Status dan Progress Pelaksanaan Program PPSP. Presentasi dalam rangka sosialisasi Program PPSP kepada 33 Provinsi (November 2010) oleh Nugroho Tri Utomo (BAPPENAS).

1. STATUS DAN PROGRES
PELAKSANAAN PPSP 2010
Jakarta, 01 November 2010
Nugroho Tri Utomo
Kasubdit Air Minum dan Air Limbah
Dit. Permukiman dan Perumahan
Bappenas

2. Materi Presentasi:
• Mengapa perlu percepatan
pembangunan sanitasi?
• Status dan Kemajuan Pelaksanaan
PPSP 2010.
• Bentuk tindak lanjut Komitmen
PPSP 2011

3. Profil Capaian Sanitasi Berdasarkan Provinsi (2009)

4. Status Layanan Sanitasi terhadap Capaian Target MDG

5. Kondisi Sanitasi Indonesia di Asia Tenggara
Proporsi Populasi Urban yang telah Proporsi Populasi Rural yang telah Proporsi Total Populasi yang telah
Negara memperoleh Layanan Sanitasi Layak memperoleh Layanan Sanitasi memperoleh Layanan Sanitasi
(%) Layak (%) Layak (%)
Brunei Darussalam - - -
Singapura 100 - -
Malaysia 96 95 96
Thailand 95 96 96
Myanmar 86 79 81
Filipina 80 69 76
Vietnam 94 67 75
Laos 86 38 53
Indonesia 67 36 52
Timor-Leste 76 40 50
Kamboja 67 18 29
Asia Tenggara 79 60 68
Sumber Data:
WHO/Unicef Joint Monitoring Programme 2008 for Water Supply and Sanitation

6. MENGAPA PERLU PERCEPATAN ?
• Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah :
70 juta penduduk masih melakukan praktik BABS
• Kualitas lingkungan yang amat buruk :
14.000 ton tinja dan 176.000 m3 urine terbuang setiap harinya ke badan air, tanah, danau dan pantai 
75% sungai tercemar berat dan 80% air tanah tercemar limbah manusia  masyarakat harus
membayar rata-rata 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan
• Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah : Setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50
diantaranya meninggal akibat diare sebelum usia 5 tahun  menurunkan IPM (Indeks Pembangunan
Manusia atau HDI)  Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia
• Potensi kerugian ekonomi yang sangat tinggi : Kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai Rp.58
triliun per tahun (2,3% GDP) atau sama saja dengan kebocoran pada angka pertumbuhan ekonomi
Indonesia (Bank Dunia, 2007)
• Investasi sanitasi yang masih belum memadai : 5 tahun terakhir, investasi sudah meningkat pesat,
yaitu Rp.5.000/kap/thn. Pada 1994-2004 hanya mencapai Rp.200/kap/thn. Namun, peningkatan
tersebut masih jauh dari ideal (baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar , yakni
Rp.47.000/kap/thn.

7. Mengapa Perlu Percepatan (1)
Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah
• 70 juta penduduk masih melakukan
praktik BABS
• 30% penduduk Indonesia belum
memiliki akses sanitasi yang baik

8. FAKTA SANITASI
Telah Mencemari Sungai Tiap Hari :
• 14000 Ton Tinja (setara dengan ± 4666 Gajah Sumatera*)
• 176.000 m3 urine (setara dengan ± 35200 Truk Tangki BBM milik BUMN**)
* Rata-rata bobot Seekor Gajah
Sumatera Dewasa mencapai 3 Ton
** Truk Tangki untuk Distribusi BBM milik
BUMN rata-rata memiliki kapasitas
5000 liter (5 m3)

9. Mengapa Perlu Percepatan (2)
Kualitas Lingkungan yang Amat Buruk
75% Sungai & 80% Air Tanah Tercemar Masyarakat Membayar 25% Lebih Mahal
untuk Air Minum Perpipaan

10. Mengapa Perlu Percepatan (3)
Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah

11. Mengapa Perlu Percepatan (4)
Potensi kerugian ekonomi yang sangat tinggi
Kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai
US $ 6,3 Milyar ~ Rp 58 Triliun ~ 2,3% GDP Indonesia
Sama saja dengan kebocoran pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bank Dunia, 2007)

12. Mengapa Perlu Percepatan (5)
Investasi sanitasi yang masih belum memadai
• Angka Investasi Sanitasi pada rentang 1970-2000 tercatat hanya sebesar Rp 200/kap/tahun
• Dalam kurun 5 tahun terakhir terjadi peningkatan investasi sanitasi menjadi Rp
5000/kap/tahun
• Masih Jauh dari Angka Investasi Sanitasi Ideal yaitu Rp 47.000/kap/tahun

13. APA ITU PPSP?
 Upaya TEROBOSAN untuk mengejar ketertinggalan
dalam pembangunan sanitasi
 Menjadikan sanitasi sebagai urusan bersama 
Pemerintah
kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, donor, dan
masyarakat
 Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk
menyusun suatu perencanaan strategis pembangunan
sektor sanitasi yang komprehensif dan koordinatif
Strategi Sanitasi Kota (SSK)

14. Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten
Manfaat bagi daerah:
• memiliki blue print pembangunan sanitasi yang bersifat
tuntas/tidak tambal sulam, efektif, efisien, tepat sasaran, dan
dapat mengakomodasi/memayungi program sanitasi lainnya;
• Program pembangunan sanitasi jangka menengah dengan
target dan tahapan yang jelas serta terukur
Berdasarkan Data Empiris
Strategi Sanitasi
Kota/ Buku Putih
kabupaten Sanitasi

15. Target...
Mendukung pencapaian target RPJMN 2010 – 2014 :
• Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
• Pelaksanaan praktik 3 R serta peningkatan TPA menjadi sanitary
landfill
• Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha
Dengan cara :
• Membangun sinergi vertikal dan horizontal dalam pembangunan
sanitasi permukiman
• Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan sanitasi permukiman
• Memaksimalkan kontribusi semua pihak dalam pembangunan
sanitasi permukiman

16. Peningkatan kesadaran
akan pentingnya
Rencana Tindak
sanitasi permukiman
Pelaksanaan
Penyiapan kelembagaan
PPSP
dan pengaturan di
tingkat pusat dan
daerah
Penyusunan Strategi
Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK)
Mobilisasi Sumber-
Sumber Pendanaan
Implementasi Tepat
Sasaran dan
Berkelanjutan
Monitoring dan
Evaluasi Langkah-
Langkah Percepatan

17. Kebijakan dan Program.. (1)
Kebijakan
• Advokasi: awareness raising
- prequisite bukan tempelan
- aparat dan masyarakat
• Kelembagaan
- pokja sebagai wadah koordinasi
- dukungan politis, kewenangan keuangan dari pimpinan daerah
- sustainable
• Peningkatan kualitas perencanaan
5 Karakteristik SSK
• Mobilisasi sumber-sumber pendanaan
Matching grant scheme
• Implementasi tepat sasaran dan tepat guna
• O& M dan Monitoring Evaluasi: monev based incentives

18. Kebijakan dan Program.. (2)
Program
• PPSP 2010-2014 (termasuk bantuan masterplan untuk 7 kota)
• Sanimas: Solusi antara dan permanen
• Wastewater hibah & IEG: investment booster
• Dana Alokasi Khusus: incentive based
• Program-program sektor: performance-based program sharing
• Fasilitasi partisipasi dunia usaha: direct investment dan CSR

19. STATUS DAN PROGRES
PELAKSANAAN PPSP 2010
41 Kota/Kabupaten PPSP 2010
dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi dan
Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK)
13 Kota yang telah terlebih dahulu menyelesaikan
penyusunan SSK, yaitu:
- 6 Kota ISSDP I - Pekanbaru
- 5 Kota ISSDP II - Banda Aceh
mendapat pendampingan Program Memorandum di
tahun 2010

20. Siap dengan SSK :
Kota/Kabupaten yang Segera melanjutkan ke Tahap Penyusunan Program Memorandum
dan Implementasi
Nominasi
No. Kota /Kabupaten Program Keterangan
MP Implementasi
1 Kota Blitar ISSDP 1 √
2 Kota Surakarta ISSDP 1 √
3 Kota Jambi ISSDP 1 √
4 Kota Payakumbuh ISSDP 1 √
5 Kota Banjarmasin ISSDP 1 √
6 Kota Denpasar ISSDP 1 √
7 Kota Tegal ISSDP 2 √
8 Kota Pekalongan ISSDP 2 √
9 Kota Kediri ISSDP 2 √
10 Kota Batu ISSDP 2 √
11 Kota Bukittinggi ISSDP 2 √
12 Kota Yogyakarta MSMHP √
13 Kota Medan MSMHP √
14 Kota Makassar MSMHP √
15 Kota Banda Aceh SDC/RNE √
16 Kota Pekanbaru HASKONING/RNE √
17 Kota Manado ESP 2011
18 Kota Ambon WES UNICEF 2011
19 Kota Jayapura WES UNICEF 2011
20 Kabupaten Jayapura WES UNICEF 2011
21 Kabupaten Malang ESP 2011

21. Sedang Menyusun SSK : Kota/Kabupaten PPSP 2010
1. Aceh Timur (Dist.) 15. Bekasi 29. Bantul (Dist.)
2. Aceh Barat (Dist.) 16. Cirebon 30. Gn Kidul (Dist.)
3. Lhokseumawe 17. Purworejo (Dist.) 31. Samarinda
4. Langsa 18. Cilacap (Dist.) 32. Balikpapan
5. Toba Samosir (Dist.) 19. Jepara (Dist.) 33. Purbalingga (Dist.)
6. Tebing Tinggi 20. Rembang (Dist.) 34. Banjar (Dist.)
7. Deli Serdang (Dist.) 21. Semarang 35. Sanggau (Dist.)
8. Muara Enim (Dist.) 22. Kebumen (Dist.) 36. Singkawang
9. Palembang 23. Brebes (Dist.) 37. Tabanan (Dist.)
10. Prabumulih 24. Jombang (Dist.) 38. Buleleng (Dist.)
11. Serang 25. Surabaya 49. Mataram
12. Solok 26. Probolinggo (Dist.) 40. Pontianak
13. Bandung 27. Malang 41. Tanah Datar (Dist.)
14. Bogor 28. Sleman

22. Siap Berkomitmen Melakukan Penyusunan SSK dalam PPSP 2011
1.Kab. Aceh Tenggara 22. Kota Tasikmalaya 43. Kab. Lombok Timur
2.Kab. Aceh Besar 23. Kota Banjar 44. Kab. Lombok Utara
3.Kab. Bireun 24. Kab. Banyumas 45. Kab. Bima
4.Kab. Pidie 25. Kab. Banjarnegara 46. Kab. Sumbawa Besar
5.Kab. Aceh Tamiang 26. Kab. Klaten 47. Kab. Sumbawa Barat
6.Kab. Karo 27. Kab. Sukoharjo 48. Kab. Lombok Barat
7.Kota Tanjung Balai 28. Kab. Sragen 49. Kab. Ketapang
8.Kota Binjai 29. Kab. Blora 50. Kab. Kubu Raya
9.Kab. Pesisir Selatan 30. Kab. Kudus 51. Kab. Barito Kuala
10.Kab. Sijunjung 31. Kota Magelang 52. Kab. Tanah Tumbu
11.Kab. Pasaman 32. Kab. Blitar 53. Kota Banjar Baru
12.Kota Sawahlunto 33. Kab. Probolinggo 54. Kab. Kota Baru
13.Kota Pariaman 34. Kab. Pasuruan 55. Kab. Pasir
14.Kab. Agam 35. Kab. Sidoarjo 56. Kab. Kutai Timur
15.Kota Pagaralam 36. Kab. Madiun 57. Kota Tarakan
16.Kab. Musi Rawas 37. Kab. Bojonegoro 58. Kota Bontang
17.Kab. Bangka 38. Kab. Lamongan 59. Kab. Berau
18.Kab. Pandeglang 39. Kota Pasuruan 60. Kab. Penajam Paser Utara
19.Kota Serang 40. Kab. Gresik 61. Kab. Kutai Barat
20.Kota Depok 41. Kab. Gianyar 62. Kota Pare-Pare
21.Kota Cimahi 42. Kab. Karangasem 63. Kota Tangerang Selatan

23. Kota/Kabupaten PPSP yang telah memperoleh Indikasi Pendanaan di Tahun 2011
Kota Penerima Program Hibah Percepatan Pembangunan Sanitasi (P2S) 2010:
1.Kota Makassar 7. Kota Banjarmasin 13. Kota Tegal 19. Kota Denpasar
2.Kota Probolinggo 8. Kota Banda Aceh 14. Kota Pekalongan 20. Kota Jayapura
3.Kabupaten Jombang 9. Kota Medan 15. Kota Batu 21. Kota Jambi
4.Kota Yogyakarta 10. Kota Bukittinggi 16. Kota Blitar 22. Kota Cimahi
5.Kota Solok 11. Kota Pekanbaru 17. Kota Ambon
6.Kabupaten 12. Kabupaten Deli 18. Kabupaten
Purworejo Serdang Malang
Kota Penerima Program Hibah air limbah
1. DKI Jakarta
2. Kota Bandung
3. Kota Surakarta
4. Kota Balikpapan Keterangan Pewarnaan:
5. Kota Banjarmasin
Kota/Kab PPSP
Kota Program Masterplan Air Limbah Memiliki SSK
Belum Memiliki SSK
1. Kota Jambi
2. Kota Cimahi
3. Kota Pekanbaru

24. PPSP Sebagai Payung Pembangunan Sanitasi di Indonesia
Kota/Kab yang direncanakan sudah akan melaksanakan Penyusunan Program
Memorandum di tahun 2011
Kota/Kab yang direncanakan baru akan melaksanakan Penyusunan Strategi
Sanitasi Kota di tahun 2011

25. Dukungan yang Diharapkan dari
Pemerintah Daerah
• Membentuk dan tetap Mempertahankan Pokja serta
Memberikan Dukungan Dana Operasional yang Memadai
untuk Pokja
• Mengakomodasi SSK ke dalam Rencana dan Penganggaran
Daerah
• Mengupayakan peningkatan investasi pengelolaan sanitasi
daerah
• Mengembangkan kebijakan untuk mendukung investasi
pembangunan sanitasi daerah

26. TERIMA KASIH