Tanggapan ICT Watch atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Indonesia

1. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Kepada Jakarta, 10 Mei 2015
Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Bapak Rudiantara
di Jakarta
Mengacu pada ajakan untuk menyampaikan tanggapan1
atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM)
tentang Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)2
atau Universal Service Obligation (USO), maka
bersama ini kami dari ICT Watch menyampaikan 5 (lima) butir tanggapan sebagai berikut:
1. Pada pasal 4 (1) RPM USO tertulis bahwa “ruang lingkup penyediaan KPU telekomunikasi
dan informatika mencakup penyediaan infrastruktur TIK dan penyediaan ekosistem TIK”.
Sedangkan yang dimaksud dengan “ekosistem TIK” menurut pasal 1 (3), “adalah kegiatan
untuk mendukung pemberdayaan sarana dan prasarana telekomunikasi, Internet dan/atau
penyiaran”. Dalam butir “f” pada pasal 4 (1) tersebut, dituliskan “penyediaan Domain Name
Server Nasional”. Domain Name Server (DNS) Nasional tersebut juga berkorelasi erat dengan
fungsi dan/atau keberadaan Trust+ Positif3
.
Teknologi DNS, khususnya dengan topologi anycast4
yang terdistribusi (tidak tersentralisasi)
sejatinya memang lebih tepat difungsikan untuk meningkatkan ketahanan (resilience)
Internet (cepat, aman, stabil)5
. Ditegaskan pula oleh Internet Society (ISOC) bahwa,
“…operational practices such as the deployment of ‘Anycast’ provide increased protection
against many of the most common threats to the DNS…6
“.
Namun jika tanpa tata kelola atau prosedur yang transparan dan akuntabel, sejumlah negara
telah terbukti menggunakan DNS untuk melakukan pelanggaran hak warga negara dengan
melakukan penyensoran informasi7
. Informasi yang disensor tersebut adalah yang dianggap
berseberangan dengan kepentingan dan/atau politik pemerintah, sebagaimana pernah atau
sedang dilakukan oleh China8
, Turki9
, Pakistan10
, Malaysia11
dan Korea Selatan12
diantaranya.
Dengan demikian kami sangat menyarankan, jika memang pengadaan dan/atau
operasionalisasi DNS Nasional ingin menjadi bagian dari program yang dibiayai oleh USO,
maka perlu diprioritaskan penjelasan ataupun kelengkapan informasi lebih lanjut tentang
DNS Nasional tersebut, dan juga rencana tata kelolanya (pembangunan, pengelolaan,
pengawasan), sebelum RPM USO disahkan.
1
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4906/Siaran+Pers+No.28-PIH-KOMINFO-5-
2015+tentang+Uji+Publik+atas+Rancangan+Peraturan+Menteri+mengenai+Kewajiban+Pelayanan+Universal+%28KPU%29+Telekomunik
asi+dan+Informatika/0/siaran_pers#.VU3M3_At-pR
2
http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Kominfo%20ttg%20KPU%20Telekomunikasi%20dan%20Informatika%2
0%28uji%20publik%2004-09%29.pdf
3
http://inet.detik.com/read/2015/05/08/101527/2909489/399/ini-aturan-main-dns-nasional-ala-kominfo
4
http://ddiguru.com/blog/118-introduction-to-anycast-dns
5
http://www.securityweek.com/content/anycast-three-reasons-why-your-dns-network-should-use-it
6
http://www.internetsociety.org/sites/default/files/bp-dnsresiliency-201201-en_0.pdf
7
https://www.usenix.org/system/files/conference/foci12/foci12-final1.pdf
8
https://www.usenix.org/system/files/conference/foci14/foci14-anonymous.pdf
9
http://research.dyn.com/2014/03/turkish-internet-censorship/
10
https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/nabi_foci13_slides.pdf
11
http://systems.takizo.com/2008/08/27/malaysia-isp-tmnet-blocked-malaysia-todaynet-through-dns-null-route/
12
https://books.google.co.id/books?id=l6ry0NeJ1N8C&pg=PA372&lpg=PA372&dq=north+korean+blocking+website+dns&source=bl&ots
=i86TSjOiXg&sig=qaSX6Ea-1-
o2sunhIBr4LPdXG9Y&hl=en&sa=X&ei=i7pOVbDECoSMuATToYFY&redir_esc=y#v=onepage&q=north%20korean%20blocking%20w
ebsite%20dns&f=false

2. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Hal ini relevan dengan pasal 3 pada RPM USO ini, yang mengharuskan pengelolaan KPU
Telekomunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan prinsip (antara lain): transparan, tidak
diskriminatif, akuntabel dan profesional. Konsekuensinya, jika belum ada penjelasan
dan/atau kelengkapan informasi lebih lanjut terkait DNS Nasional, maka butir “f” pada pasal
4 (3) tersebut sebaiknya dihilangkan atau ditunda. Kami juga menyarankan agar Kemkominfo
membuka kanal konsultasi seluas-luasnya dengan mengundang multi-stakeholder yang
berkompeten di dinamika teknikal semisal sektor bisnis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII), komunitas teknis Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-
CERT) dan Open Internet eXchange Point (OpenIXP), organisasi masyarakat sipil Yayasan Air
Putih dan ICT Laboratory for Social Changes (iLabs), serta akademisi terkait untuk
medapatkan konsensus terbaik atas disain, pembangunan, pengelolaan dan tata kelola
DNS Nasional yang transparan dan akuntabel demi ketahanan Internet Indonesia.
2. Pada pasal 5 (2), disebutkan bahwa USO “dapat ditujukan untuk kelompok masyarakat
penyandang disabilitas yang membutuhkan”. Lantas kami mengacu pada prinsip pengelolaan
USO yang “tidak diskriminatif” sebagaimana tertulis pada pasal 3 butir “e”. Juga Indonesia
telah meratifikasi13
Konvensi PBB tentang Hak Disabilitas14
, yang menjamin “accessible
information and communication technology”. Kemudian di dalam agenda sidang WSIS
Forum 2015, terdapat pula sesi khusus, “Enabling ICT for Empowerment of Persons with
Disabilities, Inclusive Development and Social Transformation15
” yang menegaskan bahwa
penyandang disabilitas kerap diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan sehingga target
pembangunan paska 2015 tidak akan terpenuhi. Hal ini dapat dihindari jika penyandang
disabilitas diberdayakan dan dilibatkan dalam kerja pembangunan.
Sehingga pada pasal 5 (2) kami mengusulkan agar kalimatnya dipertegas menjadi
“Penyediaan dan/atau penggunaan dana USO harus semaksimal mungkin memerhatikan
dan memenuhi hak serta kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang telekomunikasi
dan informatika”, atau semacamnya yang senada.
3. Pada pasal 9 (2) butir “c” tertulis, “kebutuhan atas usulan program” dan butir “d” tertulis
“manfaat yang didapatkan”. Karena rencana penyelenggaraan USO kedepannya adalah
bersifat bottom-up16
, maka tentu saja perlu dijajagi benar apa yang sebenarnya menjadi
kebutuhan masyarakat17
dan bagaimana masyarakat dapat mengambil manfaat dari layanan
yang digelar18
.
Untuk itulah maka pada pasal 9 (2) butir “c” dan “d” tersebut kami sangat menyarankan
untuk ditambahkan menjadi, “c. kebutuhan masyarakat atas usulan program yang tepat
guna dan tepat sasaran, didukung oleh hasil penelitian dan/atau pemetaan lapangan
dengan metodologi yang jelas dan berkualitas” serta “d. target manfaat yang akan
didapatkan masyarakat berdasarkan analisis yang komprehensif atas hasil penelitian
dan/atau pemetaan di lapangan tersebut”.
13
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&lang=en
14
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
15
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/228
16
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4204/Redesign+Program+USO+Didukung+Dinas+Kominfo+Seluruh+Indonesia/0/berita_sat
ker#.VU3w2fAt-pQ
17
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4577/Menkominfo%3A+Pemerintah+Tengah+Evaluasi+Pelaksanaan+Pelayanan+Komunika
si+USO/0/berita_satker#.VU32svAt-pQ
18
https://www.uspsoig.gov/sites/default/files/document-library-files/2014/rarc-wp-15-001.pdf

3. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Pada pasal 9 (2) tersebut juga sebaiknya dimasukkan butir tambahan yaitu, “h. pelibatan
dan pemberdayaan sumber daya manusia dan/atau komunitas setempat, baik dalam
aspek teknis seperti perawatan infrastruktur maupun non-teknis seperti peningkatan
kapasitas masyarakat” sebagai bagian penting penilaian kelayakan usulan program USO.
4. Pasal 11 (4) disebutkan bahwa untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh “satuan
pengawasan intern”, “dewan pengawas” dan “direktur jenderal”. Adapun pada berbagai
kesempatan, Kemkominfo telah menegaskan bahwa “untuk memudahkan monitoring dan
evaluasi, rancang ulang (redesign), Program USO melibatkan pula partisipasi aktif seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan19
”.
Untuk itu maka kami mengusulkan pada pasal 11 (4) tersebut secara jelas menyebutkan
pelibatan “pemangku kepentingan majemuk” atau “multi-stakeholder”, dalam hal ini dari
sektor bisnis, masyarakat sipil dan akademisi, sebagai bagian dari pihak yang turut
berpartisipasi aktif melakukan monitoring dan evaluasi.
5. Pada pasal 18 (b) tertulis, “melakukan evaluasi lapangan terhadap tingkat kemanfaatan
program”. Mengacu pada nomor 4 (empat) di atas, maka kami mengusulkan pasal tersebut
diperkuat menjadi, “melakukan evaluasi lapangan terhadap tingkat kemanfaatan program,
bekerjasama dengan akademisi dan/atau peneliti dari perguruan tinggi dan/atau
lembaga penelitian yang kredibel dan kompeten”, atau semacamnya yang senada.
Kemudian pada pasal 18 (c), tertulis, “membuka layanan pengaduan masyarakat terkait
pelaksanaan program penyediaan KPU Telekomunikasi dan Informatika di lapangan”. Kami
mengusulkan ada tambahan butir, 18 (d) “Direktur Jenderal memastikan adanya tindak
lanjut yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel atas setiap pengaduan masyarakat
terkait pelaksanaan program penyediaan KPU Telekomunikasi dan Informatika”, atau
semacamnya yang senada.
Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya,
Hormat kami,
Donny B.U.
Direktur Eksekutif - ICT Watch
Tembusan: Kepala Pusat Informasi & Humas Kemkominfo dan Arsip Online / Publik ICT Watch
19
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4532/Siaran+Pers+Tentang+Suspensi+%28Penghentian+Sement
ara%29+Layanan+Kewajiban+Pelayanan+Universal-+Universal+Service+Obligation+%28KPU-
USO%29/0/siaran_pers#.VU33MvAt-pQ

4. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Jakarta, 13 Mei 2015
REVISI
Revisi Surat Tanggapan ICT Watch atas RPM USO, khusus halaman ke-2, paragraph ke-1, kalimat ke-
3, ada 2 (dua) tambahan usulan stakeholder (yang diberi warna kuning) menjadi sebagai berikut:
“Kami juga menyarankan agar Kemkominfo membuka kanal konsultasi seluas-luasnya dengan
mengundang multi-stakeholder yang berkompeten di dinamika teknikal semisal sektor bisnis Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI),
komunitas teknis Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-CERT), Yayasan Nawala
Nusantara dan Open Internet eXchange Point (OpenIXP), organisasi masyarakat sipil Yayasan Air
Putih dan ICT Laboratory for Social Changes (iLabs), serta akademisi terkait untuk medapatkan
konsensus terbaik atas disain, pembangunan, pengelolaan dan tata kelola DNS Nasional yang
transparan dan akuntabel demi ketahanan Internet Indonesia.”
Demikian, revisi ini menjadi bagian tidak terpisahkan surat tanggapan sebagaimana tersebut di atas.
Hormat kami,
Donny B.U.
Direktur Eksekutif - ICT Watch