Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Indonesia, Denmark, Jepang, Brasil, Suriname, dan Bolivia.

1. 1. Nama Negara : Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Bentuk Negara : Federasi
Bentuk Pemerintahan : Republik Federasi
Pelaksanaan Pemerintahan : Badan eksekutif AS terdiri atas presiden beserta menteri-
menteri yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan Chief Executif. Secara formal,
sesuai dengan asas trias politica, presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak
mencampuri urusan organisasi serta penyelenggaraan pekerjaan kongres. Pelaksanaan checks
and balances, presiden boleh memilih menterinya sendiri. Akan tetapi, penunjukan jabatan
tinggi seperti hakim agung dan duta besar harus disetujui senat.
2. Nama Negara : Inggris
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional
Pelaksanaan Pemerintahan : Di Inggris raja sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak
dapat diganggu gugat. Kekuasaan raja bersifat simbolis karena kekuasaan sebenarnya berada
di tangan perdana menteri yang emimpin para menteri. Akan tetapi, pelaksanaan suatu
parlementer di Inggris agak berbeda dengan negara-negara lain.
Di Inggris PM dapat sewaktu-waktu mengadakan pemilu sebelum masa jabatan parlemen
berakhir. Secara formal, rajalah yang membubarkan parlemen dan menginstrusikan
diadakannya pemilu baru. Akan tetapi, hal ini dilakukan atas saran Pm. Pemilu dapat
dilaksanakan sebelum masa hjabatan berakhir jika cabinet dikenakan mosi tidak percaya.
3. Nama Negara : Prancis
Sistem Pemerintahan : Semipresidensial
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk pemerintahan : Republik
Pelaksanaan pemerintahan :
- Kekuasaan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat.
- Kepala Negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun.
- Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam meneyelesaikan
krisis.
- Jika terjadi pertentangan anatara kabinet dengan legislatif, presiden berlaku membubarkan
legislatif.
4. Nama Negara : China
Sistem Pemerintahan : komunis
Bentuk Negara : kesatuan.
Bentuk pemeritahan : republik dengan sistem demokrasi komunis.

2. Pelaksanaan pemerintahan :Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala
pemerintahan adalah perdana menteri. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres
Rakyat Nasional. Badan kehakiman terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples
Courts, dan Spesial Peoples Courts.
5. Nama Negara : Indonesia
Sistem Pemerintahan : Presidensil
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk pemerintahan : Republik
Pelasanaan pemerintahan : Presiden adalah kepdala negara, dan perdana meneteri adalah
kepala pemerintahan. Kabinet diangkat oleh presiden. Sistem perlemen menggunakan sistem
bimakeral yang tediri atas senat dan majelis nasional.
6. Nama Negara : Denmark
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional
Pelaksanaan Pemerintahan : Penguasanya secara resmi merupakan kepala negara, peran
yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja atau ratu,
dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan PM yang memberlakukan prinsip primus inter
pares). Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki dan parlemen Denmark, dikenal
sebagai Folketing, yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan yudisial ada di
tangan pengadilan.
Pemilu parlemen harus diadakan setidaknya tiap 4 tahun; namun PM bisa mengadakan untuk
Pemilu lebih awal. Jika Parlemen melakukan mosi tidak percaya terhadap PM sehingga
pemerintahan terhenti. Negeri ini sering dipegang pemerintah minoritas.
Denmark mempraktekkan hak pilih universal dalam seluruh masalah, wanita dianggap sama
dengan lelaki menurut hukum Denmark (namun mereka tak dikenakan wajib militer, walau
begitu mereka bisa mengikuti secara sukarela).
7. Nama Negara : Jepang
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Konstitusi Kerajaan
Pelaksanaan Pemerintahan : Parlemen è Jepang menganut sistem negaramonarki
konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara
seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusisebagai "simbol negara dan
pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan

3. anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat
Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.
8. Nama Negara : Brasil
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Bentuk Negara : Federasi
Bentuk Pemerintahan : Republik Federal
Pelaksanaan Pemerintahan : Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang besar seperti
menunjuk cabinet dan sebagai kepala Negara serta pemerintahan. Presiden dan wakil
presiden dipilih bersamaan dalam pemilu 4 tahun sekali. Kongres nasionalnya (Congresso
Nasional) adalah sebuah badan bicameral yang terdiri atas senat federal (Senado Federal) dan
Cậmara dos Deputados yang terdiri atas 81 dan 513 kursi dengan masa jabatan yang berbeda.
9. Nama Negara : Suriname
Sistem Pemerintahan : Presidensil
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Pelaksanaan Pemerintahan : Presiden adalah kepdala negara, dan perdana meneteri adalah
kepala pemerintahan. Kabinet diangkat oleh presiden. Sistem perlemen menggunakan sistem
bimakeral yang tediri atas senat dan majelis nasional.
10. Nama Negara : Bolivia
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Pelaksanaan Pemerintahan : Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh suara rakyat.
Presiden terpilih Gonzalo Sánchez de Lozada mundur pada Oktober 2003, dan digantikan
WaPres Carlos Mesa. Mesa akhirnya digantikan oleh ketua MA Eduardo Rodríguez pada
Juni 2005. 6 bulan kemudian, pada 18 Desember 2005, pemimpin sosialis pribumi, Evo
Morales, terpilih sebagai presiden.
Cabang legislatif  Congreso Nacional (Kongres Nasional) memiliki 2 kamar.Cámara de
Diputados (Kamar Deputi) memiliki 130 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, 70
orang dari distrik anggota tunggal (circunscripciones) dan 60 oleh perwakilan
proporsional. Cámara de Senadores (Kamar Senator) memiliki 27 anggota (3 anggota per
departemen), dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.