MOu pantai nganteb - green arts 2021

1. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
DENGAN
GREEN ARTS COMUNNITY KEPANJEN MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN WISATA PANTAI NGANTEB
LOKASI
Dusun Sukorejo, Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang
Nomor : 556/65/PKS/VIII/2017
Nomor : NOMOR: 05/GAC/KWK/LMDH/III/2021
Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Duapuluh Satu,
bertempat di Kabupaten Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Lembaga Masyarakat
Desa Hutan (LMDH)
: selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
Kelompok WANA KARYA
Dusun Sukorejo, Desa Tumpakrejo Kecamatan
Gedangan Kabupaten Malang
2. GREEN ARTS
COMUNNITY
KEPANJEN
MALANG
: GREEN ARTS COMUNNITY KEPANJEN MALANG
beralamat Jl.Sumedang 135 RT.06. RW.01 Kelurahan
Cepokomulyo Kepanjen Malang, Kabupaten Malang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GREEN
ARTS COMUNNITY KEPANJEN MALANG,
https://www.slideshare.net/juniapri/legalitas-green-
arts-community,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GREEN ARTS COMUNNITY
KEPANJEN MALANG , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
sebagai PARA PIHAK.

2. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :
a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan fungsi dan kelestarian kawasan
hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang tersebar pada beberapa wilayah
di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah penyangga
kehidupan, maka diperlukan kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan
kawasan secara terencana dan berkesinambungan, salah satunya melalui
program pengembangan pariwisata alam;
b. bahwa di Kabupaten Malang terdapat Kawasan Konservasi Mangrove pantai
Nganteb yang memiliki potensi wisata alam dan dapat dikembangkan untuk
mendukung pengembangan pariwisata di daerah;
c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pemegang izin usaha pariwisata alam di
Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb Kabupaten Malang
berdasarkan Keputusan Musyawarah Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH)
pada tanggal 5 dan bulan Maret 2021 tentang Kuasa Izin Pengusahaan dan
Pengelolaan Peningkatan Pariwisata Alam Seluas 20 (dua puluh) Hektar di
Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur atas nama
GREEN ARTS COMUNNITY KEPANJEN MALANG ;
d. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian kawasan hutan yang memiliki
potensi wisata alam, PIHAK KESATU akan mengembangkan sektor pariwisata
dalam bentuk ekowisata yang telah dimuat dalam Rencana Induk Pariwisata
Daerah, dengan target utama pengembangan di Taman Wisata Alam Mangrove
pantai Nganteb;
e. bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten
Malang dalam rangka mengembangkan Taman Wisata Alam Mangrove pantai
Nganteb secara optimal.
dengan memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata
Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan
taman Wisata Alam;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II Tahun 2012 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Rakyat dan taman Wisata Alam;
Didasarkan atas kesamaan pandangan dalam upaya pengembangan pariwisata
di Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb menjadi obyek wisata andalan
Kabupaten Malang, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian
Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengembangkan perlindungan
dan pelestarian sumberdaya alam hayati, pembangunan sarana prasarana dalam
rangka meningkatkan pelayanan pengunjung di kawasan Taman Wisata Alam
Mangrove pantai Nganteb dengan tujuan tercapainya kawasan yang lestari,
meningkatnya kegiatan kepariwisataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Malang.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
b. Pembangunan Sistem Informasi;
c. Promosi pengembangan wisata;
d. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan; dan

4. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
e. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Taman Wisata Alam Mangrove
pantai Nganteb;
BAB III
OBYEK DAN LOKASI KERJA SAMA
Pasal 3
Obyek Kerja Sama yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah
Pengembangan Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten Malang.
BAB IV
PELAKSANAAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 4
Pelaksanaan ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2
perjanjian ini yaitu :
a. Kerja Sama dalam pengembangan obyek pariwisata alam meliputi kegiatan
evaluasi dan identifikasi potensi, pemetaan lokasi obyek dan penyusunan
studi kelayakan pengembangan obyek wisata.
b. Kerja Sama penyediaan sarana dan prasarana pendukung obyek wisata
meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan, pembiayaan, pembangunan dan
pemeliharaan.
c. Kerja Sama perlindungan dan pelestarian lingkungan kawasan hutan beserta
sumber daya alam yang ada di dalamnya meliputi kegiatan sosialisasi,
pelatihan, penghijauan, konservasi, pengawasan dan bentuk kegiatan
pelestarian lainnya.
d. Kerja Sama dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata dilakukan
melalui kegiatan promosi, penyelenggaraan event-event perayaan/ peringatan
momen-momen tertentu serta pengembangan channeling dengan pelaku
usaha jasa kepariwisataan.
e. Kerja Sama bagi hasil pendapatan pengelolaan Taman Wisata Alam Mangrove
pantai Nganteb dilakukan melalui penyediaan kelengkapan instrumen dan
petugas pelaksana pemugutan, pengaturan bagi hasil pendapatan dan
penatausahaan pendapatan.

5. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
Pasal 5
(1) PIHAK KESATU berhak :
a. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan;
b. Mendapatkan kontribusi dari PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk
melakukan kegiatan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2;
c. Menyampaikan usulan dan masukan dalam rangka perubahan perjanjian
Kerja Sama;
d. Mendapatkan laporan rekapitulasi pengunjung dari PIHAK KEDUA setiap
bulannya;
(2) PIHAK KESATU berkewajiban :
a. Membantu PIHAK KEDUA dalam upaya pengembangan Taman Wisata
Alam Mangrove pantai Nganteb sesuai ruang lingkup Kerja Sama;
b. Memberdayakan masyarakat sekitar terutama UMKM;
c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup
Kerja Sama;
d. Menempatkan personil sesuai kemampuan dalam rangka membantu
kegiatan pengembangan Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb;
e. Berperan membantu program K-3 (Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban)
di lokasi obyek wisata Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb;
f. Berperan membantu mempromosikan Taman Wisata Alam Mangrove
pantai Nganteb kepada masyarakat luas.

6. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Pasal 6
(1) PIHAK KEDUA berhak :
a. melakukan pengusahaan Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb
sesuai ruang lingkup Kerja Sama;
b. melibatkan masyarakat sekitar terutama UMKM dalam pengembangan
Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb serta kegiatan konservasi
dan pelestarian sumber daya alam;
c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup
Kerja Sama;
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Menempatkan personil dalam rangka membantu kegiatan pengembangan
Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb;
b. melaksanakan program K-3 (Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban) di
lokasi obyek wisata Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb;
c. mempromosikan Taman Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb kepada
masyarakat luas;
d. Menyampaikan laporan rekapitulasi pengunjung Taman Wisata Alam
Mangrove pantai Nganteb kepada PIHAK KESATU;
e. Bersama-sama PIHAK KESATU mengadakan upaya-upaya penyuluhan
kepariwisataan kepada masyarakat yang ada disekitar kawasan Taman
Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb;
BAB VI
KONTRIBUSI PENDAPATAN
Bagian Kesatu
Perhitungan Kontribusi
Pasal 7
PIHAK KEDUA memberikan kontribusi dari penjualan Paket Wahana Taman
Wisata Alam Mangrove pantai Nganteb kepada PIHAK KESATU sebesar 20% dari
nilai modal investasi sebagai kompensasi atas berbagai kegiatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2.

7. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Kontribusi
Pasal 8
(1) Penyerahan Kontribusi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
dilaksanakan setiap bulan yaitu selambat-lambatnya tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Pembayaran Kontribusi kepada PIHAK KESATU dilaksanakan setiap bulan
melalui setoran ke Rekening Kas bersama pada rekening bendahara
penerimaan kelompok WANA KARYA Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) .
BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 9
(1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ditetapkan selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 5 Maret 2021-2023
dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi bersama.
(2) Pelaksanaan Perhitungan kontribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dimulai
efektif sejak tanggal 5 Maret 2021.
BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10
(1) Dalam rangka pengawasan, pemantauan dan penyelesaian permasalahan/
kendala yang terjadi serta guna mengukur tingkat keberhasilan Kerja Sama,
dapat dilakukan monitoring setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan
perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan evaluasi/penilaian bersama yang
hasilnya dijadikan oleh PARA PIHAK sebagai dasar pertimbangan kelanjutan
perjanjian Kerja Sama ini.
BAB IX
KEADAAN KAHAR
Pasal 11
(1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA
PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi.

8. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
(2) Yang dapat digolongkan dalam keadaan kahar ini antara lain :
a. Bencana alam
b. Bencana non alam
c. Bencana sosial
d. Pemogokan
e. kebakaran
(3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
(4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada
PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat
belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
(5) Terhadap pemberitahuan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) persetujuan atau penolakan secara tertulis dilakukan selambat-lambatnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dan
apabila tidak ada jawaban atas pemberitahuan dimaksud, maka terjadinya
keadaan kahar dianggap disetujui dan dalam hal demikian tidak terdapat
kewajiban atas pembayaran ganti rugi dari akibat yang ditimbulkan dari
keadaan kahar tersebut bagi PARA PIHAK.
(6) Apabila keadaan kahar berakhir dan akibat yang ditimbulkannya tidak
mempengaruhi pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK dapat
melanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini sampai berakhirnya jangka waktu
Perjanjian.
BAB X
PERSELISIHAN
Pasal 12
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai
mufakat.
(2) Apabila penyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan melalui musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) masih tidak dapat

9. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan
penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Malang.
BAB XI
ADDENDUM PERJANJIAN
Pasal 13
Pengurangan, penambahan, dan/atau perubahan pada pasal-pasal dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 14
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan
bermaterai cukup untuk masing-masing Pihak serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama, berlaku sejak hari dan tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK.Direktur Jenderal Konservasi
BAB XI
ADDENDUM PERJANJIAN
Pasal 13
Pengurangan, penambahan, dan/atau perubahan pada pasal-pasal dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 14
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan
bermaterai cukup untuk masing-masing Pihak serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama, berlaku sejak hari dan tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAKosistem

10. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…
BAB X
PERSELISIHAN
Pasal 12
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai
mufakat.
(2) Apabila penyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan melalui musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) masih tidak dapat
diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan
penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Malang.
BAB XI
ADDENDUM PERJANJIAN
Pasal 13
Pengurangan, penambahan, dan/atau perubahan pada pasal-pasal dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 14
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan
bermaterai cukup untuk masing-masing Pihak serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama, berlaku sejak hari dan tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK.
PIHAK KEDUA
GREEN ARTS COMUNNITY
KEPANJEN MALANG
PIHAK KESATU
Kelompok WANA KARYA
Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH)

11. Paraf 1 ….… Paraf 2....... ….…