1. DRAFT
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH DAERAH
DEPARTEMEN KEUANGAN R I
Mei 2002

2. DAFTAR ISI
Bab I Pendahuluan
Latar belakang
Tujuan dan manfaat
Sistematika penyajian
Bab II Format dan Penjelasan Pos Neraca
Penjelasan umum
Format neraca
Penjelasan masing-masing pos neraca
Bab III Prosedur Opname Fisik
Opname fisik persediaan
Opname fisik aset tetap
Lampiran - lampiran

3. BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Sesuai dengan PP 105 /2000 tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan
Anggaran, Neraca, dan Laporan Aliran Kas. Sebagai salah satu laporan
keuangan pokok neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan
pemerintah daerah pada suatu tanggal tertentu yang terdiri dari aset, hutang
dan ekuitas dana. Penyajian neraca di akhir tahun tidak dapat lepas dari
penyajian neraca awal. Nilai yang muncul di neraca akhir pada dasarnya
berasal dari nilai yang ada di neraca awal di tambah perubahan yang
disebabkan oleh transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi.
Dengan demikian neraca akhir tidak dapat disajikan dengan nilai yang benar
tanpa dilakukan dulu penyusunan neraca awal.
Sebagai hasil dari beberapa seri sosialisasi draft Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah, pada saat ini pemerintah daerah sudah menyadari
pentingnya Neraca Awal tersebut. Namun demikian karena berbagai sebab
mereka menghadapi kesulitan menyusunnya Neraca Awal. Salah satu sebab
utama adalah belum adanya petujuk teknis penyusunan neraca awal yang
dapat dipahami dengan mudah oleh para aparat pemerintah daerah. Untuk itu
dirasa perlu menyusun buku ‘Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah’.
II. Tujuan atau Manfaat
Tujuan penyusunan buku ini adalah:
a. sebagai pedoman kepada pemerintah daerah dan pihak lain dalam rangka
penyusunan neraca awal pemerintah daerah,
b. memudahkan pemerintah daerah dalam menyajikan neraca awal, dan
c. meningkatkan keterbandingan neraca awal pemerintah daerah satu
dengan pemerintah daerah lainnya,
III. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian buku ini adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Latar belakang
Tujuan dan manfaat
Sistematika penyajian
Bab II Format dan Penjelasan Pos Neraca
Penjelasan umum
Format neraca
Penjelasan masing-masing pos neraca
Bab III Prosedur Opname Fisik
Opname fisik persediaan
Opname fisik aset tetap
Lampiran - lampiran
BAB I - 1

4. BAB II
FORMAT DAN PENJELASAN POS NERACA
I. Penjelasan Umum
Buku petunjuk pelaksanaan penyusunan neraca awal ini membahas langkah-
langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka
menyusun neraca awal. Langkah-langkah tersebut adalah
a. pengumpulan data,
b. penentuan penilaian,
c. pengklasifikasian kembali aset dan hutang ke dalam perkiraan akuntasi,
d. pembuatan memo penyesuaian dan
e. memasukkan data yang ada ke dalam sistem akuntansi.
Langkah pengumpulan data dan penentuan penilaian merupakan langkah
yang sangat sulit dalam pelaksanaannya dan sering kali timbul pertanyaan di
lapangan. Langkah pengumpulan data dan penentuan nilai akan sangat
terbantu jika sistem administrasi pengelolaan kekayaan dan administrasi
hutang pemerintah daerah sudah baik. Pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan opname fisik barang/kekayaan pemerintah daerah dan hutang-
hutang pemerintah daerah. Jika sistem administrasi sudah baik maka tujuan
dari opname fisik tersebut adalah menguji kebenaran catatan yang ada. Jika
sistem tersebut sudah baik maka disarankan sistem tersebut dipertahankan.
Jika sistem administrasinya belum ada maka satu-satunya jalan untuk dapat
menyusun neraca awal adalah dengan melakukan opname fisik.
Sebagian besar penjelasan yang ada disini adalah menyangkut aset tetap
dan persediaan karena pedoman ini bertitik tolak dari pedoman inventarisasi
barang milik kekayaan pemerintah. Alasan lainnya adalah karena
pengelompokan aset pemerintah daerah sangat banyak jenisnya dan
dikelompokkan sampai ke sub-sub kelompok serta pengelompokan tersebut
tidak sesuai dengan pengelompokan aset di neraca.
II. Format Neraca
Tujuan akhir dari semua langkah ini adalah Neraca Awal dengan format dan
akun-akun sebagai berikut:
NERACA AWAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA/PROPINSI
PER 1 JANUARI 20X2
(Dalam rupiah)
No. Uraian 20X2
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah XXX
4 Kas di Pemegang Kas XXX
5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX
6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. XXX
Internasional
7 Bagian Lancar TGR XXX
8 Piutang Pajak XXX
9 Piutang Lain-lain XXX
10 Persediaan XXX
11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+1 XXX
BAB I I - 1

5. 12 INVESTASI PERMANEN
13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX
14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Internasional XXX
15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan XXX
16 Investasi Permanen Lainnya XXX
17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXX
18 ASET TETAP
19 Tanah XXX
20 Peralatan dan Mesin XXX
21 Gedung dan Bangunan XXX
22 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX
23 Aset Tetap Lainnya XXX
24 Konstruksi dalam pengerjaan
25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXX
26 ASET LAINNYA
27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX
28 Built Operating Transfer XXX
29 Dana Cadangan XXX
30 Lain-lain Aset XXX
31 Jumlah Aset Lainnya (27+28+29+30) XXX
32 TOTAL ASET (11+17+24+31) XXXX
33 HUTANG
34 HUTANG JANGKA PENDEK
35 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang XXX
36 Hutang PFK XXX
37 Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXX
38 HUTANG JANGKA PANJANG
39 Hutang Luar Negeri XXX
40 Hutang kepada Pemerintah Pusat XXX
41 Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX
42 Hutang kepada BUMN / BUMD XXX
43 Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX
44 Hutang Dalam Negeri Lainnya XXX
45 Hutang Bunga XXX
46 Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXX
47 TOTAL HUTANG (37+46) XXX
48 NET ASET (32 - 47) XXXX
49 EKUITAS DANA
50 Ekuitas Dana Lancar
51 Akumulasi SiLPA XXX
52 Cadangan Piutang XXX
53 Cadangan Persediaan XXX
54 Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pendek XXX
55 Total Ekuitas Dana Lancar (51+52+53+54) XXX
56 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan
57 Diinvestasikan dalam Investasi Permanen XXX
58 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX
59 Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain XXX
60 Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang XXX
61 Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan (57+58+59+60) XXX
62 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan
63 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX
64 Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXX
65 NET EKUITAS DANA (55+61+63) XXXX
BAB I I - 2

6. III. Penjelasan Masing Masing Pos Neraca
Berikut ini disampaikan penjelasan masing-masing pos neraca berikut
penilaian, pengakuan dan bagaimana memeperoleh data untuk menyusun
neraca awal.
1. Kas di Kas Daerah (1110)
Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah merupakan
saldo seluruh kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah
pada bank-bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
Pengakuan: seluruh kas atau ekuivalen kas milik pemerintah daerah,
selain yang berada di Pemegang Kas UUDP (UYHD). Penilaian: apabila
disajikan sebesar nilai rupiah tersebut, apabila terdapat kas dalam valuta
asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah BI pada
tanggal laporan. Pengumpulan data: untuk menentukan nilai saldo awal
kas di neraca, pemerintah daerah dapat meminta bank terkait untuk
mengirim Rekening Koran Pemerintah per tanggal 31 Desember tahun
sebelumnya.
2. Kas di Pemegang Kas (1120)
Kas di Pemegang Kas merupakan Kas yang menjadi
tanggungjawab/dikelola oleh Pemegang Kas (Bendaharawan Pembayar).
Pengakuan: perkiraan ini mencakup seluruh uang logam, uang kertas, dan
lain-lain kas yang sumbernya berasal dari dana UUDP (UYHD) yang
belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember. Perkiraan Kas di
Pemegang Kas yang disajikan dalam Neraca suatu pemerintah daerah
harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal disusun
neraca. Penilaian: apabila disajikan sebesar nilai rupiah tersebut, apabila
terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan
kurs tengah BI pada tanggal laporan. Pengumpulan data: untuk
mendapatkan saldo Kas di Pemegang Kas perlu dilakukan:
a. Kas Opname untuk mendapatkan saldo kas per 31 Desember tahun
sebelumnya atas seluruh uang kartal yang ada di tangan seluruh
Pemegang Kas UUDP (UYHD).
b. Kas Opname untuk mendapatkan saldo kas per 31 Desember tahun
sebelumnya atas seluruh Uang Giral yang menjadi tanggung jawab
seluruh Pemegang Kas UUDP (UYHD).
c. Lakukan rekonsiliasi dengan catatan yang ada di Pemegang Kas.
3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (1130)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi
tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka
pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran
jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini
dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran
atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi perkiraan Tagihan
Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
Pengakuan: seluruh bagian lancar dari penjualan angsuran yang dimiliki
pemerintah daerah. Penilaian: jumlah tagihan penjualan angsuran yang
BAB I I - 3

7. harus diterima dalam waktu satu tahun. Pengumpulan data: untuk
mendapatkan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, pada
saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tagihan
Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. Data ini
biasanya terdapat di Biro Keuangan pemerintah daerah.
4. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional
(1140)
Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional
merupakan reklasifikasi Piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD dan
lembaga internasional yang jatuh tempo dalam tahun anggaran
berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan
neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMN/D dan
Lembaga Internasional akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada
BUMN/D dan Lembaga Internasional bukan Bagian Lancar Pinjaman
kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional. Pengakuan: seluruh bagian
lancar dari pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional yang
harus diterima dalam waktu satu tahun. Penilaian: sebesar nilai rupiah
jumlah bagian lancar piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD.
Pengumpulan data: untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Pinjaman
kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional, pada saat penyusunan
neraca perlu dihitung berapa bagian dari Pinjaman kepada BUMN/D dan
Lembaga Internasional yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. Data
ini biasanya terdapat di Biro Keuangan pemerintah daerah.
5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (1150)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan reklasifikasi lain-
lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR
jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini
dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan
kembali dari Tuntutan Ganti Rugi akan mengurangi perkiraan Tuntutan
Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Pengakuan:
seluruh bagian lancar dari Tuntutan Ganti Rugi yang harus diterima dalam
waktu satu tahun. Penilaian: nilai rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan
diterima dalam waktu satu tahun. Pengumpulan data: untuk mendapatkan
saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, pada saat penyusunan neraca
perlu dihitung berapa bagian dari Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh
tempo dalam tahun depan. Data ini biasanya terdapat di Biro Keuangan
pemerintah daerah.
6. Piutang Pajak (1160)
Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak daerah yang
sudah ada surat ketetapannya (SKP/SKPT). Perkiraan ini untuk mencatat
transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang pajak daerah yang
sudah ditetapkan dengan suatu surat ketetapan. Dokumen sumber
Piutang Pajak ini adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Tambahan. Perkiraan Piutang Pajak hanya
dimunculkan pada saat penyusunan Neraca karena penerimaan kas dari
pajak tidak mengurangi perkiraan Piutang Pajak namun langsung diakui
sebagai Pendapatan Pajak. Pengakuan: seluruh piutang pajak yang sudah
keluar ketetapan pajaknya namun belum ditagih. Penilaian: sebesar nilai
BAB I I - 4

8. rupiah pajak-pajak yang belum ditagih. Pengumpulan data: informasi saldo
piutang pajak dapat diperoleh dari dinas pendapatan atau dinas lain yang
menerbitkan surat ketetapan pajak.
7. Piutang lain lain. (1170)
Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan
piutang lain-lain yaitu piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan
angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga
internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak. Pengakuan: seluruh
piutang yang tidak termasuk dalam kelompok yang telah disebutkan
sebelumnya. Penilaian: sebesar nilai rupiah piutang lain-lain.
Pengumpulan data: informasi mengenai piutang lain-lain dapat diperoleh
dari seluruh satuan kerja..
8. Persediaan. (1180)
Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-
barang yang maksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan
masyarakat. Pembukuan persediaan dilakukan bukan pada saat
perolehan dan penggunaan persediaan tetapi pada akhir tahun anggaran
sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan
volume barang persediaan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan
yang dimiliki proyek swakelola dan dimasukkan dalam konstruksi dalam
pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok ini.
Pengakuan: seluruh persediaan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah
daerah. Penilaian: Apabila diperoleh dengan pembelian persediaan dinilai
dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Apabila
diperoleh dengan memproduksi sendiri dinilai dengan belanja yang
dikeluarkan. Apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau
rampasan dinilai dengan harga atau nilai wajar atau estimasi nilai
penjualannya. Pengumpulan data: untuk mendapatkan informasi
mengenai persediaan dilakukan dengan opname fisik sebagaimana
dijelaskan kemudian.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (1210)
Penyertaan modal Pemda menggambarkan jumlah yang dibayar oleh
pemerintah untuk penyertaan modal dalam badan usaha milik
negara/daerah di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembaga
keuangan dimana pemerintah memiliki 51% atau lebih dari saham ekuitas
dari setiap badan usaha tersebut. Pengakuan: seluruh penyertaan modal
pemerintah daerah ke dalam BUMN/BUMD dan lembaga keuangan
internasional. Penilaian: penyertaan modal dalam BUMN/BUMD dan
lembaga internasional dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk
biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang
sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing
harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai
tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Bila investasi
saham dalam suatu BUMN/BUMD dijual atau ditukar dengan aset yang
lain, maka nilai saham yang dijual/ditukar ditetapkan harga pokoknya
dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata. Aset
moneter dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan
BAB I I - 5

9. menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal
neraca. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan
sebagai ekuitas dana lancar. Pengumpulan data: informasi mengenai
penyertaan modal ini dapat diperoleh di Biro Keuangan atau unit lain yang
menangani penanaman modal pemerintah daerah.
10. Pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Lainnya dan Lembaga Internasional. (1220)
Perkiraan ini menggambarkan jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah untuk pinjaman yang diberikan kepada BUMN, BUMD, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Lembaga Internasional.
Pengakuan: seluruh pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepada
kepada BUMN, BUMD, Pem. Pusat, Pem. Daerah Lainnya dan Lembaga
Internasional. Penilaian: pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah
Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan lembaga internasional dibukukan
sebesar nilai nominal pinjaman. Aset moneter dalam valuta asing harus
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI)
yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih yang terjadi karena perbedaan
nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas dana lancar. Pengumpulan data
mengenai pinjaman ini dapat diperoleh di Biro Keuangan atau unit lain
yang menangani pinjaman pemerintah daerah.
11. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan. (1230)
Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana
yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk
mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut
kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian
tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah proyek perkebunan inti
rakyat. Penilaian: penanaman modal dalam proyek pembangunan
dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan
lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas
investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus
dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar
(kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pengumpulan data
mengenai penyertaan modal dalam proyek pembangunan dapat diperoleh
di dinas pertanian atau dinas lain yang menangani proyek pembangunan.
12. Investasi Permanen Lainnya. (1290)
Investasi permanen lainnya menggambarkan semua biaya investasi
permanen lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu
perkiraan investasi permanen di atas. Penilaian: investasi permanen
lainnya dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya
tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah
atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing
harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai
tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Data
mengenai investasi permanen lainnya dapat diperoleh di biro keuangan
atau instansi lain yang menangan investasi permanen lainnya.
BAB I I - 6

10. 13. Tanah. (1310)
Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini
meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak,
biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai
tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada
sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah
gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
Tanah dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak
kepemilikan berpindah. Pengakuan: tanah yang dimiliki oleh pemerintah
daerah sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah atau dikuasai oleh
pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undang harus
dicatat dan disajikan dalam neraca.
Penilaian: khusus untuk penyusunan neraca awal nilai tanah dinyatakan di
neraca awal digunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2001. Untuk
pencatatan transaksi perolehan tanah setelah penyusunan neraca awal
tanah dinilai menggunakan harga perolehan. Data mengenai tanah dapat
diperoleh dari Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui
opname fisik. Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut
dijelaskan di bab berikut.
14. Peralatan dan Mesin. (1320)
Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga
dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah
dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
Peralatan dan Mesin baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat
diterima dan hak kepemilikan berpindah. Peralatan dan Mesin dinyatakan
dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian
peralatan dan mesin dengan menggunakan nilai historis tidak
memungkinkan, maka nilai peralatan dan mesin tetap didasarkan pada
harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan peralatan dan
mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung
untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya
perolehan suatu peralatan dan mesin dinyatakan dalam valuta asing,
maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs
tengah BI) pada saat perolehan. Data mengenai peralatan dan mesin
dapat diperoleh dari Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui
opname fisik. Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut
dijelaskan di bab berikut.
15. Gedung dan Bangunan. (1330)
Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB,
notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak
BAB I I - 7

11. konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak
langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan
dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya
bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
Gedung dan Bangunan baru dapat dicatat sebagai aset pemerintah
daerah pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Khusus untuk
penyusunan neraca awal nilai Gedung dan Bangunan dinyatakan dalam
neraca awal digunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2001. Untuk
pencatatan transaksi perolehan gedung dan bangunan setelah
penyusunan neraca awal gedung dan bangunan dinilai menggunakan
harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun
dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset
tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu gedung dan
bangunan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan
ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
Data mengenai gedung dan bangunan dapat diperoleh dari Laporan
Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik. Prosedur
opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab berikut.
16. Jalan, Irigasi dan Jaringan. (1340)
Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain
sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan
baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak
kepemilikan berpindah. Jalan irigasi dan jaringan dinyatakan dalam neraca
dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian Jalan, irigasi
dan Jaringan dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan,
maka Jalan, irigasi dan jaringan tetap didasarkan pada harga perolehan
yang diestimasikan. Harga perolehan jalan irigasi dan jaringan yang
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga
kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan
dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu Jalan
Irigasi dan Jaringan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset
itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat
perolehan. Data mengenai jalan, irigasi dan jaringan dapat diperoleh dari
Laporan Barang Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik.
Prosedur opname fisik dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab
berikut.
17. Aset Tetap Lainnya. (1390)
Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan
dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Aset
Tetap Lainnya baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima
BAB I I - 8

12. dan hak kepemilikan berpindah. Aset tetap lainnya dinyatakan dalam
neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian Aset
tetap lainnya dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan,
maka Aset Tetap Lainnya tetap didasarkan pada harga perolehan yang
diestimasikan. Bila biaya perolehan suatu aset tetap lainnya dinyatakan
dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Data
mengenai jalan, irigasi dan jaringan dapat diperoleh dari Laporan Barang
Milik/Kekayaan Daerah atau melalui opname fisik. Prosedur opname fisik
dan pengelompokan lebih lanjut dijelaskan di bab berikut.
18. Konstruksi dalam Pengerjaan. (1350)
Konstruksi dalam pengerjaan, menggambarkan biaya yang
diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua
jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset negara pada
saat biaya telah dikeluarkan. Bangunan dalam pengerjaan dinyatakan
dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian
bangunan dalam pengerjaan dengan menggunakan nilai historis tidak
memungkinkan, maka bangunan dalam pengerjaan tetap didasarkan pada
harga perolehan yang diestimasikan.Bila biaya perolehan suatu bangunan
dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset
itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat
perolehan.
19. Tagihan Penjualan Angsuran. (1410)
Tagihan penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima
dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya
kepada pegawai pemerintah. Perkiraan dibagi ke dalam sub perkiraan
Tagihan angsuran rumah dan Piutang angsuran penjualan kendaraan dan
tagihan angsuran lainnya. Tagihan Penjualan angsuran dinilai dengan nilai
nominal dari kontrak.
20. Kemitraan dengan Pihak Ketiga. (1420)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan
diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan
pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Aset berdasarkan
kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada
saat aset tersebut selesai dibangun.
21. Dana Cadangan. (1430)
Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan
dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana
cadangan berkaitan dengan transaksi pembentukan dana cadangan
sebagai special fund. Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana
yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam
APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperolehnya.
22. Lain-lain Aset. (1490)
Lain-lain aset adalah aset di luar tagihan penjualan angsuran, Kemitraan
dengan pihak ketiga dan Dana Cadangan antara lain meliputi tagihan
BAB I I - 9

13. kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan
pemerintah dan tagihan TGR pada pihak ketiga.
23. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang. (2110)
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo merupakan
sebagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu
periode akuntansi. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang merupakan
reklasifikasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun
anggaran.
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dibukukan sebesar nilai nominal.
Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar
(kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Bagian Lancar Hutang Jangka
Panjang diakui pada saat pembayaran jatuh tempo dalam satu periode
akuntansi melalui reklasifikasi.
24. Hutang PFK. (2120)
Hutang Perhitungan fihak ketiga (PFK) adalah hutang jangka pendek
kepada fihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat
Perintah Membayar (SPM).
Dokumen sumber yang terkait dengan Hutang perhitungan Fihak Ketiga
adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Khusus, serta bukti-bukti tagihan
dari Askes, Taspen, BULOG dan lain-lain yang sejenis. Hutang
Perhitungan Fihak Ketiga dibukukan sebesar nilai nominal.
25. Hutang Biaya Pinjaman. (2130)
Hutang Biaya Pinjaman merupakan hutang yang terjadi sebagai ikutan
hutang pokok, yang berupa Bunga, denda dan commitment fee.
Hutang Biaya Pinjaman sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing
dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada
tanggal transaksi. Hutang Biaya Pinjaman diakui pada akhir tahun
anggaran.
26. Hutang Jangka Panjang. (2210)
Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali
atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang
dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang (pinjaman)
jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan
prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan
penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran
kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyrakat.
Hutang (pinjaman) jangka panjang tidak dapat digunakan untuk
membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan
pemeliharaan. (PP 107 Tahun 2000 pasal 7).
Hutang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan
dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan
ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.
Hutang Jangka Panjang dalam Neraca diklasifikasikan ke dalam
a. Hutang Luar Negeri
b. Hutang Kepada Pemerintah Pusat
c. Hutang Kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
d. Hutang Kepada BUMN/D
BAB I I - 10

14. e. Hutang Kepada Bank / Lembaga Keuangan
f. Hutang Dalam Negeri Lainnya
27. Hutang Bunga. (2220)
Hutang bunga merupakan kewajiban kepada kreditur atas pinjaman
jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu)
satu periode akuntansi. Hutang Bunga diakui pada saat Hutang tersebut
terjadi dan dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing
dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada
tanggal transaksi.
28. Ekuitas Dana Lancar. (3100)
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar
dengan jumlah nilai hutang lancar.
Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas:
a. SiLPA Tahun Pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi
pemerintah selama tahun berjalan yang diperoleh dari selisih antara
seluruh penerimaan Kas Daerah dan pengeluaran Kas Daerah. (3110)
b. Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah perkiraan
yang menampung akumulasi saldo SiLPA tahun-tahun sebelumnya
dan tahun berjalan setelah dikurangi dengan penggunaannya dalam
anggaran. (3120)
c. Cadangan untuk Piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang
tertanam dalam piutang jangka pendek. Perkiraan ini merupakan
perkiraan lawan dari Piutang. (3150)
d. Cadangan untuk Persediaan adalah kekayaan pemerintah yang
tertanam dalam persediaan. Perkiraan ini merupakan perkiraan lawan
dari Persediaan. (3160)
e. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka
pendek. adalah perkiraan lawan Hutang Jangka Pendek. (3170)
29. Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan. (3200)
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai
investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana
Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang.
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan meliputi:
a. Diinvestasikan dalam Investasi Permanen. (3210)
b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap. (3220)
c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya. (3230)
d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka
panjang. (3240)
30. Ekuitas Dana Yang Dicadangkan (3310)
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan ekuitas dana yang
dicadangkan untuk tujuan tertentu. Perkiraan ini merupakan pasangan dari
perkiraan Dana Cadangan. Saldo perkiraan Diinvestasikan dalam Dana
Cadangan disajikan sebesar akumulasi dana yang diinvestasikan dalam
Dana Cadangan.
BAB I I - 11

15. BAB III
PROSEDUR OPNAME FISIK
Perkiraan persediaan dan perkiraan-erkiraan Aset Tetap adalah pos Neraca yang
menyajikan aset yang berwujud barang. Karena kekhasan perkiraan tersebut—yang
dalam penyajiannya terlebih dulu dilakukan opname fisik—maka bab ini memberikan
petunjuk mengenai prosedur mengenai Persediaan dan Aset Tetap.
Rancangan format formulir yang disediakan semata-mata dimaksudkan untuk
memudahkan petugas opname fisik dalam mengumpulkan data aset di lapangan.
Oleh karenanya, untuk mendapatkan nilai aset yang berupa barang—baik yang
termasuk dalam Persediaan maupun Aset Tetap—diperlukan pekerjaan tambahan
yaitu pengikhtisarkan data yang tercatat dalam formulir ke dalam klasifikasi yang
sesuai perkiraan yang sesuai dengan pos neraca.
A. Opname Fisik Persediaan
Opname fisik persediaan yang ditujukan untuk penyusunan Neraca awal dilakukan
menjelang saat penyusunan neraca. Nilai persediaan yang disajikan harus
menunjukkan kondisi persediaan pada tanggal Neraca.
Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode persediaan fisik.
Dalam metode ini, pencatatan mutasi persediaan cukup dilakukan dengan kartu
persediaan yaitu suatu kartu yang berfungsi sebagai kontrol atas keluar masuknya
barang. Sedangkan nilai persediaan yang disajikan di Neraca adalah sebesar jumlah
persediaan yang masih ada pada tanggal Neraca dikalikan dengan harga satuan
barang pada pembelian terakhir.
Prosedur opname fisik persediaan:
1. Menjelang penyusunan Neraca, Kepala Satuan Kerja menetapkan petugas
pelaksana opname fisik persediaaan.
2. Petugas pelaksana opname fisik melakukan opname atas persediaan di masing-
masing bagian Satuan Kerja dengan menggunakan formulir FORMAFI (lihat
lampiran) sebagai media pencatatan hasil opname fisik. Formulir ini harus
ditandatangani petugas opname fisik dan Kepala Satuan Kerja penanggung jawab
persediaan tersebut.
3. Hasil opname fisik tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara
Opname Fisik Persediaan yang memuat kuantitas persediaan yang ada, harga
beli satuan terakhir, dan nilai total persediaan.
4. Berita Acara Opname Fisik Persediaan tersebut digunakan sebagai dasar
pelaporan Persediaan di Neraca.
B. Opname Fisik Aset Tetap
Opname fisik aset tetap yang ditujukan untuk penyusunan Neraca awal dilakukan
menjelang saat penyusunan neraca. Nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca
harus menunjukkan posisi Aset Tetap pada tanggal Neraca.
Prosedur Opname Fisik Aset Tetap:
1. Menjelang penyusunan Neraca awal, Kepala Satuan Kerja membentuk Tim
Opname Fisik Aset Tetap.
2. Kepala Satuan Kerja memberikan deskripsi pekerjaan dan pengarahan Tim
opname fisik serta menunjuk Ketua Tim Opname Fisik.
3. Ketua Tim Opname Fisik menjelaskan kepada anggota tim mengenai jenis-jenis
barang yang akan diopname dan menyamakan persepsi terhadap identifikasi
BAB III - 1

16. barang. Ini dilakukan dengan menunjukkan contoh-contoh barang yang ada dan
membuat kesepakatan mengenai nama barang-barang tersebut.
4. Tim Opname Fisik membuat denah (pemetaan) ruangan tempat Aset Tetap
berada, menetapkan nomor ruangan, dan mendeskripsikan nama-nama ruangan
tersebut.
5. Ketua Tim Opname Fisik membagi lingkup penugasan kepada anggota tim: yang
bertugas melakukan opname fisik aset yang ada di ruangan; yang bertugas
melakukan opname fisik tanah; yang bertugas melakukan opname fisik gedung
dan bangunan; yang melakukan opname fisik alat angkutan bermotor; yang
bertugas melakukan opname fisik jalan, irigasi dan jaringan; dan yang melakukan
opname fisik aset lainnya.
6. Atas dasar pembagian pada poin 5, Ketua Tim Opname Fisik membaginya lebih
lanjut menurut lokasi tempat aset berada.
7. Ketua Tim Opname Fisik membagikan formulir opname fisik (FORMOFA-1,
FORMOFA-2, FORMOFA-3, FORMOFA-4, FORMOFA-5, dan FORMOFA-6)
berdasarkan lingkup penugasan sebagaimana disebut pada poin 5 dan 6 dan
membuat label barang.
8. Anggota Tim Opname Fisik melaksanakan opname fisik dan
mendokumentasikannya pada formulir opname fisik yang sesuai. Tim Opname
Fisik memberikan label pada aset yang telah dihitung untuk menghindarkan
penghitungan ganda.
9. Hasil opname fisik yang tertuang di tiap-tiap formulir kemudian diiktisarkan ke
dalam klasifikasi akun neraca dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Opname
Fisik Aset Tetap.
10. Berdasarkan Berita Acara Hasil Opname Fisik Aset Tetap tersebut, petugas
akuntansi menyajikan nilai Aset Tetap ke dalam Neraca.
BAB III - 2

17. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-01
Nama Satuan Kerja …(2)…
KODE SATUAN KERJA: …(3)…
FORMULIR OPNAME FISIK ASET DI RUANGAN
Kode Ruangan : …(4)…
Nama Ruangan : …(5)…
No. Nama Aset Kode Aset Merk/ Tahun Jumlah Harga Total Harga Kondisi Status Keterangan
Nomor Seri Perolehan Satuan B RR RB Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
…(19)…, …(20)…
Mengetahui, Tim Opname Fisik,
Kepala Satuan Kerja
…(21)…
1. …(23)…, …(24)…
2. …(25)…, …(26)…
…(22)…
BAB III - 3

18. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-02
Nama Satuan Kerja …(2)…
KODE SATUAN KERJA: …(3)…
FORMULIR OPNAME FISIK TANAH
No. Nama Aset Kode Aset Lokasi Tahun Jumlah Harga Total Kondisi Status Keterangan
Perolehan Satuan Harga B RR RB Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
…(17)…, …(18)…
Mengetahui, Tim Opname Fisik,
Kepala Satuan Kerja
…(19)…
1. …(21)…, …(22)…
2. …(23)…, …(24)…
…(20)…
BAB III - 4

19. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-03
Nama Satuan Kerja …(2)…
KODE SATUAN KERJA: …(3)…
FORMULIR OPNAME FISIK GEDUNG DAN BANGUNAN
No. Nama Aset Kode Aset Lokasi Tahun Jumlah Harga Satuan Total Harga Kondisi Status Keterangan
Perolehan B RR RB Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
…(17)…, …(18)…
Mengetahui, Tim Opname Fisik,
Kepala Satuan Kerja
…(19)…
1. …(21)…, …(22)…
2. …(23)…, …(2)…
…(20)…
BAB III - 5

20. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-04
Nama Satuan Kerja …(2)…
KODE SATUAN KERJA: …(3)…
FORMULIR OPNAME FISIK ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
No. Nama Aset Kode Aset No. Bukti Nomor Pemegang Tahun Total Kondisi Status Keterangan
Kepemilikan Mesin Aset Perolehan Harga B RR RB Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
…(17)…, …(18)…
Mengetahui, Tim Opname Fisik,
Kepala Satuan Kerja
…(19)…
1. …(21)…, …(22)…
2. …(23)…, …(24)…
…(20)…
BAB III - 6

21. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-05
Nama Satuan Kerja …(2)…
KODE SATUAN KERJA: …(3)…
FORMULIR OPNAME FISIK JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
No. Nama Aset Kode Aset Lokasi/ Tahun Jumlah Harga Total Harga Kondisi Status Keterangan
Tipe Perolehan Satuan B RR RB Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
…(17)…, …(18)…
Mengetahui, Tim Opname Fisik,
Kepala Satuan Kerja
…(19)…
1. …(21)…, …(22)…
2. …(23)…, …(24)…
…(20)…
BAB III - 7

22. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFA-06
Nama Satuan Kerja …(2)…
KODE SATUAN KERJA: …(3)…
FORMULIR OPNAME FISIK ASET LAIN
No. Nama Aset Kode Aset Lokasi/Tipe Tahun Jumlah Harga Total Kondisi Status Keterangan
/Jenis Perolehan Satuan Harga B RR RB Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
…(17)…, …(18)…
Mengetahui, Tim Opname Fisik,
Kepala Satuan Kerja
…(19)…
1. …(21)…, …(22)…
2. …(23)…, …(24)…
…(20)…
BAB III - 8

23. Formulir FORMOFA-01 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang ada di
dalam ruangan di gedung instansi pemerintah daerah.
Semua aset yang ada di ruangan dicatat dalam formulir ini.
Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname
fisik aset.
(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(4) Diisi kode ruangan tempat aset berada.
(5) Diisi nama ruangan tempat aset berada.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama aset menurut jenis barang (sub-sub kelompok).
(8) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (7) menurut kode pada tabel barang.
(9) Diisi merk barang dan nomor seri barang (untuk aset seperti komputer dan barang
lainnya yang ada serial number-nya)
(10) Diisi tahun perolehan aset yang bersangkutan.
(11) Diisi jumlah aset.
(12) Diisi harga satuan barang.
(13) Diisi total harga barang (jumlah x harga satuan).
(14) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan
(15) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,
(16) . RB untuk Rusak Berat.
(17) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri, Kepemilikan pihak ke tiga, atau
Kepemilikan dalam sengketa (Pilih salah satu yang sesuai).
(18) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 12. Misalnya, atas dasar
harga mana nilai barang dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).
(19) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.
(20) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.
(21) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.
(22) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.
(23) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(24) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(25) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
(26) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
BAB III - 3

24. Formulir FORMOFA-02 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang berupa
tanah.
Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname
fisik aset.
(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelmpok.
(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.
(7) Diisi alamat lokasi tanah.
(8) Diisi tahun perolehan tanah yang bersangkutan.
(9) Diisi luas tanah.
(10) Diisi harga tanah per meter2.
(11) Diisi total harga barang (jumlah x harga satuan).
(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan
(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,
(14) . RB untuk Rusak Berat.
(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa
(Pilih salah satu yang sesuai).
(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 12. Misalnya, atas dasar
harga mana nilai tanah dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).
(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.
(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.
(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.
(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.
(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
BAB III - 4

25. Formulir FORMOFA-03 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang berupa
Gedung dan Bangunan. Jenis barang yang tercakup dalam lingkup Gedung dan Bangunan
meliputi: Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, dan Tugu Titik
Kontrol/Pasti.
Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname
fisik aset.
(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.
(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.
(7) Diisi alamat lokasi Gedung/Bangunan.
(8) Diisi tahun perolehan Gedung/Bangunan.
(9) Diisi jumlah satuan Gedung/Bangunan.
(10) Diisi harga Gedung/Bangunan per satuan.
(11) Diisi total harga Gedung/Bangunan.
(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan
(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,
(14) . RB untuk Rusak Berat.
(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa
(Pilih salah satu yang sesuai).
(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15. Misalnya, atas dasar
harga mana nilai aset dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).
(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.
(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.
(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.
(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.
(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
BAB III - 5

26. Formulir FORMOFA-04 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik aset yang berupa
Alat Angkutan Bermotor. Yang termasuk dalam klasifikasi aset ini antara lain: Alat Angkutan
Darat Bermotor, Alat Angkutan Apung Bermotor, Alat Angkutan Bermotor Udara.
Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname
fisik aset.
(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.
(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.
(7) Diisi Nomor Bukti Kepemilikan aset.
(8) Diisi Nomor Mesin.
(9) Diisi nama pemegang (penanggung jawab) aset.
(10) Diisi tahun perolehan aset.
(11) Diisi harga aset.
(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan
(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,
(14) . RB untuk Rusak Berat.
(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa
(Pilih salah satu yang sesuai).
(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15. Misalnya, atas dasar
harga mana nilai tanah dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).
(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.
(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.
(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.
(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.
(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
BAB III - 6

27. Formulir FORMOFA-05 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik Jalan, Irigasi dan
Jaringan. Jenis barang yang tercakup dalam lingkup Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi: Jalan
dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.
Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname
fisik aset.
(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.
(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang di
lampiran.
(7) Diisi lokasi/tipe aset.
(8) Diisi tahun perolehan aset.
(9) Diisi jumlah satuan aset.
(10) Diisi harga satuan aset.
(11) Diisi total harga aset (jumlah x harga satuan).
(12) . Diisi kondisi aset yang bersangkutan
(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,
(14) . RB untuk Rusak Berat.
(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa
(Pilih salah satu yang sesuai).
(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 12. Misalnya, atas dasar
harga mana nilai aset dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).
(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.
(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.
(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.
(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.
(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
BAB III - 7

28. Formulir FORMOFA-06 digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik untuk aset yang
tidak tertampung di dalam formulir FORMOFA-01 hingga FORMOFA-05.
Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname
fisik aset.
(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname fisik aset.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama aset menurut klasifikasi sub-sub kelompok.
(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang di
lampiran.
(7) Diisi alamat lokasi/tipe/jenis aset.
(8) Diisi tahun perolehan aset.
(9) Diisi jumlah satuan aset.
(10) Diisi harga satuan aset.
(11) Diisi total harga aset (jumlah x harga satuan).
(12) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan
(13) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,
(14) . RB untuk Rusak Berat.
(15) Diisi status kepemilikan barang: Kepemilikan sendiri atau Kepemilikan dalam sengketa
(Pilih salah satu yang sesuai).
(16) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15. Misalnya, atas dasar
harga mana nilai aset dicatat (harga perolehan ataukah harga yang diestimasikan).
(17) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.
(18) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.
(19) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.
(20) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.
(21) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(22) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(23) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
(24) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
BAB III - 8

29. PEMERINTAH DAERAH …(1)… FORMOFI-01
Nama Satuan Kerja …(2)…
KODE SATUAN KERJA: …(3)…
FORMULIR OPNAME FISIK PERSEDIAAN
No. Jenis Persediaan Kode Aset Merk Jumlah Harga Total Harga Kondisi Keterangan
Satuan B RR RB
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Jumlah
…(15)…, …(16)…
Mengetahui, Tim Opname Fisik,
Kepala Satuan Kerja
…(17)…
1. …(19)…, …(20)…
2. …(21)…, …(22)…
…(18)…
BAB III - 3

30. Formulir FORMOFI digunakan sebagai kertas kerja dalam opname fisik untuk aset yang
berupa Persediaan. Yang termasuk dalam klasifikasi persediaan antara lain meliputi: Barang
Habis Pakai, Barang Tak Habis Pakai, dan Barang Bekas Pakai.
Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nama Pemerintah Daerah yang membawahi Satuan Kerja yang mengadakan opname
fisik Persediaan.
(2) Diisi nama Satuan Kerja yang mengadakan opname Persediaan.
(3) Diisi kode Satuan Kerja yang mengadakan opname Persediaan.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama jenis persediaan menurut klasifikasi sub-sub kelompok.
(6) Diisi kode aset sesui dengan klasifikasi pada poin (5) menurut kode pada tabel barang.
(7) Diisi alamat Merk.
(8) Diisi jumlah satuan Persediaan.
(9) Diisi harga satuan (berdasarkan harga pembelian terakhir) Persediaan.
(10) Diisi total harga Persediaan (jumlah x harga satuan).
(11) . Diisi kondisi barang yang bersangkutan,
(12) . B untuk Baik, RR untuk Rusak Ringan,
(13) . RB untuk Rusak Berat.
(14) Diisi deskripsi yang belum tertampung dalam kolom 1 hingga 15.
(15) Diisi tempat (kota) opname fisik dilakukan.
(16) Diisi tanggal opname fisik dilakukan.
(17) Diisi tanda tangan Kepala Satuan Kerja.
(18) Diisi nama Kepala Satuan Kerja.
(19) Diisi nama anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(20) Diisi tanda tangan anggota (pertama) dari tim yang melakukan opname fisik.
(21) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
(22) Diisi tanda tangan anggota (kedua) dari tim yang melakukan opname fisik.
BAB III - 3

31. Lampiran 1. Daftar Klasifikasi Barang Yang Termasuk dalam Perkiraan
Neraca 1180 Persediaan
GOL BID KEL SUB SS URAIAN BARANG SATUAN
KEL KEL
4 00 00 00 000 BARANG PERSEDIAAN Buah
4 01 00 00 000 BARANG PAKAI HABIS Buah
4 01 01 00 000 BAHAN Buah
4 01 01 01 000 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI Buah
4 01 01 01 001 ASPAL Buah
4 01 01 01 002 SEMEN Buah
4 01 01 01 003 KACA Buah
4 01 01 01 004 PASIR Buah
4 01 01 01 005 BATU Buah
4 01 01 01 006 CAT Buah
4 01 01 01 007 SENG Buah
4 01 01 01 008 BAJA Buah
4 01 01 01 009 ELECTRO DALAS Buah
4 01 01 01 010 PATOK BETON Buah
4 01 01 01 011 TIANG BETON Buah
4 01 01 01 012 BESI BETON Buah
4 01 01 01 013 TEGEL Buah
4 01 01 01 014 GENTENG Buah
4 01 01 01 015 BIS BETON Buah
4 01 01 01 016 PLAT Buah
4 01 01 02 000 BAHAN KIMIA Buah
4 01 01 02 001 KAPORIT Buah
4 01 01 02 002 TAWAS Buah
4 01 01 02 003 KAPOR TOHOR Buah
4 01 01 02 004 KARBIT Buah
4 01 01 02 005 PUPUK Buah
4 01 01 02 006 ZAT ASAM Buah
4 01 01 02 007 NITROGEN CAIR Buah
4 01 01 02 008 RESIN Buah
4 01 01 02 009 PEPTISIDA Buah
4 01 01 02 010 ASAM SULFAT Buah
4 01 01 02 011 FUMISIDA Buah
4 01 01 02 012 INSEKTISIDA Buah
4 01 01 02 013 HERBISIDA Buah
4 01 01 02 014 BAHAN KIMIA NUKLIR Buah
4 01 01 03 000 BAHAN PELEDAK Buah
4 01 01 03 001 ANFO Buah
4 01 01 03 002 DETONATOR Buah
4 01 01 03 003 DINAMIT Buah
4 01 01 03 004 GELATINE Buah
4 01 01 03 005 SUMBU LEDAK/API Buah
Lampiaran I - 1

32. 4 01 01 04 000 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS Buah
4 01 01 04 001 BAHAN BAKAR MINYAK Buah
4 01 01 04 002 MINYAK PELUMAS Buah
4 01 01 04 003 MINYAK HYDROLIS Buah
4 01 01 04 004 BAHAN BAKAR GAS Buah
4 01 01 04 005 BATUBARA Buah
4 01 01 05 000 BAHAN BAKU Buah
4 01 01 05 001 KAWAT Buah
4 01 01 05 002 KAYU Buah
4 01 01 05 003 LOGAM/METALORGI Buah
4 01 01 05 004 LATEX Buah
4 01 01 05 005 BIJI PLASTIK Buah
4 01 01 05 006 KARET Buah
4 01 01 06 000 BAHAN KIMIA NUKLIR Buah
4 01 01 06 001 URANIUM - 233 Buah
4 01 01 06 002 URANIUM - 235 Buah
4 01 01 06 003 URANIUM - 238 Buah
4 01 01 06 004 PLUTONIUM (PU) Buah
4 01 01 06 005 NEPTARIM (NP) Buah
4 01 01 06 006 URANIUM DIOKSIDA Buah
4 01 01 06 007 THORIUM Buah
4 01 02 00 000 SUKU CADANG Buah
4 01 02 01 000 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN Buah
4 01 02 01 001 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR Buah
4 01 02 01 002 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR Buah
4 01 02 01 003 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR Buah
4 01 02 01 004 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR Buah
4 01 02 01 005 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN UDARA BERMOTOR Buah
4 01 02 02 000 SUKU CADANG ALAT BESAR Buah
4 01 02 02 001 SUKU CADANG ALAT BESAR DARAT Buah
4 01 02 02 002 SUKU CADANG ALAT BESAR APUNG Buah
4 01 02 02 003 SUKU CADANG ALAT BESAR BANTU Buah
4 01 02 03 000 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN Buah
4 01 02 03 001 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UMUM Buah
4 01 02 03 002 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN GIGI Buah
4 01 02 03 003 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA Buah
4 01 02 03 004 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN BEDAH Buah
4 01 02 03 005 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT Buah
KANDUNGAN
4 01 02 03 006 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN THT Buah
4 01 02 03 007 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN MATA Buah
4 01 02 03 008 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PENYAKIT DALAM Buah
4 01 02 03 009 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN ALAT KESEHATAN ANAK Buah
4 01 02 03 010 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK SET Buah
4 01 02 03 011 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UNTUK PENDERITA CACAT Buah
TUBUH
4 01 02 03 012 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN SYARAF Buah
4 01 02 03 013 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN JANTUNG Buah
Lampiaran I - 2

33. 4 01 02 03 014 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN NUKLIR Buah
4 01 02 03 015 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI Buah
4 01 02 03 016 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN Buah
4 01 02 03 017 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN UGD Buah
4 01 02 03 018 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN HEMATOLOGI Buah
4 01 02 03 019 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN HEWAN Buah
4 01 02 04 000 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM Buah
4 01 02 04 001 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TAKNIK Buah
PENYEHATAN
4 01 02 04 002 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI Buah
PENYEHATAN
4 01 02 04 003 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM HIDRO KIMIA Buah
4 01 02 04 004 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA Buah
4 01 02 04 005 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI Buah
4 01 02 04 006 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN Buah
KONSTRUKSI
4 01 02 04 007 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA Buah
4 01 02 04 008 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN Buah
BATUAN
4 01 02 04 009 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM Buah
4 01 02 04 010 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN Buah
LISTRIK
4 01 02 04 011 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UMUM Buah
4 01 02 04 012 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI Buah
4 01 02 04 013 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KIMIA Buah
4 01 02 04 014 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PATOLOGI Buah
4 01 02 04 015 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI Buah
4 01 02 04 016 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FILM Buah
4 01 02 04 017 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM RADIO ISOTOP Buah
4 01 02 04 018 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM MAKANAN Buah
4 01 02 04 019 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM AERO DINAMIKA Buah
4 01 02 04 020 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM STANDARISASI Buah
KALIBERASI DAN INST
4 01 02 04 021 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FARMASI Buah
4 01 02 04 022 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PEMANTAUAN KUALITAS Buah
UDARA
4 01 02 04 023 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM FISIKA Buah
4 01 02 04 024 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA Buah
4 01 02 04 025 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PENGKAJIAN TEKNIK Buah
PANTAI
4 01 02 04 026 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KEMATOLOGI Buah
4 01 02 04 027 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN Buah
4 01 02 04 028 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PASIR Buah
4 01 02 04 029 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN Buah
CETAKAN
4 01 02 04 030 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN POLA Buah
4 01 02 04 031 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY Buah
4 01 02 04 032 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN Buah
4 01 02 04 033 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN Buah
4 01 02 04 034 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM Buah
4 01 02 04 035 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM METROLOGIE Buah
4 01 02 04 036 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PELAPISAN LOGAM Buah
4 01 02 04 037 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS Buah
Lampiaran I - 3

34. 4 01 02 04 038 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI Buah
TEKSTIL
4 01 02 04 039 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL Buah
4 01 02 04 040 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI Buah
KERAMIK
4 01 02 04 041 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT Buah
KARET
4 01 02 04 042 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM UJI KULIT KARET DAN Buah
PLASTIK
4 01 02 04 043 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ALAT UJI KERAMIK Buah
4 01 02 04 044 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI Buah
SELULOSA
4 01 02 04 045 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PASKA PANEN Buah
4 01 02 04 046 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN Buah
4 01 02 04 047 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR Buah
4 01 02 04 048 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA Buah
4 01 02 04 049 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA Buah
4 01 02 04 050 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN Buah
BIOMA
4 01 02 04 051 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI Buah
4 01 02 04 052 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERAIRAN Buah
4 01 02 04 053 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM BIOLOGI Buah
4 01 02 04 054 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA Buah
4 01 02 04 055 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM TAMBANG Buah
4 01 02 04 056 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM TAMBANG PROSES/TEKNIK Buah
KIMIA
4 01 02 04 057 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI Buah
4 01 02 04 058 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA Buah
4 01 02 04 059 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM KEARSIPAN Buah
4 01 02 04 060 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM LAINNYA Buah
4 01 02 05 000 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR Buah
4 01 02 05 001 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR MF/MW Buah
4 01 02 05 002 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR HF/SW Buah
4 01 02 05 003 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR FHF/MF Buah
4 01 02 05 004 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR UHF Buah
4 01 02 05 005 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR SHF Buah
4 01 02 06 000 SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI Buah
4 01 02 06 001 SUKU CADANG ALAT STUDIO Buah
4 01 02 06 002 SUKU CADANG ALAT KOMUNIKASI Buah
4 01 02 07 000 SUKU CADANG ALAT PERTANIAN Buah
4 01 02 07 001 SUKU CADANG ALAT PENGOLAHAN TERNAK DAN TANAMAN Buah
4 01 02 07 002 SUKU CADANG ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK Buah
4 01 02 07 003 SUKU CADANG ALAT PANEN Buah
4 01 02 07 004 SUKU CADANG ALAT PENYIMPANAN HASIL PERCOBAAN Buah
PERTANIAN
4 01 02 07 005 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM PERTANIAN Buah
4 01 02 07 006 SUKU CADANG ALAT PROSSESING Buah
4 01 02 07 007 SUKU CADANG ALAT PASKA PANEN Buah
4 01 02 07 008 SUKU CADANG ALAT PRODUKSI Buah
4 01 02 08 000 SUKU CADANG ALAT BENGKEL Buah
4 01 02 08 001 SUKU CADANG ALAT BENGKEL BERMESIN Buah
4 01 02 08 002 SUKU CADANG ALAT BENGKEL TIDAK BERMESIN Buah
4 01 03 00 000 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR Buah
Lampiaran I - 4

35. 4 01 03 01 000 ALAT TULIS KANTOR Buah
4 01 03 01 001 ALAT TULIS Buah
4 01 03 01 002 TINTA TULIS, TINTA STEMPEL Buah
4 01 03 01 003 PENJEPIT KERTAS Buah
4 01 03 01 004 PENGHAPUS/KOREKTOR Buah
4 01 03 01 005 BUKU TULIS Buah
4 01 03 01 006 ORDNER DAN MAP Buah
4 01 03 01 007 PENGGARIS Buah
4 01 03 01 008 CUTTER Buah
4 01 03 01 009 PITA MESIN KETIK Buah
4 01 03 01 010 ALAT PEREKAT Buah
4 01 03 02 000 KERTAS DAN COVER Buah
4 01 03 02 001 KERTAS HVS Buah
4 01 03 02 002 BERBAGAI KERTAS Buah
4 01 03 02 003 KERTAS COVER Buah
4 01 03 02 004 AMPLOP Buah
4 01 03 02 005 KOP SURAT Buah
4 01 03 03 000 BAHAN CETAK Buah
4 01 03 03 001 TRANSPARANT SHEET Buah
4 01 03 03 002 TINTA CETAK Buah
4 01 03 03 003 PLAT CETAK Buah
4 01 03 03 004 STENSIL SHEET Buah
4 01 03 03 005 CHENICAL/BAHAN KIMIA CETAK Buah
4 01 03 03 006 FILM CETAK Buah
4 01 03 04 000 BAHAN KOMPUTER Buah
4 01 03 04 001 CONTINUOUS FORM Buah
4 01 03 04 002 COMPUTER FILE/TEMPAT DISKET Buah
4 01 03 04 003 PITA PRINTER Buah
4 01 03 04 004 TINTA/TONER PRINTER Buah
4 01 03 04 005 DISKET Buah
4 01 03 05 000 PERABOT KANTOR Buah
4 01 03 05 001 SAPU DAN SIKAT Buah
4 01 03 05 002 ALAT-ALAT PEL DAN LAP Buah
4 01 03 05 003 EMBER, SLANG, DAN TEMPAT AIR LAINNYA Buah
4 01 03 05 004 KESET DAN TEMPAT SAMPAH Buah
4 01 03 05 005 KUNCI, KRAN DAN SEMPROTAN Buah
4 01 03 05 006 ALAT PENGIKAT Buah
4 01 03 05 007 PERALATAN LEDENG Buah
4 01 03 05 008 BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH Buah
4 01 03 05 009 ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM Buah
4 01 03 05 010 KAOS LAMPU PETROMAK Buah
4 01 03 05 011 KACA LAMPU PETROMAK Buah
4 01 03 05 012 PERABOT KANTOR LAINNYA Buah
4 01 03 06 000 ALAT LISTRIK Buah
4 01 03 06 001 KABEL LISTRIK Buah
4 01 03 06 002 LAMPU LISTRIK Buah
Lampiaran I - 5

36. 4 01 03 06 003 STOP KONTAK Buah
4 01 03 06 004 SAKLAR Buah
4 01 03 06 005 STACKER Buah
4 01 03 06 006 BALAST Buah
4 01 03 06 007 STARTER Buah
4 01 03 06 008 VITTING Buah
4 01 03 06 009 ACCU Buah
4 01 03 06 010 BATU BATERAI Buah
4 02 00 00 000 BARANG TAK HABIS PAKAI Buah
4 02 01 00 000 KOMPONEN Buah
4 02 01 01 000 KOMPONEN JEMBATAN BAJA Buah
4 02 01 01 001 KOMPONEN JEMBATAN BAILLEY Buah
4 02 01 01 002 KOMPONEN JEMBATAN BAJA PREFAB Buah
4 02 01 02 000 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN Buah
4 02 01 02 001 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN PREFAB Buah
4 02 01 03 000 KOMPONEN PERALATAN Buah
4 02 01 03 001 DINAMO AMPER Buah
4 02 01 03 002 DINAMO START Buah
4 02 01 03 003 TRANSMISI Buah
4 02 01 03 004 INJECTION PUMP Buah
4 02 01 03 005 KARBURATOR UNIT Buah
4 02 01 03 006 MOTOR HIDROLIK Buah
4 02 01 03 007 ENGINE BENSIN Buah
4 02 01 03 008 ENGINE DIESEL Buah
4 02 01 04 000 KOMPONEN RAMBU-RAMBU Buah
4 02 01 04 001 KOMPONEN RAMBU-RAMBU DARAT Buah
4 02 01 04 002 KOMPONEN RAMBU-RAMBU UDARA Buah
4 02 01 05 000 ATTACHMENT Buah
4 02 01 05 001 BLADE Buah
4 02 01 05 002 BOOM Buah
4 02 01 05 003 BUCKET Buah
4 02 01 05 004 SCARIFIER Buah
4 02 02 00 000 P I P A Buah
4 02 02 01 000 PIPA AIR BESI TUANG (DCI) Buah
4 02 02 01 001 DCI FILTER Buah
4 02 02 01 002 PIPA AIR BESI TUANG Buah
4 02 02 02 000 PIPA ASBES SEMEN (ACP) Buah
4 02 02 02 001 A C P 1,0 Buah
4 02 02 02 002 A C P 1,5 Buah
4 02 02 02 003 A C P 2,0 Buah
4 02 02 02 004 A C P 2,5 Buah
4 02 02 02 005 A C P 3,0 Buah
4 02 02 03 000 PIPA BAJA Buah
4 02 02 03 001 PIPA BAJA GELOMBANG Buah
4 02 02 03 002 PIPA BAJA KONSTRUKSI (CSP) Buah
4 02 02 03 003 PIPA BAJA LAPIS POLYETHELENE Buah
Lampiaran I - 6

37. 4 02 02 03 004 PIPA BAJA LAPIS SENG (GIP) Buah
4 02 02 04 000 PIPA BETON PRATEKAN Buah
4 02 02 04 001 FITTER PIPA BETON PRATEKAN Buah
4 02 02 04 002 PIPA BETON PRATEKAN Buah
4 02 02 05 000 PIPA FIBER GLASS Buah
4 02 02 05 001 FITTER PIPA FIBER GLASS Buah
4 02 02 05 002 PIPA FIBER GLASS Buah
4 02 02 06 000 PIPA PLASTIK PVC (UPVC) Buah
4 02 02 06 001 PIPA PLASTIK PVC Buah
4 02 02 06 002 UPVC FITTER Buah
4 03 00 00 000 BARANG BEKAS DIPAKAI Buah
4 03 01 00 000 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS Buah
4 03 01 01 000 KOMPONEN BEKAS Buah
4 03 01 01 001 KOMPONEN JEMBATAN BAJA BEKAS Buah
4 03 01 01 002 KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN BEKAS Buah
4 03 01 01 003 KOMPONEN PERALATAN BEKAS Buah
4 03 01 01 004 ATTACHMENT BEKAS Buah
4 03 01 01 005 KOMPONEN BEKAS LAINNYA Buah
4 03 01 02 000 PIPA BEKAS Buah
4 03 01 02 001 PIPA AIR BESI TUANG BEKAS Buah
4 03 01 02 002 PIPA ASBES SEMEN BEKAS Buah
4 03 01 02 003 PIPA BAJA BEKAS Buah
4 03 01 02 004 PIPA BETON PRATEKAN BEKAS Buah
4 03 01 02 005 PIPA FIBER GELAS BEKAS Buah
4 03 01 02 006 PIPA PLASTIK PVC (UPVC) BEKAS Buah
4 03 01 02 007 PIPA BEKAS LAINNYA Buah
Lampiaran I - 7

38. Lampiran 2. Daftar Klasifikasi Barang Yang Termasuk Dalam Perkiran
Neraca 1310 Tanah
GOL BID KEL SUB SS KEL URAIAN BARANG SATUAN
KEL
1 01 00 00 000 TANAH M2
1 01 01 00 000 TANAH PERSIL M2
1 01 01 01 000 TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL M2
1 01 01 01 001 TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I M2
1 01 01 01 002 TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II M2
1 01 01 01 003 TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III M2
1 01 01 01 004 TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA TANPA GOLONGAN M2
1 01 01 01 005 TANAH BANGUNAN MESS/WISMA/ASRAMA M2
1 01 01 01 006 TANAH BANGUNAN PERISTIRAHATAN/BUNGALAOW/COTTAGE M2
1 01 01 01 007 TANAH BANGUNAN RUMAH PENJAGA M2
1 01 01 01 008 TANAH BANGUNAN RUMAH LP M2
1 01 01 01 009 TANAH BANGUNAN RUMAH TAHANAN/RUTAN M2
1 01 01 01 010 TANAH BANGUNAN FLAT/RUMAH SUSUN M2
1 01 01 01 011 TANAH BANGUNAN FASILITAS TEMPAT TINGGAL LAINNYA M2
1 01 01 02 000 TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN M2
1 01 01 02 001 TANAH BANGUNAN PASAR M2
1 01 01 02 002 TANAH BANGUNAN PERTOKOAN/RUMAH TOKO/KOPERASI M2
1 01 01 02 003 TANAH BANGUNAN GUDANG M2
1 01 01 02 004 TANAH BANGUNAN STASIUN KERETA API M2
1 01 01 02 005 TANAH BANGUNAN BIOSKOP M2
1 01 01 02 006 TANAH BANGUNAN HOTEL/PENGINAPAN/MOTEL M2
1 01 01 02 007 TANAH BANGUNAN TERMINAL DARAT M2
1 01 01 02 008 TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT M2
1 01 01 02 009 TANAH BANGUNAN TERMINAL UDARA M2
1 01 01 02 010 TANAH BANGUNAN GEDUNG KESENIAN M2
1 01 01 02 011 TANAH BANGUNAN GEDUNG PAMERAN M2
1 01 01 02 012 TANAH BANGUNAN GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN M2
1 01 01 02 013 TANAH BANGUNAN APOTIK M2
1 01 01 02 014 TANAH BANGUNAN GARASI/POOL M2
1 01 01 02 015 TANAH BANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN LAINNYA M2
1 01 01 03 000 TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI M2
1 01 01 03 001 TANAH BANGUNAN INDUSTRI MAKANAN M2
1 01 01 03 002 TANAH BANGUNAN INDUSTRI MINUMAN M2
1 01 01 03 003 TANAH BANGUNAN INDUSTRI ALAT RT M2
1 01 01 03 004 TANAH BANGUNAN INDUSTRI PAKAIAN/GARMENT M2
1 01 01 03 005 TANAH BANGUNAN INDUSTRI BAJA/BESI/LOGAM M2
1 01 01 03 006 TANAH BANGUNAN INDUSTRI PENGEMASAN M2
1 01 01 03 007 TANAH BANGUNAN INDUSTRI BENGKEL M2
1 01 01 03 008 TANAH BANGUNAN INDUSTRI PENYULINGAN MINYAK M2
1 01 01 03 009 TANAH BANGUNAN INDUSTRI KIMIA DAN PUPUK M2
1 01 01 03 010 TANAH BANGUNAN INDUSTRI OBAT-OBATAN M2
Lampiran II - 1