Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)

1. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) diyakini dapat memberikan manfaat bagi
semua orang. Namun pada kenyataannya, masih
terdapat kesenjangan gender terkait akses atas
Internet, termasuk di Jakarta. Penelitian terbaru
yang dilakukan oleh Web Foundation bersama
dengan ICT Watch dan LPPM-LSPR Jakarta tentang
Women's Rights Online menunjukkan bahwa
hambatan terbesar bagi perempuan adalah
rendahnya tingkat literasi dan tingginya biaya untuk
mengakses internet. Hasil penelitian ini diluncurkan berbarengan dengan kegiatan Stockholm
Internet Forum, 21-22 Oktober 2015 yang turut dihadiri oleh Widuri dari ICT Watch. Sebulan
kemudian, pada 23-25 November 2015, ICT Watch berpartisipasi dalam acara Jambore Buruh
Migran di Jember yang diselenggarakan oleh Migrant Care. Sejumlah peserta jambore
menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan ICT Watch, terkait dengan hasil penelitian tersebut,
khususnya tentang pemanfaatan Internet untuk pemberdayaan perempuan dari aspek ekonomi.
Hasil penelitian dapat diakses di http://webfoundation.org/about/research/womens-rights-online-2015/
Ta g a r # K a m i T i d a k Ta k u t d a n
#PrayForIndonesia mengemuka di ranah
online sesaat ketika terjadi aksi teror bom di
kawasan Sarinah, Jakarta, Kamis
(14 Januari 2016). Netizen Indonesia
selain mengutuk aksi teror di kawasan yang
tak seberapa jauh dengan Istana negara
tersebut, juga berbagi doa, harapan dan
optimisme melalui kedua tagar twitter
tersebut. Kedua tagar tersebut pun sempat
menduduki trending topic dunia pada hari
tersebut. Sejumlah media internasional
seperti The Age - Australia, Hufngton Post
dan BBC – Inggris, Channel News Asia –
Singapura, Mashable – Amerika dan Straits
Times – Singapura turut memberitakan
tentang gelora netizen Indonesia yang
tersampaikan dalam kedua tagar tersebut.
Bertempat di basecamp Internet Sehat, Tebet - Jakarta, Kamis 7 Januari 2015, berlangsung dialog informal lesehan
yang diikuti oleh sejumlah pegiat dan praktisi OpenBTS di Indonesia. Hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika
Rudiantara dan praktisi Internet Onno W Purbo, turut berdialog hangat dengan difasilitasi oleh Heru Tjatur dari ICT
Watch. Beberapa kesimpulan dialog semisal akan disusunnya kebijakan pemerintah agar penelitian dan
pengembangan OpenBTS oleh masyarakat dapat menggunakan frekuensi 900 MHz secara legal, tanpa dikenakan
pajak frekuensi. Hal tersebut dimungkinkan jika OpenBTS terbatas digunakan untuk jaringan telekomunikasi tertutup
(closed network), tidak untuk kepentingan komersial dan tidak memberikan service level agreement kepada
penggunanya Tentang OpenBTS:. http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/OpenBTS
Gambar di-twit oleh @RendraAlmatsier #KamiTidakTakut, 14/01/2016
DiskusiLesehanOpenBTSdiTebet
TerordiJakarta:#KamiTidakTakut
PerempuandanTantanganMenggunakanInternet
kiniN E T I Z E N
INDONESIAkiniN E T I Z E N
INDONESIA Volume 4, Januari - Maret 2016
ICTWatchdiTanahRencong
Nonton bareng lm dokumenter ASADESSA pada perhelatan akbar komunitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Aceh
pada 26 Desember 2015. Acara diselenggarakan di gedung Poltek Aceh serta menggunakan tagar #AcehThanks2TheWorld.
DVD ASADESSA dapat dipesan gratis di http://asadessa.ictwatch.id
Pelatihan pemanfaatan Internet dan media sosial bagi kegiatan advokasi organisasi masyarakat sipil
dan pegiat hak asasi manusia di Aceh. Selaku salah satu pemateri adalah Mataharitimoer dari ICT
Watch. Pelatihan yang bertempat di kantor Koalisi NGO-HAM Aceh pada 27-28 November 2015 ini
adalahyangkeduakalinya,setelahyangpertamadilakukanolehICTWatchpadapertengahan2014.
ICT Watch Indonesia
Jl. Tebet Barat Dalam 6H No. 16A
Jakarta Selatan +6221-98495770
info@ictwatch.id | www.ictwatch.id
Netizen Indonesia Kini
diterbitkan oleh:
Tim ICT Watch bersama peserta Jambore Nasional Buruh Migran
23-25 November 2015 di Jember.

2. Melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang ditujukan kepada
Ketua DPR, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Revisi Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama DPR. Surat ini menjadi penanda
bahwa draf revisi UU ITE tersebut, setelah dinanti sekian lama oleh netizen Indonesia, akhirnya
resmi masuk ke DPR untuk dibahas. Dalam draf tersebut, salah satu usulan pemerintah adalah
pengurangan ancaman pidana dari semula 6 (enam) tahun menjad 4 (empat). Namun demikian
sejumlah elemen masyarakat sipil berpendapat bahwa (usulan) pengurangan ancaman hukuman
tersebut tidaklah memadai dan meminta agar pasal pemidanaan dikeluarkan dari UU ITE karena
cukup diatur dalam KUHP. | Draft revisi UU ITE dapat diakses di http://bit.ly/draft-ite
LiterasiDigitalPerluMasukSekolah
DrafRevisiUUITEAkhirnyaMasukDPR!
WorkshopPerlindunganAnakdiIGFBrazil
Literasi digital (Internet) diyakini penting
untuk masuk sekolah. Sebanyak 73% dari
165 responden guru Bimbingan dan
Konseling (BK) SMA se-Jabodetabek,
Sukabumi dan Cilegon menyatakan bahwa
materi literasi digital / Internet “sangat perlu”
diberikan kepada siswa. Lalu bagaimana
materi literasi digital / Internet diposisikan
dalam kegiatan belajar mengajar? “Masuk
kurikulum!”, demikian jawab 52%
responden. 29% lainnya memilih menjadi
“materi khusus guru BK”, 18% memilih
menjadi kegiatan “ekstra-kurikuler”.
Data di atas merupakan hasil jajak pendapat
sederhana yang dilakukan ICT Watch
terhadap 165 (seratus enam puluh lima)
Bapak/Ibu Guru BK yang sedang mengikuti
pelatihan kompetensi, salah satunya tentang
Internet Sehat (internetsehat.id),
diselenggarakan oleh/di Universitas
Pancasila, 8 Desember 2015. Walau sudah
dipastikan literasi digital / Internet perlu bagi
siswa, ternyata kegiatan penyampaian materi
tersebut belum memadai. 40% responden
menyatakan “tidak pernah” ada kegiatan
workshop atau seminar tentang literasi digital
atau Internet di sekolah untuk siswa dan 52%
r e s p o n d e n m e n y a t a k a n h a n y a
“sesekali/insidentil”.
Kemudian ketika ditanyakan seberapa sering
terjadi kasus di sekolah yang terkait dengan
penggunaan Internet oleh siswa, 16%
menyatakan “cukup sering”, 53% responden
menyatakan “sesekali”, 21% “jarang” dan
hanya 10% yang menyatakan “tidak pernah”.
Lantas menurut responden, resiko apa yang
paling sering dihadapi murid ketika
menggunakan Internet? 35% adalah
kecanduan (Internet), 29% adalah terpapar
konten negatif, 22% cyberbully, 10%
pelanggaran privasi dan 4% predator (pedol)
online.
Survey selengkapnya dapat diakses di:
http://www.slideshare.net/internetsehat
Pelatihan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMA se-Jabodetabek, Sukabumi dan Cilegon
diselenggarakan di Universitas Pancasila, 8 Desember 2015 | foto: dok. ICT Watch
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar diskusi dengan media untuk mendorong
pemerintah dan DPR menyegerakan pembahasan revisi UU ITE, di Bakoel Kofe Cikini –
Jakarta, 30 November 2015. Diskusi diikuti oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum
Demokrasi Digital (FDD), Indonesia Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW), ICT
Watch, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Pers, ELSAM, SAFEnet, dan Satu
Dunia. Rilis media hasil diskusi dapat diakses di http://bit.ly/rilis-cso-ite
Pada ajang tahunan PBB, Internet Governance Forum (IGF) ke 10 yang diselenggarakan di Joao Pessoa
– Brazil, 10 – 13 November 2015, salah satu workshop yang digelar adalah “Child Online Protection
through Multistakeholder Engagement”. Sebagai panelis dari Indonesia adalah Mariam F. Barata
(Sesditjen Aptika - Kemkominfo), Shita Laksmi (Anggota IGF Multistakeholder Advisory Group PBB)
sebagai fasilitator dan Sherly Haristya (Kandidat Ph.D NTU – Singapore) sebagai rapporteur. Kemudian
sebagai penyelenggara (organizer) adalah Donny B.U. (ICT Watch) dibantu Irene Poetranto (Citizen
Lab). Dalam diskusi tersebut dibahas sejumlah peran strategis pemangku kepentingan majemuk
(multistakeholder) dalam melindungi anak di Internet. Narasumber lainnya adalah ECPAT
Internasional, Google Eropa dan Disc Foundation Dubai.
Materi presentasi, transkrip dan rekaman video workshop dapat diakses di http://bit.ly/cop-igf2015
materi literasi digital/Internet sangat perlu diberikan kepada siswa
dalam kegiatan belajar mengajar, dengan memasukkannya ke
dalam kurikulum, jawab 52% responden.
“
“