasi Kabupaten / Kota xx

L.1-B Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota
 Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan antar
SKPD / pemangku kepentingan terkait tingkat Kab/Kota , dan utamanya sudah ada Kesepakatan
/komitmen untuk dukungan dalam implementasi-nya dari Pemerintah Kab / Kota.
 Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait lembar komitmen Bab 2.1.1.
 Tabel ditandatangani oleh Pokja Kota dan SKPD terkait

Tahapan Proses:
 Pemilahan program dan Kegiatan prioritas yang akan dibiayai sendiri dengan APBD Kab/Kota –
pertimbangkan justifikasi kemampuan dan komitmen alokasi anggaran Kab/Kota
 Internalisasi dan konsultasi ke SKPD terkait, Tim Pengarah, Tim Anggaran dan Panitia Anggaran

 Kesepakatan strategi alternatif apabila diperlukan dukungan dana stimulan diluar APBD Kab/Kota
 Konsultasi dengan Provinsi, Pusat dan sumber Non-Pemerintah lainnya – capai kesepakatan
dukungan untuk usulan Program Kegiatan yang sesuai tupoksi / NSPK masing-masing.
 Review alokasi pendanaan APBD KK terkait hasil konsolidasi eksternal
 Finalisasi Program Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kab/Kota
 Penyiapan Nota Komitmen Kab/Kota
 Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas (terkait lembar komitmen Bab 2.1.1)

Output:
Tabel L.1-B: Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Kabupaten / Kota

L.1-C Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi
 Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah ada Kesepakatan / komitmen untuk
dukungan implementas-nyai dari Pemerintah Provinsi.
 Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait lembar komitmen Bab 2.1.2
 Tabel ditandatangani oleh Pokja Kab/Kota, Pokja Provinsi dan Dinas/SKPD Provinsi terkait.

Tahapan Proses:
 Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dengan NSPK Provinsi dan Rensta / Renja SKPD /
Dinas terkait
 Koordinasi dengan Pokja Provinsi terkait skedul konsultasi
 Penyiapan materi presentasi dan konsultasi
 Konsultasi dan presentasi dengan Pimpinan SKPD terkait dan Jajarannya
 Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas yang akan didukung
implementasinya oleh Provinsi
 Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas yang sinkron dan disepakati untuk mendapat dukungan
dari Provinsi
 Penyiapan draft penandatanganan komitmen

Output:
Tabel L.1-C Daftar Program dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi

L.1-D Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat
dukungan implementasi-nya dari Pemerintah Pusat / Perwakilan Pemerintah Pusat (Satker).
 Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait komitmen Bab 2.1.3
 Tabel ditandatangani oleh Pokja Kab/Kota, Pokja Provinsi dan Dinas/SKPD Provinsi terkait.

Tahapan Proses:
 Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dengan NSPK K/L dan Rensta / Renja K/L terkait
 Koordinasi dengan Satker Provinsi terkait untuk penetapan skedul konsultasi *
*) kegiatan ini akan di fasilitasi oleh Pokja Provinsi

 Penyiapan materi presentasi dan konsultasi **)
**)format usulan disesuaikan dengan standar per masing-masing terkait, sebagai misal untuk
bidang keciptakaryaan maka format harus sesuai dengan standar dokumen RPIJM.
 Sesi konsultasi dan koordinasi dengan Satker Provinsi terkait
 Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas yang sesuai dengan NSPK Pusat
 Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas yang sinkron dan disepakati untuk mendapat dukungan
dari Tingkat Pusat

Output:
Tabel L.1-D Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat

L.1-E Tabel Program dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta
dukungan dalam implementasi-nya dari unsur Partisipasi Swasta, baik dari unsur Dunia Usaha (CSR /
Konsep Kerjasama Pemerintah Swasta) ataupun dari NGO dengan wakil swasta dan instansi berwenang.
 Tabel kesepakatan ditandatangani unsur berwenang atau terkait, baik oleh Pokja Kab/Kota / Provinsi
ataupun dan Dinas/SKPD.
 Kosongkan Tabel ini apabila masih belum ada kesepakatan dengan unsur Partisipasi Swasta ini.

Tahapan Proses:
 Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dan memungkinkan dilakukan partisipasi dari Swasta
(Dunia Usaha / CSR / LSM)
 Penjajagan awal / lobby terkait skenario bentuk partisipasi
 Penyiapan proposal, presentasi dan konsolidasi
 Konsolidasi masukan dan revisi skenario kerjasama / partisipasi
 Diseminasi Program partisipasi dengan instansi terkait
 Penyiapan draft penandatanganan komitmen kerjasama / partisipasi

Output:
Tabel L.1-E Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta.

L.1-F Tabel Program dengan Kesepakatan Masyarakat
 Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah ada Kesepakatan /komitmen untuk
dukungan dalam proses implementasi-nya dari unsur Partisipasi Masyarakat.
 Sebagai catatan, kontribusi dari masyarakat tidak selalu dalam bentuk Dana, tetapi juga bisa dalam
bentuk Kesediaan dalam penyediaan lahan (misal untuk program MCK umum / tangki septik komunal),
kesediaan untuk kontribusi tenaga, kesediaan untuk mengelola Prasarana umum paska pembangunan
ataupun kontribusi lain yang terkait. Penjelasan spesifik bentuk kontribusi ini bisa dicantumkan dalam
kolom keterangan.
 Tabel kesepakatan ditandatangani unsur berwenang atau terkait, baik oleh Pokja Kab/Kota / Provinsi
ataupun dan Dinas/SKPD dengan unsur masyarakat / perwakilan masyarakat.
 Kosongkan Tabel ini apabila masih belum ada kesepakatan dengan unsur Partisipasi Masyarakat ini.

Tahapan Proses:
 Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dan memungkinkan dilakukan dengan dukungan
partisipasi dari masyarakat / kelompok warga
 Penjajagan awal / lobby terkait skenario bentuk partisipasi
 Penyiapan proposal, presentasi dan konsolidasi
 Konsolidasi masukan dan revisi skenario kerjasama / partisipasi
 Diseminasi Program partisipasi dengan instansi terkait
 Penyiapan draft penandatanganan komitmen kerjasama / partisipasi

Output:
Tabel L.1-F Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi Masyarakat

Lampiran 2: Program yang Belum Ada Komitmen Pendanaannya
Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan dengan
pemangku kepentingan terkait, tetapi belum ada kepastian terkait komitmen untuk dukungan
pendanaannya. Uraian dan penjelasan umum terkait Lembar Kesepakatan dukungan diuraikan pada
Bab 2 diatas.

L.2-A Daftar Program Kegiatan Yang Belum Ada Kesepakatan Pendanaannya
Berisi uraian dan penjelasan singkat terkait strategi dan Rencana Tindak terkait Tabel Daftar Program
dan Kegiatan yang belum ada Komitmen alokasi pendanaannya (di istilahkan sebagai Program Kegiatan
dalam “Daftar Tunggu”).
Format Tabel tersebut relatif sama dengan format tabel kegiatan umum, dengan tambahan keterangan
yang antara lain mencantumkan:
 Status prioritas per masing-masing kegiatan tersebut

Tahapan Proses:
 Inventarisir dan pilah Program dan Kegiatan yang belum ada komitmen penganggarannya .
 Tetapkan Kegiatan yang prioritas dan penting untuk segera dilaksanakan dalam periode 1 atau 2
tahun mendatang. Rangking prioritas berdasarkan Daftar tersebut merupakan urutan yang perlu
ditindak lanjuti secara intensif.
 Paparkan potensi sumber dana alternatif berdasar informasi yang sudah diperoleh Pokja (mengacu
ke bab terkait potensi sumber pendanaan dari dokumen BP dan SSK).
 Evaluasi dan koordinasi ulang dengan masing-masing SKPD penanggung jawab, termasuk alternatif
pendanaan yang memungkinkan.

 Penyiapan garis besar rencana tindak – termasuk deskripsi pemastian siapa yang melakukan apa ,
kapan, dan bagaimana strategi nya

Catatan:
Diperlukan Kreatifitas, perubahan Cara Pandang dan dukungan penuh dari Pemda untuk menyelesaikan
masalah “funding gap” ini – untuk memastikan agar seluruh Program Kegiatan dapat terimplementasi.
Strategi dan Rencana Tindak yang terrencana dan konsisten merupakan kunci keberhasilan Pokja.

Output:
 Uraian umum terkait program dan kegiatan yang belum ada komitmen pendanaannnya, potensi sumber
pendanaan alternatif, strategi dan Rencana tindak.
 Tabel L.2-A Daftar Program dan Kegiatan Yang Belum Ada Komitmen pendanaannya.

Lampiran 3: Deskripsi Program Utama dan Proposal Pendanaan Alternatif
Lampiran ini lebih ditujukan untuk memberikan informasi kepada instansi / pihak terkait tentang segala
sesuatu menyangkut informasi umum untuk program-program utama, termasuk latar belakang, tujuan,
sasaran dan mafaat program, rencana pendanaan dan rencana skedul pelaksanaan.
Informasi diatas dimaksudkan untuk dapat sebagai bahan pertimbangan dalam proses mendapatkan
komitmen pendanaan pihak diluar instansi Pemerintah Kab / Kota, baik itu Prov, Pusat ataupun swasta
dll.dan tahap persiapan implementasi (penyiapan ToR pelelangan dll.)

L.3-A Deskripsi Program Utama
Lampiran ini berisi uraian terkait deskripsi Program utama, yang berisi a.l Latar Belakang, tujuan dan
sasaran, alokasi dan kebutuhan pendanaan. Penyiapan deskripsi ini diutamakan untuk program utama
yang berskala besar e.g Pembangunan TPA, Off-site system dll. dan dimaksudkan untuk mendukung
proses buy-in dan kelengkapan administrasi untuk tahap implementasi

Output:
Deskripsi untuk Program utama dan kegiatan, yang antara lain mencantumkan:
Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Manfaat yang akan dicapai, Rencana Penganggaran dan Skedul
Pelaksanaan

L.3-B Proposal Pendanaan
Berisi proposal Pendanaan yang spesifik untuk kegiatan yang belum ada alokasi pendanaannya –
sebagai persiapan alternatif kerjasama dengan swasta / CSR dll. Penyiapan dokumen ini ditujukan untuk
mendukung proses ”pemasaran” dalam mencari solusi alternatif.

Tahap Proses:
1. Paparkan potensi sumber dana alternatif
2. Lakukan pertemuan awal dengan pihak Swasta dan donor potensial serta masyarakat, terutama untuk
memperoleh informasi mengenai potensi sumber pendanaan diluar APBD dab APBN.

Output:
Kumpulan Proposal Pendanaan

Lampiran 4: Rencana Tindak Tahunan
Berisi uraian singkat rencana tindak lanjut persiapan implementasi untuk pelaksanaan pada tahun n+2
dan n+3.

L.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2)
Pemilahan kegiatan pada area prioritas yang perlu dan akan dilaksanakan pada tahun n+2 (dimana n+1
adalah tahun penyusunan MPS ini).
Kriteria pemilahan: merupakan kegiatan sederhana, tidak memerlukan perencanaan mendalam (no
brainers), dan memungkinkan dibiayai sendiri dengan dana APBD Kota atau sumber dana alternatif yang
relatif mudah diperoleh.
Faktor prioritas dan sudah adanya kepastian dukungan pendanaan stimulan (apabila terkait sumber
pendanaan eksternal) juga merupakan pertimbangan utama.

Output:
RKM (Renc. Kegiatan Mendesak)
L.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2)

 Inventarisasi program kegiatan yang sudah ada Nota Kesepakatan penganggarannya untuk rencana
implementasi tahun n+3 – dipilah masing-masing untuk sumber dari APBD Kab/Kota, Provinsi, Pusat
ataupun sumber dari Non-Pemerintah lainnya.
 Kirimkan tabel program dan kegiatan yang sudah disepakati tersebut kepada masing-masing pemegang
mata anggaran (Dinas / Satker) untuk dapat ditindaklanjuti – lampirkan Nota Kesepakatan.

Output:
-Internalisasi Penganggaran
-Tindak Lanjut “Funding Gap”

B. LAMPIRAN

PETUNJUK TEKNIS MEMORANDUM PROGRAM

PT-01.MPS : KOMITMEN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

PT-02.MPS : PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN

PT-03.MPS : TINDAK LANJUT

PT-04.MPS : PENULISAN MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

PT-05.MPS : PENULISAN MPS - TAHUNAN

KOMITMEN PROGRAM DAN
PT-01. MPS PENGANGGARAN
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

1 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran

PT-01.MPS KOMITMEN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

Dokumen Referensi Terkait: Pelaksana: Perkiraan Lama Kegiatan:
- Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Anggota Pokja Sanitasi Kab./Kota, Pokja Dilakukan secara terus
Putih dan SSK. Provinsi, Satker K/L Provinsi terkait dan Pokja menerus.
- SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ Pusat difasilitasi oleh Fasilitator Kota dan
- Panduan Pelaksanaan Lokakarya Fasilitator Provinsi.

Tujuan:

 Review/Penelaahan SSK
 Internalisasi dan Eksternalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran.
 Kesepakatan program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari sumber pendanaan
APBD Provinsi, APBN, Swasta dan Masyarakat.
 Penandatanganan Komitmen Program dan Penganggaran jangka menengah sektor sanitasi dari
sumber pendanaan APBD Provinsi, APBN, Swasta dan Masyarakat.
 Penetapan daftar tunggu bagi kegiatan-kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya.

Deskripsi:

Program, kegiatan dan penganggaran yang dibuat pada tahapan sebelumnya (Penyusunan SSK)
adalah besaran dan pengalokasian sumber pendanaan yang dialokasikan dari sumber pendanaan
APBD Kab./Kota, APBD Provinsi dan APBN dan sudah dilakukan pembahasan ditingkat dengan pihak
terkait di pemerintahan. Sehingga program dan kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya
masuk kedalam “daftar tunggu”. Daftar tunggu adalah daftar yang beisi program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan tetapi belum memiliki sumber pendanaan
yang merupakan “funding gap” yang harus dicarikan solusinya.

Pada tahap penyusunan MPS ini diutamakan bagaimana semua pihak dapat “berkomitmen” untuk
menjadikan program dan kegiatan sector sanitasi merupakan “prioritas” bagi stakesholder terkait
dan memberikan solusi terhadap “funding gap” dengan menyiapkan proposal pendanaan, sosialisasi
untuk pemasaran, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sumber-sumber pendanaan
potensial dan melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk pendanaan sector sanitasi.

Adanya perubahan kebijakan atau kebijakan baru, adanya sumber pendanaan potensial (baru) yang
mungkin terjadi pada setiap tahun, terselesainya masterplan, studi dan desain yang mengharuskan
Pokja Kab./Kota melakukan evaluasi dan revisi daftar program kegiatandan penganggaran yang
telah disusun didalam SSK. Adanya perubahan ini maka harus dilakukan pembahasan kembali
terhadap program dan kegiatan dengan pihak terkait.

Tahapan Komitmen Program dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi awal persiapan penyusunan MPS ditingkat Provinsi


2. Review SSK yang meliputi Review Kerangka Logis dan Program, Kegiatan dan Penganggaran
3. Internalisasi dan Eksternalisasi
4. Akses sumber pendanaan non-pemerintah
5. Presentasi/Desiminasi ditingkat Pusat (bila diperlukan)
6. Penandatanganan Komitmen Program dan Penganggaran
7. Penetapan daftar tunggu.

Output:
Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
 Akses sumber pendanaan non-pemerintah;
 Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari APBD Provinsi;
 Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari APBN;
 Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari Swasta;
 Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari Masyarakat;
 Komitmen Program dan Penganggaran;
 Tabel Daftar Tunggu bagi kegiatan yang belum memiliki sumber pendanaan.

1.1. Koordinasi Pendahuluan persiapan penyusunan MPS ditingkat Provinsi

Pokja Provinsi mengundang Satker K/L terkait dan seluruh Pokja Kab./Kota yang akan dan sudah
menyusun MPS untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana tindak penyusunan MPS.
Pokja Provinsi menyiapkan rencana kerja (work plan) penyelesaian penyusunan MPS ditingkat
provinsi.

Agenda dari pertemuan pendahuluan tersebut adalah:
 Evaluasi progress SSK dan tindak lanjut
 Presentasi oleh Pokja Provinsi tentang substansi penyusunan MPS dan review MPS –
Tahunan.
 Penyamaan persepsi tentang makna dan substansi MPS;
 Kesepakatan rencana kerja penyelesaian MPS dan review MPS - Tahunan;
 Penyampaian informasi-informasi yang berkaitan dengan:
(1). Perubahan Kebijakan Pemerintah tentang Penganggaran;
(2). Kebijakan baru terkait dengan penganggaran pemerintah;
(3). Sumber-sumber pendanaan potensial yang dapat diakses termasuk kriteria pendanaan;
dan sebagainya.
 Dsb.
Output dari kegiatan ini adalah “RENCANA KERJA POKJA PROVINSI”, sebagai dasar Pokja
Kab./Kota dalam menyusun “Rencana Kerja Pokja Kab./Kota”

1.2. Persiapan
1.2.1. Persiapan Penyusunan Memorandum Program Sanitasi
1. Setelah pertemuan di Pokja Provinsi maka Pokja Kab./Kota melakukan pertemuan awal
untuk menyepakati beberapa hal antara lain:
 Penyamaan persepsi untuk seluruh anggota Pokja Kab./Kota tentang MPS;


 Menyusun dan menyepakati rencana kerja penyelesaian MPS yang disinkronkan dengan
rencana kerja ditingkat provinsi dan pusat, termasuk menyepakati frekuensi pertemuan
anggota Pokja Kab./Kota;
 Menyepakati tugas dan tanggungjawab dari masing-masing anggota Pokja mengacu
kepada SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ;
 Dsb.
2. Mengumpulkan semua informasi dari provinsi, pusat dan pihak-pihak lain terkait, sebagai
sumber rujukan untuk melakukan review program, kegiatan dan penganggaran . Informasi
yang perlu dikumpulkan antara lain:
 Perubahan kebijakan penganggaran pemerintah;
 Kebijakan baru terkait dengan penganggaran;
 Sumber-sumber pendanaan potensial yang dapat diakses termasuk kriteria pendanaan;
 Dokumen masterplan, studi dan DED, sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi
dan revisi program, kegiatan dan penganggaran.
 Dsb.
Output dari kegiatan ini adalah “RENCANA KERJA POKJA KAB. KOTA”
1.3. Review Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK)
Yang dimaksud dengan “Review” adalah melihat dan menelaah kembali dokumen Buku Putih
dan SSK serta melakukan perbaikan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk
menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS).
Hasil review ini merupakan masukan bagi penyusunan MPS. Bilamana dipandang perlu oleh
Pokja Kab./Kota untuk melakukan review Buku Putih dan SSK yang lebih mendalam maka Pokja
harus membuat catatan-catatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan review tersebut. Catatan-
catatan tersebut harus dimasukkan kedalam lampiran MPS sebagai dasar/petunjuk adanya
perubahan atau perbedaan yang ditulis didalam Buku Putih dan SSK dengan yang tertulis
didalam MPS.

Referensi yang harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan Review Buku Putih dan SSK
adalah Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih dan SSK.

1.3.1. Area Berisiko
 Lihat dan pelajari peta area beresiko;
 Pelajari permasalahan sanitasi setiap komponen (Air Limbah, Persampahan, Drainase dan
Prohisan).
 Gunakan peta area beresiko sebagai pertimbangan utama dalam menentukan lokasi
kegiatan.
 Gunakan permasalahan pada area beresiko sebagai masukan untuk tabel kerangka logis.
1.3.2. Review Kerangka Kerja Logis
Berdasarkan tabel Kerangka Logis dari dokumen SSK maka perlu diperiksa kembali terhadap
kesesuaian antara isi tabel kerangka logis dengan Buku Putih dan SSK yang meliputi antara
lain:
 Permasalahan mendesak
 Isu strategis
 Tujuan


 Sasaran meliputi: Pernyataan Sasaran harus terukur dan indikator sasaran
 Strategi, Program dan Kegiatan harus dapat menjawab terhadap permasalahan dan
sasaran yang ditetapkan.
 Program dan kegiatan harus mengacu kepada Sasaran PPSP yang meliputi Penanganan
Air Limbah Domestik, Sampah Domestik dan Drainase Lingkungan Permukiman.
 Masukkan hasil review Kerangka Logis dalam Lampiran MPS.

1.3.3. Review Program, Kegiatan dan Penganggaran

Beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi dan review adalah:

 Apakah Program dan kegiatan, sudah dapat menjawab permasalahan dan target
pengembangan sanitasi;
 Apakah Program dan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SMART (Specific – jelas, tidak
mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat dicapai, Relevant
– informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu
 Apakah urutan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SIDLACOM khususnya untuk
kegiatan infrastruktur.
 Apakah kegiatan fisik sudah didukung dengan kegiatan non-fisik lainnya.
 Apakah output sudah ralistis dengan kegiatan yang dilakukan;
 Apakah satuan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan;
 Apakah lokasi dan volume kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan;
 Apakah volume kegiatan sudah dijabarkan per tahun;
 Apakah urutan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan urutan dan tidak saling
mendahului;
 Apakah Estimasi Biaya, sudah sesuai dengan kondisi saat ini;
 Apakah Total biaya yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah sesuai
dengan “KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI” dari Kab./Kota;
 Apakah indikasi sumber pendanaan, sudah sesuai dengan Tupoksi dan kebijakan
pemerintah;
 Apakah Nomenklatur, kode akun, instansi pelaksana dan instansi pengelola sudah sesuai
dengan ketentuan;
 Dsb.

Untuk mempermudah Pokja Kab. Kota dalam menyusun kegiatan yang lengkap dan
berurutan maka telah disiapkan “Daftar Indikasi Kegiatan Sektor Sanitasi berdasarkan
kaidah SIDLACOM”. Kegiatan yang ada didalam daftar tersebut merupakan kegiatan
indikatif dan terbuka (dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kondisi daerah),
sehingga Pokja Kab./Kota harus melakukan kajian dan penyesuaian terhadap kondisi dan
situasi Kab./Kota yang bersangkutan.


1.3.3.Penetapan Program Prioritas

Prioritasi program dilakukan karena keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah
dan keterbatasan waktu pelaksanaan (5 tahun) untuk pengembangan sanitasi permukiman.

 Gunakan tabel prioritasi untuk menentukan program prioritas seperti tabel dibawah
ini.
 Masukkan dan urutkan program sesuai prioritas dan lengkapi kegiatan-kegiatan
pendukungnya.
 Lakukan pembahasan hasil prioritasi program ditingkat Pokja Kab./Kota.
 Finalisasi program dan kegiatan prioritas versi Pokja Kab./Kota (sebelum konsultasi
dengan SKPD terkait)
 Konsultasikan dan internalisasikan kepada Kepala SKPD terkait.

Penetapan prioritasi program dan kegiatan mengikuti petunjuk praktis penyusunan SSK.

Tabel Prioritasi
Score (dan bobot)
Penerima Permasalahan Urutan
Program Persepsi Pokja Pro-poor Score total
manfaat mendesak prioritas
25% 25% 25% 25%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program
4 3 3 2 3 1
pengembangan TPA
Program 3R terpusat 2 4 2 1 2.25 2
Dst

Sumber: Petunjuk Praktis Penyusunan SSK

Keterangan:

(1) Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat
menggunakan metode lain dalam proses penetapan prioritas ini.
(2) Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah:
- Jumlah penerima manfaat (kolom 2)
- Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten/Kota (kolom 3)
- Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 4), serta
- Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin – pro-poor (kolom 5).
(3) Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria
tersebut.
(4) Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot
mencapai 100%.
(5) Berikan score untuk masing-masing kriteria 1 – 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4
adalah paling prioritas
(6) Kalikan bobot dan score, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total score (kolom 6).
Beberapa kriteria lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan prioritas
adalah:
 Ketersediaan atau kesiapan sumber pendanaan.
 Kesiapan lahan.


 Kesiapan masyarakat.

Output dari kegiatan ini adalah “KERANGKA LOGIS dan PROGRAM, KEGIATAN DAN
PENGANGGARAN” versi Pokja Kab./Kota yang akan digunakan untuk Internalisasi.

1.4. Internalisasi dan Eksternalisasi Program dan Kegiatan
1.4.1. Internalisasi
Tujuan dari internalisasi adalah:
a. Tersosialisasinya program, kegatan dan anggaran kepada stakeholder terkait sanitasi
ditataran Kab./Kota.
b. Teradopsinya program, kegiatan dan anggaran kedalam dokumen perencanaan daerah
dan mekanisme penganggaran tahunan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses internalisasi adalah:

 Lakukan konsultasi dan internalisasi program, kegiatan dan penganggaran dengan
kepala SKPD terkait.
 Akomodir seluruh hasil konsultasi dan internalisasi tersebut kedalam tabel program,
kegiatan dan pendanaan;
 Pisahkan program, kegiatan dan pendanaan sesuai dengan sumber pendanaan.
 Lakukan koordinasi dan konsultasi kepada Sekda untuk dapat berkonsultasi kepada
Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
 Lakukan workshop tingkat Kab./Kota yang harus dihadiri oleh Bupati/Walikota, seluruh
Kepala SKPD terkait dan undang DPRD Kab./Kota.
 Finalkan hasil workshop.
 Lakukan pengawalan dan pastikan bahwa program dan kegiatan ini sudah terakomodasi
dalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran.

Output kegiatan ini adalah “DRAFT MPS”, versi Kab./Kota.

1.4.2. Eksternalisasi
Tujuan dari Eksternalisasi adalah:
a. Tersosialisasinya program, kegatan dan anggaran kepada stakeholder terkait sanitasi
ditataran Provinsi, Pusat dan Sumber Pendanaann Lain yang Potensial.
b. Teradopsinya program, kegiatan dan anggaran kedalam dokumen perencanaan daerah
dan mekanisme penganggaran tahunan.
c. Mendapatkan komitmen pendanaan sanitasi dari semua pihak baik dari pemerintah
Kab./Kota, Provinsi, Pusat maupun Sumber-sumber pendanaan lain.

Tahapan Eksternalisasi meliputi:

 Penyerahan draft MPS oleh Pokja Kab./Kota kepada Pokja Provinsi
 Pra-Lokakarya
 Konsultasi dengan SKPD Prov. Terkait


 Lokakarya
 Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah (bila diperlukan)

1. Penyerahan draft MPS kepada Pokja Provinsi
 Siapkan surat pengantar yang berisi permintaan pembahasan kepada Pokja Provinsi dan
Satker K/L terkait.
 Lampirkan dalam surat tersebut:
- Tabel program dan kegiatan yang sudah secara keseluruhan;
- Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Provinsi;
- Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Pusat;
- Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Swasta/Lembaga Donor;
- Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Masyarakat;
- Tabel program dan kegiatan yang termasuk didalam daftar tunggu versi Pokja
Kab./Kota;
 Kirimkan surat pengantar permintaan pembahasan MPS kepada Pokja Provinsi dan Satker
K/L terkait.
 Lakukan koordinasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dan Satker K/L serta kawal surat
tersebut agar dapat segera dijadwalkan pembahasannya.
Koordinasi ini bertujuan: (1). untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pendanaan
sudah lengkap dan realistis serta sesuai dengan tupoksi dan kebijakan penganggaran
pemerintah; (2). Strategi dan rencana pemasaran proposal pendanaan.
Output dari kegiatan ini adalah:
(1). DaftarProgram, Kegiatan dan Biaya Total untuk mencapai target yang telah ditetapkan,
(2). Daftar Prioritas Program, Kegiatan dan Biaya dari sumber APBD Kab./Kota yang
disepakati dan ditandatangani oleh Ketua Pokja Kab./Kota dan Kepala SKPD terkait selaku
pemegang mata anggaran;
(3). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari APBD Provinsi (sesuai dengan
Tupoksi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi);
(4). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari APBN (sesuai dengan Tupoksi
dan Kebijakan Pemerintah Pusat/Kementerian);
(5). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari Swasta/Lembaga donor;
(6). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari Masyarakat;
(7). Daftar Tunggu atau “Funding Gap”.

Template Daftar Kesepakatan Program Investasi Sektor Sanitasi dapat dilihat pada PT.04-MPS:
Penulisan MPS)

2. Pra Lokakarya
Pembahasan Program, Kegiatan dan Penganggaran oleh Pokja Provinsi
 Pokja Provinsi mengundang Pokja Kab./Kota dan Satker terkait untuk melakukan
pembahasan program, kegiatan, biaya dan pendanaan.
 Lakukan pertemuan pembahasan, dengan seluruh Pokja Kab./Kota dan Satker K/L terkait
(sesuai surat permintaan Kab./Kota).


Disarankan pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh Pokja Kabupaten/Kota
diwilayah provinsi peserta PPSP termasuk Kab./Kota yang sedang menyusun MPS tahunan agar
lebih efektif dan dapat menampung seluruh usulan kegiatan sector sanitasi dalam satu provinsi
sehingga alokasi pendanaan sector sanitasi pertahun kepada kab./kota sesuai dengan
kemampuan keuangan provinsi.
 Agenda Pertemuan,antara lain berisi:
(1). Presentasi oleh Pokja Kab. Kota
(2). Presentasi umum dari Pokja Provinsi
(3). Presentasi umum dari Satker K/L terkait
(4). Pelaksanaan desk
(5). Rekapitulasi dan Perumusan hasil desk per Kab./Kota

 Agenda – 1: Presentasi Pokja Kab./Kota
(1).Kondisi eksisting pelayanan sanitasi Kab./Kota dan permasalahannya
(2). Target dan Sasaran yang hendak dicapai.
(3). Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan
(4). Program, kegiatan dan penganggaran sumber pendanaan APBD Kab./Kota
berdasarkan kemampuan Kab./Kota. Sebagai referensi: sesuai dengan deklarasi
Banda Aceh 2011, AKKOPSI menyepakati anggaran sanitasi dari sumber APBD
Kab./Kota per tahun sebesar 2% dari total APBD Kab./Kota;
(5). Daftar tunggu/”funding gap”, sesuai kemampuan Kab./Kota;
(6). Langkah-langkah yang diambil oleh Kab./Kota untuk meminimalisasi “funding gap”
tersebut;
(7). Bantuan yang diharapkan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
(8). Bantuan yang diharapkan dari pihak ke-tiga atau pihak-pihak lain.

 Agenda (2). Presentasi Umum Pokja Provinsi antara lain meliputi:
a. Arahan tentang rencana pembahasan pemyusunan MPS;
b. Tentang tupoksi, kriteria dan kebijakan provinsi dalam pengembangan sanitasi
sebagai dasar untuk penyusunan penyusunan program dan kegiatan yang akan
diakses dari sumber pendanaan APBD Provinsi;
c. Potensi sumber pendanaan dari pihak ke-3 (CSR dan sumber-sumber pendanaan
lainnya) tingkat Provinsi yang dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi;
d. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi berkaitan
dengan akses sumber pendanaan non pemerintah ditingkat provinsi;
e. Isu-isu strategis lainnya berkaitan dengan sector sanitasi.

 Agenda (3). Presentasi Umum Satker K/L terkait antara lain meliputi:
a. Tentang tupoksi, kriteria dan kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan
sanitasi;
b. Potensi sumber pendanaan non-pemerintah (CSR) yang dapat didukung oleh
Pemerintah Pusat;
c. Isu-isu strategis lainnya berkaitan dengan sector sanitasi baik yang sifatnya opsi
teknologi, akses pendanaan dan sebagainya.


 Agenda (4). Pelaksanaan Desk
Disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi.
 Agenda (5). Rekapitulasi dan Perumusan hasil desk per Kab./Kota
Pokja Provinsi membuat Rekapitulasi Program dan Kegiatan hasil desk untuk seluruh
Kabupaten/Kota peserta desk. Hasil desk ini akan dibawa oleh Pokja Provinsi untuk
dikonsultasikan kepada SKPD Provinsi terkait.

Output dari kegiatan ini adalah “Rekapitulasi Program, Kegiatan dan
Penganggaran”

Tidak semua program dan kegiatan dapat didanai oleh APBD Kab./Kota, APBD Provinsi
dan APBN, maka program dan kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi belum ada sumber
pendanaan atau tidak mampu dibiayai oleh APBD Kab./Kota, APBD Prov dan APBN maka
harus dimasukkan kedalam “Daftar Tunggu”

3. Konsultasi dengan Kepala SKPD Provinsi dan Satker K/L terkait
 Hasil Rekapitulasi dari Program dan kegiatan harus dilaporkan dan dikonsultasikan
kepada Kepala SKPD Provinsi dan Kepala Satker K/L terkait oleh Pokja Provinsi untuk
mendapatkan masukan dan persetujuan dari Kepala SKPD untuk APBD Prov. dan Kepala
Satker K/L untuk APBN. Bila diperlukan, konsultasi kepada Kepala SKPD Provinsi dan
Kepala Satker K/L dengan mengikutsertakan Pokja Kab./Kota.
 Buatlah rekapitulasi program dan kegiatan hasil konsultasi dengan kepala SKPD Provinsi
dan kepala Satker K/L sebagai dasar untuk Lokakarya.

Output dari kegiatan ini adalah “Daftar Program, kegiatan dan Penganggaran sumber
pendaaan APBD Prov. hasil konsultasi dengan SKPD Prov. terkait dan sumber pendanaan
APBN hasil konsultasi dengan Satker K/L terkait”.

Catatan:
Tidak semua program dan kegiatan hasil desk pembahasan dapat disetujui oleh Kepala SKPD
Provinsi untuk sumber APBD Prov. dan Satker K/L untuk sumber APBN.
Konsultasi dan persetujuan Kepala SKPD dan Kepala Satker K/L merupakan keharusan dan
merupakan bentuk internalisasi kepada Kepala SKPD dan Kepala Satker K/L terkait, kemudian
kepala SKPD dan Kepala Satker K/L berkomitmen untuk mengadopsi atau mengusulkan program
dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran regular.

4. Lokakarya
Finalisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Program dan Kegiatan
 Undang Pokja Kab./Kota yang sudah menyusun MPS dan Satker K/L terkait serta pihak
swasta (bila memungkinkan, bila tidak memungkinkan lakukan pertemuan tersendiri
dengan pihak swasta seperti pada point E);
 Lakukan pertemuan pembahasan, dengan seluruh Pokja Kab./Kota dan Satker K/L terkait,
untuk membahas dan menyepakati program dan kegiatan yang sudah diskonsultasikan


dengan kepala SKPD Provinsi untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan Kepala Satker
K/L untuk sumber pendanaan APBN.
 Agenda Pertemuan, antara lain berisi:
(a). Agenda – 1: Presentasi dari Pokja Provinsi,
tentang program dan kegiatan hasil konsultasi dan persetujuan kepala SKPD
Provinsi untuk sumber pendanaan APBD Provinsi.
(b). Agenda – 2: Presentasi Satker K/L terkait,
tentang program dan kegiatan hasil konsultasi dan persetujuan kepala Satker untuk
sumber pendanaan APBN.

(c). Agenda – 3: Pelaksanaan desk,
 Pelaksanaan desk ini membahas : program, kegiatan dan penganggaran jangka
menengah.

(d). Agenda – 4: Rekapitulasi dan Perumusan hasil desk per Kab./Kota
 Masing-masing Pokja Kab./Kota menyusun program, kegiatan dan
penganggaran jangka menengah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 Pokja Provinsi melakukan rekapitulasi program, kegiatan dan penganggaran dari
seluruh Kab./Kota untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBN.
 Daftar program, kegiatan dan penganggaran yang belum ada sumber
pendanaan atau “Funding Gap”
 Penandatanganan Tabel Program, Kegiatan dan Penganggaran yang dilakukan
oleh:
(1). Untuk sumber pendanaan dari APBD Kab./Kota harus ditandatangani oleh
Ketua Pokja Kab./Kota dan Kepala SKPD terkait.

(2). Untuk sumber pendanaan APBD Provinsi harus ditandatangani oleh Ketua
Pokja Kab./Kota, Ketua Pokja Provinsi dan Kepala SKPD terkait.

(3). Untuk sumber pendanaan APBN harus ditandatangani oleh Pokja
Kab./Kota, Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait.

(e). Agenda -5: Pleno Lokakarya
 Pleno Lokakarya harus dihadiri oleh Bopati/Walikota, Gubernur dan Wakil dari
Kementerian terkait esselon I.
 Presentasi oleh Pokja Provinsi atau Pokja Kab. Kota yang berisi setidaknya:
(1). kondisi eksisting layanan sanitasi sampai saat ini;
(2). target layanan yang hendak dicapai;
(3). kemampuan keuangan Kab./Kota dalam membiayai sector sanitasi;
(4). Kebutuhan pendanaan sanitasi untuk jangka menengah, kemampuan
pendanaan pemerintah (APBD Kab./Kota, APBD Prov. dan APBN) dan Sumber
pendanaan non-pemerintah.
(5). Kebutuhan pendanaan yang belum memiliki sumber pendanaan atau
“Funding Gap” yang perlu dicarikan solusi atau akses kepada sumber-sumber
pendanaan potensial yang ada.


Tanda tangan tersebut adalah merupakan bentuk “komitmen” dari semua pihak
terhadap program, kegiatan dan penganggaran sektor sanitasi untuk ditindaklanjuti
kedalam mekanisme penganggaran.
Bentuk komitmen yang diberikan adalah memberikan prioritas utama terhadap program,
kegiatan dan penganggaran tersebut untuk diusulkan kedalam mekanisme penganggaran
regular/tahunan oleh Kepala SKPD terkait atau Kepala Satker K/L terkait.

Output dari pembahasan ini adalah:
(1). Daftar Program, kegiatan dan biaya dari sumber APBD Provinsi yang disepakatisesuai
dengan kemampuan Provinsi dan ditandatangani oleh Pokja Kab./Kota, Pokja
Provinsi dan mengetahui Kepala SKPD terkait selaku pemegang mata
anggaran(lampiran L.1-B, PT.04-MPS: Penulisan MPS);
(2). Daftar Program, kegiatan dan biaya dari sumber APBN yang disepakatisesuai dengan
kemampuan Pusat dan ditandatangani oleh Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan
mengetahui Kepala Satker K/L terkait selaku pemegang mata anggaran(Lampiran
L.1-C, PT.04-Penulisan MPS);
(4). Daftar Tunggu atau “Funding Gap” (Lampiran L.2, PT.04-Penulisan MPS), yang akan
dipasarkan atau dicarikan pendanaannya dari sumber-sumber pendanaan potensial.
(5). Tanda tangan “Lembar Komitmen” Bab 2, oleh pejabat terkait.

Panduan Pelaksanaan Pra-Lokakarya dan Lokakarya dibuat dalam buku tersendiri
diluar Petunjuk Praktis ini.

1.4.3 Akses sumber pendanaan Non-Pemerintah
Tujuan dari tahap ini adalah menggali potensi pendanaan/bantuan dari sector swasta, CSR,
masyarakat, lebaga-lembaga donor, LSM dan sebagainya, untuk berkontribusi dan
berpartisipasi dalam mendukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Aktifitas kegiatan ini tidak cukup dalam satu tahun atau dua tahun tetapi harus dilakukan
secara terus-menurus dan sebaiknya dilakukan lebih awal untuk dapat mendapatkan
gambaran tentang potensi yang ada baik ditingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat. Agar potensi
pendanaan/bantuan dari sector swasta dan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk
mendukung target dan sasaran pengembangan sanitasi yang sudah ditetapkan maka
pendanaan/bantuan tersebut harus digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang
sudah disusun didalam MPS.

Perusahaan Penyelenggara CSR adalah perusahaan penyelenggara CSR yang terikat oleh
undang-undang yang wajib memeberikan sebagian keuntungannya untuk peningkatan
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan non-CSR adalah perusahaan Swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan Swasta/pihak
lainnya yeng tidak menyelenggarakan CSR tetapi memiliki kepedulian terhadap sanitasi.

Lembaga donor lainnya adalah lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian
terhadap pembangunan Sanitasi Permukiman. Seperti: Universitas, LSM, Organosasi Profesi,


Gapensi, Gapeknas, Partai Politik, Ogranisasi Kepemudaan, Organisasi keagamaan, Asosiasi
Tenaga Ahli/Profesional, dsb.

Masyarakat adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki kepedulian
terhadap pengembangan sanitasi didaerahnya. Bentuk kepedulian tersebut dapat diwujudkan
berupa: tenaga, material, lahan, uang, pengelolaan (O & P) dan sebagainya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meng-akses sumber pendanaan Swasta/CSR
maupun non-CSR dan Lembaga Donor lainnya adalah:
(1). Gunakan daftar pendek sumber pendanaan sanitasi yang potensialuntuk menganalisa
kesesuaian potensi sector swasta/donor terhadap kegiatan yang ada didalam daftar
tunggu;
(2). Buatlah proposal pendanaan sector sanitasi kepada Sektor Swasta atau sumber donor
lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki;
(3). Selenggarakan forum Swasta/CSR dan Lembaga Donor Lainnya yang diprakarsai oleh
kepala daerah atau pejabat yang berwenang dan sampaikan hal-hal tentang
pengembangan sanitasi serta tawarkan beberapa proposal;
(4). Ikuti forum-forum CSR – Lembaga Donor Sanitasi skala nasional dan skala provinsi yang
diselenggarakan oleh kementerian terkait atau pihak lain untuk mengetahui potensi
pendanaan non-pemerintah dalam pengembangan sanitasi.
(5). Komunikasikan secara intensif terhadap sumber pendanaan non-pemerintah berpotensi
untuk pendanaan sanitasi;
(6). Ikuti prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh sumber pendanaan dalam mengakses
pendanaan selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
(7). Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta – Lembaga
donor tersebut;
(8). Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: fasilitasi pertemuan
CSR dengan masyarakat, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan
pengelola (KSM) dsb.

A. Penyelenggaraam Forum CSR ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
 Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang mengundang Perusahaan Swasta yang ada
diwilayahnya untuk mengenalkan dan memasarkan program dan kegiatan sanitasi
kabupaten/kota yang perlu dukungan dari pihak swasta.
 Agenda Pertemuan,antara lain berisi:
(1). Presentasi oleh Pokja Kab./Kota untuk tingkat Kab./Kota dan Pokja Provinsi
menyampaikan antara lain:
a. kondisi sanitasi diwilayahnya dan target/sasaran pengembangan sanitasi;
b. kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kab./kota atau provinsi untuk
mendukung pencapai target yang ditetapkan.
c. program dan kegiatan yang perlumendapat dukungan dari Swasta
(2). Tanggapan dari pihak Swasta
Pihak Swasta menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Pokja dan diharapkan
pihak swasta memberikan gambaran kegiatan-kegiatan sanitasi yang dapat didukung.


(3). Desk
POKJA Kabupaten/Kota atau Provinsi menyampaikan daftar program dan kegiatan
kepada swasta dan melakukan desk, kemudian melakukan kesepakatan tindak lanjut
yang diperlukan.
(4). Perumusan Tindaklanjut yang disepakati

Catatan:
Beberapa perusahaan penyelenggara CSR di Kab./Kota tidak memerlukan
penandatanganan komitmen dalam bentuk “Nota Kesepakatan” untuk memberikan
bantuan pendanaan sanitasi maka catat dalam lembar tersendiri dan buat notulen
setiap pertemuan/rapat.

(1). Kebutuhan dan jenis pertemuan/pembahasan formal ditingkat provinsi yaitu:
 Pertemuan Pendahuluan
 Pra Lokakarya : Pembahasan program, kegiatan dan penganggaran
 Lokakarya: Finalisasi dan Penandatanganan kesepakatan program, kegiatan
dan penganggaran.
 Akses Sumber Pendanaan non-pemerintah

(2). Agenda dalam setiap pertemuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi
dan kondisi.

(3). Bilamana diperlukan Pokja Kab./Kota dan Pokja Provinsi dapat melakukan
pertemuan tambahan.

B. Menyusun Strategi dan rencana pemasaran proposal pendanaan;
(1). Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan Satker K/L menyusun daftar sumber-sumber
pendanaan potensial untuk pendanaan sector sanitasi sesuai dengan petunjuk “PT.02-
MPS: PENYIAPAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN”.
(2). Pokja Provinsi dan Satker terkait mempresentasikan tentang: Peluang dari sumber-
sumber pendanaan potensial yang dapat diakses ditingkat provinsi oleh Pokja Provinsi
dan ditingkat pusat oleh Satker K/L terkait dan potensi kegiatan yang dapat didanai dari
sumber pendanaan potensial.
Peluang akses sumber pendanaan mencakup sumber pendanaan pemerintah maupun
non-pemerintah yang potensial.
(3). Berdasarkan daftar Tunggu atau “Funding Gap”dan potensi sumber pendanaan yang ada
di Kab./Kota, Provinsi dan Pusat, maka Pokja Kab./Kota menyusun project digest/proposal
pendanaan sesuai dengan petunjuk “PT.02-MPS: PENYIAPAN DESKRIPSI PROGRAM DAN
PROPOSAL PENDANAAN”.


(4). Susun rencana strategi dan rencana pemasaran program, kegiatan dan pendanaan dari
berbagai tingkatan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme, libatkan semua pihak
yang terkait.

B.1 Strategi Kerjasama dalam Program CSR (CSR - DCK – Prov./Kab./Kota)

Peran masing-masing pihak
(1). Direktorat Jenderal Cipta Karya (DCK)
Ditjen Cipta Karya, Direktorat Bina Program akan melakukan evaluasi usulan kegiatan dari
pemerintah Prov./Kab./Kota (MPS-RPIJM), hasil evaluasi akan menghasilkan daftar sementara
usulan potensi kegiatan CSR, sebagai acuan awal dalam berkomunikasi dengan perusahaan.
Ditjen Cipta Karya selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dengan
pemerintah Provinsi/Kab./Kota dan mengatur alokasi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan
yang telah disinkronkan.
Kesepakatan semua pihak mengenai jenis kegiatan dan pendanaan kemudian diikat dalam
Nota Kesepakatan (MoA – Memorandum of Agreement).

(2). Pemerintah Provinsi/Kab./Kota
Pemerintah Provinsi/Kab./Kota bertanggungjawab untuk memberikan usulan kegiatan kepada
Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya. Pemerintah Provinsi/Kab./Kota kemudian harus
menyiapkan rencana rinci usulan kegiatan/Proposal Proposal khususnya untuk kegiatan yang
disepakati bersama antara Ditjen Cipta Karya dengan pihak perusahaan untuk dikerjasamakan.

(3). Perusahaan (CSR)
Perusahaan yang belum melakukan kegiatan CSR bidang sanitasi, dapat memilih kegiatan yang
ditawarkan oleh Ditjen Cipta Karya untuk didanai.
Sedangkan untuk perusahaan yang sudah menyelenggarakan CSR, memiliki kesempatan untuk
memperbesar dampak dan penerima manfaat dari program CSR yang telah direncanakan,
dengan melakukan sinkronisasi dengan kegiatan dan pendanaan pemerintah (Pusat dan
Daerah).

Inisiasi Kerjasama

Inisiasi kerjasama dapat dimulai oleh siapa saja baik Perusahaan, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Kab./Kota maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait.

Perusahaan dapat bekerjasama langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana lokasi
pabrik dan/atau kantor operasi berada. Namun apabila perusahaan menginginkan kerjasama
dengan pemangku kepentingan yang lebih luas dan menghasilkan program yang berdampak
lebih besar dan lebih luas, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan
pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Pemerintah Kab./Kota dapat menggunakan MPS - RPIJM sebagai dasar kerjasama dengan
perusahaan dan perusahaan dapat menggunakan rencana CSR yang telah disusun perusahaan,
sebagai dasar pembicaraan dengan pemerintah kabupaten/kota. Untuk wilayah kerja yang


lebih luas dan mitra kerja yang lebih beragam, maka perusahaan dan pemerintah
kabupaten/kota dapat mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan kementerian terkait
melalui Ditjen.

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA PEMERINTAH PROVINSI/
PERUSAHAAN / CFCD
KARYA KABUPATEN/KOTA
RENSTRA CK

USULAN
RPIJM
KEGIATAN

EVALUASI

PROGRAM DAFTAR PENYIAPAN
CSR RENCANA RINCI
USULAN USULAN
KEGIATAN/
SINKRONISASI PROPOSAL
KEGIATAN PENDANAAN

EVALUASI
INDIKASI
PENDANAAN
DAFTAR USULAN
PRIORITAS

ALOKASI
PENDANAAN

MoA / MEMORANDUM OF AGREEMENT

Sumber: Mewujudkan Permukiman Layak Huni Melalui Kerjasama CSR Bidang Cipta Karya
Gambar 1.1: SKEMA KERJASAMA PROGRAM PEMERINTAH KAB./KOTA - CSR – PEMERINTAH
PUSAT - CFCD

Persiapan

Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Similaire à Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) (20)

Plus de infosanitasi

Plus de infosanitasi (20)

Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)