2. Mahkamah Internasional (International Court of
Mahkamah
Internasional (The
International
Court of Justice)
Berfungsi,
menyelesaikan
kasus – kasus
persengketaan
internasional
yang subjeknya
negara.
Justice/ICJ) merupakan badan internasional yang
diakui memiliki kedudukan istimewa. Selain sebagai
badan utama Perserikatan Bangsa-bangsa,
Mahkamah Internasional juga merupakan badan
pengadilan yang memiliki reputasi internasional dan
mempunyai statuta tersendiri. Mahkamah
Internasional merupakan kelanjutan dari
Mahkamah Permanen Internasional (Permanent
International Court of Justice/PICJ) yang
dibentuk oleh Liga Bangsa-bangsa sehingga tidak
berbeda jauh dengan peraturan yang berlaku
dalam PICJ . Dalam struktur organisasinya
Mahkamah Internasional terdiri atas Presiden,
Wakil Presiden Mahkamah Internasional dan hakim
anggota serta panitera yang dipilih tanpa terikat
atau mewakili negaranya.
Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa
jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 anggota
dari negara anggota tetap D PBB).
3. Tugas Mahkamah Internasional
1. MENERIMA PERKARA-PERKARA DARI
PARA ANGGOTA SERTA DARI LUAR
ANGGOTA DENGAN SYARAT-SYARAT YANG
TELAH DITENTUKAN OLEH DEWAN
KEAMANAN.
2. MENERIMA PERSENGKETAAN HUKUM
INTERNASIONAL DARI DEWAN
KEAMANAN.
3. MEMBERI NAIHAT TENTANG PERSOALAN
HUKUM KEPADA MAJELIS UMUM ATAS
USUL DEWAN KEAMANAN PBB.
4. 4. M E N G A D I L I
PERSEL I SI HAN-
P E RS E L I S I HA N A T A U P E RS E NGK E T A A N
A N T A R N E G A R A -N E G A R A
A NGGOT A
PBB
Y A NG P E RS OA L A NNY A DI A J UK A N OL E H
NE GA RA Y A NG B E RS E L I S I H .
5. M E N D E S A K
UNT UK
D E WA N
K E A MA N A N
PBB
ME N G A MB I L T I N D A K A N T E R H A D A P
P I H A K Y A N G T I D A K ME N G H I R A U K A N
K E P U T U S A N MA H K A MA H
I NT E RNA T I ONA L
.
5. Mahkamah Internasional dan peranannya dalam
penyelesaian sengketa internasional
Mahkamah Internasional dalam mengadili
suatu perkara, berpedoman pada perjanjianperjanjian internasional (traktat-traktat dan
kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai
sumber hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional,
merupakan keputusan terakhir walaupun dapat
diminta banding.
6. Yurisdiksi adalah kewenangan MI
untuk memutuskan perkara-perkara
pertikaian dan memberi opini yang
bersifat nasihat.
Permintaan salah satu dari pihak yang
bersengketa, mahkamah dapat
mengizinkan penggunaan bahasa lain.
Keputusan Mahkamah Internasional,
merupakan keputusan terakhir
walaupun dapat diminta banding.
7. KEPUTUSAN MAHKAMAH ADA 3:
a.
a. Berisikan komposisi
Berisikan penjelasan mengenai
motivasi Mahkamah. Pemberian
Mahkamah, informasi
motivasi keputusan Mahkamah
mengenai pihak-pihak yang
merupakan karena suatu
bersengketa serta wakil-
penyelesaian yuridiksi. Hal ini
wakilnya, analisa mengenai
fakta-fakta, dan argumentasi,
bukan pihak-pihak yang
bersengketa.
sering merupakan salah satu
unsur dari penyelesaian yang
lebih luas dari sengketa. Oleh
karena itu, perlu dijaga
sensibilitas pihak-pihak yang
bersengketa.
8. Berita dispositif, ini berisikan
keputusan Mahkamah yang mengikat
negara-negara yang bersengketa.
9. Mahkamah Internasional dan
peranannya dalam penyelesaian
sengketa Internasional
MAHKAMAH HANYA MEMILIKI KEWENANGAN
UNTUK MEMBERI NASIHAT APABILA DIMINTA DAN
PEMBERIAN NASIHAT ITU TIDAK MENGIKAT ATAU
MEMILIKI KEDUDUKAN LEBIH TINGGI DARI
KEPUTUSAN MAJELIS UMUM PBB. DEMIKIAN JUGA
HALNYA DALAM PEMERIKSAAN BERBAGAI PERKARA
YANG DIAJUKAN KEPADA MAHKAMAH
INTERNASIONAL MAKA ORGAN-ORGAN PBB
LAINNYA TIDAK BOLEH MENCAMPURI URUSAN
MAHKAMAH. SEBAGAI SALAH SATU ORGAN UTAMA
PBB TERBENTUKNYA MAHKAMAH INTERNASIONAL
TIDAK TERLEPAS DARI TUJUAN DIBENTUKNYA
PBB.
10. Peran Mahkamah Internasional sangat
menentukan kepada kedua negara yang
sedang bersengketa. Dalam hal ini,
Mahkamah Internasional mempunyai
kewenangan, dimana Mahkamah
Internasional berwenang untuk
memeriksa, menyelesaikan sengketa
hingga memberikan keputusan atas dasar
sengketa tersebut.
11. Contoh penelesaian sengketa oleh Mahkamah
Internasional
1. Masalah perbatasan teritorial di
Pulau Sipadan dan Ligitan
(Kalimantan) antara Indonesia dan
Malaysia yang tidak kunjung ada
titik temu, disepakati untuk
dibawa ke Mahkamah
Internasional. Setelah melalui
perdebatan dan perjuangan
panjang, pada awal tahun 2003
Mahkamah Internasional
memutuskan untuk
memenangkan Malaysia sebagai
pemilik sah pulau tersebut.
2. Runtuhnya Federasi Yugoslavia
(1992) melahirkan perang saudara
di antara bekas negara anggotanya
(Kroasia, Slovenia, Serbia, dan
Bosnia Herzegovina). Namun
pemerintahan Yugoslavia yang
dulu dikuasai oleh Serbia, tidak
membiarkan begitu saja sehingga
terjadi pembersihan etnik (ethnic
cleansing) terutama kepada etnik
Kroasia dan Bosnia. Campur
tangan PBB menghasilkan
keputusan Mahkamah
Internasional yang didukung oleh
pasukan NATO, memaksa Serbia
menghentikan langkah-langkah
pembersihan etnik yang kemudian
mengadili para penjahat perang.
Mahkamah Internasional sangat
aktif mengadili perkara kejahatan
perang. Hingga sekarang proses
tersebut masih terus berlangsung.
12. Thanks For Your Attention !
We hope this power point can be useful to
us……