Dokumen tersebut membahas tentang etika pemerintahan, yang mencakup pengertian etika, pemerintahan, dan etika pemerintahan yang baik. Beberapa poin kuncinya adalah bahwa etika berkaitan dengan sistem moral dan tata susila dalam kehidupan sosial, pemerintahan berkaitan dengan kewenangan untuk memberi perintah, dan etika pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip seperti profesionalitas, akuntabilit

1. BAHAN AJAR ETIKA PEMERINTAHAN
DISAMPAIKAN PADA MADYA PRAJA SMT III
TA 2012/2013
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
ETIKA BERKENAAN DGN SISTEM DARI PRINSIP-PRINSIP MORAL
TTG BAIK DAN BURUK DARI TINDAKAN ATAU PERILAKU MANUSIA
DLM KEHIDUPAN SOSIAL ;
b. ETIKA BERKAITAN ERAT DGN TATA SUSILA (KESUSILAAN), TATA
SOPAN SANTUN (KESOPANAN) DLM KEHIDUPAN SEHARI-HARI YG
BAIK DLM KELUARGA, MASYARAKAT, PEMERINTAHAN, BANGSA
DAN NEGARA ;
c. ETIKA DLM KEHIDUPAN DIDASARKAN PADA NILAI, NORMA, KAIDAH
DAN ATURAN ;
d. ETIKA BERUPA ETIKA UMUM ( ETIKA SOSIAL ) DAN ETIKA KHUSUS
( ETIKA PEMERINTAHAN ) ;
e. DALAM KELOMPOK TERTENTU DIKENAL DENGAN ETIKA BIDANG
PROFESIONAL YAITU KODE ETIK PNS, KODE ETIK KEDOKTERAN,
KODE ETIK PERS, KODE ETIK PENDIDIK, KODE ETIK AKUNTANSI,
KODE ETIK HAKIM, KODE ETIK PENGACARA DAN LAINNYA.
a.
1

2. L ANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN
1.
FALSAFAH PANCASILA DAN KONSTITUSI / UUD 1945 NEGARA RI ;
2.
TAP MPR NO. XI/MPR/1998 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YG
BERSIH DAN BEBAS DARI KKN ;
3.
UU NO. 28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA
YG
BERSIH DAN BEBAS DARI KKN ;
4.
UU NO. 43 TAHUN 1999 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 8 TAHUN 1974
TTG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN ;
5.
UU NO. 32 TAHUN 2004 PEMERINTAHAN DAERAH YG DIRUBAH DGN
UU NO. 3 TAHUN 2005 DAN UU NO. 12 TAHUN 2008 TTG
PEMERINTAHAN DAERAH;
6.
PP NO. 30 TAHUN 1980 TTG PERATURAN DISIPLIN PNS, YG DIRUBAH
DGN PP NO. 53 TAHUN 2010 TTG DISIPLIN PNS.
2

3. PENGERTIAN ETIKA


MENURUT A.W. WIDJAJA, BAHWA ETIKA IALAH CABANG
FILSAFAT YANG MEMBICARAKAN TENTANG PENILAIAN
MENGENAI
TINGKAH
LAKU
YANG
BENAR
YANG
MEMPERGUNAKAN
PREDIKAT-PREDIKAT
KESUSILAAN
SEPERTI BAIK BURUK, SALAH TIDAK SALAH DAN LAIN
SEBAGAINYA ( A.W. WIDJAJA, 1993 : 17-18).
MENURUT PROF. DR. H. MUHAMMAD SAID DALAM INU
KENCANA SYAFIIE, ETIKA ARTINYA SAMA
DENGAN KATA
INDONESIA “KESUSILAAN” YANG TERDIRI DARI BAHASA
SANSEKERTA “SU” YANG BERARTI BAIK, DAN “SILA” YANG
BERARTI NORMA KEHIDUPAN. ETIKA MENYANGKUT
KELAKUAN YANG MENURUTI NORMA-NORMA YANG BAIK.
ASAL KATA ETIKA DARI PERKATAAN YUNANI “ETHOS” YANG
BERARTI WATAK ATAU ADAT. KATA INI IDENTIK DENGAN
ASAL KATA MORAL DARI BAHASA LATIN “MOS” (JAMAKNYA
ADALAH MORES) YANG JUGA BERARTI ADAT ATAU CARA
HIDUP. JADI KEDUA KATA TSB (ETIKA DAN MORAL)
MENUNJUKKAN CARA BERBUAT YANG MENJADI ADAT
KARENA PERSETUJUAN ATAU PRAKTEK SEKELOMPOK (
INU KENCANA S, 1993 :1).
3

4. PENGERTIAN PEMERINTAHAN
 MENURUT S. PAMUDJI (1994 : 3), SECARA ETIMOLOGI
PEMERINTAHAN
BERASAL
DARI
PERKATAAN
PEMERINTAH, SEDANGKAN PEMERINTAH BERASAL
DARI PERKATAAN PERINTAH.
MENURUT KAMUS, KATA-KATA TSB MEMUNYAI ARTI
SBB :
1) PERINTAH ADALAH PERKATAAN YG BERMAKSUD
MENYURUH MELAKUKAN SESUATU;
2) PEMERINTAH ADALAH KEKUASAAN MEMERINTAH
SESUATU NEGARA (DAERAH NEGARA) ATAU
BADAN YG TERTINGGI MEMERINTAH SESUATU
NEGARA (SEPERTI KABINET MERUPAKAN SUATU
PEMERINTAH);
3) PEMERINTAHAN ADALAH PERBUATAN (CARA,
HAL, URUSAN DSBNYA) MEMERINTAH.
4

5.  MENURUT BAYU SURIANINGRAT (1992 : 9 – 10) JIKA
PENDEKATAN DARI SEGI BAHASA, TERHADAP KATA
PEMERINTAH ATAU PEMERINTAHAN’ TERNYATA KEDUA
KATA TSB BERASAL DARI SUKU KATA PERINTAH,
BERARTI SESUATU YG HARUS DILAKSANAKAN.
DI DLM KATA PERINTAH ADA BEBERAPA UNSUR YG
MENJADI CIRI KHAS DARI KATA PERINTAH, YAITU :
1. ADANYA KEHARUSAN, MENUNJUKKAN KEWAJIBAN
UTK MELAKUKAN APA YG DIPERINTAHKAN ;
2. ADANYA 2(DUA) PIHAK, YAITU YG MEMBERI DAN YG
MENERIMA PERINTAH
3. ADANYA HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA YG
MEMBERI DAN YG MENERIMA PERINTAH ;
4. ADANYA WEWENANG ATAU KEKUASAAN UTK
MEMBERI PERINTAH.
5

6. 
MENURUT C.F.
STRONG
DLM
H.WINARNA SURYA
ADISUBRATA (2002 : 5), PEMERINTAH ADALAH LEMBAGA
ATAU ORGANISASI YG MELEKAT KEWENANGAN UTK
MELAKSANAKAN
MERUPAKAN
JAWAB
KEKUASAAN
LEMBAGA
GUNA
YG
NEGARA.
MEMILIKI
MELAKSANAKAN
JUGA
TANGGUNG
KEAMANAN
DARI
ANCAMAN BAIK YG DATANG DARI DALAM MAUPUN
DARI LUAR.
6

7. 
KARENANYA PEMERINTAH HRS MEMILIKI :
KEMAMPUAN UTK MENGAWASI ANGKATAN
BERSENJATA ;
b. KEWENANGAN UTK MEMBUAT UNDANG-UNDANG
;
c. KEKUASAAN FINANCIAL, YAITU KEWENANGAN
UTK MEMUNGUT PAJAK DAN CUKAI
DAN
PUNGUTAN LAIN DARI RAKYAT GUNA BIAYA
MEMPERTAHANKAN
NEGARA
SERTA
MENJALANKAN HUKUM.
a.
ATAU SINGKATNYA KEWENANGAN
EKSEKUTIF,
LEGISLATIF, YUDIKATIF
DAN KEPOLISIAN
SEHINGGA
MERUPAKAN
PENGERTIAN
PEMERINTAHAN DLM ARTI LUAS BUKAN ARTI
SEMPIT
YAITU
KEWENANGAN
UTK
MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG
ATAU
EKSEKUTIF.
7

8. 
MENURUT S.E. FINER DLM H. WINARNA SURYA
ADISUBRATA (2002 : 5 – 6), PEMERINTAHAN ADALAH
SEGALA KEGIATAN YG DILAKUKAN OLEH LEMBAGALEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS.
ISTILAH PEMERINTAHAN PALING TDK MEMILIKI
4(EMPAT) HAL, YAITU MENUNJUKKAN :
KEGIATAN ATAU PROSES MEMERINTAH ;
2. PERMASALAHAN
–PERMASALAHAN NEGARA
ATAU PROSES MEMILIH TERHDP MASALAH
YANG DIJUMPAI ;
3. PEJABAT-PEJABAT YG DIBEBANI TUGAS-TUGAS
MEMERINTAH ;
4. CARA-CARA ATAU METODE ATAU SISTEM YG
DIGUNAKAN UTK MENGATUR MASYARAKAT.
1.
8

9.  DARI
URAIAN TSB DPT DISIMPULKAN BAHWA
PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS ADALAH
KEGIATAN-KEGIATAN YG DILAKSANAKAN OLEH
BADAN-BADAN
EKSEKUTIF,
LEGISLATIF,
YUDIKATIF DAN KEPOLISIAN DLM RANGKA
MENCAPAI
TUJUAN
SEDANGKAN
DLM ARTI SEMPIT ADALAH
KEGIATAN-KEGITAN
PEMERINTAHAN.
MEMERINTAH
YG
DILAKUKAN OLEH BADAN EKSEKUTIF
GUNA
MENCAPAI TUJUAN PEMERINTAH.
9

10. 
PENGERTIAN ETIKA PEMERINTAHAN
ETIKA PEMERINTAHAN ADALAH SEPERANGKAT
NORMA
ATAU
ATURAN
PEDOMAN, ACUAN
PENYELENGGARAAN
ATAU
YANG
MENJADI
LANDASAN
PEMERINTAHAN
BAGI
OLEH
APARATUR PEMERINTAHAN
( NONDI DAN ROMLI, 2003 : 8 )
10

11. PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE).

MENURUT
FILOSOF
TIONGKOK
KUNO
CONFUSIUNUS
PEMERINTAHAN YANG BAIK HRS MEMILIKI 3(TIGA) CIRI, YAITU :
1.
2.
3.
MENDAPAT DUKUNGAN LUAS DARI RAKYAT ARTINYA
RAKYAT PATUH DANTUNDUK KPD PELAKSANAAN
PROGRAM PEMERINTAH ;
MEMPUNYAI TENTARA YG KUAT DLM ARTI JUMLAH,
KUALITAS, PERALATAN YG CUKUP UTK MEMELIHARA
KEAMANAN, DAN KETENTERAMAN NEGARA BAIK
SERANGAN DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM ;
MAMPU MENCUKUPI KEBUTUHAN RAKYATNYA.
11

12. 
MENURUT ROF. DR. BAGIR MANAN SH,
PEMERINTAHAN
YG
PENYELENGGARAAN
DIDASARKAN
BAIK
ADALAH
PEMERINTAHAN
KPD
YG
FUNGSI-FUNGSI
ADMINISTRASI NEGARA, YG DIKENAL DGN
PRINSIP-PRINSIP
ATAU
ASAS-ASAS
PENYELENGGARAAN NEGARA YG BAIK.
12

13.  MENURUT
MOCHTAR, GUBERNUR JATENG
TAHUN 1960-1966, PEMERINTAHAN YG BAIK
ADALAH
PEMERINTAHAN
YG
MAMPU
MENCUKUPI
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN
RAKYATNYA SHG RAKYATNYA DPT HIDUP DGN
TENANG DAN TENTERAM YAITU YG DIKENAL
DGN 5(LIMA) W :
1.
2.
3.
4.
5.
WAREG (KENYANG) ;
WUTUH (BERPAKAIAN LENGKAP);
WISMA (MEMPUNYAI PERUMAHAN YG
SEHAT;
WARAS (BERBADAN SEHAT);
WASIS (BERPENDIDIKAN CUKUP).
13

14. 
ASAS ASAS UMUM PENYELENGARAAN NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
ASAS KEPASTIAN HUKUM
ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
ASAS KEPENTINGAN UMUM
ASAS KETERBUKAAN
ASAS PROPORSIONALITAS
ASAS PROFESIONALITAS
ASAS AKUNTABILITAS
( Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Ttg Penyelenggara Negara yg bersih
dan bebas dari KKN )
14

15. ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(PASAL 20 UU NO. 32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH)

PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN BERPEDOMAN PADA ASAS
UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA :
1.
ASAS KEPASTIAN HUKUM ;
ASAS TERTIB PENYELENGGARA NEGARA ;
ASAS KEPENTINGAN UMUM ;
ASAS KETERBUKAAN ;
ASAS PROPORSIONALITAS ;
ASAS PROFESIONALITAS ;
ASAS AKUNTABILITAS ;
ASAS EFISIENSI ;
ASAS EFEKTIVITAS .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15

16. 
DALAM
MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN,PEMERINTAH
MENGGUNAN ASAS DESENTRALISASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN
DEKONSENTRASI
SESUAI
DGN
PERATURAN
PERUNDANG
UNDANGAN ;

DALAM
MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH MENGGUNAKAN
DAERAH,
ASAS OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN .
16

17. 
PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
1.
PROFESIONALITAS ;
2.
AKUNTABILITAS ;
3.
TRANSPARANSI ;
4.
PELAYANAN PRIMA ;
5.
DEMOKRASI ;
6.
EFISIENSI ;
7.
EFEKTIFITAS ;
8.
SUPERMASI HUKUM DAN DPT DITERIMA OLEH SELURUH MASY.
( PP NO. 101 TAHUN 2000)
17

18. 
AKTOR DALAM KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE)
a.
NEGARA DAN PEMERINTAHAN ;
b.
SEKTOR SWASTA ;
c.
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
18

19. TERIMA KASIH
19