SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
Télécharger pour lire hors ligne
Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Jakarta, 25 Mei 2014
Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta.
Hal: Permintaan Informasi tentang Trust+ (Trust Positif)
Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami yang bertanda-tangan di bawah ini, selaku Pemohon Informasi Publik, mengajukan
permohonan informasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo, tentang Trust+ (Trust Positif). Secara lebih rinci,
informasi yang dimohonkan telah kami susun dalam bentuk pertanyaan langsung, sebagaimana berikut:
1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Trust+ tersebut? Apakah semacam proyek dengan rentang waktu
tertentu, kegiatan ad hoc atau sebuah unit kerja permanen dan struktural di dalam Kemkominfo?
2. Darimanakah Trust+, baik sistem maupun personelnya, mendapatkan dana operasionalnya?
3. Apakah ada audit berkala, transparan dan akuntabel atas penggunaan dana operasional tersebut? Jika ada
audit berkala, dapat diakses dimanakah dokumen hasil audit tersebut?
4. Bagaimana awal pembentukan tim dan/atau database Trust+ tersebut? Apakah telah melibatkan pihak
lainnya seperti sektor bisnis, masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis di Indonesia? Apakah ada
notulensi atau dokumentasi atas proses pembentukan tersebut?
5. Bagaimana Trust+ mendapatkan kewenangan dan pihak manakah yang memberikan kewenangan tersebut,
untuk menentukan sebuah situs masuk dalam kategori “negatif" atau “ilegal” ke dalam databasenya?
Apakah ada notulensi atau dokumentasi atas penentuan dan penggunaan kewenangan tersebut?
6. Bagaimana Trust+ mendapatkan otorisasi dan pihak manakah yang memberikan otorisasi, untuk
mengirimkan perintah blokir atas sebuah situs tertentu kepada Internet Service Provider (ISP) di Indonesia?
Apakah ada notulensi atau dokumentasi atas penentuan dan penggunaan otorisasi tersebut?
7. Apakah Trust+ memiliki standard operating procedure (SOP) yang baku dan tertulis untuk menentukan suatu
situs masuk dalam kategori “negatif" atau “ilegal”? Pihak manakah penyusun dan yang mengesahkan SOP
tersebut? Dapat diakses dimanakah dokumen SOP tersebut?
8. Apakah ada audit berkala atas pelaksanaan SOP tersebut? Dapat diakses oleh publik hasil audit tersebut?
9. Pihak manakah dan/atau dari institusi mana personel yang dilibatkan dalam Trust+ tersebut?
10. Apakah ada standar kualifikasi atau kompetensi tertentu bagi personel di dalam Trust+ tersebut? Apakah
standarisasi personel tersebut tertulis dalam sebuah dokumen resmi dan dapat diakses oleh publik?
Permintaan atas informasi di atas, berdasarkan pada minimnya pemahaman dan/atau informasi yang
tersedia bagi publik terkait dengan keberadaan Trust+ tersebut. Di sisi lain, pada prakteknya di lapangan
Trust+ menjadi penentu tunggal dan mutlak atas situs, konten atau informasi yang boleh maupun yang
dilarang diakses melalui Internet oleh warga negara dan para pembayar pajak di Indonesia.
Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Adapun acuan awal tentang keberadaan Trust+ dapat ditemui antara lain melalui:
- Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring via twitter:
o 11 Mei 2014. “Laporan dari tim Trust+ bahwa Vimeo secara eksplisit berisi konten pornografi. Tim Trust+
memberikan instruksi untuk blokir Vimeo.”
(https://twitter.com/tifsembiring/status/465620018974031873)
o 11 Mei 2014. “…itu laporan sms dari tim Trust+, nanti akan didalami. Kemarin 2 hari kan libur boss...”
(https://twitter.com/tifsembiring/status/465636307973070848)
- Rilis dan dokumen Kemkominfo, antara lain:
o 12 Mei 2014. Siaran Pers tentang Penanganan Vimeo.com
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3984/Siaran+Pers+No.+30+-PIH-Kominfo-5-
2014+tentang++PENANGANAN+VIMEO.COM+/0/siaran_pers#.U4FX63YbOHM)
o 3 Maret 2014. Siaran Pers tentang Uji Publik RPM Tata Cara Pemblokiran Konten Negatif
(http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-3-
2014+tentang+Uji+Publik+RPM+Yang+Mengatur+Tata+Cara+Pemblokiran+Konten+Internet+Negatif+/0/si
aran_pers#.U4FdinYbOHM)
o Petunjuk Melaporkan ISP yang Tidak Melakukan Pemblokiran
(http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Petunjuk+Mel
aporkan+ISP.pdf)
o Perkembangan Database Trust+ Tahun 2013
(http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Database%20Konten%20Negatif.pdf)
o Daftar ISP yang Sudah Menerapkan Internet Sehat dan Aman
(http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Daftar+ISP+ya
ng+Sudah+Menerapkan+Internet+Sehat+dan+Aman.pdf)
- Liputan Media Massa, antara lain:
o 13 Mei 2014, Liputan6.com: “Tak Dikabari Kominfo, Vimeo Gali Informasi dari Pengguna Twitter”
(http://tekno.liputan6.com/read/2049149/tak-dikabari-kominfo-vimeo-gali-informasi-dari-pengguna-
twitter)
o 12 Mei 2014, Detik.com: “Kominfo Akan Lepas Blokir Vimeo Asalkan…”
(http://inet.detik.com/read/2014/05/12/185532/2580644/398/kominfo-akan-lepas-blokir-vimeo-asalkan)
o 12 Mei 2014, Kompas.com: “Vimeo Diblokir karena Penaduan Pengguna?”
(http://tekno.kompas.com/read/2014/05/12/1454354/Vimeo.Diblokir.karena.Pengaduan.Pengguna.)
Sebagai landasan formal atas pengajuan permintaan informasi tentang Trust+ ini adalah:
1. UUD 1945, pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”
2. UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik. Khususnya pasal 11 (Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat),
antara lain tertulis bahwa: “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang (antara lain)
meliputi: seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di
dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga,
informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat”
Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Adapun data kami sebagai Pemohon Informasi Publik adalah sebagai berikut:
- Nama Pemohon Informasi : Donny Budhi Utoyo
- Nomor KTP : 32__08______00__
- Alamat : Jl Tebet Barat Dalam 6H No 16A, Jakarta.
- Telepon : 08_8-930932
- E-mail : donnybu___ictwatch.com
- Informasi yang dibutuhkan : Riwayat, tata kelola, prosedur, kewenangan dan otoritas Trust+
(detil info yang dibutuhkan sebagaimana tertulis di awal surat ini)
- Alasan Permintaan Info. : Belum jelasnya informasi tentang Trust+ di situs Kemkominfo dan sebagai
pemenuhan hak berinformasi warga negara sebagaimana diatur oleh UU.
- Nama Pengguna Informasi : Donny Budhi Utoyo
- Nomor KTP : 32__08______00__
- Alamat : Jl Tebet Barat Dalam 6H No 16A, Jakarta.
- Telepon : 08_8-930___
- E-mail : donnybu___ictwatch.com
- Alasan Penggunaan Info. :
o Untuk digunakan oleh organisasi masyarakat sipil ICT Watch - Indonesia dalam
menyusun rekomendasi dan/atau masukan lebih lanjut atas RPM Penanganan
Konten Negatif yang saat ini sedang uji publik terbuka oleh Kemkominfo.
o Untuk menyusun materi diskusi publik tentang tata kelola Internet Indonesia
yang multi-stakeholder, transparan dan akuntabel.
o Untuk bahan telaah bagi sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung
dalam ID-CONFIG (Indonesia CSOs Network for Internet Governance).
o Untuk memahami kinerja dan kewenangan Kemkominfo sebagai lembaga
publik, khususnya terkait dengan tata kelola Internet di Indonesia, dalam
rangka partisipasi warga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang
terbuka (open government).
- Cara Memperoleh Info. : Website dan/atau E-mail
- Format Bahan Informasi : Terekam dan/atau tercetak (digital)
- Cara Mengirim Bahan Info. : E-mail
Data dan informasi yang kami peroleh, akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Demikian surat permohonan informasi ini kami sampaikan, untuk mendapatkan tanggapan
dan jawaban yang memadai. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
Donny B.U.

Contenu connexe

Tendances

Peminjaman alat pemilos 2015
Peminjaman alat pemilos 2015Peminjaman alat pemilos 2015
Peminjaman alat pemilos 2015bimo kontaning
 
Surat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girikSurat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girikmuhyiddin chandra
 
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjibSatria Satria
 
Contoh Surat kuasa lesing motor
Contoh Surat kuasa lesing motorContoh Surat kuasa lesing motor
Contoh Surat kuasa lesing motorSukardi Juniardi
 
surat pernyataan kehilangan dokumen
surat pernyataan kehilangan dokumensurat pernyataan kehilangan dokumen
surat pernyataan kehilangan dokumenLegal Akses
 
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaranContoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaranSiswantoro Sis
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratDokter Tekno
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 
SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...
SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...
SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...Herry Rachmat Safi'i
 
Surat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaSurat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaVika Yurista
 
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianKesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDua Dunia
 
Semi block style(nasional)
Semi block style(nasional)Semi block style(nasional)
Semi block style(nasional)anisa_elf
 
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktukikibbid
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfAndri Marpaung SH
 
Draf kesepakatan bersama pembagian harta warisan
Draf kesepakatan bersama pembagian harta warisanDraf kesepakatan bersama pembagian harta warisan
Draf kesepakatan bersama pembagian harta warisanLegal Akses
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaianR Pratama
 

Tendances (20)

Peminjaman alat pemilos 2015
Peminjaman alat pemilos 2015Peminjaman alat pemilos 2015
Peminjaman alat pemilos 2015
 
Surat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girikSurat pernyataan kehilangan girik
Surat pernyataan kehilangan girik
 
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
237390455 contoh-laporan-pengaduan-ke-pihak-berwjib
 
Contoh Surat kuasa lesing motor
Contoh Surat kuasa lesing motorContoh Surat kuasa lesing motor
Contoh Surat kuasa lesing motor
 
surat pernyataan kehilangan dokumen
surat pernyataan kehilangan dokumensurat pernyataan kehilangan dokumen
surat pernyataan kehilangan dokumen
 
Surat keterangan pengalaman kerja
Surat keterangan pengalaman kerjaSurat keterangan pengalaman kerja
Surat keterangan pengalaman kerja
 
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaranContoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...
SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...
SURAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL) Jalan Sehat dan Bazar Memperingati HUT RI...
 
Surat Penawaran Perumahan
Surat Penawaran PerumahanSurat Penawaran Perumahan
Surat Penawaran Perumahan
 
Surat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaSurat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerja
 
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianKesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
 
Semi block style(nasional)
Semi block style(nasional)Semi block style(nasional)
Semi block style(nasional)
 
Permohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktuPermohonan pertambahan waktu
Permohonan pertambahan waktu
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
 
Draf kesepakatan bersama pembagian harta warisan
Draf kesepakatan bersama pembagian harta warisanDraf kesepakatan bersama pembagian harta warisan
Draf kesepakatan bersama pembagian harta warisan
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 

Similaire à Surat Permohonan Informasi Trust Positif

Jawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust PositifJawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust PositifICT Watch - Indonesia
 
Jawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust PositifJawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust PositifICT Watch
 
Jawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust PositifJawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust PositifICT Watch
 
Surat Keberatan Informasi Publik Trust Positif
Surat Keberatan Informasi Publik Trust PositifSurat Keberatan Informasi Publik Trust Positif
Surat Keberatan Informasi Publik Trust PositifICT Watch - Indonesia
 
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten NegatifTanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten NegatifICT Watch
 
Tanggapan RPM Perlindungan Data Pribadi
Tanggapan RPM Perlindungan Data PribadiTanggapan RPM Perlindungan Data Pribadi
Tanggapan RPM Perlindungan Data PribadiICT Watch
 
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)ICT Watch
 
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEDinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEICT Watch
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...ICT Watch - Indonesia
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014
M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014
M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014fraksi balkon
 
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)ICT Watch
 
Nota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif
Nota Keberatan APJII atas Permen Situs NegatifNota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif
Nota Keberatan APJII atas Permen Situs NegatifICT Watch
 
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)Indriyatno Banyumurti
 
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014ICT Watch
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...ICT Watch - Indonesia
 
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...literasi digital
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetIGF Indonesia
 

Similaire à Surat Permohonan Informasi Trust Positif (20)

Jawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust PositifJawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
 
Jawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust PositifJawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo tentang Trust Positif
 
Jawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust PositifJawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust Positif
Jawaban Kemkominfo atas Tanggapan Keberatan tentang Trust Positif
 
Surat Keberatan Informasi Publik Trust Positif
Surat Keberatan Informasi Publik Trust PositifSurat Keberatan Informasi Publik Trust Positif
Surat Keberatan Informasi Publik Trust Positif
 
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten NegatifTanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif
 
Tanggapan RPM Perlindungan Data Pribadi
Tanggapan RPM Perlindungan Data PribadiTanggapan RPM Perlindungan Data Pribadi
Tanggapan RPM Perlindungan Data Pribadi
 
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)
 
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEDinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014
M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014
M 001 -a1-catatan rdp komisi-1 dpr-ri dengan mastel - 10 nov 2014
 
Cybersecurity Policy - Director of Information Security
Cybersecurity Policy - Director of Information SecurityCybersecurity Policy - Director of Information Security
Cybersecurity Policy - Director of Information Security
 
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)
 
Nota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif
Nota Keberatan APJII atas Permen Situs NegatifNota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif
Nota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif
 
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
Ringkasan Hasil Dialog Nasional ID-IGF (20 Agustus 2014)
 
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
Ringkasan Dialog ID-IGF 2014
 
PKM Cheppy Fix edit
PKM Cheppy Fix editPKM Cheppy Fix edit
PKM Cheppy Fix edit
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...
Seri buku literasi digital - pengantar tata kelola internet edisi revisi 2018...
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
 

Plus de ICT Watch

Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselAktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselICT Watch
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalICT Watch
 
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data PribadiMelihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data PribadiICT Watch
 
RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019ICT Watch
 
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiTantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiICT Watch
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaICT Watch
 
Privasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan InternetPrivasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan InternetICT Watch
 
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data PribadiPrivasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data PribadiICT Watch
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataICT Watch
 
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen CerdasPanduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen CerdasICT Watch
 
Ular Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat AnakUlar Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat AnakICT Watch
 
Literasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT WatchLiterasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT WatchICT Watch
 
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016ICT Watch
 
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
 
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT WatchUsulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT WatchICT Watch
 
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITEUU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITEICT Watch
 
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryNational ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryICT Watch
 
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi  UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguRevisi  UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguICT Watch
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaICT Watch
 

Plus de ICT Watch (20)

Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselAktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - FinalRancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
 
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data PribadiMelihat RUU Pelindungan Data Pribadi
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
 
RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019RUU PDP APRIL 2019
RUU PDP APRIL 2019
 
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiTantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetPerlindungan Hak Atas Privasi di Internet
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di IndonesiaPerlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
 
Privasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan InternetPrivasi dan Keamanan Internet
Privasi dan Keamanan Internet
 
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data PribadiPrivasi dan Perlindungan Data Pribadi
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataPrivasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
 
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen CerdasPanduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
 
Ular Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat AnakUlar Tangga Internet Sehat Anak
Ular Tangga Internet Sehat Anak
 
Literasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT WatchLiterasi Digital ICT Watch
Literasi Digital ICT Watch
 
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
 
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet  (Sebuah Pengantar)
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
 
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT WatchUsulan RT RW Net oleh ICT Watch
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
 
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITEUU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
 
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 SummaryNational ID-IGF Dialogue 2016 Summary
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
 
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi  UU ITE: Memerdekakan atau MembelenguRevisi  UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
 
Revisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas LamaRevisi UU ITE Nafas Lama
Revisi UU ITE Nafas Lama
 

Surat Permohonan Informasi Trust Positif

  • 1. Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance | internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat Serving community since 2002. Registered as the Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009. Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF. ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership) Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810 Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428 Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long) Jakarta, 25 Mei 2014 Kepada Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta. Hal: Permintaan Informasi tentang Trust+ (Trust Positif) Dengan hormat, Bersama surat ini, kami yang bertanda-tangan di bawah ini, selaku Pemohon Informasi Publik, mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo, tentang Trust+ (Trust Positif). Secara lebih rinci, informasi yang dimohonkan telah kami susun dalam bentuk pertanyaan langsung, sebagaimana berikut: 1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Trust+ tersebut? Apakah semacam proyek dengan rentang waktu tertentu, kegiatan ad hoc atau sebuah unit kerja permanen dan struktural di dalam Kemkominfo? 2. Darimanakah Trust+, baik sistem maupun personelnya, mendapatkan dana operasionalnya? 3. Apakah ada audit berkala, transparan dan akuntabel atas penggunaan dana operasional tersebut? Jika ada audit berkala, dapat diakses dimanakah dokumen hasil audit tersebut? 4. Bagaimana awal pembentukan tim dan/atau database Trust+ tersebut? Apakah telah melibatkan pihak lainnya seperti sektor bisnis, masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis di Indonesia? Apakah ada notulensi atau dokumentasi atas proses pembentukan tersebut? 5. Bagaimana Trust+ mendapatkan kewenangan dan pihak manakah yang memberikan kewenangan tersebut, untuk menentukan sebuah situs masuk dalam kategori “negatif" atau “ilegal” ke dalam databasenya? Apakah ada notulensi atau dokumentasi atas penentuan dan penggunaan kewenangan tersebut? 6. Bagaimana Trust+ mendapatkan otorisasi dan pihak manakah yang memberikan otorisasi, untuk mengirimkan perintah blokir atas sebuah situs tertentu kepada Internet Service Provider (ISP) di Indonesia? Apakah ada notulensi atau dokumentasi atas penentuan dan penggunaan otorisasi tersebut? 7. Apakah Trust+ memiliki standard operating procedure (SOP) yang baku dan tertulis untuk menentukan suatu situs masuk dalam kategori “negatif" atau “ilegal”? Pihak manakah penyusun dan yang mengesahkan SOP tersebut? Dapat diakses dimanakah dokumen SOP tersebut? 8. Apakah ada audit berkala atas pelaksanaan SOP tersebut? Dapat diakses oleh publik hasil audit tersebut? 9. Pihak manakah dan/atau dari institusi mana personel yang dilibatkan dalam Trust+ tersebut? 10. Apakah ada standar kualifikasi atau kompetensi tertentu bagi personel di dalam Trust+ tersebut? Apakah standarisasi personel tersebut tertulis dalam sebuah dokumen resmi dan dapat diakses oleh publik? Permintaan atas informasi di atas, berdasarkan pada minimnya pemahaman dan/atau informasi yang tersedia bagi publik terkait dengan keberadaan Trust+ tersebut. Di sisi lain, pada prakteknya di lapangan Trust+ menjadi penentu tunggal dan mutlak atas situs, konten atau informasi yang boleh maupun yang dilarang diakses melalui Internet oleh warga negara dan para pembayar pajak di Indonesia.
  • 2. Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance | internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat Serving community since 2002. Registered as the Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009. Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF. ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership) Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810 Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428 Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long) Adapun acuan awal tentang keberadaan Trust+ dapat ditemui antara lain melalui: - Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring via twitter: o 11 Mei 2014. “Laporan dari tim Trust+ bahwa Vimeo secara eksplisit berisi konten pornografi. Tim Trust+ memberikan instruksi untuk blokir Vimeo.” (https://twitter.com/tifsembiring/status/465620018974031873) o 11 Mei 2014. “…itu laporan sms dari tim Trust+, nanti akan didalami. Kemarin 2 hari kan libur boss...” (https://twitter.com/tifsembiring/status/465636307973070848) - Rilis dan dokumen Kemkominfo, antara lain: o 12 Mei 2014. Siaran Pers tentang Penanganan Vimeo.com (http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3984/Siaran+Pers+No.+30+-PIH-Kominfo-5- 2014+tentang++PENANGANAN+VIMEO.COM+/0/siaran_pers#.U4FX63YbOHM) o 3 Maret 2014. Siaran Pers tentang Uji Publik RPM Tata Cara Pemblokiran Konten Negatif (http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-3- 2014+tentang+Uji+Publik+RPM+Yang+Mengatur+Tata+Cara+Pemblokiran+Konten+Internet+Negatif+/0/si aran_pers#.U4FdinYbOHM) o Petunjuk Melaporkan ISP yang Tidak Melakukan Pemblokiran (http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Petunjuk+Mel aporkan+ISP.pdf) o Perkembangan Database Trust+ Tahun 2013 (http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Database%20Konten%20Negatif.pdf) o Daftar ISP yang Sudah Menerapkan Internet Sehat dan Aman (http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Daftar+ISP+ya ng+Sudah+Menerapkan+Internet+Sehat+dan+Aman.pdf) - Liputan Media Massa, antara lain: o 13 Mei 2014, Liputan6.com: “Tak Dikabari Kominfo, Vimeo Gali Informasi dari Pengguna Twitter” (http://tekno.liputan6.com/read/2049149/tak-dikabari-kominfo-vimeo-gali-informasi-dari-pengguna- twitter) o 12 Mei 2014, Detik.com: “Kominfo Akan Lepas Blokir Vimeo Asalkan…” (http://inet.detik.com/read/2014/05/12/185532/2580644/398/kominfo-akan-lepas-blokir-vimeo-asalkan) o 12 Mei 2014, Kompas.com: “Vimeo Diblokir karena Penaduan Pengguna?” (http://tekno.kompas.com/read/2014/05/12/1454354/Vimeo.Diblokir.karena.Pengaduan.Pengguna.) Sebagai landasan formal atas pengajuan permintaan informasi tentang Trust+ ini adalah: 1. UUD 1945, pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” 2. UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik. Khususnya pasal 11 (Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat), antara lain tertulis bahwa: “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang (antara lain) meliputi: seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat”
  • 3. Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance | internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat Serving community since 2002. Registered as the Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009. Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF. ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership) Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810 Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428 Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long) Adapun data kami sebagai Pemohon Informasi Publik adalah sebagai berikut: - Nama Pemohon Informasi : Donny Budhi Utoyo - Nomor KTP : 32__08______00__ - Alamat : Jl Tebet Barat Dalam 6H No 16A, Jakarta. - Telepon : 08_8-930932 - E-mail : donnybu___ictwatch.com - Informasi yang dibutuhkan : Riwayat, tata kelola, prosedur, kewenangan dan otoritas Trust+ (detil info yang dibutuhkan sebagaimana tertulis di awal surat ini) - Alasan Permintaan Info. : Belum jelasnya informasi tentang Trust+ di situs Kemkominfo dan sebagai pemenuhan hak berinformasi warga negara sebagaimana diatur oleh UU. - Nama Pengguna Informasi : Donny Budhi Utoyo - Nomor KTP : 32__08______00__ - Alamat : Jl Tebet Barat Dalam 6H No 16A, Jakarta. - Telepon : 08_8-930___ - E-mail : donnybu___ictwatch.com - Alasan Penggunaan Info. : o Untuk digunakan oleh organisasi masyarakat sipil ICT Watch - Indonesia dalam menyusun rekomendasi dan/atau masukan lebih lanjut atas RPM Penanganan Konten Negatif yang saat ini sedang uji publik terbuka oleh Kemkominfo. o Untuk menyusun materi diskusi publik tentang tata kelola Internet Indonesia yang multi-stakeholder, transparan dan akuntabel. o Untuk bahan telaah bagi sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ID-CONFIG (Indonesia CSOs Network for Internet Governance). o Untuk memahami kinerja dan kewenangan Kemkominfo sebagai lembaga publik, khususnya terkait dengan tata kelola Internet di Indonesia, dalam rangka partisipasi warga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government). - Cara Memperoleh Info. : Website dan/atau E-mail - Format Bahan Informasi : Terekam dan/atau tercetak (digital) - Cara Mengirim Bahan Info. : E-mail Data dan informasi yang kami peroleh, akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat permohonan informasi ini kami sampaikan, untuk mendapatkan tanggapan dan jawaban yang memadai. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, Donny B.U.