SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 2
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 3
KELOMPOK PEMIMPIN BANGSA PADA SEGENAP STRATA KEHIDUPAN
NASIONAL DI DALAM SETIAP GATRA (ASTAGATRA) PADA
BIDANG/SEKTOR PROFESI BAIK DI SUPRA STRUKTUR, INFRA
STRUKTUR DAN SUB STRUKTUR, FORMAL DAN INFORMAL YANG
MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KEWENANGAN
UNTUK MENGARAHKAN/ MENGERAHKAN
SEGENAP POTENSI KEHIDUPAN NASIONAL DALAM
RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945 SERTA MEMPERHATIKAN
& MEMAHAMI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
STRATEGIS GUNA MENGANTISIPASI BERBAGAI
KENDALA DALAM MEMANFAATKAN PELUANG.
(Drs. Zulkarnain, 2012)
SISTEM KEPEMIMPINAN NASIONAL
Dalam arti sistem yang bersifat statis, sistem kepemimpinan nasional adalah
keseluruhan komponen bangsa secara hierarkial (state leadership, political
and entrepreneural leadership and societal leadership) maupun pada tatanan
komponen bangsa secara horizontal dalam bidang ekonomi, politik, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.
Dalam arti sistem yang bersifat dinamis, sistem kepemimpinan nasional
adalah keseluruhan aktifitas kepemimpinan nasional yang berporos dari dan
komponen proses transformasi (interaksi moral, etika dan gaya
kepemimpinan) dan akhirnya keluar dalam bentuk orientasi kepemimpinan
yang berdimensi aman, damai, adil dan sejahtera.
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 4
KEPEMIMPINAN NASIONAL
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 5
MISKIN, BODOH, TERTINGGAL,
ISUE GLOBAL, ISUE
PEMBANGUNAN, KKN, LEMAH
GAKKUM
KETAHANAN RENTA
1998 : KRISIS EKONOMI,
KRISIS POLITIK
SENTRALISTIK –
DESENTRALISASI
AMANDEMEN UUD 1945
MULTI PARTAI PEMILU -
LANGSUNG PELAYANAN
PUBLIK PERBAIKAN
EKONOMI
KESEJAHTERAAN
KEAMANAN
PENEGAKAN
HUKUM
POLITIK BERUBAH
CEPAT
LAMBAT
BUTUH PEMIMPIN
NASIONAL YANG MAMPU :
1. OPERASIONAL
2. SISTEM IMPLEMENTASI
WASANTARA DAN
KONSEPSI TANNAS
PERLU KEPEMIMPIAN
NASIONAL :
TANGGUH, ADIL,
VISIONER, NEGARAWAN,
KHARISMATIK,
TRANSFORMATIK
TUJUAN
NASIONAL
menurut Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional)
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 6
PRINSIP-PRINSIP DASAR
KEYAKINAN
KESEJAHTERAAN
TAULADAN
TANGGGUNG JAWAB
BIJAK
KONSEKUEN
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 7
Kerangka ideal normatif kepemimpinan nasional
Visioner Pluralis
IntegritasManager
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 8
VISIONER
Visioner berarti memiliki visi. Visi tentang masa depan yang
mungkin terjadi, masa depan yang diinginkan dan masa depan yang hancur. Dengan
melihat pelbagai kemungkinan arah masa depan ini, seorang pemimpin dapat
memutuskan mau ke mana biduk bangsa ini dibawa,
sembari menghindari masalah dan bencana yang
dapat terjadi.
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 9
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 10
PLURALIS
Memiliki kemampuan mengelola kemajemukan dan
keragaman yang melekat dalam tubuh bangsa. Kita diberi keberkahan
sebagai bangsa yang majemuk, baik agama, budaya, etnis, maupun bahasa.
Kemajemukan ini bisa menjadi bumerang manakala kita tidak pandai
mengelolanya menjadi sebuah kekuatan.
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 11
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 12
INTEGRITAS
Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas
(jujur, komitmen, dan konsisten). Integritas ini bukan
hanya bersifat retoris, namun telah dibuktikan dalam dataran konkret. Ini
dapat diketahui dengan melacak sepak terjangnya selama ini (political
tracking).
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 13
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 14
MANAGER
Mampu mengelola potensi yang dimiliki bangsa. Potensi itu
bisa berupa kekayaan alam, modal sosial, modal budaya dan daya saing
bangsa.
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 15
KESIMPULAN
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 16
Akhirnya, sebagai panduan normatif, keempat
kriteria itu tentu tidak bermakna apa-apa jika
tidak diikuti ikhtiar akbar guna mewujudkannya.
E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 17

Contenu connexe

Tendances

Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politik
dinnianggra
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Surveyan Adhi Laksana
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
Adinda siti Hapsoh
 
Negara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratisNegara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratis
Lalola Kaban
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Nina Muhaemin
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Muhamad Yogi
 

Tendances (20)

Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
 
Legitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaanLegitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaan
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politik
 
Etika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraEtika Administrasi Negara
Etika Administrasi Negara
 
Poltik Hukum - Pertemuan Ketiga - 3. hubungan ilmu hukum dengan politik hukum
Poltik Hukum - Pertemuan Ketiga - 3. hubungan ilmu hukum dengan politik hukumPoltik Hukum - Pertemuan Ketiga - 3. hubungan ilmu hukum dengan politik hukum
Poltik Hukum - Pertemuan Ketiga - 3. hubungan ilmu hukum dengan politik hukum
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan ham
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)Dasar ilmu pem (hiro)
Dasar ilmu pem (hiro)
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 
Negara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratisNegara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratis
 
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem PemerintahanRuang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
 
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
Pancasila sebagai ideologi nasional 7 oktober 2014
 

Similaire à Kerangka ideal normatif kepemimpinan nasional

pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
PangeranSilalahi
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
nona aliya
 
Slide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptx
Slide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptxSlide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptx
Slide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptx
PangeranSilalahi
 
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Yani Antariksa
 
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
Yani Antariksa
 
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasLAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
Yani Antariksa
 

Similaire à Kerangka ideal normatif kepemimpinan nasional (20)

pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdfpengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
pengantarilmupolitik-130130211445-phpapp02.pdf
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Slide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptx
Slide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptxSlide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptx
Slide 2 Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.pptx
 
Hukum kepolisian
Hukum kepolisianHukum kepolisian
Hukum kepolisian
 
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
 
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang BaikTata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
 
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
 
Penerapan Pancasila dan Permasalahan Korupsi pt 12.
Penerapan Pancasila dan Permasalahan Korupsi pt 12. Penerapan Pancasila dan Permasalahan Korupsi pt 12.
Penerapan Pancasila dan Permasalahan Korupsi pt 12.
 
politik dan strategi nasional
politik dan strategi nasionalpolitik dan strategi nasional
politik dan strategi nasional
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
 
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
IMPLEMENTASI KEPIMPINAN NASIONAL MASA DEPAN YANG NEGARAWAN GUNA MENINGKATKAN ...
 
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc  2023 terbaru.pdfresume jurnal I Gede mooc  2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
 
0. Perubahan KD Permen 37 pada KD Kepbalitbangbuk 018.pdf
0. Perubahan KD Permen 37 pada KD Kepbalitbangbuk 018.pdf0. Perubahan KD Permen 37 pada KD Kepbalitbangbuk 018.pdf
0. Perubahan KD Permen 37 pada KD Kepbalitbangbuk 018.pdf
 
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
 
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdfSEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST  2022 original baru.pdf
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
 
materi latsar asn dosen
materi latsar asn dosenmateri latsar asn dosen
materi latsar asn dosen
 
5. ketahanan nasional
5. ketahanan nasional5. ketahanan nasional
5. ketahanan nasional
 
Ketahanan nasional
Ketahanan nasionalKetahanan nasional
Ketahanan nasional
 
01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasional01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasional
 
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasLAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
 

Plus de Yosep Setiawan (6)

Kajian pengendalian laju erosi dengan cekdam
Kajian pengendalian laju erosi dengan cekdamKajian pengendalian laju erosi dengan cekdam
Kajian pengendalian laju erosi dengan cekdam
 
97950 pola tanam tumpangsari
97950 pola tanam tumpangsari97950 pola tanam tumpangsari
97950 pola tanam tumpangsari
 
Kelistrikan pertanian bilangan kompleks
Kelistrikan pertanian bilangan kompleksKelistrikan pertanian bilangan kompleks
Kelistrikan pertanian bilangan kompleks
 
Life cycle analysis: quartz wristwatch
Life cycle analysis: quartz wristwatchLife cycle analysis: quartz wristwatch
Life cycle analysis: quartz wristwatch
 
Teknik budidaya tanaman tomat
Teknik budidaya tanaman tomatTeknik budidaya tanaman tomat
Teknik budidaya tanaman tomat
 
Tekanan Osmotik
Tekanan OsmotikTekanan Osmotik
Tekanan Osmotik
 

Kerangka ideal normatif kepemimpinan nasional

  • 1.
  • 2. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 2
  • 3. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 3 KELOMPOK PEMIMPIN BANGSA PADA SEGENAP STRATA KEHIDUPAN NASIONAL DI DALAM SETIAP GATRA (ASTAGATRA) PADA BIDANG/SEKTOR PROFESI BAIK DI SUPRA STRUKTUR, INFRA STRUKTUR DAN SUB STRUKTUR, FORMAL DAN INFORMAL YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KEWENANGAN UNTUK MENGARAHKAN/ MENGERAHKAN SEGENAP POTENSI KEHIDUPAN NASIONAL DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 SERTA MEMPERHATIKAN & MEMAHAMI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GUNA MENGANTISIPASI BERBAGAI KENDALA DALAM MEMANFAATKAN PELUANG. (Drs. Zulkarnain, 2012)
  • 4. SISTEM KEPEMIMPINAN NASIONAL Dalam arti sistem yang bersifat statis, sistem kepemimpinan nasional adalah keseluruhan komponen bangsa secara hierarkial (state leadership, political and entrepreneural leadership and societal leadership) maupun pada tatanan komponen bangsa secara horizontal dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam arti sistem yang bersifat dinamis, sistem kepemimpinan nasional adalah keseluruhan aktifitas kepemimpinan nasional yang berporos dari dan komponen proses transformasi (interaksi moral, etika dan gaya kepemimpinan) dan akhirnya keluar dalam bentuk orientasi kepemimpinan yang berdimensi aman, damai, adil dan sejahtera. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 4
  • 5. KEPEMIMPINAN NASIONAL E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 5 MISKIN, BODOH, TERTINGGAL, ISUE GLOBAL, ISUE PEMBANGUNAN, KKN, LEMAH GAKKUM KETAHANAN RENTA 1998 : KRISIS EKONOMI, KRISIS POLITIK SENTRALISTIK – DESENTRALISASI AMANDEMEN UUD 1945 MULTI PARTAI PEMILU - LANGSUNG PELAYANAN PUBLIK PERBAIKAN EKONOMI KESEJAHTERAAN KEAMANAN PENEGAKAN HUKUM POLITIK BERUBAH CEPAT LAMBAT BUTUH PEMIMPIN NASIONAL YANG MAMPU : 1. OPERASIONAL 2. SISTEM IMPLEMENTASI WASANTARA DAN KONSEPSI TANNAS PERLU KEPEMIMPIAN NASIONAL : TANGGUH, ADIL, VISIONER, NEGARAWAN, KHARISMATIK, TRANSFORMATIK TUJUAN NASIONAL menurut Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional)
  • 6. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 6 PRINSIP-PRINSIP DASAR KEYAKINAN KESEJAHTERAAN TAULADAN TANGGGUNG JAWAB BIJAK KONSEKUEN
  • 7. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 7 Kerangka ideal normatif kepemimpinan nasional Visioner Pluralis IntegritasManager
  • 8. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 8
  • 9. VISIONER Visioner berarti memiliki visi. Visi tentang masa depan yang mungkin terjadi, masa depan yang diinginkan dan masa depan yang hancur. Dengan melihat pelbagai kemungkinan arah masa depan ini, seorang pemimpin dapat memutuskan mau ke mana biduk bangsa ini dibawa, sembari menghindari masalah dan bencana yang dapat terjadi. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 9
  • 10. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 10
  • 11. PLURALIS Memiliki kemampuan mengelola kemajemukan dan keragaman yang melekat dalam tubuh bangsa. Kita diberi keberkahan sebagai bangsa yang majemuk, baik agama, budaya, etnis, maupun bahasa. Kemajemukan ini bisa menjadi bumerang manakala kita tidak pandai mengelolanya menjadi sebuah kekuatan. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 11
  • 12. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 12
  • 13. INTEGRITAS Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas (jujur, komitmen, dan konsisten). Integritas ini bukan hanya bersifat retoris, namun telah dibuktikan dalam dataran konkret. Ini dapat diketahui dengan melacak sepak terjangnya selama ini (political tracking). E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 13
  • 14. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 14
  • 15. MANAGER Mampu mengelola potensi yang dimiliki bangsa. Potensi itu bisa berupa kekayaan alam, modal sosial, modal budaya dan daya saing bangsa. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 15
  • 16. KESIMPULAN E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 16 Akhirnya, sebagai panduan normatif, keempat kriteria itu tentu tidak bermakna apa-apa jika tidak diikuti ikhtiar akbar guna mewujudkannya.
  • 17. E T I K A P R O F E S I D A N K E P E M I M P I N A N 17