kjkgjhgjgjggygjygjygyjgjygyuuuuuuuuuuuuuujuuyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1. LBM1
AKU SAKIT KURANG CUAN
Kelompok 4
Tutor : I Putu Dedy Arjita, S.Pd, M.Kes

2. ANGGOTA
1. Alif Wahyu Adam ( 019.06.0005)
2. Ayu Mutiara Rozilina (091.06.0013)
3. Kadek Dyah Kirana Pusparani (019.06.0046)
4. Linda Irma Septiana (019.06.0052)
5. Made Ngurah Jiyesta Wibawa (019.06.0055)
6. Wayan Gede Mahisa Taruna (019.06.0091)
7. Sheilla IntanPermata (018.06.0003)
8. Septian Suci Yatiningsih (018.06.0020)
9. Gde Pande Rodriawan (018.06.0036)

3. Skenario
FS adalah dokter yang bekerja sebagai kepala puskesmas, dokter FS menderita
penyakit kronis yang harus segera diobati akan tetapi membutuhkan biaya yang
mahal, ia berpikir bagaimana cara mendapat uang dengan cepat untuk mengobati
penyakitnya agar tidak bertambah buruk, Dokter FS memutuskan untuk menjual
vaksin COVID 19 yang diterima dari dinas kesehatan ke masyarakat diluar wilayah
kerja puskesmasnya yang saat ini belum mendapatkan jadwal vaksin. Dokter FS
menyebarkan informasi ke masyarakat jika dalam kurun waktu dekat masyarakat
tidak divaksin maka akan terkena penyakit COVID-19 yang lebih parah serta
masyarakat tidak akan menerima bantuan dana kemiskinan dari pemerintah.
Dokter FS meminta biaya administrasi jasa penyuntikan dan biaya vaksin ke
masyarakat sebelum vaksin itu diberikan. Menurut anda, apakah tindakan dokter
tersebut melanggar hukum kesehatan?

4. 01 02
03
POKOK BAHASAN
Alur vaksin Covid-19
berdasarkan PERMENKES serta
bentuk kebijakan
Hukum Kesehatan
KODEKI

5. Alur vaksin Covid-19 berdasarkan
PERMENKES serta bentuk kebijakan
01

6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

7. BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

8. BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 3

9. BAB 2
PERENCANAAN KEBUTUHAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

10. BAB 3
SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Kriteria dan Prioritas Penerima Vaksin COVID-19
Pasal 8

11. BAB 4
DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19, PERALATAN PENDUKUNG, DAN LOGISTIK
Bagian Kedua
Pelaksanaan Distribusi
Pasal 16

12. BAB 5
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Paragraf 1
Pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Pasal 21

13. BAB 5
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Paragraf 2
Sarana dan Prasarana, Peralatan Pendukung, dan Logistik
Pasal 30

14. BAB 5
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Paragraf 3
Tata Laksana Pelayanan
Pasal 32

15. Bagi masyarakat yang menolak vaksin :
Vaksin  Wajib
Wajib  memilih salah satu merek vaksin
- Sebelumnya dilakukan tindakan persuasif
- Jika tidak berhasil dikenakan sanksi
- Salah satu daerah di Indonesia yang sudah mencantumkan sanksi terhadap penolakan vaksin
yaitu DKI Jakarta yang diatur dalam PERDA Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dimana setiap
orang yang dengan sengaja menolak untuk divaksin Covid-19 maka akan didenda paling banyak
sebesar Rp 5.000.000

16. Hukum Kesehatan
02

17. Semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan
pemeliharaan atau pelayanan
kesehatan dan penerapannya. hal
ini menyangkut hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap
lapisan masyarakat sebagai
penerima pelayanan kesehatan
maupun dari pihak penyelenggara
pelayanan kesehatan
hukum kedokteran atau
Kedokteran Gigi, hukum
keperawatan, hukum Farmasi
klinik hukum Rumah Sakit hukum
kesehatan masyarakat hukum
kesehatan lingkungan dan
sebagainya
DEFINISI
KOMPONEN

18. KODEKI
03

19. Kewajiban Umum Dokter
Kewajiban terhadap
teman sejawat
Kewajiban terhadap
penderita,
Kewajiban terhadap diri
sendiri
POKOK BAHASAN

20. Etik Murni
Etikolegal
menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa
dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi, mengambil alih
pasien tanpa persetujuan sejawatnya, memuji diri sendiri di
depan pasien, tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran
berkesinambungan, dokter mengabaikan kesehatan dirinya
sendiri
pelayanan kedokteran di bawah standard dan
menerbitkan surat keterangan palsu
PELANGGARAN KODE ETIK

21. Penentuan Berat Ringannya Sanksi
akibat terhadap keselamatan pasien
akibat terhadap kehormatan profesi
akibat terhadap kepentingan umum
itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus
motivasi yang mendasari timbulnya kasus
pandangan Biro Hukum, Pembinaan & Pembelaan Anggota (BHP2A)

22. Ringan
Berat
Sedang
 Pemberhentian keanggotaan sementara dalam kurun waktu
3-12 bulan
 Sanksi usulan Pemecatan keanggotaan tetap (disahkan di
Muktamar)
 Rekomendasi pemberhentian dari jabatan tertentu.
 Pemberhentian dari jabatan di IDI dan organisasi di
bawahnya serta pelarangan menjabat di IDI untuk 1 periode
kepengurusan ke depan.
 Kerja sosial pengabdian profesi 6-12 bulan. •
 Mengikuti program magang bersama panutan 6-12 bula
 Membuat refleksi diri tertulis.
 Membuat surat penyesalan dan permohonan maaf.
 Mengikuti workshop etik.
 Mengikuti Modul Etik di FK yang ditunjuk.
 Mengikuti program magang panutan 3 bulan.

23. ● Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. hal ini menyangkut hak dan
kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima
pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan.
● KODEKI adalah suatu kode etik yang membahas mengenai Kewajiban umum dokter,
Kewajiban terhadap penderita, Kewajiban terhadap teman sejawat, dan Kewajiban
terhadap diri sendiri.
● Pelanggaran etik ada 2 yaitu etik murni dan etikolegal. Pada scenario, dokter FS telah
melakukan pelanggaran etikolegal serta hukum kesehatan dengan mengambil biaya dari
pemberian vaksin serta menyebarkan berita bohong.
● Pelanggaran terhadap etik ditentukan berat ringannya oleh MKEK, yang nantinya akan
diberikan sanksi berdasarkan berat ringannya, dimulai dari membuat refleksi diri hingga
dipecat
Kesimpulan

24. TERIMAKASIH