SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Oleh :
AMIR NURAHMAN S.H.,M.H
KASI PIDUM KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
KONSEKUENSI
HUKUM DAN
UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN
ANAK DAN TPKS
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
 KEKERASAN
Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan
sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan
atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang
 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan Secara fisik,
seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah
publik atau dalam
Jenis-jenis kekerasan
Penghinaan
Memaki
Mengancam
Melarang berhub dg klrga
Intimidasi
isolasi
meninggalkan
keluarga
(suami,istri, anak)
tanpa beri nafkah
lahir batin
Memaksa hub seks
Penyerangan seksual
Pencabulan
Perkosaan
Tak beri nafkan
Memaksa mengemis/minta2
Memaksa prostitusi
Dikucilkan dr
pergaulan masyarakat
Black campaign
Memukul
Menampar
Meninju
Menendang
Menjambak
Mencekik
Mencubit
Mendorong
Penculikan
Penyekapan
Psikis
Ekonomi
Seksual Sosial
Penelantaran
rumga
Fisik
Dg/tanpa alat bantu
(sapu, gunting, tongkat,
tali,sabuk,
Sjam, senpi, dll)
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
Dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Tindak pidana kekerasan
seksual terdiri atas :
 Pelecahan Seksual non fisik
 Pelecehan Seksual Fisik
 Pemaksaan kontrasepsi
 Pemaksaan sterilisasi
 Pemaksaan perkawinan
 Penyiksaan seksual
 Eksploitasi seksual
 Perbudakan seksual
 Kekerasan seksual berbasis elektronik
 Perkosaan
 Pencabulan
 Persetubuhan anak
 Pornografi
 Pemaksaan pelacuran
 dll
ANCAMAN HUKUMAN UU
TPKS
 Pelecehan Non Fisik : Pasal 5
Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)
 Pelecehan Seksual Fisik : Pasal 6
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
 Pemaksaan Kontrasepsi : Pasal 8
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
 Pasal 9
Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
 Pemaksaan Perkawinan : Pasal 10
Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
 Penyiksaan Seksual : Pasal 11
Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
ANCAMAN HUKUMAN UU
TPKS
 Pasal 12 :
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Ekploitasi seksual : Pasal 13
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik : Pasal 14
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
PERLINDUNGAN ANAK
Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi,
secara optimal sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera.
(Pasal 3 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan
Anak)
ANCAMAN HUKUMAN
UU No. 23 TAHUN 2002, PERLINDUNGAN ANAK
 Pasal 77 : PENELANTARAN ANAK
- Penjara max 5 tahun denda max 100 juta
 Pasal 80 : PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
Akibatkan luka berat 5 tahun, 100 juta
Akibatkan mati 10 tahun, 200 juta
 Pasal 81 : PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
 Pasal 82 : PENCABULAN TERHADAP ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
 Pasal 83 : PENCULIKAN ANAK/ PERDAGANGAN ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
BULAN JUMLAH PASAL
JANUARI 1 PERKARA Pasal 80 (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 :
Melakukan Kekerasan terhadap Anak
FEBRUARI 1 PERKARA Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 :
Mendistribusikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan
MARET 3 PERKARA 1. Pasal 170 ayat (2) KUHP
2. Pasal 36 UU RI NO. 44 Tahun 2008
3. Pasal 82 UU RI NO. 17 Tahun 2016
APRIL 2 PERKARA 1. Pasal 81 (2) UU 17/2016
2. Pasal 81 (2) UU 17/2016
MEI NIHIL NIHIL
JUNI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016 :
2. Pasal 82 UU 17/2016 : Melakukan
Kekerasan Memaksa Anak Untuk
Melakukan Perbuatan Cabul
KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
BULAN JUMLAH PASAL
JULI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016
2. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 :
Mendistribusikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan
AGUSTUS 3 PERKARA 1. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014
2. Pasal 81 UU 17/2016
3. Pasal 81 UU 17/2016
SEPTEMBER 2 PERKARA 1. Pasal 82 UU 17/2016
2. Pasal 81 UU 17/2016
TOTAL 16 KORBAN
TERIMA
KASIH

Contenu connexe

Tendances

materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi Afwezigheid
Nasria Ika
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
sesukakita
 

Tendances (20)

Ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen
Ruang lingkup Hukum Perlindungan KonsumenRuang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen
Ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen
 
SK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan AdvokatSK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan Advokat
 
Ptun
PtunPtun
Ptun
 
RUU Perubahan UU ITE
RUU Perubahan UU ITERUU Perubahan UU ITE
RUU Perubahan UU ITE
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi Afwezigheid
 
Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
 
Kontrak jual beli
Kontrak jual beliKontrak jual beli
Kontrak jual beli
 
10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi
 
Teks mc
Teks mcTeks mc
Teks mc
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 

Similaire à KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx

Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotikaPenyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Arif Kurniawan
 
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
ssuser1519bc
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Ahmad Solihin
 
Ceramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik KdrtCeramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik Kdrt
People Power
 

Similaire à KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx (20)

TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptxTINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN.pptx
 
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotikaPenyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika
 
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdfSESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
SESI II ATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TTG ESA ONLINE.pdf
 
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
- Dr. D.S. Dewi - Mengadili Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.pptx
 
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
 
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
STOP BULLYING LET’S CARING. Tema guru tamu di SMA Muhammadiyah Bangil Pasurua...
 
MATERI KONFIK SOSIAL.ppt
MATERI KONFIK SOSIAL.pptMATERI KONFIK SOSIAL.ppt
MATERI KONFIK SOSIAL.ppt
 
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptxJMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
JMS MEDSOS - SEKOLAH.pptx
 
Uu no 21_2007
Uu no 21_2007Uu no 21_2007
Uu no 21_2007
 
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptxmedsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
medsos_bullying_dan_budaya_kekerasan.pptx
 
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatifUnsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
Unsur delik tindak pidana kejahatan pemilihan umum legislatif
 
Ceramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik KdrtCeramah Pernak Pernik Kdrt
Ceramah Pernak Pernik Kdrt
 
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
Bagaimana Blogger Menyikapi UU ITE?
 
Anggi irawan
Anggi irawanAnggi irawan
Anggi irawan
 
Uu perdaganngan orang
Uu perdaganngan orangUu perdaganngan orang
Uu perdaganngan orang
 
Hate speech
Hate speechHate speech
Hate speech
 
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK MENENTANG TPPO DAN EK...
 
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptxPPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
PPT Hoax dalam kacamata hukum pidana.pptx
 
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 
Cerdas Paham Daring (light version)
Cerdas Paham Daring (light version)Cerdas Paham Daring (light version)
Cerdas Paham Daring (light version)
 

Dernier

PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptxPPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
Acephasan2
 
KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899
KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899
KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899
Cara Menggugurkan Kandungan 087776558899
 
BLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
BLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasiBLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
BLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
NezaPurna
 
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.pptpengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
RekhaDP2
 
ANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.ppt
ANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.pptANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.ppt
ANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.ppt
Acephasan2
 
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONALIMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BagasTriNugroho5
 
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan pptLOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
UserTank2
 
Anatomi pada perineum serta anorektal.pdf
Anatomi pada perineum serta anorektal.pdfAnatomi pada perineum serta anorektal.pdf
Anatomi pada perineum serta anorektal.pdf
srirezeki99
 
DAM DALAM IBADAH HAJI 2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptx
DAM DALAM IBADAH HAJI  2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptxDAM DALAM IBADAH HAJI  2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptx
DAM DALAM IBADAH HAJI 2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptx
kemenaghajids83
 
Materi 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptx
Materi 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptxMateri 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptx
Materi 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptx
Yudiatma1
 

Dernier (20)

PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptxPPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
PPT.Materi-Pembelajaran-genetika.dasarpptx
 
power point kesehatan reproduksi pria dan wanita
power point kesehatan reproduksi pria dan wanitapower point kesehatan reproduksi pria dan wanita
power point kesehatan reproduksi pria dan wanita
 
Asuhan Keperawatan Jiwa Perkembangan Psikososial Remaja
Asuhan Keperawatan Jiwa Perkembangan Psikososial RemajaAsuhan Keperawatan Jiwa Perkembangan Psikososial Remaja
Asuhan Keperawatan Jiwa Perkembangan Psikososial Remaja
 
KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899
KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899
KUNCI CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN ABORSI JANIN 087776558899
 
BLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
BLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasiBLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
BLC PD3I, Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
 
Farmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptx
Farmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptxFarmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptx
Farmakologi_Pengelolaan Obat pada Anak.pptx
 
FRAKTUR presentasion patah tulang paripurna OK.pptx
FRAKTUR presentasion patah tulang paripurna OK.pptxFRAKTUR presentasion patah tulang paripurna OK.pptx
FRAKTUR presentasion patah tulang paripurna OK.pptx
 
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.pptpengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
pengertian mengenai BAKTERI dan segala bentuk bakteri.ppt
 
PAPARAN TENTANG PENYAKIT TUBERKULOSIS.ppt
PAPARAN TENTANG PENYAKIT TUBERKULOSIS.pptPAPARAN TENTANG PENYAKIT TUBERKULOSIS.ppt
PAPARAN TENTANG PENYAKIT TUBERKULOSIS.ppt
 
Pentingnya-Service-Excellent-di-Rumah-Sakit.pdf
Pentingnya-Service-Excellent-di-Rumah-Sakit.pdfPentingnya-Service-Excellent-di-Rumah-Sakit.pdf
Pentingnya-Service-Excellent-di-Rumah-Sakit.pdf
 
Jenis-Jenis-Karakter-Pasien-Rumah-Sakit.pdf
Jenis-Jenis-Karakter-Pasien-Rumah-Sakit.pdfJenis-Jenis-Karakter-Pasien-Rumah-Sakit.pdf
Jenis-Jenis-Karakter-Pasien-Rumah-Sakit.pdf
 
ANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.ppt
ANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.pptANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.ppt
ANATOMI FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASKULER.ppt
 
KONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptx
KONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptxKONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptx
KONSEP DASAR KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL.pptx
 
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONALIMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 
Dbd analisis SOAP, tugas Farmakoterapi klinis dan komunitas
Dbd analisis SOAP, tugas Farmakoterapi klinis dan komunitasDbd analisis SOAP, tugas Farmakoterapi klinis dan komunitas
Dbd analisis SOAP, tugas Farmakoterapi klinis dan komunitas
 
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan pptLOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
LOKAKARYA MINI tingkat puskesmas bulanan ppt
 
Referat Penurunan Kesadaran_Stase Neurologi
Referat Penurunan Kesadaran_Stase NeurologiReferat Penurunan Kesadaran_Stase Neurologi
Referat Penurunan Kesadaran_Stase Neurologi
 
Anatomi pada perineum serta anorektal.pdf
Anatomi pada perineum serta anorektal.pdfAnatomi pada perineum serta anorektal.pdf
Anatomi pada perineum serta anorektal.pdf
 
DAM DALAM IBADAH HAJI 2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptx
DAM DALAM IBADAH HAJI  2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptxDAM DALAM IBADAH HAJI  2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptx
DAM DALAM IBADAH HAJI 2023 BURHANUDDIN_1 (1).pptx
 
Materi 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptx
Materi 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptxMateri 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptx
Materi 5.1 ASKEP pada pasien dengan HEPATITIS.pptx
 

KONSEKUENSI HUKUM UU TPKS DAN ANAK.pptx

  • 1. Oleh : AMIR NURAHMAN S.H.,M.H KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN KONSEKUENSI HUKUM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TPKS
  • 2. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  KEKERASAN Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang  KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan Secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam
  • 3. Jenis-jenis kekerasan Penghinaan Memaki Mengancam Melarang berhub dg klrga Intimidasi isolasi meninggalkan keluarga (suami,istri, anak) tanpa beri nafkah lahir batin Memaksa hub seks Penyerangan seksual Pencabulan Perkosaan Tak beri nafkan Memaksa mengemis/minta2 Memaksa prostitusi Dikucilkan dr pergaulan masyarakat Black campaign Memukul Menampar Meninju Menendang Menjambak Mencekik Mencubit Mendorong Penculikan Penyekapan Psikis Ekonomi Seksual Sosial Penelantaran rumga Fisik Dg/tanpa alat bantu (sapu, gunting, tongkat, tali,sabuk, Sjam, senpi, dll)
  • 4. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :  Pelecahan Seksual non fisik  Pelecehan Seksual Fisik  Pemaksaan kontrasepsi  Pemaksaan sterilisasi  Pemaksaan perkawinan  Penyiksaan seksual  Eksploitasi seksual  Perbudakan seksual  Kekerasan seksual berbasis elektronik  Perkosaan  Pencabulan  Persetubuhan anak  Pornografi  Pemaksaan pelacuran  dll
  • 5. ANCAMAN HUKUMAN UU TPKS  Pelecehan Non Fisik : Pasal 5 Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  Pelecehan Seksual Fisik : Pasal 6 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Pemaksaan Kontrasepsi : Pasal 8 Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Pasal 9 Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  Pemaksaan Perkawinan : Pasal 10 Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  Penyiksaan Seksual : Pasal 11 Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  • 6. ANCAMAN HUKUMAN UU TPKS  Pasal 12 : Pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Ekploitasi seksual : Pasal 13 Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik : Pasal 14 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  • 7. PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Pasal 3 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak)
  • 8. ANCAMAN HUKUMAN UU No. 23 TAHUN 2002, PERLINDUNGAN ANAK  Pasal 77 : PENELANTARAN ANAK - Penjara max 5 tahun denda max 100 juta  Pasal 80 : PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK Akibatkan luka berat 5 tahun, 100 juta Akibatkan mati 10 tahun, 200 juta  Pasal 81 : PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta  Pasal 82 : PENCABULAN TERHADAP ANAK Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta  Pasal 83 : PENCULIKAN ANAK/ PERDAGANGAN ANAK Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
  • 9. KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN BULAN JUMLAH PASAL JANUARI 1 PERKARA Pasal 80 (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 : Melakukan Kekerasan terhadap Anak FEBRUARI 1 PERKARA Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 : Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan MARET 3 PERKARA 1. Pasal 170 ayat (2) KUHP 2. Pasal 36 UU RI NO. 44 Tahun 2008 3. Pasal 82 UU RI NO. 17 Tahun 2016 APRIL 2 PERKARA 1. Pasal 81 (2) UU 17/2016 2. Pasal 81 (2) UU 17/2016 MEI NIHIL NIHIL JUNI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016 : 2. Pasal 82 UU 17/2016 : Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul
  • 10. KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN BULAN JUMLAH PASAL JULI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016 2. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 : Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan AGUSTUS 3 PERKARA 1. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 2. Pasal 81 UU 17/2016 3. Pasal 81 UU 17/2016 SEPTEMBER 2 PERKARA 1. Pasal 82 UU 17/2016 2. Pasal 81 UU 17/2016 TOTAL 16 KORBAN