Tanggapan ICT Watch atas RPM Konten Negatif

1. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Kepada Jakarta, 4 Maret 2014
Menteri Komunikasi dan Informatika
Bapak Tifatul Sembiring
di Jakarta
Dengan hormat,
Mengacu pada ajakan1
untuk menyampaikan tanggapan atas Rencana Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif2
, maka kami bersama ini kami dari ICT
Watch menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
1. Jika RPM ini diberlakukan, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemkominfo), memegang kekuasaan mutlak atas informasi di Internet yang boleh atau tidak boleh diakses
oleh masyarakat Indonesia. Sebab mengacu pada pasal 6, pasal 7, pasal 8 (1) dan pasal 9 (1), jelas sekali
bermakna bahwa seluruh akses Internet di Indonesia harus lolos dari pemblokiran sesuai daftar alamat situs
(database) bermuatan negatif yang dikelola oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (baca: pemerintah).
Hal ini sama saja dengan bentuk pengontrolan informasi yang ketat oleh negara dan pada prakteknya rentan
mencederai hak berekspresi dan berinformasi sebagaimana diatur konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 28F.
2. Dalam RPM ini sama sekali tidak dijelaskan tentang bagaimana mandat atas pengelolaan database bernama
TRUST Positif bisa kemudian dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) (baca: pemerintah) saja, sebagaimana
mengacu pada pasal 6. Tidak jelas pula asal muasal dari keberadaan Trust Positif ini. Bahkan, dari sejumlah
sumber ICT Watch, disampaikan bahwa pengelolaan database tersebut nantinya akan dialihdayakan
(outsource) ke pihak lain. Mekanisme dalam memberikan, pemberi ataupun penerima mandat untuk
mengelola database ini tidak transparan dan akuntabel. Padahal database ini akan menjadi hal yang akan
diwajibkan untuk dipasang oleh seluruh Internet Service Provider (ISP) se-Indonesia. Pengelola dan tata
kelola database yang tidak transparan dan akuntabel ini rentan disalahgunakan oleh mereka yang memiliki
akses langsung ataupun tidak langsung ke database tersebut untuk meredam informasi dan kebebasan
berekspresi di Internet.
1
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3882/Kemkominfo+Minta+Pendapat+Publik+Soal+Pemblokiran+Konten+Negatif/0
/berita_satker?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed#.UxVKc85fREM
2
http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/RPM%20Tentang%20Penanganan%20Situs%20Internet%20Bermuatan%20Negatif.pd
f

2. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
3. Meskipun di dalam RPM tersebut sudah dicantumkan mekanisme normalisasi jika ada kesalahan
pencantuman alamat situs di dalam database Trust Positif, namun hal tersebut sangatlah tidak memadai. Pada
pasal 16 (3) dan (4) memang dikatakan bahwa Dirjen dapat menerima dan memproses laporan dari
masyarakat atas normalisasi database dalam 1 x 24 jam, namun hal tersebut tidak berarti masyarakat akan bisa
langsung mengakses situs yang dinormalisasi (dicabut dari database blokir) tersebut. Sebab pada pasal 9 (2),
tertulis bahwa penyelenggara jasa akses Internet, atau ISP, hanya akan melakukan pembaharuan rutin paling
sedikit 1 x seminggu. Skenarionya, jika ada sebuah situs yang sempat secara “tidak sengaja” masuk dalam
database Trust Positif dan lantas diblokir oleh ISP, maka untuk pemulihannya bisa jadi akan memakan waktu
1 minggu, atau secepatnya mengikuti periode pembaharuan berikutnya. Memang ada mekanisme
pembaharuan 1 x 24 jam, khusus untuk hal yang bersifat mendesak, tanpa ada penjelasan lebih lanjut apa yang
dimaksud dengan “mendesak” tersebut. Rentang waktu yang dibutuhkan antara pelaporan disampaikan ke
Dirjen, diproses dan hingga dipulihkan oleh ISP, sedikit banyak akan merugikan masyarakat yang berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana tertulis pada UUD 1945 pasal 28F.
4. RPM ini juga merupakan tantangan atas net-neutrality3
(netralitas Internet). Netralitas Internet adalah prinsip
yang menghendaki ISP dan pemerintah untuk memberlakukan data/informasi di Internet setara dan tidak ada
diskriminasi. Dalam tataran perdebatan mengenai netralitas Internet, diyakini bahwa regulasi pemerintah yang
berlebihan akan dapat mengekang kreativitas, sebab selama ini Internet dapat berkembang karena pemerintah
tak banyak campur tangan. Dalam buku “An Introduction to Internet Governance”4
juga dijelaskan bahwa ISP
harus memberikan informasi yang lengkap, mudah dipahami dan akurat atas jaringan/akses Internet yang
dikelolanya kepada konsumen penggunanya. Sehingga konsumen bisa mendapatkan pilihan yang wajar atas
kebutuhannya dan pasar (layanan Internet) akan tumbuh dengan sehat. Pada RPM tersebut, pasal 7 dan pasal 8
memungkinkan ISP untuk menggunakan beragam jenis layanan pemblokiran ataupun database blacklist yang
ada di pasaran, melengkapi database Trust Positif adalah sebagai mandatory (wajib dipakai). Ini pada
ujungnya akan berakibat masing-masing ISP akan memiliki beragam jenis database pemblokirannya masing-
masing. Suatu situs bisa jadi akan terblokir oleh sebuah ISP tertentu, tetapi tidak oleh ISP yang lain.
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality
4
http://www.diplomacy.edu/IGBook

3. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
Karut-marut tata kelola pemblokiran ini dapat menimbulkan keresahan dan tentu saja kerugian bagi
masyarakat pengguna Internet, khususnya konsumen ISP yang bersangkutan. Belum lagi dalam sejumlah
kasus, penanganan atas kesalahan blokir sebuah situs, tidak langsung dapat ditemukan solusi dan
penanganannya. Menjadi fatal apabila kesalahan blokir yang dilakukan oleh ISP5
, yang kemudian lantas
berujung pada saling lempar tanggung-jawab antara ISP dengan pemerintah.
5. Jika kemudian ISP memberikan layanan akses Internetnya secara tidak transparan dan akuntabel kepada
konsumen, maka ISP dapat dihadapkan pada UU Perlindungan Konsumen6
. Pada pasal 7 di UU Perlindungan
Konsumen tersebut, beberapa hal yang menjadi kewajiban ISP sebagai pelaku usaha antara lain:
a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa
b. Menjamin barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan
standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
c. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian:
i. atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan
ii. apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian
Selama ini pada prakteknya, ISP tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
jasa Internet yang digunakan konsumen. Khusus dari sisi konten, ISP tidak secara jelas jujur dan terbuka
menyampaikan kepada publik tentang adanya pemblokiran atas situs tertentu di Internet. Bahkan dalam
beberapa kasus yang tercatat oleh ICT Watch, ISP seakan mengabaikan protes atau pengaduan dari
masyarakat, jika ada situs yang seharusnya tidak layak untuk diblokir, malah diblokir oleh ISP dengan dalih
atas permintaan pemerintah. Konsumen pun akhirnya juga tidak bisa mendapatkan jaminan atas jasa yang
diberikan oleh ISP, karena dengan RPM yang justru membuat tidak adanya net-neutrality ini (baca butir 4 di
atas), maka akan sulit menetapkan “standar mutu”. Menurut ICT Watch, “standar mutu” dalam konteks
aksesibilitas informasi, jika RPM ini diberlakukan, akan menjadi sangat tergantung pada masing-masing ISP
berdasarkan pilihan database yang digunakannya.
5
http://donnybu.com/2014/01/21/safenet-presentation-indonesia-brief-case
6
http://www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-8-1999.pdf

4. Internet Safety |
Internet Rights |
Internet Governance |
internetsehat.org | linimassa.org | kalamkata.org
t: @internetsehat | f: facebook.com/netsehat
Serving community since 2002. Registered as the
Indonesian legal entity by the Indonesian Ministry
of Law and Human Rights, no. AHU-119.01.06/2009.
Proud member of ID-CONFIG and ID-IGF.
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia
(Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no. 16A, Jakarta 12810
Phone: (021) 98495770 | Fax: (021) 8292428
Email: info@ictwatch.com | Web: ictwatch.com
Coordinate (GPS): -6.237538 (lat), 106.848874 (long)
6. ICT Watch juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, untuk memperhatikan dan mencermati
pendapat dan masukan dari civil society lainnya: “IMDLN dan ICJR Tolak Rancangan Peraturan Menteri
Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”. (Baca: http://icjr.or.id/imdln-dan-icjr-tolak-
rancangan-peraturan-menteri-kominfo-tentang-penanganan-situs-internet-bermuatan-negatif)
Sejumlah tanggapan tersebut di atas juga telah kami sampaikan langsung kepada pihak Kemkominfo antara lain pada
Rapat Pembahasan RPM “Pemblokiran Konten Negatif” pada tanggal 8 November dan 15 November 2013, serta
pada acara diskusi publik “Tantangan Kebebasan Berekspresi di Ranah Online”, 21 Januari 2014, yang
diselenggarakan ELSAM, ICT Watch, SAFENET dan PAMFLET.
Atas dasar beberapa tanggapan dari kami di atas, maka kami dari ICT Watch memberikan masukan kepada
Kemkominfo sebagai berikut:
1. Pemerintah hendaknya meninjau ulang rencana pemberlakuan peraturan menteri Kominfo tentang
“Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif” dengan memperhatikan dan mencari solusi terbaik bagi
masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Internet, atas sejumlah tanggapan di atas.
2. Pemerintah diminta untuk terus menjunjung tinggi proses dialog yang transparan dan akuntabel serta secara
berkelanjutan melibatkan multi-stakeholder (pemangku kepentingan majemuk) secara profesional dan egaliter
untuk mewujudkan tata kelola Internet yang lebih baik di Indonesia.
3. Jika belum dapat ditemukan solusi dan/atau kesepakatan multi-stakeholder atas sejumlah tanggapan di atas,
maka kami meminta agar RPM tersebut tidak diberlakukan atau dibatalkan pemberlakuannya, untuk menjaga
agar konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 khususnya pasal 28F, tidak tercederai
Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.
Hormat kami,
Donny B.U.
Direktur Eksekutif ICT Watch
Tembusan: Dirjen APTIKA Kemkominfo, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Rekan-rekan
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Rekan-rekan Media dan Rekan-rekan Civil Society.