Kewirausahaan (11)

1. Sesion #11 Kewirausahaan Dr. Sunaryo JurusanFisika FakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam

2. Outline PERSEROAN TERBATAS (P.T.) PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) ANGGARAN DASARPERSEROAN TERBATAS(P.T.) NAMA PERSEROAN TERBATAS (P.T.) ORGANPERSEROAN TERBATAS (P.T.) RUPS DIREKSI DEWAN KOMISARIS PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. KELEBIHAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) KEKURANGAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) 1/13/2011 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | 2

5. PERSEROAN TERBATAS(P.T.) Definisi: Badanhukum yang merupakanpersekutuanmodal, didirikanberdasarkanperjanjian, melakukankegiatanusahadenganmodal dasaryang seluruhnyaterbagidalamsaham, danmemenuhipersyaratan yang ditetapkandalamundang-undanginisertaperaturanpelaksanaannya. 1/13/2011 5 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

6. PERSEROAN TERBATAS (P.T.) SEBAGAI BADAN HUKUM P.T. mempunyaihartakekayaansendiri. P.T. mempunyaitanggungjawabsendiri. P.T. tidakdapatbertindaksendiri: P.T. terdiridari organ-organ yang akanbertindaknmewakiliP.T. tersebut Organ-organ tersebutterdiridariorang peroranganyang cakapuntukbertindakdalamhukum 1/13/2011 6 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

8. P.T. mempunyaialamatlengkapsesuaidengantempatkedudukannya

9. P.T. didirikanoleh 2 orang ataulebihdenganAktaNotaris yang dibuatdalamBahasa Indonesia

10. Setiappendiri P.T. wajibmengambilbagiansahampadasaat P.T. didirikan

11. AktaPendirianharusdisahkanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I

12. AktaPendirian yang telahdisahkantersebutdidaftarkandalamDaftar Perseroan yang diselenggarakanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I

18. Apabila RUPS tidakdiselenggarakandalamjangkawaktu paling lambat 60 harisetelah P.T. memperoleh status badanhukumatau RUPS tidakberhasilmengambilkeputusan, setiapcalonpendiri yang melakukanperbuatanhukumtersebutbertanggungjawabsecarapribadiatassegalaakibat yang timbul

19. Persetujuan RUPS tersebuttidakdiperlukanapabilaperbuatanhukumtersebutdilakukanataudisetujuisecaratertulisolehsemuacalonpendirisebelumpendirian P.T1/13/2011 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | 10

21. Perbuatanhukumatasnama P.T. yang belummemperoleh status badanhukum, hanyabolehdilakukanolehsemuaanggotaDireksibersama-samasemuapendirisertasemuaanggotaDewanKomisaris P.T. danmerekasemuabertanggungjawabsecaratanggungrentengatasperbuatanhukumtersebut. Perbuatanhukumtersebutkarenahukummenjaditanggungjawab P.T. setelah P.T. menjadibadanhukum1/13/2011 11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

22. Perbuatanhukum yang dilakukanolehpendiriatasnama P.T. yang belummemperoleh status badanhukummenjaditanggungjawabpendiri yang bersangkutandantidakmengikat P.T. Perbuatanhukumtersebuthanyamengikatdanmenjaditanggungjawab P.T. setelahperbuatanhukumtersebutdisetujuiolehsemuapemegangsahamdalam RUPS (pertama) yang dihadiriolehsemuapemegangsaham P.T. yang diselenggarakan paling lambat 60 harisetelah P.T. memperoleh status badanhukum 1/13/2011 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | 12

24. Status badanhukum P.T. diperolehpadatanggalditerbitkannyakeputusanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengenaipengesahanbadanhukum P.T.

25. Pendirisebagaipemegangsahamhanyabertanggungjawabsebatas modal yang dimasukkankedalam P.T.

26. RUPS pertamadiselenggarakanuntuk: * Menerimasemuaperjanjian yang dibuatolehpendiriatau orang lain yang ditugaskanpendiridenganpihakketiga * Mengambilalihsemuahakdankewajiban yang timbuldariperjanjian yang dibuatpendiriatau orang lain yang ditugaskanpendirimeskipunperjanjiantidakdilakukanatasnama P.T. * Mengukuhkansecaratertulissemuaperbuatanhukum yang dilakukanatasnama P.T. 1/13/2011 13 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

27. PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS (P.T.) MenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengumumkanAktaPendirian P.T. besertaKeputusanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengenaipengesahanbadanhukum P.T. dalamTambahanBeritaNegara R.I. PengumumantersebutdilakukanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. dalamwaktu paling lambat 14 hariterhitungsejaktanggalditerbitkannyaKeputusanMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mengenaipengesahanbadanhukum P.T. atausejakditerimanyapemberitahuanolehMenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. 1/13/2011 14 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

29. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

30. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Apabila dalam jangka waktu 120 hari sejak penandatanganan Akta Pendirian tidak diajukan permohonan pengesahan, P.T. demi hukum bubar dan pemberesan dilakukan oleh pendiri. 1/13/2011 15 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

32. Tempat kedudukan P.T.

33. Maksud dan tujuan P.T.

34. Kegiatan usaha P.T.

35. Jangka waktu berdirinya P.T.

36. Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor P.T.

39. NamajabatandanjumlahanggotaDewanKomisaris.

40. Penetapantempatdantatacarapenyelenggaraan RUPS.

41. Tata carapemilihan, pengangkatan, penggantiandanpemberhentiananggotaDireksi.

42. Tata carapemilihan, pengangkatan, penggantiandanpemberhentiananggotaDewanKomisaris.

47. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha P.T.

48. Jangka waktu berdirinya P.T.

49. Besarnya modal dasar.

50. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor.

51. Status P.T. Tertutup menjadi P.T. Terbuka atau sebaliknya.Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana tersebut di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. 1/13/2011 19 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

53. Bertentangandenganketertibanumumdan/ataukesusilaan.

54. Samaataumiripdengannamalembaganegara, lembagapemerintahataulembagainternasionalkecualimendapatizindari yang bersangkutan.

55. Tidaksesuaidenganmaksuddantujuansertakegiatanusahaataumenunjukkanmaksuddantujuan P.T. sajatanpanamadiri.

56. Terdiriatasangkaataurangkaianangka, hurufataurangkaianhuruf yang tidakmembentukkata.

57. Mempunyaiartisebagai Perseroan, badanhukumataupersekutuanperdata.Nama P.T. harusdidahuluidenganfrase ”Perseroan Terbatas” ataudisingkat P.T.; dan jikamerupakan P.T. Terbuka, padaakhirnama P.T. harusditambahkatasingkatan “Tbk”. P.T. Terbuka adalah P.T. Publikatau P.T. yang melakukanpenawaranumum sahamsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangPasar Modal. P.T. Publikadalah P.T. yang memenuhikriteriajumlahpemegangsahamdan modal disetorsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangpasar modal. 1/13/2011 20 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

59. Modal dasarP.T.palingsedikitRp. 50.000.000,-.

60. Paling sedikit 25 % dari modal dasarharusditempatkandandisetorpenuh.

61. Modal ditempatkandandisetorpenuhdibuktikandenganbuktipenyetoran yang sah.

62. Setiapsahamwajibmemilikinilai nominal.

63. Setiapsahammewakili 1 suaradalam RUPS.

64. Setiapsahamharusditerbitkanatasnama.

65. Pengeluaransahamlebihlanjut yang dilakukansetiap kali untukmenambah modal yang ditempatkanharusdisetorpenuh.

68. Nilaisahamharusdicantumkandalammatauang rupiah.

69. Sahamtanpanilai nominal tidakdapatdikeluarkan.

70. Direksi P.T. wajibmengadakandanmenyimpandaftarpemegangsaham.

71. Pemegangsahamdiberibuktipemilikansahamuntuksaham yang dimilikinya.

74. RUPS RUPS adalah organ P.T. yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. RUPS terdiri atas: - RUPS tahunan. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. - RUPS lainnya. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan P.T. 1/13/2011 24 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

75. DIREKSI Direksi adalah organ P.T. yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan P.T. untuk kepentingan P.T. sesuai dengan maksud dan tujuan P.T. serta mewakili P.T., baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian. Untuk selanjutnya anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Direksi P.T. terdiri atas 1 orang anggota Direksi atau lebih. 1/13/2011 25 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

77. Direksimewakili P.T., baikdidalammaupundiluarpengadilan.

78. Direksimenyusunrencanakerjatahunansebelumdimulainyatahunbuku yang akandatang.

79. Direksimenyampaikanlaporantahunankepada RUPS setelahditelaaholehDewanKomisarisdalamjangkawaktu paling lambat 6 bulansetelahtahunbuku P.T. berakhir.1/13/2011 26 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

82. Memeliharaseluruhdaftar, risalahdandokumenkeuangan P.T.

83. Memintapersetujuan RUPS untuk: * Mengalihkankekayaan P.T. * Menjadikanjaminanutangkekayaan P.T.: yang merupakanlebihdari 50 % jumlahkekayaanbersih P.T. dalam 1 transaksiataulebih, baik yang berkaitansatusama lain maupuntidak. Transaksitersebutadalahtransaksipengalihankekayaanbersih P.T. yang terjadidalamjangkawaktu 1 tahunbukuataujangkawaktu yang lebih lama sebagaimanadiaturdalamAnggaranDasar P.T. 1/13/2011 27 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

85. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili P.T. adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

86. Kewenangan Direksi untuk mewakili P.T. adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

87. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada1 orang karyawan P.T. atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama P.T. melakukan perbuatan hukum tertentu.

88. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili P.T. jika: * Terjadi perkara di pengadilan antara P.T. dengan anggota Direksi yang bersangkutan. * Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan P.T. Dalam hal tersebut di atas, yang berhak mewakili P.T. adalah: * Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan P.T. * Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan P.T. * Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan P.T. 1/13/2011 28 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

90. AnggotaDireksitidakdapatdipertanggungjawabkanataskerugian P.T. jikadapatmembuktikan: * Kerugiantersebutbukankarenakesalahanataukelalaiannya. * Telahmelakukanpengurusandenganitikadbaikdankehati-hatian untukkepentingandansesuaidenganmaksuddantujuan P.T. * Tidakmempunyaibenturankepentingan, baiklangsungmaupun tidaklangsungatastindakanpengurusan yang mengakibatkankerugian. * Telahmengambiltindakanuntukmencegahtimbulatauberlanjut- nyakerugiantersebut. 1/13/2011 29 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

93. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian P.T. apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

96. AnggotaDireksidapatdiberhentikanuntuksementaraolehDewanKomisarisdenganmenyebutkanalasannyadandapatdiberhentikansewaktu-waktuberdasarkankeputusan RUPS denganmenyebutkanalasannya.TANGGUNG JAWAB DIREKSI 1/13/2011 32 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

98. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.TANGGUNG JAWAB DIREKSI 1/13/2011 33 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

99. DEWAN KOMISARIS DewanKomisarisadalah organ P.T. yang bertugasmelakukanpengawasansecaraumum dan/ataukhusussesuaidenganAnggaranDasar sertamemberinasihatkepadaDireksi. Untukpertama kali pengangkatananggotaDewan KomisarisdilakukanolehpendiridalamAkta Pendirian. UntukselanjutnyaanggotaDewan Komisarisdiangkatoleh RUPS. DewanKomisaristerdiriatas 1 oranganggota ataulebih. 1/13/2011 34 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

102. PERANDEWAN KOMISARIS - Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai P.T. maupun usaha P.T. dan memberi nasihat kepada Direksi. - Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan P.T. dan sesuai dengan maksud dan tujuan P.T. 1/13/2011 37 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

105. SetiapanggotaDewanKomisarisikutbertanggungjawabsecarapribadiataskerugian P.T. apabila yang bersangkutanbersalahataulalaidalammenjalankantugasnya.

106. DalamhalDewanKomisaristerdiriatas 2 anggotaDewanKomisarisataulebih, tanggungjawabtersebutdiatasberlakusecaratanggungrentengbagisetiapanggotaDewanKomisaris.- Atasnama P.T., pemegangsaham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuaradapatmenggugatanggotaDewanKomisaris yang karenakesalahanataukelalaiannyamenimbulkankerugianpada P.T. kePengadilanNegeri. 1/13/2011 39 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

108. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.TANGGUNG JAWABDEWAN KOMISARIS 1/13/2011 40 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

110. AnggotaDewanKomisaristidakdapatdipertanggungjawabkanataskerugian P.T. apabiladapatmembuktikan: * Telahmelakukanpengawasandenganitikadbaikdankehati-hatian untukkepentingan P.T. dansesuaidenganmaksuddantujuan P.T. * Tidakmempunyaikepentinganpribadi, baiklangsungmaupuntidak langsungatastindakanpengurusanDireksi yang mengakibatkan kerugian. * TelahmemberikannasihatkepadaDireksiuntukmencegahtimbul atauberlanjutnyakerugiantersebut. 1/13/2011 41 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

113. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen P.T. untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi P.T. sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

114. P.T. yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan P.T. yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

118. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

119. Berdasarkan penetapan pengadilan.

120. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit P.T. tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

121. Karena harta pailit P.T. yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

122. Karena dicabutnya izin usaha P.T. sehingga mewajibkan P.T. melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.1/13/2011 45 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

125. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah jangka waktu berdirinya P.T. berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.- Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama P.T. setelah jangka waktu berdirinya P.T. yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. 1/13/2011 47 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

131. Dalam hal likuidator lalai melakukan pem- beritahuan kepada Kreditor dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., likuidator secara tanggung renteng dengan P.T. bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. 1/13/2011 51 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

133. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara R.I. mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.

134. Pembayaran kepada para kreditor.

135. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

138. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T. MenteriHukumdanHakAsasiManusia R.I. mencatatberakhirnya status badanhukum P.T. danmenghapusnama P.T. dariDaftar Perseroan, termasukkarenapenggabungan, peleburanataupemisahan. Penggabunganadalahperbuatanhukum yang dilakukanolehsatu Perseroan ataulebihuntukmenggabungkandiridengan Perseroan lain yang telahada yang mengakibatkanaktivadanpasivadari Perseroan yang menggabungkandiriberalihkarenahukumkepada Perseroan yang menerimapenggabungandanselanjutnya status badanhukum Perseroan yang menggabungkandiriberakhirkarenahukum. Peleburanadalahperbuatanhukum yang dilakukanoleh 2 Perseroan ataulebihuntukmeleburkandiridengancaramendirikansatu Perseroan baru yang karenahukummemperolehaktivadanpasivadari Perseroan yang meleburkandiridan status badanhukum Perseroan yang meleburkandiriberakhirkarenahukum. Pemisahanadalahperbuatanhukum yang dilakukanoleh Perseroan untukmemisahkanusaha yang mengakibatkanseluruhaktivadanpasiva Perseroan beralihkarenahukumkepada 2 Perseroan ataulebihatausebagianaktivadanpasiva Perseroan beralihkarenahukumkepada 1 Perseroan ataulebih. 1/13/2011 54 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

143. Ada pemisahan antara pemilik P.T. dengan pengurus P.T. sehingga RUPS dapat memilih pengurus yang mampu menjalankan P.T. sehingga dapat dicapai efisiensi.

144. Dengan dilakukannya pemilihan pengurus P.T. atas dasar kemampuan, maka kontinuitas P.T. lebih terjamin.

145. Modal dapat diperoleh dengan menjual saham, me- nerbitkan obligasi atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.

148. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap P.T. dan dividen para pemegang saham.

149. Pendirian P.T. relatif lebih rumit dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.

150. Bidang usaha P.T. sulit diubah karena selain sulit untuk mengubah Akta Pendirian, juga sulit untuk mengubah investasi yang telah ditanamkan.

151. Semakin besar suatu P.T., ada kecenderungan hubungan antar personal menjadi terlalu formal, selain itu ada perbedaan motif antara pemilik P.T. dengan pengurus P.T.1/13/2011 58 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

Kewirausahaan (11)

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Plus de jayamartha

Plus de jayamartha (20)

Dernier

Dernier (20)

Kewirausahaan (11)