[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) untuk meningkatkan gizi masyarakat. Beberapa poin utama yang disinggung adalah prinsip-prinsip SUN yang meliputi pendekatan lintas sektor dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam gerakan tersebut.

1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Inisiatif Global
Scaling Up Nutrition (SUN)
Nina Sardjunani
Deputi Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
Bidang SDM dan Kebudayaan
Jakarta, 25 Januari 2012

2. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
OUTLINE PAPARAN
1. Latar Belakang
2. Prinsip-prinsip SUN Movement
3. Upaya yang Telah Dilakukan Terkait
SUN Movement
4. Langkah Tindak Lanjut yang Perlu
Dilakukan
2

3. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
BAGIAN I
LATAR BELAKANG
3

4. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Arah Pembangunan Gizi
UU 17/2007: RPJPN (2005-2025)
“Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan
secara lintas sektor, meliputi:
– produksi,
– pengolahan,
– distribusi,
– hingga konsumsi pangan,
– dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang,
– serta terjamin keamanannya”.
4

5. KEMENTERIAN PPN/
Sasaran Pembangunan Gizi
BAPPENAS
SASARAN RENSTRA KEMKES 2010-2014
Pencapaian
2010 2014
SASARAN RPJMN 2010-2014 Indikator 2010
1. Persentase balita ditimbang berat 65 % 85 % 67,9 %
badannya (D/S)
2. Persentase balita gizi buruk yang 100 % 100 % 100,0 %
mendapat perawatan
Prevalensi 3. Persentase bayi usia 0-6 bulan 65 % 80 % 61,3 % *
mendapat ASI Eksklusif
Gizi Kurang 15% 4. Persentase 6-59 bulan dpt kapsul 75 % 85 % 81,5 %
dan vitamin A
Prevalensi 5. Persentase ibu hamil mendapat Fe 71 % 95 % 71,2 %
6. Persentase RT yg mengonsumsi 75 % 90 % 62,3 % **
Pendek garam beryodium
32% 7. Persentase Penyediaan bufferstock
100 % 100 % 100,0 %
MP-ASI untuk daerah bencana
8. Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan surveilans gizi 100 % 100 % 100,0 %
Sumber: Laporan dari Provinsi
* Data Susenas Tahun 2009
* * Data Riskesdas Tahun 2007
5

6. Pembangunan Gizi dalam
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS Dokumen RKP 2012
Kondisi Umum Permasalahan
• Prevalensi kekurangan gizi : 17,9% • Kekurangan energi dan protein
• Gizi kurang: 13,0%
• Kurang vitamin A (KVA)
• Gizi buruk: 4,9 %
• Prevalensi anak balita pendek (stunting) : • Kurang yodium/GAKY
35,6% • Anemia gizi besi,
• Frekuensi penimbangan; 49,4%
• Kekurang zat gizi mikro lainnya
• Berat badan lahir rendah (<2500 gr) : 11,1%
SASARAN
• Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan menjadi sebesar
100 persen
• Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 75
persen
ARAH KEBIJAKAN
• Pendidikan ibu tentang penimbangan balita, ASI eksklusif, garam beryodium
• Suplementasi gizi mikro (itamin A dan tablet Fe),
• Tata laksana gizi buruk termasuk pencegahan dan penanganan kasus anak pendek
(stunting)
• Peningkatan intervensi untuk menanggulangan kekurangan zat gizi mikro terutama
melalui fortifikasi 6

7. Mengapa Tumbuh Kembang Janin dan Bayi Penting?
Dampak jangka pendek Dampak jangka panjang
Perkembangan Kognitif dan
otak prestasi
belajar
Gizi pada
1000 hari pertama Pertumbuhan
kehidupan massa tubuh Kekebalan
(janin dan Kapasitas kerja
bayi 2 tahun)
dan komposisi badan
Diabetes, Obesitas,
Metabolisme Penyakit jantung dan
glukosa, lipids, protein pembuluh darah,
Mati Hormon/receptor/gen kanker, stroke,
dan disabilitas lansia
Sumber: Short and long term effects of early nutrition (James et al 2000) 7

8. KEMENTERIAN PPN/
Periode Kritis Pertumbuhan Anak
BAPPENAS
• Window of Opportunity terjadi pada 1.000 hari pertama, sejak masa kehamilan sampai usia anak 2 tahun.
• Kondisi sulit diperbaharui apabila tidak dilakukan penanganan secara preventif.
• Setelah usia 2 tahun, dampak stunting sulit untuk ditangani sehingga dampak jangka panjangnnya mempengaruhi
perkembangan kognitif dan produktivitas .
8

9. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Status Gizi Balita
Status Gizi Balita 2010 Gizi Lebih 2007-2010
Sumber : Riskesdas 2010
9

10. 10
30
50
20
40
60
0
BAPPENAS
D.I. Yogyakarta 22,5
KEMENTERIAN PPN/
DKI Jakarta 26,6
Kepulauan Riau 26,9
Sulawesi Utara 27,8
Papua 28,3
Bangka Belitung 29
Kalimantan Timur 29,1
Bali 29,3
Maluku Utara 29,4
Jambi 30,2
Bengkulu 31,6
Riau 32,2
Sumatera Barat 32,8
Banten 33,5
Jawa Barat 33,6
Jawa Tengah 33,9
Kalimantan Selatan 35,3
Indonesia 35,6
Jawa Timur 35,9
(Riskesdas 2010)
Sulawesi Tengah 36,2
Lampung 36,3
Maluku 37,5
Sulawesi Tenggara 37,8
Prevalensi Balita Stunting di Indonesia
Prevalensi Stunting
Aceh 38,9
perkembangan kognitif dan produktivitas anak pada jangka panjang
Sulawesi Selatan 38,9
Kalimantan Tengah 39,6
Kalimantan Barat 39,7
Gorontalo 40,3
Sumatera Selatan 40,4
Sulawesi Barat 41,6
Sumatera Utara 42,3
Nusa Tenggara Barat 48,2
Papua Barat 49,2
Prevalensi balita stunting di Indonesia masih cukup tinggi (35,6%). Kondisi ini berdampak pada
Nusa Tenggara Timur 58,4
10

11. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
BAGIAN II
PRINSIP SUN MOVEMENT
11

12. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Scaling-Up Nutrition (SUN)
 SUN Movement merupakan upaya global dari
berbagai negara dalam rangka memperkuat
komitmen dan rencana aksi percepatan perbaikan
gizi, khususnya penanganan gizi sejak 1.000 hari
dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun
 Bagian dari respon negara-negara di dunia
terhadap kondisi status gizi di sebagian besar
negara berkembang dan akibat kemajuan yang
tidak merata dalam mencapai Tujuan
Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1).
12

13. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Misi SUN Movement
 SUN Movement bukanlah inisiatif baru, maupun pendanaan
baru, tetapi merupakan peningkatan efektivitas dari berbagai
inisiatif dan program/kegiatan yang sudah ada melalui
dukungan dari kepepimpinan nasional, penetapan prioritas,
dan harmonisasi program.
 Fokus program pada upaya mendukung perbaikan gizi dan
menjaring keikutsertaan yang lebih luas dari berbagai
stakeholder, baik dalam tanggungjawab pelaksanaan maupun
pencapaian sasaran.
 Dilakukan melalui upaya koordinasi dan dukungan teknis,
advokasi tingkat tinggi, serta kemitraan.
 Peran serta dalam SUN Movement akan menjadi bagian dari
upaya meningkatkan status gizi masyarakat serta upaya
pembangunan lainnya.
13

14. KEMENTERIAN PPN/
SUN Framework : Tiga Elemen Utama
BAPPENAS
1. Aksi di tingkat nasional merupakan kunci utama
– Komitmen pemerintah dalam memimpin dan memprioritaskan program
dan kegiatan
– Disesuaikan dengan masalah epidemiologi lokal
– Disesuaikan dengan konteks dan kapasitas lokal
2. Mengembangkan intervensi berbasis bukti yang cost-
effective
– Untuk pencegahan dan pengobatan
– Prioritas utama adalah pada window of opportunity kelompok penduduk
dengan usia kurang dari 9 sampai 24 bulan
3. Pendekatan multi sektor
– Ketahanan pangan, perlindungan/jaminan sosial, dan kesehatan
– Pendidikan, air bersih, dan sanitasi
– Gender, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas politik
14

15. KEMENTERIAN PPN/
Elemen Peta Jalan SUN
BAPPENAS
Tiga Prioritas Utama
1. Mobilisasi berbagai institusi untuk aksi
bersama yang efektif;
2. Membangun kebersamaan institusi terkait;
dan
3. Identifikasi dan dukungan pimpinan dan
pakar gizi.
Tiga Langkah Partisipasi
1. Analisis situasi kebijakan dan strategi pangan
dan gizi;
2. Penyusunan peta jalan/rencana aksi; dan
3. Menyetujui rencana nasional terkoordinatif
dan mengamankan pembiayaan.
15

16. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Prinsip Gerakan SUN
 Upaya dan dukungan yang dilakukan harus
memiliki nilai tambah dan bersifat demand-
driven;
 Upaya perbaikan gizi yang dilakukan harus
lintas sektor, terpadu, efisien, dan memiliki
dampak luas;
 Upaya yang dilakukan memungkinkan
berbagai pemangku kepentingan bekerja
bersama dan saling berkontribusi serta
berkesinambungan.
16

17. Prioritas Pembangunan Dalam Rangka
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS Scaling Up Nutrition
Kebijakan dengan
prioritas pada
pangan, gizi, dan
jaminan kesehatan
untuk semua
Pengarus
Cakupan luas pada utamaan
intervensi gizi pembangunan
gizi pada lintas
sektor
17

18. Intervensi Utama Pembangunan Gizi
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
• ASI Eksklusif
Perubahan • MP - ASI
Perilaku • Cuci Tangan Pakai Sabun
• Zat Gizi Mikro untuk Anak-anak:
Vitamin A, therapeutic Zinc, dan bubuk
tabur gizi (multiple micronutrient
Pemberian Zat powders), dan obat kecacingan
Intervensi Gizi Mikro & • Suplementasi gizi bagi Ibu Hamil:
Utama Kecacingan Fe-asam folat dan kapsul yodium (jika
diperlukan)
• Fortifikasi bagi masyarakat:
Garam beryodium dan fortifikasi besi
pada bahan pangan pokok
Makanan
pendamping
& Makanan • Pencegahan dan penanganan gizi buruk
Pemulihan Gizi dan gizi kurang
Buruk
18

19. Pengarusutamaan Pembangunan Gizi pada Lintas Sektor
TATA KELOLA PEMERINTAHAN GENDER
Pertanian &
Ketahanan Air Bersih &
Pangan Sanitasi
Lingkungan Hidup
Perlindungan & Perubahan Iklim
/Jaminan
Sosial
Berpikir Multi-Sektor,
Bertindak Sektoral
Dunia
Usaha/
Penanggulangan
Swasta
Kemiskinan
Kebijakan
Kesehatan Fiskal &
Perdagangan
19

20. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
BAGIAN III
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
TERKAIT SUN MOVEMENT
20

21. KEMENTERIAN PPN/
Tahapan Bergabung Dalam SUN Movement
BAPPENAS
1. Surat dari Pemerintah yang ditujukan kepada staf khusus
PBB untuk SUN Movement
2. Pembahasan dan diskusi internal pemerintah dengan
berbagai pihak terkait.
3. Kebijakan terkait perbaikan gizi disusun.
4. Penyusunan peta jalan dan rencana aksi dengan sasaran
yang jelas.
5. Pelaksanaan melalui koordinasi berbagai pihak, mulai dari
pemerintah, masyarakat (LSM), swasta, dan mitra
pembangunan (World Bank, UN agencies and SCN, REACH,
Intl NGOs).
21

22. KEMENTERIAN PPN/
Kebijakan dan Program yang Mendukung
BAPPENAS
 Perumusan kebijakan pangan dan gizi di dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional dan daerah
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
tahun 2005-2025:
2. Peraturan Pemerintah RI No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014:
4. Instruksi Presiden No 3 tahun 2010, tentang pembangunan yang berkeadilan
5. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011 – 2015
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011 – 2015 ( pada 15 provinsi)
7. Rencana Aksi Akselerasi Konsumsi Garam Beryodium untuk Semua (RAN – KGBS) 2011-2015
8. Berbagai Renstra dan Renstrada dari sektor terkait
 Pengembangan pilot project untuk mendapatkan intervensi yang efektif dan
efisien antara lain :
 Nutrition Improvement Through Community Empowerment Project dan
 Millenium Challenge Corporation (Communtity Based Health and Nutrition to Reduce Stunting
Project)
22

23. KEMENTERIAN PPN/
Upaya yang Telah Dilakukan
BAPPENAS
Pengiriman Surat dari Pemerintah (Menteri
Kesehatan) yang ditujukan kepada staf khusus PBB
untuk SUN Movement
– Telah dilakukan melalui Surat Menkes No.
BM/Menkes/2549/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011,
tentang Application Letter for Indonesia to be considered
as ‘Early Riser” Country under the “Scaling Up Nutrition
(SUN)” Global Movement.
23

24. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
BAGIAN IV
LANGKAH TINDAK LANJUT
24

25. Langkah Tindak Lanjut yang Perlu
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS Dilaksanakan
 Menggalang dukungan, komitmen, dan kemitraan dari berbagai
pihak terkait antara lain dari kalangan pemerintah, perguruan
tinggi, pakar, dan mitra pembangunan lainnya (UN Agencies).
 Mengagendakan peluncuran SUN Movement di Indonesia
dengan menghadirkan pimpinan tertinggi di Indonesia, diikuti
oleh provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan UN
Indonesia Representative, akademisi, CSO dan dunia usaha.
 Pembentukan forum koordinasi dalam mengawal keikutsertaan
Indonesia dalam SUN Movement yang diharapkan
beranggotakan dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi, dan
pakar serta legislatif.
 Mengintengrasikan Roadmap on Scalling Up Nutrition dalam
pelaksanaan Rencana Aksi Pangan Gizi di tingkat nasional dan
daerah.
25

26. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
o Beberapa program/kegiatan sebagai modal penggerak SUN
Movement di Indonesia
No Uraian No Uraian
Nutrition Improvement through Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)
1 Community Empowerment (NICE) 7 dan Yayasan Kegizian untuk Pengembangan
Project Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI)
Millenium Challenge Corporation
2 (Communtity Based Health and 8 WFP, WHO, UNICEF, World Bank, ADB. MI
Nutrition to Reduce Stunting Project)
Swasta: DANONE, UNILEVER, AJINOMOTO,
3 Program Keluarga Harapan (PKH) Plus 9
FFI, Perush. Minyak Goreng
European Commission/UNICEF: Perguruan Tinggi: UGM, IPB, AIPGI, UI, UNHAS,
4 10
Maternal and Child Security UEU
5 South-East Asia Nutrition (SEANUT) 11 Legislatif : DPR dan DPRD
K/L: Kemenkes, Kementan, Kemenko Kesra,
Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) BPOM, BAPPENAS, Kemendikbud, Kemenperi,
6 12 Kemendag
dan Diset Fasilitas KEsehatan (RIFAS)
26

27. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
27